Al-Mizan (e-Journal)
Not a member yet
204 research outputs found
Sort by
The Case of Syiqaq in Judges’s Gorontalo Religion Court Perspective
Get PDFThis study discusses judges\u27 perceptions in the Gorontalo Religious Court regarding the case of syiqaq. This research is a field research with data collection methods such as observation, interviews and documentation. The collected data is processed and analyzed with qualitative descriptive. The results showed that the application of the case of syiqaq in the Religious Courts caused friction of perceptions between Islamic law, marriage law and the Supreme Court Regulations of the Republic of Indonesia, making it controversial in this era. Divorce because syiqaq has the characteristics, which involves two peacemakers from both sides, but in actualization within the Religious Courts institution has changed so that the syiqaq is no longer visible and only becomes one theoretical discourse.Penelitian ini membahas persepsi hakim di Pengadilan Agama Gorontalo tentang perkara syiqaq. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perkara syiqaq di Pengadilan Agama menimbulkan gesekan persepsi antara syariat Islam, undang-undang perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga menimbulkan kontroversial di era sekarang ini. Perceraian karena syiqaq mempunyai karakteristik, yaitu melibatkan 2 orang hakam atau juru damai dari kedua belah pihak, namun dalam aktualisasi di dalam lembaga Peradilan Agama telah berubah sehingga syiqaq tidak nampak lagi dan hanya menjadi satu wacana teori saja
Abu Raihan al-Biruni\u27s Thoughts about Hisab Rukyah
Get PDFAbu Raihan al-Biruni is a Muslim scientist who was popular during the Abbasid dynasty. His famous monumental work is Al-Qanun Al-Masudi. This article discusses the calculation of the various positions of celestial bodies and also discusses various phenomena of celestial bodies related to the time of worship of Muslims. One of al-Biruni\u27s biggest contributions in the field of reckoning is completing the calculation of the Qibla Direction accurately based on the rules of the spherical triangle. This discovery which caused al-Biruni to be called the inventor of spherical trigonometry. In the field of hisab rukyah al-Biruni also explained the characteristics of eclipses and the criteria for the beginning of the Moon, including the height of the sun when entering time and dawn. Al-Biruni\u27s other contribution was to succeed in calculating the movements of the Sun and the Moon such as the length of the tropical year, the movement of the sun in Apoge, daily Anomalies and the average of the Moon, the distance of the Earth-Moon and others. Data obtained by al-Biruni is not much different from modern data at this time.Abu Raihan al-Biruni merupakan saintis muslim yang populer pada masa dinasti Abbasyiah. Karya monumentalnya yang terkenal adalah Al-Qanun Al-Masudi. Artikel ini membahas tentang perhitungan berbagai posisi benda langit dan juga membahasa berbagai fenomena benda langit yang terkait dengan waktu ibadah umat Islam. Salah satu kontribusi terbesar al-Biruni dalam bidang hisab rukyah yakni menyelesaikan perhitungan Arah kiblat secara akurat berdasarkan pada aturan segitiga bola. Penemuan ini yang menyebabkan al-Biruni disebut sebagai penemu trigonometri bola. Dalam bidang hisab rukyah juga al-Biruni menjelaskan karakteristik dari gerhana dan kriteria untuk awal Bulan, termasuk juga ketinggian matahari ketika masuk waktu isya dan subuh. Kontribusi lain al-Biruni adalah berhasil menghitung pergerakan Matahari dan Bulan seperti panjang tahun tropical, pergerakan matahari di Apoge, Anomali harian dan rata-rata Bulan, jarak Bulan-Bumi dan lainnya. Data yang diperoleh al-Biruni tidak jauh berbeda dengan data modern pada saat ini
Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum: (Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
Get PDFThis article discusses the history of the development of Islamic law in the legal political system in Indonesia. The problem discussed in this article is how the history of the phases of Islamic law in Indonesia and how the formation of Islamic law in the development of the political system in Indonesia. The results showed that: First, the history of the development of Islamic law in Indonesia, namely from the pre-colonial period of the Netherlands, the Dutch colonial period, the period of Japanese occupation, the period of parliamentary democracy, the old and new order periods, and the reform period; Second, the position of Islamic law in the development of national law in Indonesia plays an important role in the orderliness of the Indonesian people, especially Muslims and is used as material in the preparation of national lawArtikel ini membahas tentang sejarah perkembangan hukum Islam dalam sistem politik hukum di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana sejarah fase-fase hukum Islam di Indonesia dan bagaimana pembentukan hukum Islam dalam pembangunan sistem politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu mulai masa pra penjajahan Belanda, masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa demokrasi parlementer, masa orde lama dan orde baru, dan masa masa reformasi; Kedua, kedudukan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia memegang peranan penting dalam pembinaan ketertiban masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam dan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum nasional
Pengaruh Islam Terhadap Kalender Masyarakat Jawa
