Al-Mizan (e-Journal)
Not a member yet
204 research outputs found
Sort by
Jurnal TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA INCEST TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI POLEWALI MANDAR : PELAKU TINDAK PIDANA INCEST
No full textThis study aims to analyze cases of incest crimes against minors with the problem of causal factors and the impact of incest on community life. This research is field research located in Polewali Mandar Regency with primary data sources from the District Court of Polewali Mandar Regency Case Decision Number: 68/Pid.Sus/2020/PN-Pol. While secondary data sources are books, journals, and legislation related to the problem. The data collected was analyzed with descriptive qualitative with a normative juridical approach. The results showed that in handling incest cases against minors, they were prosecuted under Article 294 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 295 paragraph (1) item (1) of the Criminal Code. Factors causing incest against minors are caused by internal factors and external factors. Meanwhile, the consequences have short-term and long-term impacts on child victims of incest.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pelaku incest dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak studi kasus di pengadilan negeri polewali. Dan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Pelaku Incest (Perkawinan Sedarah) terhadap anak dibawah umur. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan kasus. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perkawinan sedarah (incest) yang dilakukan ayah terhadap anak kandung disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain tidak bermoral atau lemahnya iman, ekonomi, kesempatan, ancaman, pengaruh alkohol, kesepian, keluarga tidak harmonis, pendalaman ilmu hitam, dan ketidaktahuan korban tentang seksual.
Hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan sedarah (incest) yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung bagi pelaku Perkawinan sedarah (incest) oleh ayah terhadap anak kandung. Menunjukkan bahwa masih ada hakim yang tidak menerapkan sanksi pidana sebagaimana aturan yang berlaku. Penjatuhan pidana kandung. Menunjukkan bahwa, Perkawinan sedarah (incest) yang dilakukan ayah terhadap anak kandung disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak bermoral atau lemahnya iman, ekonomi, kesempatan, ancaman, pengaruh alkohol, kesepian, keluarga tidak harmonis, pengaruh ilmu hitam. 2. Penerapan sanksi pidana dan upaya penanggulangan memang tidak dapat mengembalikan kerugian yang diderita korban, namun setidaknya dengan penjatuhan sanksi yang berat, secara psikologis dapat memberikan kepuasan terhadap korban dan merasa dihargai
Kata kunci : Inces , Sanksi Pidana, Upaya Penanggulanga
Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar
Full text linkThis study aims to answer questions regarding zakat management strategies at the National Zakat Agency (Baznas) of Polewali Mandar Regency and the implementation of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management at Baznas Polewali Mandar Regency. This research is qualitative-empirical research using a juridical-sociological and historical approach. Empirical legal research uses secondary data as initial data obtained from primary and secondary legal materials, then followed by primary data or field data obtained from documents, interviews, and observations. The results of the study show that the zakat management strategy at Baznas Polewali Mandar Regency is in line with the spirit mandated by Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. These strategies are: collaborating with the Polewali Mandar Regency Government, conducting zakat outreach and education, collaborating with religious and community leaders, and forming a zakat collection unit (UPZ), so the implementation of the zakat law has been carried out properly.Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Bagaimana strategi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam Mengimplementasikan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-empirik dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis dan historis. penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu. Teknik Pengumpulan Data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan- bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen,wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolan zakat sudah berjalan secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang. Kedua, Strategi Pengelolaan pengelolaan zakat sudah memberikan pengaruh yang positif dan sesuai dengan amanah Undang-undajg No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Terbukti dengan dana ZIS yang diterima pada tahun 2017-2022 terjadi peningkatan dan dana ZIS tersebut telah didistribusikan kepada mustahiq. Adapun Strategi yang diupayakan BAZNAS dalam pengelolan zakat yaitu: 1). BAZNAS menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sehingga diterbitkan himbauan dan Peraturan Bupati. BAZNAS Polewali Mandar juga melakukan sosialisai dan edukasi, kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dengan cara membentuk UPZ
