Al-Mizan (e-Journal)
Not a member yet
204 research outputs found
Sort by
Studi Dampak Kontrasepsi Suntik terhadap Akseptor Puskesmas Antang Perumnas Antang dalam Kaidah al-Ḍarar Yuzāl
No full textThis study aims to determine the impacts of contraceptive injection for acceptor health centers Antang Perumnas of the al-Ḍarar Yuzāl rule. This type of research is the qualitative approach to field research. The results of this research show that firstly, the condition of acceptors in health centers of Antang Perumnas Manggala is quite diverse, acceptors in this region belong to the middle and lower economic classes with varying levels of religious understanding; secondly, two reasons cause family planning acceptors to inject, namely internal and external reasons with different impacts on their acceptors; thirdly, the application of al-Ḍarar Yuzāl\u27s rule for the use of contraceptive injections has the following Islamic legal implications: wajib when the acceptor is awake from diseases such as uterine cancer, or death if having a pregnancy, becomes makruh if the acceptor feels pain during menstruation and intercourse, or the emergence of uterine myoma in the endometrium, and becomes haram when removing sexual sensitivity, not passionate until the feeling of anger towards the husband that ends in divorce. This research is expected to contribute to the medical world to find healthy birth control solutions for acceptors and make acceptors wiser before deciding to use contraceptive injection.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kontrasepsi suntik terhadap akseptor Puskesmas Antang Perumnas Manggala dalam kaidah al-Ḍarar Yuzāl. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan. Hasil penelitan ini menujukkan bahwa: 1) Kondisi akseptor Kontrasepsi suntik di Puskesmas Antang Perumnas cukup beragam, Akseptor KB di wilayah ini masuk golongan ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pemahaman keagamaan yang beragam, 2) Ada dua alasan yang menyebabkan akseptor memilih suntik KB yaitu, alasan internal dan alasan eksternal dengan dampak yang berbeda-beda terhadap akseptornya. 3) Penerapan kaidah al-Ḍarar Yuzāl terhadap penggunaan Kontrasepsi suntik berdampak pada hukum Islam berupa wajib ketika akseptor terjaga dari penyakit seperti kanker rahim, atau kematian jika mengalami kehamilan, menjadi makruh jika akseptor merasakan sakit saat menstruasi dan bersenggama, atau timbulnya miom uteri pada endometrium, dan menjadi haram ketika menghilangkan sensifitas seksual, tidak bergairah hingga rasa marah terhadap suami yang berujung dengan perceraian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada dunia medis untuk menemukan solusi kontraksepsi yang lebih sehat dan bagi akseptor agar lebih bijak sebelum sebelum memilih kontrasepsi jenis suntik
Kompetensi Peradilan Agama Menangani Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Fikih Islam
Get PDFThis study aims to highlight the review of Islamic jurisprudence regarding the competence of religious courts in handling judicial divorce as a reflection of the view that judges\u27 actions to terminate the marriage relationship are unjustifiable and the only divorce institution is divorce which is husband\u27s prerogative. The method applied is descriptive-analytic research method with the main data source is library research. The results of this study indicate that the Religious Court is not only a state institution, but also a religious institution as recorded in the Islamic literature, and a judge with the authority to pronounce divorce is actually playing the role of amar makruf nahi mungkar, therefor his authority is not only legally valid in the state law, but also has its own legitimacy regulated in Islamic jurisprudence.Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti posisi yurisprudensi Islam tentang kompetensi peradilan agama dalam menangani perkara cerai gugat sebagai bentuk refleksi terhadap pandangan yang menilai tindakan hakim memutus tali pernikahan tidak dapat dibenarkan dan lembaga perceraian satu-satunya adalah talak yang tidak lain merupakan hak prerogratif suami. Metode yang diterapkan adalah metode penelitian deskriptif-analitik dengan sumber data utama bersifat library research. Hasil penelitian ini menunjukkan Peradilan Agama tidak hanya berkedudukan sebagai lembaga negara, namun ia juga merupakan lembaga keagamaan sebagaimana tercatat pada literatur-literatur dalam khazanah keislaman, dan seorang hakim yang dengan kewenangannya menjatuhkan talak, sesungguhnya sedang menjalankan peran amar makruf nahi mungkar. Karenanya, setiap kewenangan yang dimilikinya selain memiliki pondasi yang dikuatkan oleh hukum negara juga dikokohkan dengan dasar hukum agama
Studi Historis Perkembangan Kaderisasi Ulama dalam Menghasilkan Fukaha
