Al-Mizan (e-Journal)
Not a member yet
204 research outputs found
Sort by
Political Islam and Constitutional Change in Contemporary Indonesia
Full text linkThis article examines how Islam and Indonesia\u27s constitution interact. It shows Islam\u27s complicated relationship with politics. It intends to analyze and investigate how religious beliefs and values influence political discourse and decision-making in various circumstances. It is hoped to shed new light on this critical and often controversial topic and help us comprehend the forces that influence our world by exploring Islam in modern political debates and conversations. Therefore, this article discusses the challenges between religious freedom and democracy in Indonesia. It also presents a detailed and analytical examination of the complicated and multi-faceted question of the future of Islam and constitutionalism in Indonesia, a country with a rich history and diverse culture. The finding of this study shows that political Islam and constitutional ideas affect Indonesia\u27s political and social situation. Then this article seeks to illuminate Indonesia\u27s future difficulties, possibilities, and outcomes through critical study.Artikel ini mengkaji bagaimana Islam dan konstitusi Indonesia berinteraksi. Artikel ini menunjukkan hubungan Islam yang rumit dengan politik. Artikel ini bermaksud untuk menganalisis dan menginvestigasi bagaimana keyakinan dan nilai-nilai agama mempengaruhi wacana politik dan pengambilan keputusan dalam berbagai situasi. Diharapkan dapat memberikan pencerahan baru pada topik yang kritis dan sering kali kontroversial ini dan membantu kita memahami kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi dunia kita dengan mengeksplorasi Islam dalam perdebatan dan percakapan politik modern. Oleh karena itu, artikel ini membahas tantangan-tantangan antara kebebasan beragama dan demokrasi di Indonesia. Artikel ini juga menyajikan sebuah kajian yang rinci dan analitis mengenai pertanyaan yang rumit dan memiliki banyak sisi mengenai masa depan Islam dan konstitusionalisme di Indonesia, sebuah negara yang memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang beragam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam politik dan ide-ide konstitusional mempengaruhi situasi politik dan sosial di Indonesia. Kemudian, artikel ini berusaha untuk menerangi kesulitan, kemungkinan, dan hasil masa depan Indonesia melalui studi kritis
Eksistensi Hukuman Mati terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam
Full text linkThe death penalty is one of the issues that has pro and con views. This paper contains behaviours that cause death penalty sanctions and the application of the death penalty in Indonesia based on Indonesian criminal law and Islamic law. This paper is a normative legal research. The determination of this type of research is based on the consideration that the orientation of this study is more intended to find legal rules, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. The results show that the death penalty is not in line with respect for human rights that must be respected and protected, while in Islamic teachings, if it occurs, the term qisas (retaliation in kind) is known, namely if someone kills, then the reply is also murder, but on the other hand the term forgiveness from the victim\u27s family is known, so qisas is not applied.Tulisan ini memuat pendapat pro dan kontra mengenai hukuman mati. Selain itu, dimuat juga penerapan hukuman mati di Indonesia berdasarkan perundangan di Indonesia. Di dalam tulisan ini juga memuat mengenai perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan sanksi hukuman mati dalam perspektif islam dan hukum pidana Indonesia. Lalu dirincikan juga mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia dan di dalam hukum Islam. Kemudian juga dirincikan mengenai jenis-jenis pembunuhan dan tiap sanksinya. Yang paling difokuskan dalam tulisan ini sendiri adalah mengenai perspektif islam terhadap hukuman mati. Berdasarkan hal ini, tulisan ini juga mencantumkan mengenai alasan terhadap penerapan hukuman mati dan urgensinya di dalam perspektif Isla
ANALISIS PAKSAAN NIKAH DALAM PRAKTIK REK SEREK DI DESA KATOL BARAT KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN
No full textForced marriage by the village head has apposed 26th subsection in Peraturan Daerah (the Regional Regulation) Number 6 of 2014 concerning the Village that the village head has no authority of forcing the marriage and Article 6 paragraph (1) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that forbids marriage forced and must get agreement from brides. But this practice has been done for a long time ago and have supported by the societies of Katol Barat people. This research has been classified into field research. Used data is primary. The process of gathering data use the interview method. The data has been analyzed by descriptive qualitative method. Checking the validity of the data is done by using the technique of triangulation. The result of the research shows: (1) in the perspective of progressive law, marriage forced in the rek serek case is suitable with principles of progressive law, (2) in sadd al-dzari’ah perspective, marriage forced in the rek serek case is as mediation for behavior that has benefit. Because of that, the realization of it must be supported, and (3) a comparison between progressive law and sadd al-dzari’ah (prevent harm) includes the similarities and the differences. Progresif law and sadd al-dzari’ah have an equation to appear the benefit for people and go off the mainstream of laws. The difference between both is placed in the ontology, epistemology, and axiology areaPerkawinan paksa oleh kepala desa telah menetapkan pasal 26 dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kedua bahwa Kepala Desa tidak berwenang memaksakan perkawinan dan ayat keenam dalam butir pertama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yang melarang kawin paksa dan harus mendapat persetujuan dari calon mempelai. Namun praktik ini sudah dilakukan sejak lama dan didukung oleh masyarakat Katol Barat. