137686 research outputs found
Sort by
Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Tahun 2022
No full textPenelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan
oleh Pemerintah yang sudah dilakukan sejak tahun 2007 berupa Program Keluarga
Harapan. Penelitian dilakukan di Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten
Malang dimana penerapan PKH sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 di Kabupaten
Malang. Namun dilihat dari tahun ke tahun jumlah keluarga penerima manfaat bukan
berkurang namun justru semakin bertambah, pemberian bantuan yang kurang merata
serta tidak terdatanya keluarga yang layak mendapatkan bantuan. Maka setelah
melihat masalah di atas dapat dikatakan terdapat masalah dalam proses implementasi
Program Keluarga Harapan ini.
Untuk itu dalam menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan
ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George Edwards III
sehingga dapat diketahui proses komunikasi kebijakan, sumber daya yang dimiliki
pemerintah untuk menunjang implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan
dalam mengimplementasikan kebijakan serta struktur birokrasi pelaksana kebijakan
PKH ini. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah dalam implementasi
PKH di Desa Bumirejo adalah terbatasnya sumber daya yang menunjang
implementasi kebijakan ini. Sumber daya menjadi poin yang krusial karena proses
komunikasi tidak berjalan jika tidak didukung dengan sarana media komunikasi yang
menunjang dan dimiliki semua target kebijakan. Hal ini menyebabkan kurangnya
pemahaman dari keluarga penerima manfaat PKH sebagai sasaran kebijakan.
Kemudian struktur birokrasi dari PKH ditemukan cukup berbelit-belit ditambah
dengan kurangnya komunikasi antara pejabat atas hingga ke bawah menyebabkan
masalah tidak terdatanya keluarga miskin yang layak menerima bantuan. Semua
masalah di atas mengerucut pada tidak tercapainya tujuan PKH yaitu mengentaskan
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaa
Pemodelan Tsunami Di Pesisir Kecamatan Sumbermanjing Wetan Untuk Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Daerah Potensi Wisata Pantai
No full textSumbermanjing Wetan merupakan salah satu kecamatan
yang berapa di bagian selatan Kabupaten Malang. Pada bagian
selatan kecamatan ini merupakan daerah pesisir yang memiliki
potensi tsunami tinggi karena berhadapan langsung dengan zona
subduksi megathrust. Potensi gempa yang dapat terjadi di wilayah ini
mencapai kekuatan maksimum 8,7 magnitudo momen berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Gempa Nasional
(PusGeN). Tujuan diadakannya penelitian ini adalah membuat jalur
evakuasi tsunami berdasarkan pemodelan yang dibuat dari skenario
terburuk. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu
gempa magnitudo 8,7 Mw referensi dari PuSGeN Tahun 2017, data
topografi DEM, dan data topografi batimetri BATNAS dari Badan
Informasi Geospasial (BIG). Dalam pembuatan pemodelan dilakukan
dengan menggunakan software COMCOT v 1.7. Pemodelan tsunami
yang dilakukan menggunakan tiga layer dengan resolusi yang
berbeda – beda. Hasil dari pemodelan ini diperoleh estimasi waktu
kedatangan gelombang tsunami di pesisir antara 8 sampai 46 menit
setelah terjadinya gempa bumi pemicu tsunami terjadi. Pemodelan
tsunami yang dibuat memiliki ketinggian gelombang maksimum
mencapai 22 meter, dan untuk ketinggian minimumnya adalah
kurang dari 1 meter, dengan jarak inundasi terjauh yang dijangkau
oleh gelombang adalah 1400 meter. Berdasarkan peta jalur evakuasi
tsunami yang dihasilkan terdapat tiga titik lokasi yang dijasikan
sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan dua titik lokasi yang
dijadikan sebagai Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yaitu Masjid
Muhammad Cheng Ho di sebelah barat dan Masjid Al – Ikhlas di
sebelah timur
Regresi Nonparametrik Birespon Truncated Spline Dengan Ordo Tingkat Kedua Pada Pemodelan Loyalitas Dan Keterikatan Petani
No full textAnalisis regresi merupakan suatu metode statistika yang mampu
menggambarkan serta meramalkan hubungan sebab akibat antar
individu. Dalam kehidupan nyata, tidak semua hubungan memiliki
bentuk kurva yang diketahui seringkali ditemukan pola hubungan
yang tidak dapat diketahui bentuk kurvanya, selain itu suatu sebab bisa
berdampak pada lebih dari satu akibat, sehingga antar akibat juga bisa
memiliki keeratan hubungan di dalamnya. Analisis regresi yang dapat
dilakukan untuk mengetahui hubungan tersebut dapat didekatkan
dengan regresi nonparametrik birespon truncated spline. Penelitian ini
memiliki tujuan untuk mengkaji penduga fungsi dan mengetahui
model terbaik dari regresi nonparametrik birespon truncated spline.
Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi loyalitas dan keterikatan petani melalui uji
signfikansi parameter menggunakan resampling jacknife. Hasil
penelitian data sekunder menunjukkan bahwa model terbaik yakni
model dengan ordo kuadratik dan dua buah kno
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Pada Proses Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Bangunan Secara Elektronik
No full textDalam penelitian tesis ini, peneliti mengangkat Pertanggungjawaban
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai Pendaftaran Hak Tanggungan
Elektronik. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh berlakunya Permen
ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintregasi
Secara Elektronik, yang memuat peraturan baru kewajiban Surat Pernyataan
Keabsahan dan Kebenaran Dokumen sebagai syarat pendaftaran Hak Tanggungan
Elektronik yang wajib dilampirkan PPAT. Dimana dengan kewajiban yang baru ini
menjadikan PPAT mengemban tanggung jawab baru yang bisa menimbulkan
konsekuensi-konsekuensi profesi.
Berdasarkan hal tersebut, terdapat ketidaklengkapan norma mengenai
kondisi diatas, sehingga dikaji rumusan masalah: Bagaimana pertanggungjawaban
PPAT atas penyertaan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen pada
Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik ? dan Bagaimana perlindungan hukum
terhadap PPAT selaku penanggungjawab atas kewajiban persyaratan Surat
Keabsahan dan Kebenaran Dokumen ? Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan pustaka atau data
sekunder. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam megenai batasan
pertanggungjawaban PPAT selaku penjamin Surat Pernyataan Keabsahan dan
Kebenaran Dokumen, mengingat penyertaan surat ini wajib berdasarkan pasal 10
ayat 2 Permen ATR/BPN karena merupakan bagian dari prosedur administratif
dalam pendaftaran hak tanggungan eletronik yang terbaru
Implementasi Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terkait Fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)
No full textPenelitian ini dilatar belakangi karena Jawa Timur menjadi wilayah darurat
narkotika di Indonesia. Fungsi pembimbingan kemasyarakatan hadir untuk
pendampingan di dalam dan di luar proses peradilan serta mempersiapkan proses
reintgerasi yang diselenggarakan melalui pendampingan, pembimbingan, dan
pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU
Pemasyarakatan. Fungsi pembimbingan kemasyarakatan diberikan kepada Klien
Pemasyarakatan baik Klien Anak maupun Klien Dewasa, tetapi pelaksanaannya di
Bapas Kelas I Malang hanya diberikan Klien Anak Tindak Pidana Narkotika
seharusnya fungsi pembimbingan kemasyarakatan juga diselenggarakan kepada
Klien Dewasa Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi dan kendala dalam pelaksanaan fungsi pembimbingan
kemasyarakatan terhadap Klien Dewasa tindak pidana narkotika di Bapas Kelas I
Malang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris
dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer yang diperoleh melalui
wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh melalui studi
dokumen, studi pustaka, dan kajian peraturan. Kedua data kemudian diolah
menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi fungsi pembimbingan
kemasyarakatan terhadap klien narkotika tidak terlaksana dengan optimal. Pada
pendampingan Klien Narkotika dilakukan sejak tahap praadjudikasi, adjudilasi,
hingga pascaadjudikasi, tetapi pada tahap praadjudikasi dan adjudikasi tidak
pernah terselenggara sebagaimana mestinya. Pada pembimbingan baru
terselenggara selama proses reintegrasi sosial seharusnya pembimbingan juga
diberikan selama proses peradilan pidana sejak tahap praadjudikasi, adjudikasi,
dan pascaadjudikasi. Serta pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan
syarat dan program yang telah ditetapkan dapat berjalan. Dalam pelaksanannya
terdapat beberapa kendala sehingga belum terlaksana dengan optimal seperti
pendampingan yang sangat bergantung pada permintaan dan ketiadaan peraturan
yang mengharuskan aparat penegak hukum lain untuk berkoordinasi dengan
Bapas, pasifnya Bapas, ketiadaan peraturan pelaksana, kurangnya jumlah petugas
pembimbing kemasyarakatan, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta
pandangan negatif masyarakat terhadap Klien Narkotika
Analisis Putusan Ultra Petita Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Tjb)
No full textKekosongan hukum yang mengatur penggunaan ultra petita dalam hukum acara
pidana merupakan pokok bahasan dalam skripsi ini. Dalam putusan nomor
241/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, majelis hakim menjatuhkan hukuman melebihi apa yang
dirumuskan dalam surat dakwaan dan melebihi ancaman maksimal pidana yang
terdapat dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.
Rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana putusan
ultra petita dalam hukum pidana di Indonesia dan apakah dasar pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan ultra petita dalam kasus tindak pidana narkotika pada
putusan No. 241/Pid.Sus/2019/PN.Tjb
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan
penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer, berupa peraturan perundangan, bahan hukum sekunder berupa
hasil karya hukum serta bahan hukum tersier berupa kamus. Teknik Analisa yang
digunakan adalah interpretasi secara sistematis dan interpretasi gramatikal untuk
melakukan analisa.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, terdapat kekosongan hukum dalam
pengaturan ultra petita khususnya pada hukum pidana di Indonesia karena tidak
diatur secara normatif, dan ultra petita yang dilakukan oleh hakim dalam putusan
No. 241/Pid.Sus/2019/PN.Tjb merupakan sebuah pelanggaran hukum dan
keberadaannya dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang dilaran
Perancangan Ulang Desain Kemasan dan Media Promosi Tahu Kress Sebagai Upaya Peningkatan Brand Awareness
No full textPerancangan ini menggunakan Mix Method Teknik dengan
pengumpulan data menggunakan primer dan sekunder bertujuan untuk
meningkatkan Brand Awarenss Tahu Kress milik Ibu Tantri. Lokasi yang
dilakukan pada penelitian di Gor Jayabaya Kota Kediri, berdasarkan
wawancara, observasi, dan kuisioner pada Tahu Kress Kurangnya identitas
visual dan media promosi yang dimiliki Tahu Kress disebabkan kemasan
yang dimiliki kurang melindungi kualitas sebuah produk. Tak hanya itu,
dalam berbisnis media promosi sangat penting dikarenakan dari media
promosi produk Tahu Kress dapat dikenal oleh banyak orang. Desain
kemasan juga mengacu harus pada perancangan yang telah dibuat dari
pemilihan warna, font, bahan kemasan, dan segala elemen yang ada di
desain grafis pada kemasan. Maka permasalahan diatas hasil akhir dalam
Perancangan Ulang Desain Kemasan Dan Media Promosi Tahu Kress
Sebagai Upaya Peningkatan Brand Awareness. Identitas visual yang baik
merupakan suatu kunci dalam meningkatkan Brand Awareness bagi produk
Tahu Kress. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1), Redesign visual
identias produk Tahu Kress menggunakan pendekatan mix method dengan
melakukan observasi, wawancara, studi literature, dan
kuisioner,(2)Redesign ini menghasilkan sebuah kemasan primer, sekunder,
serta GSM yang bertujuan sebagai pedoman dalam menggunakan identitas
visual Tahu Kress,(3)Media implementasi yang digunakan dalam redesign
yang sesuai dengan kebutuhan Tahu Kress yakni berupa, Poster, X-banner,
Stiker, Merchendise dan media promosi Instagram
Implementasi Pemeriksaan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Kasus Pelanggaran Hukum Administrasi Bidang Kepabeanan Dan Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak)
No full textDalam karya ini penulis membahas implementasi pemeriksaan oleh PPNS
dalam kasus pelanggaran hukum administrasi bidang kepabenan dan cukai Di
Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung
Perak. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran administrasi
yang terjadi, kemudian terkait penegak hukum yang dalam pengaturan
hukumnya masih terdapat ketikdajelasan. Mengingat dalam aturan yang sudah
ada hanya diberikan dijelaskan secara umum namun tidak secara spesifk menjadi
kewenangan siapa dan mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan saling
lempar tanggungjawab yang berakibat tidak cepat terselesaikannya penegakan
hukum dengan maksimal.
Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik mengangakat dua
rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi pemeriksaan oleh PPNS sebagai
alaternatif penyelesaian perkara administrasi bidang kepabenan dan cukai ? (2)
Bagaimana implikasi hukum berupa sanksi administrasi yang diberikan oleh PPNS
terhadap orang yang terlibat?
Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode hukum sosio-legal
dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang telah diperoleh kemudian
dianalisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui
kegiatan wawancara dengan Kepala Kantor, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung
Perak dan masyarakat.
Dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode diatas, penulis
mendapatkan jawaban atas permasalah yang ada bahwa penegakan hukum
sanksi administasi belum terimplementasi denga baik. Adapun beberapa alasan
yang mendasari hal tersebut . pertama, faktor hukum. Dimana peraturan yang
ada kurang begitu jelas dan mengalami kekaburan dalam pelaksanaannya.
Kedua, faktor penegak hukum. Jumlah PPNS yang ada masih relative sedikit
dengan wilayah kerja yang sangat luas dan didukung dengan adanya pelabuhan
Tanjung Perak yang merupakan pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Ketiga,
faktor masyarakat. Dalam hal ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui
dengan adanya peraturan yang ada dikarenakan sering terjadinya perubahan.