Get PDFThe existence of ulama as heirs of the Prophet occupies a strategic role in solving religious problems that occur in society. This research is a library research with the data source in the form of documentation. The data collected were analyzed using a qualitative descriptive method through a historical approach. The results showed that the existence of ulama needs to be maintained through a regeneration model. Historically, the ulama’s regeneration model has been implemented since the era of the Prophet Muhammad, khulafa al-rasyidun, the formation of the school of thought to the era of the industrial revolution 4.0. The ulama’s regeneration models are carried out using the question and answer model, the determination model, the story model, the da\u27wah model, and the demonstration model. The model for the regeneration of ulama in Indonesia is carried out with the model of education in Religious Higher Education, Islamic boarding schools and the education of ulama regeneration.Keberadaan ulama sebagai pewaris Nabi menempati peran yang strategis dalam menyelesaikan persoalan keagamaan yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sumber data berupa dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ulama perlu dijaga keberadaannya melalui model pengkaderan. Secara historis model pengkaderan ulama ini telah dilaksanakan sejak era Nabi Muhammad saw., khulafa al-rasyidun, masa pembentukan mazhab hingga era revolusi industri 4.0. Model-model pengkaderan ulama ini dilakukan dengan model tanya jawab, model penetapan, model kisah, model dakwah, dan model demonstrasi. Model pengkaderan ulama di Indonesia dilakukan dengan model pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan, pesantren dan pendidikan kader ulama
Eksistensi Harta dalam Persepsi Jamaah Tabligh Gorontalo
Get PDFThe tabligh community is one of the Islamic organizations that exist and grow in Indonesia. This community spreads throughout the world because each country has a headquarters that will coordinate the tabligh congregation movement. In understanding and addressing the use of assets, the tabligh congregation adheres to the philosophy that has been guided by their great leader in India. First, the assets obtained are set aside as optimally as possible for da\u27wah (khuruj) trips. They have to save and try to raise funds before leaving for preaching. Second, the attitude of sharing empathy to help the family left by her husband to preach. Striving for joint funds and deliberation on the assessment of family needs is done until a predetermined period of confusion. Third, wealth is used to make the Great Assembly successful in gathering the dai\u27s. Fourth, distribute zakat and other social funds. Fifth, trying to live zuhud. Maximizing the acquisition of assets and living inadequate conditions. Not too chasing to pile up treasures, let alone go wild. Fourth, avoiding redundant behavior, either when making a da\u27wah visit or while being staying, standing in one\u27s own village. Trained when doing da\u27wah trips by utilizing funds optimally to support the needs of the group of jamaah.Komunitas tabligh merupakan salah satu ormas Islam yang ada dan berkembang di Indonesia. Komunitas ini menyebar ke seluruh dunia karena setiap negara memiliki markas yang akan mengkoordinasikan gerakan jemaah tabligh. Dalam memahami dan menyikapi penggunaan aset, jemaah tabligh berpegang pada filosofi yang telah dipandu oleh para masyaikh mereka di India. Pertama, harta yang didapat disisihkan semaksimal mungkin untuk perjalanan dakwah (khuruj). Mereka harus menabung dan mencoba mengumpulkan dana sebelum berangkat untuk mengabar. Kedua, sikap berbagi empati untuk membantu keluarga yang ditinggalkan suaminya untuk berdakwah. Mengupayakan dana bersama dan musyawarah tentang penilaian kebutuhan keluarga dilakukan sampai masa kerancuan yang telah ditentukan. Ketiga, kekayaan digunakan untuk membuat Majelis Agung berhasil mengumpulkan dai. Keempat, mendistribusikan zakat dan dana sosial lainnya. Kelima, berusaha hidup zuhud. Memaksimalkan akuisisi aset dan hidup dalam kondisi yang memadai. Tidak terlalu mengejar untuk menumpuk harta, apalagi jadi liar. Keempat, menghindari perilaku mubazir, baik saat melakukan dakwah maupun saat menjadi mukim, berdiri di kampung sendiri. Terlatih saat melakukan perjalanan dakwah dengan memanfaatkan dana secara optimal untuk menunjang kebutuhan rombongan jamaah
Pelayanan Publik Pada SD Islam Bintang Mahardika, Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango: Analisis Pada Sektor Pendidikan Perspektif Hukum Islam
Get PDFThis study aims to describe the publik services in the education sector provided by the Bintang Mahardika Islamic Elementary School, Tilongkabila Bone Bolango Regency to students, parents or guardians of students and related parties. This research is a field research with data collection in the form of observation, interviews and documentation. The data collected was processed with descriptive qualitative. The research findings describe that: according to the operational procedure system of public services in the education sector, based on a service model that prioritizes humanist values both to students, parents or guardians, the community or interested parties. The quality of public services is applied to the attitudes and concerns of teachers and employees in providing teaching, attention, motivation, communication and cooperation, speed and agility that have an impact on the realization of the quality of education.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan publik di sektor pendidikan yang diberikan oleh pihak SD Islam Bintang Mahardika Tilongkabila Bone Bolango terhadap peserta didik, orang tua atau wali peserta didik dan pihak terkait. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan diolah dengan deskriptif kualitatif. Temuan penelitian mendeskripsikan bahwa sesuai sistem operasional prosedur pelayanan publik di sektor pendidikan, berdasar pada model pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai humanis, baik kepada peserta didik, orang tua/wali, masyarakat maupun pihak berkepentingan. Kualitas pelayanan publik diterapkan pada sikap dan kepedulian para guru dan pegawai dalam memberikan pengajaran, perhatian, motivasi, komunikasi dan kerjasama, kecepatan dan ketangkasan yang berdampak pada terwujudnya kualitas pendidikan