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Data yang digunakan adalah yang utama. Proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) dalam perspektif hukum progresif, kawin paksa dalam kasus rek serek sesuai dengan prinsip hukum progresif, (2) dalam perspektif sadd al-dhari>\u27ah, pernikahan paksa dalam rek serek kasus sebagai mediasi untuk perilaku yang bermanfaat. Oleh karena itu, realisasinya harus didukung, dan (3) perbandingan antara hukum progresif dan sadd al-dhari>\u27ah meliputi persamaan dan perbedaannya. Hukum progresif dan sadd al-dhari>\u27ah memiliki persamaan untuk memunculkan kemaslahatan bagi umat dan mematikan arus utama hukum. Pembedaan keduanya pada dasarnya terletak pada bidang Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi.
 
Kontekstualisasi Hak dan Keadilan melalui Eksepsi dalam Gugatan Rekonvensi Perkara Harta Bersama
Full text linkThis study aims to explain the contextualization of rights and justice through exceptions in the counterclaim of marital property lawsuits in the Religious Court of Pinrang. The research method used is normative-legal qualitative research, with a document study to analyze Decision Number 703/Pdt.G/2021/PA Prg. Data analysis is conducted using legal enforcement theory and rights and justice theory. The research results indicate that maximizing exceptions in marital property lawsuits in the Religious Court of Pinrang ensures the protection of rights and justice for all parties involved in society. The context of responses, replies, and rejoinders during the examination of marital property cases is essential to respond to the claims and clarify disputes in society to safeguard the rights and justice of both the plaintiff and defendant. Exceptions in legal enforcement during the examination of cases allow the plaintiff and defendant to assess the validity of claims in the conventional lawsuit, while exceptions in the counterclaim provide an opportunity for the defendant to protect their rights and justice during the proceedings of marital property cases.Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan kontekstualisasi hak dan keadilan melalui eksepsi dalam gugatan rekonvensi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Pinrang. Metode penelitian adalah kualitatif-hukum normatif dengan studi dokumen dalam menganalis Putusan Nomor 703/Pdt.G/2021/PA Prg., sedangkan analisis data dengan teori penegakan hukum dan teori hak dan keadilan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa maksimalisasi eksepsi dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama memastikan perlindungan hak dan keadilan bagi semua pihak tanpa kecuali. Konteks dari jawab jawaban, replik, dan duplik dalam pemeriksaan perkara harta bersama penting untuk merespons gugatan dan memperjelas perselisihan dalam rangka menjaga hak dan keadilan bagi penggugat dan tergugat. Eksepsi dalam penegakan hukum selama dalam pemeriksaan perkara bagi penggugat dan tergugat untuk menilai validitas tuntutan dalam gugatan konvensi, sementara eksepsi dalam gugatan rekonvensi memberikan peluang kepada tergugat untuk melindungi hak dan keadilan selama persidangan perkara harta bersama
Memetakan Pendapat Ulama Untuk Pencegahan Praktik Pelukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP): Memetakan Pendapat Ulama untuk Pencegahan Praktik P2GP
No full textFemale genital mutilation and mutilation (FGM/C), which is better known in the community as circumcision or female circumcision, has become a global issue and is increasingly coming to the fore as a culturally harmful practice. The diversity of FGM/C practices with different implications gives a negative image to Islam which is considered to legalize or order female circumcision as an obligation for men. This article aims to map the opinions of Islamic scholars about FGM/C, from the opinions of fuqaha to contemporary scholars, both personally and collectively. Based on a review of kinds of literature, this article found a variety of opinions regarding female circumcision from the perspective of Islamic scholars; obligatory, sunnah, or dignity (makrumah). This research also shows the opinion of contemporary scholars who tend to say the weak argumentation of the dalil naqli that makes female circumcision obligatory. Based on maqasid sharia and medical evidence that circumcision does not benefit women and even tends to be harmful, contemporary scholars have issued a fatwa for its prohibition. The significance of this study lies in its usefulness as a basis for advocating the prevention of FGM/C practices in the community.Pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP), yang lebih dikenal di masyarakat dengan istilah khitan atau sunat perempuan, telah menjadi isu global dan semakin mengemuka sebagai praktik budaya yang membahayakan perempuan. Keragaman praktik P2GP dengan implikasinya yang berbeda-beda memberikan citra negatif bagi Islam yang dianggap melegalkan atau memerintahkan khitan perempuan sebagaimana kewajiban bagi laki-laki. Artikel ini bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap pendapat ulama tentang P2GP, dari pendapat ulama mazhab hingga ulama kontemporer baik secara personal maupun kolektif. Berdasarkan kajian berbagai literatur, penelitian pustaka ini menemukan keragaman pendapat mengenai khitan perempuan dalam perspektif ulama mazhab; wajib, sunah, atau makrumah. Penelitian ini juga menunjukkan pendapat ulama kontemporer yang cenderung mengatakan lemahnya argumentasi dari dalil naqli yang mewajibkan khitan perempuan. Dengan melandaskan pada maqasid syariah dan pembuktian medis tidak adanya manfaat khitan bagi perempuan bahkan cenderung membahayakan, maka ulama kontemporer menfatwakan pelarangannya. Signifikansi dari kajian ini terletak pada kemanfaatnnya sebagai basis advokasi pencegahan praktik P2GP di masyaraka