Get PDFThe entry of Islam in Java resulted in a meeting of new cultures into the level of community life in Java. This study aims to provide an overview of the cultural influences brought by Islam to previous cultures that already exist in Java, especially in the community calendar system used. The results of the study show that Javanese society before the arrival of Islam has several calendar of Pranatamangsa calendar (calendar season) and calendar Saka or Java (calendar from Hindu India). After the entry of Islam, bring a new calendar of the Hijri calendar. Then In the year 1625 M, Sri Sultan Muhammad or famous with Sultan Agung Anyokrokusumo trying hard to spread the religion of Islam on the island of Java in the kingdom of Mataram by issuing a decree to change the calendar Saka. The calendar dates in Java were used until the 17th century, since that time the acculturation of two calendars, the Hijri calendar with the calendar Saka, the result of change is by changing the months on the calendar Saka into the calendar month of Hijri and Calendar Saka calendar is replaced by the term hijaiyah in the Qur\u27an.Masuknya Islam di Jawa menghasilkan sebuah pertemuan budaya baru ke dalam kehidupan masyarakat di Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pengaruh budaya yang dibawa oleh Islam terhadap budaya sebelumnya yang sudah ada di Jawa, terutama dalam sistem kalender masyarakat yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jawa sebelum kedatangan Islam memiliki beberapa kalender, yaitu Pranotomongso (kalender musim) dan kalender Saka atau Jawa (kalender dari Hindu India). Setelah Islam datang, membawa kalender Hijriah. Kemudian Pada tahun 1625 M, Sri Sultan Muhammad atau yang terkenal dengan Sultan Agung Anyokrokusumo berusaha keras menyebarkan agama Islam di pulau Jawa di kerajaan Mataram dengan mengeluarkan keputusan untuk mengubah kalender Saka. Kalender Saka di Jawa digunakan sampai abad ke-17 M, sejak saat itu akulturasi dari dua kalender, kalender Hijriah dengan kalender Saka menghasilkan perubahan dengan mengubah bulan kalender Saka menjadi bulan kalender Hijriah. Kemudian daur Kalender Saka diganti dengan istilah hijaiyah dalam Al Qur\u27an. Dan menghasilkan ketentuan setiap 120 sekali dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kalender Hijriyah
Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Marisa
Get PDFThis study aims to determine the effectiveness of the implementation of Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 Concerning Guidelines for Judging Women Against the Law (PERMA). This research is a field research with data collection methods such as observation, interview and documentation study. The collected data is processed and analyzed with qualitative descriptive. The results of the study showed that the Judges at the Marisa Religious Court in deciding divorce divorce cases before and after the issuance of the regulation had not yet enumerated the request for the Petitioner to pay the burden. However, due to the Circular of the Mahkamah Agung Number 1 of 2017, there is a wife\u27s right to pay. In relation to the effectiveness of the PERMA, it has been effective in enforcing gender justice in the Marisa Religious Court. In certain divorce divorce cases, the wife is present and submits a reconciliation claim regarding livelihood at the hearing, and verstek and case matters where his wife does not submit a liability claim then the PERMA is ineffective or not applied.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan desktiptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim-hakim di Pengadilan Agama Marisa dalam memutuskan perkara cerai talak sebelum dan setelah diterbitkannya peraturan tersebut belum ada amar yang menyebutkan kepada Pemohon untuk membayar beban. Namun karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka terdapat amar pembayaran hak istri. Terkait efektifitasnya PERMA tersebut sudah efektif menegakkan keadilan gender di Pengadilan Agama Marisa, pada perkara cerai talak tertentu, istri hadir dan mengajukan tuntutan rekonvensi tentang nafkah di persidangan, dan perkara verstek maupun perkara yang istrinya tidak mengajukan tuntutan nafkah maka PERMA tersebut tidak efektif atau tidak diterapkan
Cerai Gugat Akibat Poligami Di Pengadilan Agama Manado
Get PDFThis article discusses the claim that the Manado City Religious Court which discussed polygamy could be the reason for filing a lawsuit for divorce and court consideration in resolving cases of divorce for polygamy in the Manado Religious Court. The research method used in this study is a descriptive qualitative presentation method with the type of field research (literature study). Polygamy can be made as an excuse for wives to ask for divorce in court. In principle, a wife may not ask for polygamy, but if someone refuses disobedience to her husband after polygamy. The consideration used by the judge in deciding divorce cases, polygamy, is in accordance with the reasons filed by the plaintiff in filing for divorce.Artikel ini membahas mengenai cerai gugat yang terjadi Pengadilan Agama Kota Manado yang bertujuan untuk mengetahui mengapa poligami dapat menjadi alasan pengajuan cerai gugat dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus cerai gugat akibat poligami di Pengadilan Agama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penyajian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (library research). Poligami dapat dijadikan sebagai alasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Pada prinsipnya seorang istri tidak boleh menuntut cerai disebabkan poligami, namun diperbolehkan jika ada kekhawatiran ketidaktaatan kepada suami setelah dipoligami.Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat poligami didasarkan pada alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat dalam pengajuan cerai gugat
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Kepolisian Daerah Gorontalo: Respon terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