Korupsi Versus Hibah dan Hadiah
Get PDFThis study discusses the issue of corruption that occurs in human life. However, the problem is how the grants and gifts given to certain parties are categorized as corruption. This research is library research which is analyzed with a qualitative approach with national law and Islamic law perspectives. The results showed that from the point of view of Islamic law, people\u27s insights were very limited to the issue of bribes and rewards. Some people think that bribery is not a crime, but only a small mistake. Some others, even so, that bribes are forbidden, but they do not care about the prohibition, let alone because they get the benefits. On the other hand, society perceives the bribe as a gift or a token of gratitude. Some even think of it as money for the help someone has given, so they don\u27t feel it as a mistake or even a crime.Penelitian ini membahas isu korupsi yang marak terjadi dalam kehidupan manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hibah dan hadiah yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu, apakah dikategorikan korupsi. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan dianalisis dengan dekriptif kualitatif dengan pendekatan hukum nasional dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum Islam, wawasan masyarakat sangat terbatas mengenai masalah sogok dan hadiah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa sogok bukan sebuah kejahatan, tetapi hanya kesalahan kecil. Sebagian lain, walaupun mengetahui bahwa sogok adalah terlarang, namun mereka tidak peduli dengan larangan tersebut, apalagi karena terpengaruh dengan keuntungan yang didapatkan. Di pihak lain, masyarakat menganggap sogok itu sebagai hadiah atau tanda terima kasih. Bahkan ada yang beranggapan sebagai uang jasa atas bantuan yang telah diberikan seseorang, sehingga mereka tidak merasakan hal itu sebagai sebuah kesalahan atau pelanggaran apalagi kejahatan
Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
Get PDFPre-marital marriage cource aims to equip brides-to-be with understanding and knowledge and skills about married life, hoping that in the future they can create a harmonious family while reducing conflict, domestic violence and divorce. This study discusses the existence of pre-marital marriage course in the Ujung Tanah District, Makassar City. This study uses a qualitative approach with data collection methods through interviews. The results of this study indicate that participants of premarital marriage course in the Ujung Tanah District, Makassar city are participants who have registered at the Office of Religious Affairs, but have not yet entered into a marriage contract. The fact that after following pre-marital marriage course, the couples feel each other\u27s self confidence increases and their are better prepared to live a domestic life, so that the existence of pre-marital marriage course can create a happy family. However, in the implementation there were also obstacles faced by the facilitators and the guidance participants.Bimbingan perkawinan pranikah ini mempunyai tujuan untuk membekali para calon pengantin dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan serta keterampilan tentang kehidupan berumah tangga, dengan harapan kedepannya mereka dapat menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mengurangi terjadinya perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian. Penelitian ini membahas eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta bimbingan perkawinan pranikah di wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar adalah peserta yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama, namun belum melangsungkan akad nikah. Fakta yang ada setelah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, para pasangan merasa kepercayaan diri masing-masing meningkat dan lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga tampak eksistensi bimbingan perkawinan pranikah dapat menciptakan keluarga sakinah. Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi bagi para fasilitator dan para peserta bimbingan
Kontekstualitas Fikih Perempuan di Indonesia
Get PDFIn reality, women are still considered to be second to men, both from the private and social aspects. This article discusses the contextuality of women in the private and social spheres in Indonesia. This research was studied with a juridical, normative and sociological approach. The results show that the understanding of some people in understanding religion still places religious arguments related to misogynism in positioning men and women in the private and social spheres. Even though in some religious arguments it does not differentiate it. Likewise, in the state guarantee through statutory regulations in Indonesia, the position of citizens is equal before the state, both men and women in the private and public or social spheres.