Realitas Perkawinan Beda Agama pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja (Analisis Hukum Islam)
No full textThis article discusses interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency with the following problems: 1) factors causing of interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency; 2) the implications caused by interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency; and 3) how to minimize interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency. This research is a qualitative study that uses normative theological, juridical, cultural sociological, and historical approaches. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with religious leaders, community leaders, traditional leaders, the head of the religious affairs office (KUA), and perpetrators of interfaith marriages in South Sangalla District, Tana Toraja Regency. The results showed that: 1) the occurrence of interfaith marriages in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency is due to several factors, namely: women\u27s freedom to choose prospective husbands, legitimization of interfaith marriages by custom, lack of religious knowledge and feelings of like and love; 2) the implications of interfaith marriages, namely: it is difficult to realize the purpose of marriage because of differences in spiritual principles, so that it has the potential to cause disputes and cause problems for children, especially in determining the child\u27s religion and school; and 3) efforts to minimize the occurrence of interfaith marriage can be done internally and externally.This thesis discusses the implications of interfaith marriage in Sangalla Selatan District, Tana Toraja Regency in the Perspective of Islamic Law. The problems discussed in this thesis are: 1) the causes of interfaith marriages in South Sangalla District, Tana Toraja Regency, 2) the implications caused by interfaith marriages in South Sangalla District, Tana Toraja Regency, 3) how to minimize interfaith marriages in Sangalla Selatan District, Tana Toraja Regency. This research is a qualitative research that uses normative theological, juridical, sociological, cultural and historical approaches. Data collection techniques was carried out by observation, interviews and documentation. The parties interviewed were religious leaders, community leaders, traditional leaders, heads of the Office of Religious Affairs (KUA), and perpetrators of interfaith marriages in Sangalla Selatan District, Tana Toraja Regency. The results showed that 1) The occurrence of interfaith marriages in Sangalla District, Tana Toraja Regency was caused by several factors, namely: women\u27s freedom to choose a husband, Legitimacy of interfaith marriages by custom, lack of religious knowledge and feelings of liking and love, 2) Implications of marriage different religions, namely: a. it is difficult to realize the purpose of marriage because of differences in spiritual principles so that it has the potential to cause disputes, b. cause problems for children, especially in determining religion and children\u27s schools. 3) Efforts to minimize the occurrence of interfaith marriages can be carried out internally and externally
Kriminalisasi Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi
Full text linkThis research aims to find out the concept of trading in influence in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and to find out the urgency of criminalizing trading in influence in Indonesian legislation. This type of research is normative research with a statute approach and a conceptual approach. The results of this study show that the concept of trading in influence in UNCAC has differences with the crime of corruption in national legislation, such as in terms of perpetrators and arrangements. The absence of trading in influence regulation in the legislation is the urgency of the need for trading in influence in the future law (ius constituendum). The concept of trading in influence in UNCAC is similar to the offense of active-passive bribery by public officials, which is already regulated in the corruption law. However, it still differs in the recipient of the bribe, the setting, and the person involved. Meanwhile, the urgency of regulating trading in influence in national legislation is because corruption has become a problem for the international community and there is also a legal vacuum
Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam: Dinamika Sosiologis Eksistensi Ahmadiyah Qadian di Indonesia
