Padjadjaran Journal of International Law
Not a member yet
112 research outputs found
Sort by
THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION ON SANCTIONS TOWARDS INDIVIDUAL FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW
Get PDFAbstractThe United Nations Security Council (SC) holds the primary responsibility to maintain international peace and security as stipulated in Article 24 of the United Nations Charter (UN Charter). The emergence of international terrorism as a threat to international peace and security encourages the SC to impose sanctions in the form of assets freeze, travel ban and arms embargo towards targeted individuals through the SC Resolutions on Taliban, Al-Qaida and the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). However, the implementation of UN targeted sanctions towards individuals has been violating the targeted individual’s human rights to property, rights of movement, rights to privacy, honor and reputation, and also the rights to a fair trial. This article will explain about the legitimation of the SC Resolutions in imposing sanction towards an individual, and the obligation of UN member states towards the SC resolution that imposes sanctions against its citizen. The violations of human rights stemming from the implementation of SC Resolutions on sanction towards individuals indicate that the resolutions have been adopted beyond the limits of international law. Therefore this condition makes the resolutions lost its legitimacy under international law. In accordance with Article 25 and 103 of the UN Charter, all member states have an obligation to accept, carry on and give priority to the obligation originating from the SC Resolution including to implement the sanction measures towards individuals. Nevertheless, member states must accommodate and harmonize its obligations in respecting, protecting and fulfilling all the individuals’ rights who are targeted by the SC along with its obligation to the SC Resolutions.
Keywords: Human Rights, Sanction towards Individuals, United Nations Security Council.AbstrakDewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK) memiliki tanggungjawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB. Munculnya terorisme internasional sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional mendorong DK untuk menjatuhkan sanksi berupa pembekuan aset, pelarangan perjalanan serta embargo senjata kepada individu yang ditargetkan melalui rezim Resolusi Taliban, Al-Qaida dan Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). Dalam penerapannya penjatuhan sanksi tersebut menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak terhadap properti, hak kebebasan berpindah, hak atas privasi, kehormatan dan reputasi serta hak atas proses pengadilan yang adil. Pelanggaran HAM tersebut memunculkan tujuan dilakukannya penulisan artikel ini yaitu untuk menunjukan mengenai legitimasi resolusi DK yang menjatuhkan sanksi kepada individu, serta memaparkan mengenai kewajiban negara anggota PBB terhadap resolusi DK yang menjatuhkan sanksi kepada warga negaranya. Pelanggaran HAM yang disebabkan oleh penerapan penjatuhan sanksi terhadap individu mengindikasikan bahwa resolusi yang mendasari penjatuhan sanksi tersebut diadopsi dengan melampaui batasan-batasan penjatuhan sanksi DK dan telah kehilangan legitimasinya menurut hukum internasional. Sehingga meskipun negara memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 25 dan 103 Piagam PBB untuk tetap menerima, melaksanakan dan mengutamakan kewajibannya berdasarkan Resolusi DK yang menjatuhkan sanksi terhadap individu, negara tetap harus mengakomodir dan mengharmonisasikan kewajibannya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM individu yang dijatuhkan sanksi saat melaksanakan kewajibannya yang berasal dari Resolusi DK.
Kata Kunci: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Manusia, Sanksi terhadap Individ
UNILATERAL CLAIM OVER CHAGOS ARCHIPELAGO AS BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (BIOT) BY UNITED KINGDOM BASED ON INTERNATIONAL LAW
Get PDFAbstractIn 1965, United Kingdom (UK) made a unilateral claim over the Chagos Archipelago as British Indian Ocean Territory (BIOT) based on the BIOT Order of 1965 and Statutory Instrument of 1965 No. 1020. Due to this unilateral act, the Chagos Archipelago no longer parts of Mauritius. Problem arising from Britain's unilateral claim to the territory was further aggravated by the United Kingdom’s act in enforcing population transfer towards all Chagos islanders (Chagossians) out of the territory without adequate compensations and resettlement. This research aims to analyze the legality of unilateral claims over the Chagos archipelago as a BIOT and the enforced transfer of Chagossians from their original residential place by the United Kingdom. It argues that under international law, Chagos Archipelago is recognized as an area that should remain integrated within the territory of Mauritius. It further argues that the UK has violated international law by committing enforced population transfer.Keywords: BIOT, Enforced Population Transfer, Territory, The Chagos Archipelago, Unilateral Act.
