Al-Mizan (e-Journal)
Not a member yet
204 research outputs found
Sort by
Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji : (Studi Pendekatan Qawa’id Ushuliyah dan Fiqhiyah dalam Lingkup Fikih Muamalah)
Full text linkThis paper analyzes the decision of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia regarding the cancellation of the departure of the Hajj congregations with the qawa\u27id ushuliyah and qawa’id fiqhiyah approaches. This type of research is library research. The results that the qawa\u27id ushuliyah of the Minister of Religion\u27s decision to cancel the departure of Indonesian Hajj congregations is QS Al-Maidah/5 verse 32 and the hadith of the Prophet Muhammad saw. which reads; If you get information about an epidemic in an area, don\u27t enter that area. However, if the plague is where you live, then don\u27t leave where you live. Meanwhile, the qawa\u27id fiqhiyah of the Minister of Religion\u27s decision to cancel the departure of Indonesian congregations as follows: First, darul mafasidi muqaddamun ‘ala jalbil maṣalihi (to destroy damage is more important than doing good), Second, lã darãra walã dirãra (not allowed to harm, something dangerous and dangerous), Third, taṣarruful imam manutun bimaslahatil ra\u27iyyah (leadership policies must be based on the safety of the people), and Fourthly, al-ḍarãru yuzãlu (adversity must be eliminated). This study aims to find out the legal basis for the Minister of Religion in deciding to cancel the departure of the Hajj congregations in the last two years and to give views to the Indonesian people, especially the congregations whose departure has been postponed so that they are wise in responding to the Minister of Religion\u27s decision.Tulisan ini menganalisis keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pembatalan keberangkatan Jamaah Haji dengan pendekatan qawa’id ushuliyah dan fiqhiyah dalam lingkup Fikih Muamalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan library research. penulis menemukan bahwa qawa’id ushuliyah dari keputusan Menteri Agama dalam membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia adalah Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 32 dan hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi; Jika kamu mendapatkan informasi tentang adanya wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian masuk ke wilayah tersebut. Tetapi, jika wabah itu berada di tempat tinggal kamu, maka jangan tinggalkan tempat tinggalmu. Sedangkan qawa’id fiqhiyah dari keputusan Menteri Agama dalam membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia adalah sebagai berikut: Pertama, dar-ul mafasidi muqoddamun ala jalbil masholihi (membasmi kerusakan lebih utama dari pada membuat kebaikan), Kedua, laa dlororo wala dirooro (tidak boleh melakukan sesuatu yang bahaya dan membahayakan), Ketiga, tashorruful imam manutun bimaslahatil ro’iyyah (kebijakan pemimpin harus didasarkan pada keselamatan rakyat), dan keempat Addlororu yuzalu (kemudharatan harus dihilangkan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum Menteri Agama dalam mengambil keputusan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji dalam dua tahun terakhir serta memberi pandangan kepada masyarakat Indonesia khususnya jamaah haji yang ditunda keberangkatannya agar bijak dalam menaggapi keputusan Menteri Agama tersebut
Toleransi Pelencengan Arah Kiblat di Indonesia Perspektif Ilmu Falak dan Hukum Islam
Full text linkThis study discusses the limits of deviation of the direction of qibla that is allowed in facing the direction of qibla in Indonesia. This study uses qualitative descriptive analysis with an astronomical approach and Islamic law approach. The results show that there are two types of tolerance towards the qibla, namely mathematical tolerance, and sociological tolerance. Mathematically, tolerance lies in the ability to face three directions, namely the direction of the Ka\u27bah, the direction of the holy mosque, and the direction of the forbidden land. Sociologically, the deflection tolerance of the direction of qibla 6 ° bows to the left of the Ka\u27bah or the right of the Ka\u27bah. Mathematical qibla direction tolerance is provided for the construction of places of worship such as mosques and small mosques, while sociological of Islamic Law, qibla tolerance is allocated for people who perform prayers.Penelitian ini membahas tentang batas pelencengan arah kiblat yang diperbolehkan dalam menghadap arah kiblat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan astronomis dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua macam jenis toleransi arah kiblat, yaitu toleransi secara matematis dan toleransi secara sosiologis. Secara matematis, toleransi terdapat pada kebolehan terhadap menghadap tiga arah, yaitu arah Ka’bah, arah Masjidilharam, dan arah tanah haram. Secara sosiologis, toleransi pelencengan arah kiblat 6° busur ke kiri Ka’bah atau ke kanan Ka’bah. Toleransi arah kiblat matematis diperuntukkan pada pembangunan tempat ibadah seperti masjid dan mushallah, sedangkan toleransi arah kiblat secara sosiologis hukum Islam diperuntukkan bagi orang yang melaksanakan salat