Strengthening Interest and Riba in Bank Financial Institutions
Full text linkThis research examines and substantially analyzes the problem of riba from a rational perspective, and at the end of this paper offers a profit-sharing system and profit-sharing system as an alternative solution to the interest system in the transaction system in banks (bank financial institutions). Interest in the study of riba has always been a topic that does not experience saturation and is still very hotly discussed in Islamic economics. This can be seen from the discussion of riba which has always colored the discourse of Muslim thought and debates that have barely found common ground. The results of the study display that the debate on thoughts about riba and bank interest shows that the issue of riba is very closely related to muamalah (economy) issues, especially those that occur in Bank financial institutions. The concept of riba turning into interest cannot be separated from the evaluation of the development of these financial institutions.Abstrak
Ketertarikan mengenai kajian riba senantiasa menjadi diskusi yang tidak mengalami kejenuhan, dan bahkan masih sangat hangat didiskusikan dalam ilmu ekonomi dalam Islam. Hal ini terlihat dari pembahasan mengenai riba yang senantiasa member warna dalam diskursus pemikiran umat Islam dan perdebatannya hampir tidak menemukan titik temu. Perdebatan pemikiran mengenai riba dan bunga bank menunjukkan bahwa persoalan riba sebenarnya sangat terkait erat dengan persoalan muamalah khususnya yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan Bank dan Non Bank. Evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari perkembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu, jurnal ini mencermati dan menganalisis secara subtansi tentang persoalan riba dalam perspektif rasional, dan di akhir tulisan ini menawarkan sistem sharing profit and sharing loss sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga dalam sistem transaksi pada lembaga keuangan bank dan non bank.
Kata kunci: Menguatkan, Riba, Bunga
The Failure of Mediation in Divorce Cases Handling at Gorontalo Religious Court
Full text linkThis research analyses the failure of mediation in divorce cases at the Gorontalo Religious Court. This phenomenon is counterproductive to the efforts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia to prevent the accumulation of cases and also to ignore religious recommendations for reconciliation when in conflict. This research is qualitative in nature with data collection using observation, interviews and documentation. The data was then analysed critically descriptively. The results showed that mediation failures continued to increase due to technical and non-technical reasons. Technically, the typology of divorce cases generally puts one of the parties (generally the wife) in a difficult position with an accumulation of long-standing disappointment and discomfort. This condition makes it difficult for mediators (both judge mediators and non-judge mediators) to carry out the mediation function. Non-technically, the support system in terms of time, place, process and totality of task implementation (especially for judge mediators) does not appear to be sufficiently supportive. The fact that all judge mediators have not all attended mediator training is another non-technical factor affecting mediation failure. Thus, the failure of divorce case mediation is not caused by a single factor but an accumulation of technical and non-technical factors that are intertwined at the same time. As long as there is no education, advocacy and correction of these two aspects, mediation failures in religious courts will continue to occur.Penelitian ini menganalisis kegagalan mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo. Fenomena itu menjadi kontraproduktif dengan upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencegah penumpukan perkara dan juga mengabaikan rekomendasi agama untuk islah jika sedang berkonflik. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mediasi terus mengalami peningkatan karena alasan teknis dan non teknis. Secara teknis, tipologi kasus gugatan perceraian umumnya menempatkan salah satu pihak (umumnya pihak istri) pada posisi sulit dengan akumulasi kekecewaan dan ketidaknyamanan yang sudah berlangsung lama. Kondisi tersebut menyulitkan mediator (baik mediator hakim maupun mediator non hakim) untuk melaksanakan fungsi mediasi. Secara non teknis, dukungan sistem baik dari segi waktu, tempat, proses dan totalitas pelaksanaan tugas (khususnya mediator hakim) tampak juga tidak mendukung secara memadai. Kenyataan bahwa semua mediator hakim belum semuanya mengikuti pelatihan mediator, menjadi faktor non teknis lainnya yang mempengaruhi kegagalan mediasi. Dengan demikian, kegagalan mediasi perkara perceraian bukan disebabkan oleh faktor tunggal tetapi akumulasi faktor teknis dan non teknis yang berkelindan pada saat yang sama. Selama tidak dilakukan edukasi, advokasi dan koreksi terhadap kedua aspek tersebut, kegagalan mediasi di pengadilan agama akan terus terjadi