AbstrakPada tahun 1965, Inggris melakukan klaim sepihak atas wilayah Kepulauan Chagos sebagai British Indian Ocean Territory (BIOT) berdasarkan British Indian Ocean Territory Order of 1965 dan Statutory Instrument of 1965 No. 1020. Kepulauan Chagos merupakan bagian dari Mauritius pada saat Mauritius berada dibawah penjajahan Inggris. Tindakan yang dilakukan oleh Inggris terhadap wilayah tersebut berdampak pada terpisahnya kepulauan Chagos dari Mauritius. Permasalahan yang timbul dari Klaim sepihak Inggris atas wilayah tersebut kemudian turut diperparah dengan tindakan Inggris yang melakukan pemindahan paksa seluruh penduduk kepulauan Chagos (Chagossians) dari wilayah tersebut tanpa kompensasi dan tempat tinggal pengganti yang layak serta memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas klaim sepihak terhadap kepulauan Chagos sebagai BIOT dan pemindahan Chagossians dari tempat tinggal asalnya secara paksa yang dilakukan oleh Inggris sebagai enforced population transfer. Penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah kepulauan Chagos diakui sebagai wilayah yang seharusnya tetap terintegrasi dalam wilayah Mauritius dan penetapan wilayah tersebut sebagai BIOT telah bertentangan dengan prinsip dan ketentuan hukum internasional. Kata Kunci: BIOT, Enforced Population Transfer, Kepulauan Chagos, Tindakan Sepihak, Wilaya
REFORMING THE UNITED NATIONS: REALITIES, EXPECTATIONS, AND THE WAY FORWARD
Get PDFAbstractThe United Nations was born as an end-result of the Second World War. Its stated purpose was obvious as enshrined in the Charter of the United Nations (“the Charter”) – to maintain international peace and security. The United Nations, however, both in terms of practicality and the will to do such, had been burdened by several problems surrounding them; the ineffectiveness of several bodies such as the Trusteeship Council, the Economic and Social Council (“ECOSOC”), etc.; the overwhelming power of the veto rights vested towards the five permanent members of the United Nations Security Council ("the UNSC"); the strength of certain resolutions towards the international community, to name a few. Though one of the keys to reform the United Nations is by amending the Charter itself, the current development on the issue seems – and continues to seem – moot. Thus, the will to reform has to be from the United Nations itself, since the organization is expected to develop with time and the community, instead of being extremely rigid, dead-locked international organization.
Keywords: Charter of the United Nations, organization, reform, resolution, United Nations.
AbstrakPerserikatan Bangsa-Bangsa lahir sebagai hasil akhir, atau akibat, dari Perang Dunia Kedua. Tujuan tersurat PBB adalah telah jelas sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa – menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sekalipun demikian, PBB baik secara praktis maupun melihat niat, nyatanya menemui rintangan dan permasalahan yang mengelilinginya seperti tidak efisiennya beberapa badan seperti Badan Perwalian (Trusteeship Council), Badan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), dan sebagainya; kekuatan berlebihan berkenaan hak veto bagi lima negara anggota permanen Dewan Keamanan PBB; kekuatan resolusi-resolusi tertentu terhadap komunitas dunia, dan masih banyak lagi. Sekalipun salah satu kunci reformasi PBB ialah dengan mengamandemen piagam PBB itu sendiri, perkembangan yang terjadi membuat hal tersebut menjadi angan semu semata. Tekad mereformasi PBB sudah sewajarnya berasal dari PBB sendiri. Oleh karenanya, PBB diharapkan untuk berkembang seiring waktu juga dengan komunitas global, bukan menjadi organisasi yang kaku dan terkungkung.