Sementara mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kantor melakukan
pelatihan atau sertifkasi pegawai yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi
PPNS. Kemudian, pihak kantor selalu melaksanakan sosialisasi secara berkala
kepada masyarakt setiap adanya perubahan peraturan yang terbaru
Jenis dan Fungsi Deiksis dalam Dongeng Le Petit Chaperon Rouge karya Charles Perrault
No full textk
menunjukkan sesuatu, baik itu orang, benda, tempat, atau waktu. Sesuatu yang
ditunjuk oleh deiksis (referen) bersifat deiktis atau tidak tetap sehingga dapat
berpindah-pindah menyesuaikan dengan konteks tuturannya. Penggunaan deiksis
dalam tuturan digunakan untuk menghindari pengulangan tuturan dan menjelaskan
keterangan dari suatu situasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis jenis deiksis menurut teori Yule yang terdapat dalam dongeng Le Petit
Chaperon Rouge karya Charles Perrault beserta fungsinya. Le Petit Chaperon
Rouge adalah salah satu dongeng terkenal dunia yang telah diterjemahkan ke
berbagai bahasa dan bahkan diadaptasi ke dalam berbagai film serta animasi. Dalam
menceritakan alur dongeng, Perrault menggunakan peran deiksis untuk
menggambarkan situasi cerita secara jelas, yang meliputi keterangan tokoh, tempat,
dan waktu terjadinya kisah dongeng. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis
deiksis sebagai langkah utama dalam meningkatkan pemahaman isi dongeng secara
kontekstual.
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan data
berupa naskah dongeng Le Petit Chaperon Rouge karya Charles Perrault. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik simak catat yang
mengelompokkan data sesuai dengan 3 jenis deiksis: persona, spasial, dan temporal.
Data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisis menggunakan teori deiksis oleh
Yule untuk mengidentifikasikan fungsi dari setiap jenis deiksis yang telah
dikelompokkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 102 data deiksis,
dengan rincian jenis deiksis: 92 deiksis persona, 8 deiksis spasial, dan 2 deiksis
temporal. Dari keseluruhan jumlah deiksis, deiksis persona menjadi jenis deiksis
yang paling banyak digunakan karena hampir setiap tuturan dalam naskah
mengandung keterangan persona. Selanjutnya, untuk fungsi deiksis, deiksis
persona dalam dongeng ini digunakan dengan fungsi sebagai kata ganti orang yang
merujuk kepada tokoh Le Petit Chaperon Rouge, Ibu, Nenek, dan Serigala, deiksis
spasial berfungsi sebagai kata ganti keterangan tempat untuk rumah nenek, pabrik,
dan jalan, dan deiksis temporal berfungsi sebagai keterangan waktu untuk
menjelaskan waktu kisah ini terjadi dan hari ketika Le Petit Chaperon Rouge pergi
ke rumah nenek. Peneliti merekomendasikan penelitian terkait deiksis dalam
dongeng ini dilanjutkan dengan menganalisis deiksis berdasarkan bentuk dan
penggunaanny
Filantropi Gerakan Jumat Berkah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara
No full textPenelitian ini mengkaji tentang aksi filantropi gerakan Jumat Berkah yang
berlokasi di wilayah RW 07 Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi gerakan Jumat Berkah dalam
memobilisasi sumber daya di wilayah RW 07, Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara
dan rintangan apa saya yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teori mobilisasi
sumber daya yang dicetuskan oleh John D. McCarthy dan Mayer N. Zald. Menurut
John D. McCarthy dan Mayer N. Zald lebih menekankan kepada aspek penting
dalam mobilisasi sumber daya, termasuk sumber daya material maupun non
material dan kepemimpinan dalam menentukan keberhasilan gerakan. Penelitian ini
menggunakan analisis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari
penelitian ini menjelaskan tentang strategi yang digunakan oleh gerakan Jumat
Berkah dalam memobilisasi sumber daya di Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara.
Dalam menjalankan aksinya, gerakan Jumat Berkah tentunya membutuhkan
strategi dalam memobilisasi sumber daya yang ada. Strategi yang dijalankan adalah
berupa partisipan gerakan Jumat Berkah yang berkomitmen untuk menjalankan
organisasi gerakan Jumat Berkah, startegi untuk mendapatkan simpatisan dari
masyarakat luas, dan strategi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada
gerakan Jumat Berkah agar terjaga dan langgeng eksistensinya. Selain itu, aksi
filantropi gerakan Jumat Berkah mengalami kendala internal dan eksternal yang
dapat diatasi