Konsep dan Metode Penyelesaian Hitungan Bagian Warisan Dalam Kasus Waris Islam; Analisis dan Aplikatif
No full textCompletion of the calculation of the inheritance share often triggers internal family conflicts. The calculation of inheritance in fiqh mawaris is assumed to be very complicated and convoluted. As a result, many settlements of inheritance cases in the family have resulted in disputes and disputes. This study aims to explain the method of settlement of Islamic inheritance cases. The qualitative method was chosen in this study with the type of library research. The data used is the result of a search from books, and other scientific works that have relevance to the research theme. The results of the study explain that the settlement of Islamic inheritance cases must go through several stages; identification of heirs, determination of shares, ta\u27shil (finding the origin of the problem), tashhih (finding the divisor of numbers that cannot be divided even), ascertaining the total amount of inheritance and then dividing the total number of assets by the number of origins of the problem. Then, the results of the study also describe that the settlement of Islamic inheritance cases is categorized into four criteria; the at-tamatsul case, the at-tadakhul case, the at-tawafuq case, and the at-tabayun case.Abstrak: Penyelesaian hitungan bagian waris sering kali memicu konflik internal keluarga. Panduan dan tata cara perhitungan warisan dalam fiqh mawaris diasumsikan sangat rumit dan berbelit-belit. Akibatnya sejumlah penyelesaian kasus waris dalam keluarga berujung pada sengketa dan pertikaian. Penelitian ini menggunakan metode library research dan bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian kasus waris islam harus melalui beberapa tahapan; identifikasi ahli waris, penentuan bagian, ta’shil (mencari asal masalah), tashhih (mencari angka pembagi bilangan yang tidak bisa dibagi genap), memastikan jumlah harta warisan secara keseluruhan dan selanjutnya jumlah harta dibagi dengan angka asal masalah. Kemudian, hasil penelitian juga menguraikan bahwa penyelesaian kasus waris islam dikategorikan ke dalam empat kriteria; kasus at-tamatsul, kasus at-tadakhul, kasus at-tawafuq dan kasus at-tabayun.
 
Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
Full text linkThis study aims to determine the form of marriage dispensation after the revision of the marriage law by examining the factors that cause marriage dispensations and the implications of marriage dispensations on family life. The method used in this paper is based on a literature review and analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the cause of early age marriage comes from the individual factors of the child himself and the factors of his parents. The existence of early marriage has psychological and social implications for children, parents, and the surrounding environment. Therefore, to reduce the prevalence of early marriage, strategic steps are taken jointly by the family, the Office of Religious Affairs, the government, religious leaders, and other community leaders.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud terjadinya dispensasi nikah akibat pernikahan dini, faktor-faktor penyebab terjadinya dispensasi nika akibat pernikahan dini dan implikasi terjadinya dispensasi nikah akibat pernikahan di usia dini terhadap kehidupan keluarga. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu berdasarkan kajian literatur. Data yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran beberapa hasil dokumen, leteratur, jurnal ilmiah yang terkait dengan kontek kajian ini. Analisa dilakukan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) penyebab dari pernikahan dini adalah a) karena hamil terlebih dahulu dan b) faktor orang tua (ekonomi, pendidikan, pola asuh orang tua dan tingkat pemahaman agama orang tua). Sedangkan 2) dampak psikologi dari pernikahan dini adalah a) penyesuaian diri menjadi tergangu, b) harmonisasi keluarga, c) tingkat perceraian meningkat, d) hubungan sosial tergangu, d) pola asuh terhadap anak yang tidak kontinu, e) pendidikan yang terhenti dan f) ekonomi yang terpuruk. Untuk 3) strategi penanggulangan dampak negatif pernikahan dini adalah a) kerja sama antara keluarga dan penyuluh KUA dengan berkomunikasi secara intens dengan anak, selalu memberikan motivasi serta memberikan tauladan yang positif terhadap anak. b) pemerintah daerah (desa, puskesmas dan Penyuluh KUA) dengan cara memberikan nasehat atau penyuluhan tentang bahaya pergaulan dan reproduksi, pendataan orang-orang yang akan menikah, pengadaan sosialisasi ke desa, sekolah-sekolah dengan menggandeng KUA dan Puskesmas, serta memperketat undang-undang tentang pernikahan