Kata Kunci: Organisasi, reformasi, resolusi, Perserikatan Bangsa- Bangsa, Piagam PB
THE UN SECURITY COUNCIL AND CLIMATE CHANGE: FROM ‘COLD WAR’ TO ‘WARMING WAR’
Get PDFAbstractThe impacts of climate changes around the world have become global concern at both national and international level. A broad scheme of international cooperation to mitigate their impacts has been engaged through several international legal frameworks. However, such efforts are considered insufficient to stem the consequences and causes of climate change. It is therefore important to examine a proper legal enforcement mechanism for the climate changes issues. This paper thus starts with explaining the scope and definition of climate changes and sees whether it has correlation with the security issues. It is followed by examining the authority of UN Security Council (UNSC) vested in the UN Charter and observes whether it has authorisation in enforcing the climate changes issues. Although, as a result of its examination, this article finds that UNSC mechanism provides widen possible measures in enforcing climate change’s issues rather than other existing mechanisms under international law, it still suggests that UNSC mechanism shall only be used as a last resort after the other enforcement mechanisms are exhausted. Keywords: Climate Change, Threat to International Peace and Security, UN Charter, UN Security Council
AbstrakDampak perubahan iklim di berbagai belahan dunia telah menjadi perhatian negara-negara tidak saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Upaya untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim melalui sejumlah kerja sama internasional telah secara luas dilakukan namun belum mampu mencegah penyebab dan menghentikan dampak dari perubahan iklim tersebut. Dengan demikian, penentuan mekanisme penegakan hukum yang paling tepat dalam memeriksa kasus perubahan ilklim ini merupakan hal yang penting. Tulisan ini dimulai dengan penjelasan fenomena perubahan iklim dan hubungannya dengan isu keamanan. Pertama-tama artikel ini membahas ruang lingkup dari perubahan iklim dan kewenangan Dewan Keamanan (DK) PBB. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mencari cara lain dalam penanggulanan dampak dari perubahan iklim, sangatlah penting untuk memahami serangkaian otoritas yang dimiliki DK PBB. Tulisan ini berkesimpulan bahwa mekanisme DK PBB ternyata menunjukan kemungkinan yang lebih luas dalam hal penerapan sanksi yang lebih memaksa dan lebih mengikat dibanding mekanisme lain yang telah ada saat ini sebagai mekanisme untuk menanggulangi perubahan iklim. Meskipun tulisan ini menyimpulkan bahwa Dewan Keamanan PBB mempunyai kewenangan hukum untuk mengatasi masalah perubahan iklim, akan tetapi mekanisme internasional yang lain diluar mekanisme Dewan Keamanan PBB harus tetap menjadi prioritas dan dijalankan terlebih dahulu.Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB, Perubahan iklim, Ancaman terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional
THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 47 GENEVA CONVENTION I TO THE MILITARY (AN OVERVIEW OF CHALLENGES WITHIN THE INDONESIAN ARMED FORCES)
Get PDFAbstract
The preferable implementation of article 47 of the First Geneva Convention 1949 is conducting activities in the format of military training and exercises rather than seminars. The contents, methodology as well as the instructor should be in accordance with military operations that will be encountered by the soldiers. “do what you have trained and train what you will do”. The implementation of article 47 GC I is related to article 82 and 87 AP I. Furthermore, within Tentara Nasional Indonesia (TNI) it is related with the formation of “the professional soldier” as enshrined in Article 2 section (4) of the Law No. 34 of 2004 of TNI. In addition to the increased awareness, some additional achievements related to operational and training aspects were also achieved in the period of 1998 – 2015. These include the issuance of Technical Guidance on the Implementation of international humanitarian law and human rights into the Training, the three standing ROEs and the TNI Commander decree on Prohibition of Torture. These all doctrinal impact are resulting from the dissemination program that may have influence on the betterment of the TNI operations in the future. However, some further improvements are required, among others, to improve the skills of the concerned officers to draft appropriate ROEs and to complement the legal unit with an operational law / international humanitarian law section. Moreover, the challenge for Indonesia in the future is to improve its enforcement mechanisms i.e. to enhance the military justice system to be more reliable and independent in line with the spirit of article 49 GC I.