Get PDFThis study discusses the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in the investigation process by the Gorontalo Regional Police. This type of research is descriptive qualitative using a juridical and empirical approach. Data was collected through an interview, observation and documentation process. The results showed that the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code, has been implemented and applied in the resolution of minor criminal offenses in Gorontalo, where the Police Investigators in the Gorontalo Regional Police have a good response and welcome positively the regulation.Penelitian ini membahas penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP pada proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Data dikumpulkan melalui proses wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, telah dilaksanakan dan diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Gorontalo, di mana Penyidik Kepolisian di Kepolisian Daerah Gorontalo memiliki respon yang baik dan menyambut positif peraturan tersebu
Pendekatan Integratif dalam Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan
Get PDFThis article aims to explain the plus and minus approach in perpetuation of Islamic law in South Sulawesi. Substantial and cultural approacheswhich emphasis on the ethical aspects as well as the formalistic legalistic structural approach, both have weaknesses. This study found out that formalist Islamic movement, with its choice of structural paths, proved to not fully succeed in realizing the ideals of perpetuation Islamic law. On the contrary, even cultural Islam has not fully succeeded in realizing the ideals of religion in its comprehensive understanding. By looking at the socio-political reasons above, it is very argumentative if the two contraditory the approaches have been positioned dichotomically integrated. Moreover, in historical-empirical experiences in South Sulawesi, both approaches have been implemented with varying degrees of results.Artikel ini menjelaskan plus minus pendekatan dalam penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Baik pendekatan kultural yang substansialistik dan lebih menekankan aspek etik maupun pendekatan struktural yang bersifat legalistik formalistik, sama-sama memiliki kelemahan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa gerakan Islam formalis, dengan pilihan pada jalur struktural, terbukti tidak sepenuhnya berhasil merealisasikan cita-cita penegakan syariat Islam. Sebaliknya, Islam kultural pun, belum sepenuhnya berhasil mewujudkan cita-cita agama dalam pengertiannya yang konfrehensif. Dengan melihat alasan sosio-politis di atas, maka sangat argumentatif jika kedua kutub pendekatan yang selama ini diposisikan secara dikotomis, diintegralkan. Lebih dari itu, dalam pengalaman historis-empiris di Sulawesi Selatan, kedua pendekatan tersebut pernah diimplementasikan dengan derajat hasil yang berbeda-beda
Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia
Get PDFIndonesian family law is the translation of family law in Islam. One problem that is regulated is the issue of marriage law. This marriage law in its development experienced a long journey in formation. In the history of the renewal of Islamic marriage law in Indonesia, there are three periods, namely the period before the arrival of colonialists, colonialism and independence. The independence period was divided into three periods, namely the old order, the new order and the reform period. During the old order, Law Number 22 Year 1946 and Law Number 32 of 1954 were born. In the New Order, Law Number 1 Year 1974 and Presidential Instruction Number 1 of 1991 were born regarding the Compilation of Islamic Law. During the Reformation, the Government and the Gender Mainstreaming Team designed a revised draft on Compilation of Islamic Law.Hukum keluarga Indonesia merupakan penjabaran hukum keluarga dalam Islam. Salah satu persoalan yang diatur adalah persoalan undang-undang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini dalam perkembangannya mengalami perjalanan panjang dalam pembentukan. Dalam sejarah pembaruan hukum perkawinan Islam Indonesia, ada tiga periodisasi, yakni masa sebelum Indonesia kedatangan Penjajah, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan dibagi menjadi tiga periodisasi, yaitu masa orde lama, orde baru dan masa reformasi. Pada masa orde lama, lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pada masa Orde Baru, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada Masa Reformasi, Pemerintah dan Tim Pengarusutamaan Gender telah merancang draft revisi terhadap KHI
Tradisi Mo Learo dalam Pra Pernikahan Pada Masyarakat Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Perspektif Hukum Islam
Get PDFThis study discusses the existence of Learo tradition in the community of Sangkub Subdistrict, North Bolaang Mongondow District on the Islamic law perspective. This research is a field research using a legal anthropological approach. Data were collected with observations, interviews and documentation which were then analyzed using qualitative descriptive methods. The results showed that: First, learo is the process of brushing teeth which is carried out to the bride by the family of the bridegroom who is carried out at the bride\u27s house, and her existence is still maintained; Second, Islamic law has given manifestation to the joints of Learo itself, the presence of Islamic law as an intermediary in this tradition by occupying the permissible position.Penelitian ini membahas eksistensi adat learo pada masyarkat Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, learo adalah proses menggosok gigi yang dilakukan kepada calon pengantin perempuan oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki yang dilakukan di rumah si calon pengantin tersebut, dan eksistensinya masih dipertahanakan; Kedua, hukum Islam telah memberikaan manifestasi terhadap sendi-sendi learo sendiri, kehadiran hukum Islam sebagai penengah dalam tradisi ini dengan menempati posisi ‘urf yang diperbolehkan