KONSTRUKSI UTANG-PIUTANG (QARDH) DAN PENGGUNAANNYA PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA (PENDEKATAN TAFSIR AYAT AHKAM)
No full textThis paper aims to explain the content of qur\u27anic verses related to debts (qardh) with the interpretation of law verses in the Quran approach and seeks to study the construction of debt contracts and their application to Islamic banking products in Indonesia. The research method used is normative legal research with a conceptual approach, namely the concept of debt that is the focus of the study. The commentator of Quran (mufassir) such as Ibn Kathir, Ibn \u27Arabi, Hamka, and M. Quraish Shihab explained that the verses about al-qardh motivate humans through the hyperbole “lend to Allah” to sacrifice some of his wealth by lending to others who are in dire need without expecting anything (tabarru\u27 or tatawwu\u27). The use of debt in the operation of Islamic banks is in the distribution of bailout funds and qardhul hasan financing products (virtue loans) which are manifestations of the distribution of social funds.Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan kandungan ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan utang-piutang dengan pendekatan tafsir ahkam dan berupaya menelaah konstruksi kontrak qardh dan aplikasinya pada produk perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yakni konsep akad utang-piutang yang menjadi fokus kajian. Para mufassir diantaranya Ibnu Katsir, Ibnu ‘Arabi, Hamka dan M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat-ayat tentang Al-Qardh memotivasi manusia melalui perumpamaan/hiperbola “meminjami Allah SWT” agar mengorbankan sebagian hartanya dengan cara meminjamkan kepada orang lain yang sangat memerlukan tanpa mengharapkan imbalan (tabarru’ atau tatawwu’). Penggunaan akad utang-piutang (qardh) dalam operasional bank syariah yakni dalam penyaluran dana talangan dan produk pembiayaan qardhul hasan (pinjaman kebajikan) yang merupakan manifestasi penyaluran dana sosial
The Relevance between the Determination of Prison Penalties in Formulated Policies and the High Overcapacity in Correctional Institutions: Relevansi Antara Penetapan Pidana Penjara Dalam Kebijakan Formulasi Dengan Tingginya Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan
No full textThe policy of determining prison sentences contained in criminal law is one factor in the occurrence of excess capacity in the penitentiary in Indonesia. This research aims to analyze the concept of criminal policy, namely the application of imprisonment in criminal legislation. As normative legal research, this research uses a conceptual approach and legislation. The results of this study conclude that there is a relevance between the occurrence of excess capacity in the penitentiary and the formulation of existing policies in criminal law. The occurrence of overcapacity in prisons is inseparable from criminal law policies that use imprisonment as a threat to crime. The policy formulation for imposing prison sanctions contained in the majority law still adheres to cumulative sanctions, thereby limiting the choices of judges in imposing sentences. When the type of punishment chosen to be threatened with violating the norms of criminal law is imprisonment, it will have implications for increasing acts that are punishable by imprisonment which increases overcapacity in the penitentiary.Kebijakan penetapan pidana penjara yang terdapat pada undang-undang hukum pidana menjadi salah satu faktor terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kebijakan pemidanaan yaitu penerapan pidana penjara dalam perundang-undangan pidana. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundangan-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya relevansi antara terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga pemasyarakatan dengan formulasi kebijakan yang ada dalam undang-undang hukum pidana. Terjadinya kelebihan kapasitas di lapas tidaklah terlepas dari kebijakan hukum pidana yang banyak menggunakan pidana penjara sebagai ancaman terhadap kejahatan. Perundang-undangan pidana yang menjadikan pidana sebagai primadona dan sifatnya komulatif dapat dilihat pada UU Narkotika dan UU perdagangan orang (human trafficking)
Kerangka Regulasi dan Fatwa Transaksi Akad Hawalah Pada Perbankan Syariah