Keywords: international humanitarian law, armed conflict, military academy, dissemination program, laws of war.
Abstrak
Pelaksanaan Pasal 47 dalam Konvensi Genewa Pertama 1949 adalah melaksanakan aktivitas dalam format aktivitas pelatihan dan militer dibandingkan dengan melakukan seminar. Isi dari pelatihan, metodologi dan instruktur harus sesuai dengan operasi militer yang dihadapi oleh seorang prajurit, “lakukanlah apa yang telah dilatihkan kepadamu dan latihlahlah apa yang akan kamu lakukan”. Pelaksanaan pasal 47 Konvensi Genewa Pertama 1949 berkaitan dengan Pasal 82 dan 87 dari Konvensi yang sama. Lebih lanjut lagi, dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI), berkaitan dengan pembentukan “prajurit profesional” seperti yang disampaikan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 34 tahun 2004 mengenai TNI. Dalam rangka untuk meningkatkan kewaspadaan, beberapa capaian tambahan berkenaan dengan aspek operasional dan pelatihan juga dicapai dalam periode 1998-2015. Hal ini termasuk mengeluarkan Panduan Teknis mengenai Implementasi Hukum Humaniter Internasional dan HAM dalam pelatihan, dan tiga pilar ROEs dan keputusan Panglima TNI tentang Larangan Penyiksaan. Semua doktrin ini lahir dari dampak diseminasi dalam program pelatihan untuk melahirkan prajurit TNI yang lebih baik dimasa yang akan datang. Meskipun demikian, sejumlah peningkatan terhadap pengetahuan mengenai hukum humaniter telah tumbuh dikalangan prajutit TNI. Tantangan selanjutnya adalah mendorong peningkatan mekanisme pentaatan, misalnya mendorong sistem pengadilan militer untuk lebih indeoenden dan dapat diandalkan sejalan dengan semangat Pasal 49 Konvensi Genewa Pertama 1949.
Kata kunci: hukum humaniter, konflik bersenjata, akademi militer, program diseminasi, hukum perang
RESPONSIBILITY TO PROTECT: A NEW FORM OF HUMANITARIAN INTERVENTION?
Get PDFAbstractHuman rights issues have become a common topic that continuously being discussed around the world. The major concern of international community on the protection of basic human rights leads to a challenge for the nation state to fulfill its commitment to protect the basic rights of their people from the possibility of harm that comes from internally or externally. Meanwhile, the principle of mutual understanding and respect among states and non-interference to domestic affairs of particular state has been generally recognized as the main principle in international law. Sometimes, a conflict that occurred inside a state, which is theoretically becomes a domestic issue, could be escalated and become a mutual concern of international society. When a human right violation occurred inside a state, ideally international community can not only ‘sit and watch’. Especially when the violations are classified as grave breaches of human rights. The world community has a moral obligation to offer an assistance and search a solution to end that violations.It is cleary noted that Article 2 (4) and Article 2 (7) United Nations (UN) Charter should not be regarded as an absolute prohibition of interference. Those articles are the limitation so that the intervention should not endangered territorial integrity, political independence and not contrary to the purposes of UN. However, the territorial integrity would be broken if the state lose their territory permanently, and in the context of humanitarian intervention there is no taking over a territory, since the main purpose is only to restore the condition as a result