Full text linkThis research aims to understand the sociological phenomenon of splinter sects in Islam with the dynamics of the existence of the Qadian Ahmadiyah in Indonesia as the object of study. The growth of Islamic sects is part of social interaction and religious teachings that become a treasure of Islamic theological thought, such as Ahmadiyah. As a religious organization, the existence of Ahmadiyah, especially the Qadian sect, raises interesting sociological phenomena to be studied. Considering that each sect has a different social character at the beginning of its birth, so did the Ahmadiyah. sociologically Ahmadiyya is a portrait of the struggle of Islam in India with the theological character that surrounds it. This study is library research that aims to analyze the history of Islamic theological thought using a social approach. The existence of Ahmadiyah continues to generate pros and cons among Indonesian Muslims. The issuance of MUI Fatwa and SKB of 3 Ministers became the legitimization of Ahmadiyah\u27s policy to be heretical and prohibited in Indonesia. The social impact is that the prohibition and misdirection of Ahmadiyah congregations have created a bad stigma in society. Until now, Ahmadiyah congregations and other Muslim communities still have unfavorable relations, often leading to conflict. However, not all regions in Indonesia are negative. Some areas have a positive environment towards the Ahmadiyah Congregation.Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosiologis aliran sempalan dalam Islam dengan dinamika eksistensi Ahmadiyah Qadian di Indonesia sebagai objek kajian. Tumbuhnya aliran Islam adalah bagian dari interaksi sosial dan ajaran agama yang menjadi khazanah pemikiran teologi Islam, seperti Ahmadiyah. Sebagai sebuah organisasi keagamaan, eksistensi Ahmadiyah khususnya aliran Qadian menimbulkan fenomena sosiologis yang menarik dikaji. Mengingat masing-masing aliran memiliki karakter sosial berbeda pada awal kelahirannya, begitu juga Ahmadiyah. secara sosiologis Ahmadiyah adalah potret dari pergulatan Islam di India dengan karakter teologis yang melingkupinya. Kajian ini merupakan studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk menganalisa sejarah pemikiran teologi Islam dengan menggunakan pendekatan sosial. Eksistensi Ahmadiyah masih terus menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat muslim Indonesia. Lahirnya Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri menjadi legitimasi kebijakan jemaat Ahmadiyah menjadi sesat dan dilarang kehadirannya di Indonesia. Dampak sosialnya, pelarangan dan penyesatan jemaat Ahmadiyah membuat stigma buruk di masyarakat. Hingga saat ini jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat muslim lainnya masih memiliki hubungan yang kurang baik, seringkali berujung konflik. Meski demikian, tidak semua wilayah di Indonesia bersifat negatif. Ada daerah-daerah yang memiliki lingkungan yang positif terhadap Jemaat Ahmadiyah
Analisis Inovatif Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik
No full textThe emergence of various regional legislative products concerning zakat management, such as the Regional Regulation of Pohuwato Regency Number 6 of 2015 on Zakat Management, harbors potential complications. These issues pertain mainly to the implementation of good governance principles and innovation in the regulations and practices of zakat management. The primary aim of this study is to evaluate the effectiveness and accountability of zakat management in Pohuwato Regency, as enforced through the Regional Regulation of Pohuwato Regency Number 6 of 2015 on Zakat Management. Furthermore, this study seeks to identify critical steps that ought to be considered when addressing the challenges of zakat management. The adopted research methodology is empirical legal research, with an analytical and observational approach. The focus of this research is to gather factual data through case studies and interviews, as well as observing and analyzing the practical application and enforcement of the law. The study\u27s findings highlight that coordination, transparency, accountability, empowerment of mustahiq (the poor and needy), and zakat literacy should be considered to establish effective and efficient zakat management in Pohuwato Regency. Vital steps requiring attention include professionalism, accountability, transparency, public participation, effectiveness, and coordination between agencies. By implementing these steps, zakat can optimize its benefits, thereby enhancing the quality of life and overall welfare of the people.Lahirnya berbagai produk hukum daerah terkait pengelolaan Zakat, salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, berpotensi menimbulkan suatu permasalahan, seperti berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan inovasi dalam regulasi serta praktik pengelolaan zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menghadapi permasalahan pengelolaan Zakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan analitis. Penelitian ini berfokus pada pandangan rasional, analisis kritis, dan filosofis, serta diakhiri dengan kesimpulan yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru sebagai jawaban dari masalah pokok yang telah ditetapkan. Data dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum positif yang terkait dengan masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi, transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan mustahik, dan literasi zakat perlu diperhatikan untuk menciptakan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien di Kabupaten Pohuwato. Langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan meliputi profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas, dan koordinasi antar lembaga. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, zakat dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.