Full text linkProfit and loss is something that will be encountered in the business world. If there is a loss, one form of conception is the transfer of debt. This study aims to determine the application of the concept of debt transfer in Islam and its regulatory framework. The results of the study found that the transfer of a debt in Islam is known as hawalah. Hawalah is the transfer of debt or receivables from the creditor to the guarantor for repayment of the debt. The concept of hawalah is to transfer debt from muhil as the first debtor to the muhal\u27alaih as the second debtor. The application of hawalah in the world of Islamic banking consists of hawalah muqayaddah and hawalah mutlaqah. In addition, several regulations were found in the form of fatwas, but the rules of the hawalah’s fatwa still need to be studied further regarding their application in the service activities of Islamic finance companies.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Hawalah, Pengertian Hawalah, bagaimana Regulasi dari Hawalah. Hawalah adalah pengalihan hutang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan hutang. Konsep hawalah adalah memindahkan utang dari muhil sebagai peminjam pertama kepada pihak muhal’alaih sebagai peminjam kedua. Hasil kajian ditemukan bahwa penerapan hawalah ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Hawalah Muqayaddah, dan Hawalah Mutlaqah. Selain itu ditemukan bahwa fatwa terkait hawalah tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut apakah dimungkinkan diterapkan dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah
PUTUSAN KONSTITUSIONAL DEMOKRATIS TERHADAP SENGKETA PEMILU SERENTAK MENURUT FIQIH SIYASAH
No full textThe Constitutional Court is a judicial institution that has the authority to resolve disputes over general election results. The purpose of this study is to analyze the challenges of the Constitutional Court in producing democratic constitutional decisions on 2024 simultaneous election disputes and to analyze its authority in producing democratic constitutional decisions on 2024 simultaneous election disputes from the perspective of Islamic constitutional law (fiqh siyasah). This type of research is a combination of normative research and empirical law. The results of the research show that the Constitutional Court faces several challenges in the 2024 Simultaneous Elections, namely: readiness to provide optimal service, intense political pressure for the presidential election, time issues and quality of decisions. The decision of the Constitutional Court must truly reflect a fair and just decision within the framework of implementing constitutional democracy. In the perspective of fiqh siyasah, the decisions of the judges of the Constitutional Court must provide a sense of justice for the people, and this is implemented if the constitutional judges have statesmanship, prioritize substantive justice, not become mouthpieces for the law, so that the decisions of the Constitutional Court must uphold constitutional democratic values based on justice. in the name of God Almighty.Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, Apabila undang-undang pemilu tidak di revisi maka 2024 akan di laksanakan pemilu serentak dan pilkada serentak.konsekwensinya Mahkamah Konstitusi harus siap untuk mengadili permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, tujuan peneletian ini adalah untuk menganalisis Tantangan MK dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa pemilu Serentak 2024 dan untuk menganalisis kewenangan MK dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa pemilu Serentak 2024 dalam perspektif fiqih siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum,dalam perkembangan metode penelitian hukum penelitian hukum normatif dan penelitian hukum penelitian hukum empiris harus di combaign atau digunakan keduanya karena dengan menggabungkan kedua penelitian tersebut akan memberikan hasil penelitian yang komprehensif.hasil penelitian ini adalah Mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mengadili PHPU akan menghadapi beberapa tantangan 1) kesiapan Lembaga MK dalam memberikan pelayanan optimal,2) Tekanan politik pemilu presiden yang begitu panas,3) masalah waktu dan kualitas putusan, singkat. Putusan MK harus benar-benar mencerminkan putusan yang adil seadil-adilnya dalam kerangka penerapan demokrasi konstitusional. Mahkamah konstitusi dalam perspektif fiqih siyasah,hakim dalam memberikan Putusan harus memberikan rasa adil bagi rakyat, semuanya hanya bisa terimplementasikan apabila hakim konstitusi memiliki sifat negarawan, mengutamakan keadilan substansif bukan menjadi corong undang-undang. Putusan Mahkamah konstitusi harus menjunjung tinggi nilai demokrasi yang kosntitusional berdasarkan keadilan atas nama tuhan yang maha es