of human rights violation that occurred. Based on this assumption so intervention not contrary to UN Charter. One thing should be emphasized is that the requirements for intervention have to be very clear.Following an unsettled debate on criterion of humanitarian intervention, a few years ago there were a new concept which is believed as an improvement or a ‘new face’ from humanitarian intervention. It called the doctrine of Responsibility to Protect. Generally, both of these concepts have similarity, especially with the main purpose on guarantee basic human rights and provide such protection when the authorized government is unable and unwilling to do so. However, the RtoP doctrine can not also avoid its controversy. The main discussion on this doctrine particularly questioning the legal status of this doctrine in international law and whether RtoP is only a new form of humanitarian intervention.Keywords: humanitarian internvention, responsibility to Protect (R2P), duty to protect, non intervention, customary international law.AbstrakIsu mengenai HAM telah menjadi topik umum yang terus menerus didiskusikan diseluruh dunia. Perhatian utama dari komunitas internasional dalam hal perlindungan mendasar HAM selanjutnya menantang negara-negara untuk melakukan pemenuhan komitmen mereka agar melakukan perlindungan hak-hak mendasar dan tindakan yang dapat mengancam baik secara internal maupun secara eksternal. Sementara itu prinsip salaing pengertian dan penghargaan antar negara, prinsip non-intervensi dalam hubungan domestik telah diakui sebagai prinsip utama dalam hukum internasional. Kadang, konflik yang lahir di dalam negeri, yang secara teori adalah konflik domestik, dapat menjadi perhatian bersama masyarakat internasional. Pada saat terjadi pelanggaran HAM didalam suatu negara, seharusnya komunitas internasional tidak hanya ‘duduk dan melihat’. Khususnya pada saat terjadi pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Komunitas negara mempunyai kewajiban moral untuk menawarkan bantuan dan mencari solusi untuk mengakhiri pelanggaran tersebut.Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 (4) dan Pasal 2 (7) Piagam PBB, pasal-pasal ini tidak dapat diangap sebagai larangan absolut interfensi. Pasal-pasal tersebut adalah pembatasan sehingga intervensi tidak membahayakan inegritas wilayah, indpendensi politik dan tidak bertentangan dengan tuujuan PBB. Meskipun demikian, integritas wilayah dapat hilang apabila negara kehilangan wilayahnya secara permanen, dan dalam konteks intervensi kemanusiaan tidak ada pengambil alihan wilayah, karena tujuan utamanya hanya untuk mengembalikan kedaaan pada saat terjadinya pelanggaran HAM. Berdasarkan asumsi tersebut, maka intervensi tidak bertentangan dengan Piagam PBB. Hal lain yang harus diperjelas bahwa alasan intervensi haruslah jelas.Mengikuti perdebatan yang tidak kunjung sellesai tentang kriteria intervensi kemanusiaan, beberapa tahun yang lalu dibuatlah suatu konsep yang dianggap sebagai wajah baru dari intervensi kemanusiaan. Secara umum, kedua konsep ini mempunyai kesamaan, terutama dengan tujuan utama dalam menjamin HAM dan menyediakan sejumlah perlindungan pada saat pemerintah yang berwenang tidak mampu dan tidak dapat memberikan jaminan HAM. Meskipun demikian, Doktin RtoP tidak dapat terhindar dari kontroversi. Diskusi utama dari doktrin ini adalah pertanyaan tentang status hukum dari doktrin hukum internasional dan apakah RtoP merupakan bentuk lain dari intervensi kemanusiaaan.