Kata Kunci: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pengelolaan Zakat, Perda Pengelolaan Zaka
Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan
Full text linkThis research aims to find and analyze the legal status of the foundation\u27s assets controlled by the heirs of the foundation founder and analyze the role of the government in supervising a foundation. This research uses normative juridical approaches with data collection method in the form of library research. The results of the study show that: first, the foundation\u27s assets that are personally controlled by the heirs of the founder of the foundation include unlawful acts that can be held civilly liable and can be prosecuted criminally. The assets of the foundation cannot be transferred or controlled personally because the legal entity of the foundation is the owner of the community based on the theory of legal entity; second, the role of the government in supervising the foundation based on the authority by legislation through the Ministry of Law, Human Rights and Human Rights (Kemenkumham) and the Minister of Social Affairs through the Social Service.Penelitian ini bertujuan 1) Untuk Menemuka Dan Menganalisis Bagaimana Status Hukum Harta Kekayaan Yayasan Yang Di Kuasai Ahli Waris Pendiri Yayasan. , 2) Untuk menemukan dan Menganalisis, Bagaimana Peran Pemerintah dalam Mengawasi Yayasan Agar Harta Yayasan Tidak Dikuasai Secara pribadi Ahli Waris Pendiri Yayasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian empiris menggunakan pendekatan asas-asas hukum. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan melalui wawancara. Semua data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) harta kekayaan yayasan yang dikuasai secara pribadi oleh ahli waris pendiri yayasan. Adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dan dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Yayasan dengan sanksi pidana 5 tahun penjara, kemudian status hukum harta yayasan adalah milik badan hukum yayasan itu sendiri, karena yayasan merupakan Subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan subjek hukum manusia, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Yayasan harta yayasan tidak dapat dialihkan atau dikuasai secara pribadi karena badan hukum yayasan pemiliknya adalah masyarakat berdasarkan teori badan hukum. 2) Peran pemerintah dalam mengawasi yayasan adalah kewenangan oleh Undang-Undang melalui Kemenkumham dengan menerbitkan Pengesahan badan hukum yayasan, dalam proses pendirian badan hukum yayasan, pendiri melalui notaris bermohon ke Menteri yang prosesnya melalui 7 syarat dimulai dari, pendiri yayasan 1 orang atau lebih, harta kekayaan yang dipisahkan dari pendiri, harus dengan akta notaris, memperoleh pengesahan, diumumkan dalam TLNRI, tidak boleh memakai nama yayasan yang sama, nama yayasan didahului dengan kata nama yayasan. Kemudian pengawasan dilapangan untuk yayasan yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan diawasi oleh menteri Sosial melalui Dinas Sosial dengan memberikan surat tanda daftar lembaga, izin operasional dan memberikan Akreditasi kepada lembaga yayasan. Didalam proses semua itu syarat yang ditentukan yang paling utama kedudukan yayasan terkait harta kekayaan yayasan tidak boleh penguasaannya perorangan, melainkan harta yayasannya adalah milik yayasan. Sehingga celah untuk ahli waris pendiri yayasan menguasai secara pribadi tertutup