Perempuan dalam realitas masih dianggap menduduki posisi kedua dari laki-laki, baik dari aspek privat maupun aspek sosial. Artikel ini membahas kontektualitas perempuan dalam ranah privat dan ranah sosial di Indonesia. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan fikih, yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sebagian orang dalam memahami agama masih menempatkan dalil-dalil agama terkait misoginis dalam memposisikan laki-laki dan perempuan di ranah privat dan ranah sosial. Padahal dalam beberapa dalil-dalil agama tidak membedakannya. Begitu pula dalam penjaminan negara melalui aturan perundang-undangan di Indonesia menempatkan kedudukan warganegaranya sama di hadapan negara, baik laki-laki dan perempuan dalam ranah privat maupun ranah publik (sosial)
Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah
Get PDFThis paper concentrates on a happy family in Interfaith Marriage. According to the majority ulama, marriage is a theological activity that couple interfaith marriage will not a happy family. In this paper, I examine the interfaith marriage couple can be a happy family. Specifically, I ask how to concept a happy family according to the interfaith married couples? Further, how to manage family conflict on interfaith marriage for to get a happy family? To analyse a happy family on interfaith marriage couple, I use a qualitative analysis method with three approaches: Islamic law, sociology and psychology context. I use data collection methods with observation, interviews, and documents. This research argues that religion is not a major factor in a happy family because interfaith marriage can be a happy family. Worries Ulama that interfaith couples cannot be a happy family does not happen. The contribution of this study as the antithesis according to ulama about interfaith marriage, that happiness is not correlated with religion
Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi: (Studi Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto)
No full textEvidence in criminal cases is generally borne by the public prosecutor. This is different from the criminal case of corruption, in addition to being proven by the public prosecutor, the defendant also has the right to prove that he did not commit a criminal act of corruption. This study aims to determine the arrangement of the shifting burden of proof system in cases of corruption and the application of the shifting burden of proof system in cases of corruption in Decision Number: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto. This type of research is a literature analyzed with a normative juridical approach. The results of the research show that the Decision Number: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, seen from the evidence that in terms of the application of reverse evidence, the defendant exercised his right to carry out shifting burden of proof. However, the defendant did not prove that the property he had obtained was not the result of a criminal act of corruption, even though it was his obligation to prove this, so that the right to shifting burden of proof evidence was not fully utilized by the defendant.Pembuktian pada kasus pidana umumnya dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Hal ini berbeda dengan kasus tindak pidana korupsi, selain dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa juga mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi dan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yang dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan tentang Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, dilihat dari alat bukti bahwa dalam hal penerapan pembuktian terbalik, terdakwa menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian terbalik. Namun, terdakwa tidak membuktikan tentang harta benda yang ia peroleh bukanlah hasil dari tindak pidana korupsi, padahal itu adalah wajib darinya untuk membuktikan hal tersebut, sehingga sejatinya hak untuk melakukan pembuktian terbalik tidak sepenuhnya digunakan dengan benar oleh terdakwa