Kata kunci: intervensi kemanusiaan, tanggung jawab untuk melindungi (R2P), kewajiban perlindungan, non intervensi ̧ hukum kebiasaan internasional
BOOK REVIEW: HOW INTERNATIONAL LAW WORK A RATIONAL CHOICE THEORY
No full textDoes international law affect state behavior?. Why would states pay any attention to international law in the absence of coercive enforcement mechanism?. What do we mean when we say international law is “binding”, given that states can almost always to violate it?. These intriguing and philosophical questions raised by the author to make sure that we had grasped at least one answer. If not, we were failed to understand the nature of international law. These question also remains us about traditional debate between proponent and opponent of international law such as Hobbes, Spinoza and Austin. But, in the 21st Century we are not debating or neglecting the existence of international law anymore.Written by Andrew T. Guzman who is recently serving as dean of The University of Southern California Gould School of Law (USC Gould), this book develops a persuasive explanation of why and when international law works by using rational choice perspective. Although previously there are some authors focusing their study on this topic such as Professor Abraham Chayes and Antonia Handler Chayes in their book “The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreement” which uses managerial approach in describing the compliance of international law and Professor Thomas Franck in his book “Fairness in International Law and Institution” which explains why states comply with international law by introducing fairness approach, this book offers better perspective in understanding international law in contemporary development by proposing “Rational Choice Theory”. The theory then is developed into “Three Rs of Compliance” (Reputation, Reciprocity and Retaliation). The book tries to explain how international law is able to affect state behavior despite a lack of coercive enforcement mechanism
MARINE RENEWABLE ENERGY, THE LAW OF THE SEA AND THE MARINE ENVIRONMENT: AN INDONESIAN PERSPECTIVE
Get PDFABSTRACTAccording to the report of the Secretary-General of the United Nations, there are at least three benefits of marine renewable energy. From an environmental perspective, the utilization of marine renewable energy could reduce dependency upon conventional energy sources, especially the non-renewable ones. From an economic perspective, the renewable energy projects have developed significantly both in developed and developing countries. It was estimated that global investments in the renewable energy sector increased by 32% in 2010, reaching the total figure of $2.11 billion. Although there have not been any statistics available for marine renewable energy, this figure could provide an indication for the prospects of marine renewable energy in the future. This article aims to identify and to analyze legal aspects related to the utilization of marine renewable energy in Indonesia, particularly in the contexts of the law of the sea and the marine environment. Since marine renewable energy in Indonesia is still developing, it is necessary to ensure that all activities pertaining to the utilization of marine renewable energy resources are conducted in accordance with prevailing laws and regulations. In this regard, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is one of the main legal instruments that need to be considered by coastal States in utilizing marine renewable energy. This study finds that the current laws and policy in Indonesia are still inadequate to regulate the development of marine renewable energy. The National Energy Policy only provides a broad and general policy on renewable energy sources and does not cover a particular strategy on marine renewable energy. Thus, the Indonesian Government needs to establish a specific policy on marine renewable energy as well as specific laws and regulations to address the environmental impacts that may result from marine renewable energy activities.
Keywords: marine renewable energy, law of the sea, marine energy, indonesian perspective.
ABSTRAKBerdasarkan laporan dari Sekjen PBB, sekurang-kurangnya terdapat tiga keuntungan dari energi laut terbarukan. Dari perspektif lingkungan, pemanfaatan energi laut terbarukan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi konvensional, khususnya yang tidak terbarukan. Dari perspektif ekonomi, proyek energi terbarukan telah berkembang cukup signifikan, baik di negara berkembang maupun negara maju. Secara global, diperkirakan telah terdapat kenaikan investasi sebesar 32% di tahun 2010, hingga mencapai 2.11 miliar US Dolar. Meskipun belum ada statistik yang pasti, akan tetapiangka tersebut sudah menggambarkan prospek perkembangan energi terbarukan di masa yang akan datang. Artikel ini bertujuan untuk menganailisa aspek hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan energi laut terbarukan di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum laut dan lingkungan laut. Sejak energi laut terbarukan berkembang di Indonesia berkembang, sangatlah diperlukan agar pengeturan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ini, Konvensi Hukum Laut 1982 adalah salah satu dari intrumen hukum yang harus diperhatikan oleh negara pantai dalam menjalankan kegiatan pemanfaatan energi laut terbarukan. Kebijakan Energi Nasional hanya menyediakan kebijakan nasional yang sifatnya umum dalam pemanfaatan energi laut terbarukan. Dengan demikian Indonesia perlu membentuk kebijakan yang lebih spesifik berkenaan dengan pemanfaatan energi laut terbarukan, khususnya dampak lingkungan terhadap pemanfaatan energi laut terbarukan.
Kata kunci: energi laut terbarukan, hukum laut, energi laut, sudut pandang indonesi
PEMBERIAN SERTIPIKAT TERHADAP PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Get PDFAbstrakKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana mensertipikatkan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia. Dari pulau-pulau terluar tersebut sebagian merupakan pulau yang berpenghuni dan sebagian lainnya tidak berpenghuni. Tujuan pengsertipikatan pulau-pulau terluar tersebut adalah dalam menjaga kedaulatan negara dan agar status hukum dimata negara tetangga dan dunia Internasional menjadi jelas. Terhadap pulau-pulau yang tidak berpenghuni sebaiknya didaftar atas nama Republik Indonesia, sedangkan untuk pulau-pulau yang sudah berpenghuni sertipikat hak atas tanah akan diberikan kepada waga masyarakat yang tinggal di pulau tersebut sesuai dengan luasan tanah yang dimiliki masyarakat. Kebijakan pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia yang harus dilakukan adalah dengan adanya kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dipulau-pulau tersebut termasuk membangun pangkalan-pangkalan militer sebagai alat untuk menjaga kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci: pendaftaran, pulau, terluar, kedaulatan negara
AbstractThe Ministry of Agricultural and Spatial Planning/National Land Agency (BPN) plan to legalize outermost islands of Indonesia. These islands are partly inhabited islands and some are uninhabited. Certificating the outer-most islands is to maintain state sovereignty and legal status in the eyes of its neighbors country and the International community is clear. Against the islands are uninhabited should be registered in the name of the Republic of Indonesia, while the islands have been inhabited land rights certificates will be awarded to people living on the island in accordance with the area of land owned by the Indonesian citizen. Policy management of the outer islands of Indonesia with the activities carried out by Indonesian citizens islands including building military bases as a tool for maintaining the territorial sovereignty of the unitary Republic of Indonesia.Keywords: registration, the outermost islands, state sovereignt
THE COURTS AND TREATIES: INDONESIA’S PERSPECTIVE
Get PDFoai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/273AbstractThis article discusses the enforceability of treaties under Indonesian legal system. The purpose of this article is to explore and provide answers to the following questions: (i) whether or not international law may be directly invoked and enforceable under domestic legal system (ii) how and to what extent Indonesian courts are using international law especially the treaties. In providing analysis to the above questions, this article discusses the notion of courts and judicial competence and judicial attitude towards treaties. This article suggests that there is no doubt that the courts may apply treaty provisions to the case at hand without and by virtue of national legislations. However, the attitude of the courts towards treaties as demonstrated in a number of cases above does not reveal any clear indication on the question of the status of treaties under domestic law especially with regard to the method on how the legal system incorporates treaties under domestic law. The Court decision has therefore not yet contributed to the attempt for seeking a legal determination of the domestic status of a treaty as well as the mode for granting its domestic validity.Keywords: domestic validity, Indonesian perspective, monism and dualism, status of treaties and treaty practices.AbstrakArtikel ini membahas mengenai pemberlakuan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (i) apakah hukum internasional dapat secara langsung dijadikan rujukan dan berlaku dalam sistem hukum domestik (ii) bagaimana dan sampai mana pengadilan Indonesia menggunakan hukum internasional khususnya perjanjian internasional. Dalam memberikan analisis terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas, artikel ini membahas perihal pengadilan dengan kompetensi yudisialnya, dan perilaku yudisial terhadap perjanjian internasional. Artikel ini berkesimpulan bahwa pengadilan dapat menerapkan langsung perjanjian internasional terhadap perkara. Namun demikian praktik pengadilan dalam beberapa perkara yang terkait dengan perjanjian internasional belum memberikan indikasi yang jelas tentang kedudukan hukum perjanjian. Putusan Pengadilan oleh karena itu belum berkontribusi dalam upaya untuk mencari determinasi hukum terkait status domestik dari suatu perjanjian internasional dan cara pemberlakuan suatu perjanjian internasional dalam hukum domestik.Kata kunci: monisme dan dualisme, praktek perjanjian internasional, perspektif Indonesia, status perjanjian internasional, validitas domestik