Jihad dalam Konteks Ḥadīš Aḥkām dan Kontekstualisasi Maknanya di Era Milenial
Full text linkProphet Muhammad left two very valuable legacies, namely the Qur\u27an and Hadith. These two legacies have always been the main source of reference for anyone in solving the myriad of life\u27s problems. The complexity of human life in the end also demands the reading and review of applicable sources that have been appreciated by the Prophet Muhammad on his period to be contextualized and exist all the time. Likewise, the emergence of modern challenges that tend to reduce the authority of prophethood is a challenge for Muslims to reconstruct the religious foundations that have long been the formal law in interacting. This research is library research which is analyzed with a normative approach and a contextual approach. The results of this study indicate that as part of Islamic teachings, jihad in the early Islamic narrative may be different from the current version of jihad, either due to contextualization of meaning or due to a reduction in the true essence of jihad.Nabi Muhammad saw. meninggalkan dua warisan yang sangat berharga yaitu Alquran dan hadis. Kedua warisan inilah yang senantiasa menjadi sumber rujukan utama bagi siapa saja dalam menyelesaikan segudang problematika kehidupan. Kompleksitas kehidupan manusia pada akhirnya juga menuntut pembacaan dan pengkajian ulang terhadap sumber-sumber aplikatif yang telah diapresiasikan oleh Nabi Muhammad saw. di zamannya untuk dapat dikontekstualisasikan dan tetap eksis sepanjang zaman. Begitu pula munculnya tantangan modern yang cenderung mereduksi otoritas kenabian merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk merekonstruksi kembali fondasi-fondasi agama yang sekian lama telah menjadi hukum formal dalam berinteraksi. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dianalisis dengan pendekatan normatif dan kontektual. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai bagian dari ajaran Islam, jihad dalam narasi Islam awal bisa jadi berbeda dengan jihad versi sekarang, baik disebabkan oleh kontekstualisasi makna maupun oleh karena reduksi terhadap esensi jihad yang sesungguhnya
Hukum Islam dan Penggunaan Teknologi Informasi di Indonesia
Full text linkThis paper discusses the relationship between Islamic law and the use of information technology, especially in Indonesia. This research is a library research with the data source in the form of documentation. The results showed that information disclosure in society was due to the development of sophistication in information technology. Everything that happens in other parts of the world in seconds can be known by humans in other parts of the world. Technology was created to serve and facilitate humans in carrying out their life activities. The use of the right information technology can have a positive impact, but the use of inappropriate information technology can have a negative impact. Historical facts in the Islamic world are known to the openness of Muslims to all information in developing Islamic intellectual treasures. In the teachings of Islam, it is found that Allah\u27s affirmation through QS al-Hujurāt/49 verse 12 against facing advances in information technology. Information technology cannot be separated in the development of Islamic law because it can be a tool or media in researching and analyzing a law and developing legal information for the wider community.Tulisan ini mendiskusikan tentang hubungan hukum Islam dengan penggunaan teknologi informasi, khususnya di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sumber data berupa dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan keterbukaan informasi pada masyarakat dikarenakan semakin berkembangnya kecanggihan dalam teknologi informasi. Segala sesuatu yang terjadi di belahan dunia dalam hitungan detik dapat diketahui oleh manusia di belahan dunia lainnya. Teknologi diciptakan untuk melayani dan memudahkan manusia dalam menjalankan aktifitas kehidupannya. Penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat memberikan dampak yang positif, namun penggunaan teknologi informasi yang tidak tepat dapat memberikan dampak yang negatif. Fakta sejarah dalam dunia Islam diketahui keterbukaan umat Islam terhadap segala informasi dalam mengembangkan khazanah intelektual Islam. Dalam ajaran Islam pun ditemukan penegasan Allah melalui QS al-Hujurāt/49 ayat 12 terhadap menghadapi kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan hukum Islam dikarena dapat menjadi alat atau media dalam meneliti dan menganalisis sebuah hukum serta mengembangkan informasi hukum pada masyarakat luas
Land Reform dalam Kebijakan Politik Hukum Pertanahan
Full text linkThe concept of agrarian renewal has been much acclaimed and one concept that until now has not been completed in its implementation and even seems abandoned is the land policy known as "land reform". Land reform includes reforms regarding land ownership and control as well as legal relations related to land tenure. Land reform used to be an ideal that became the hope of the majority of the Indonesian people, especially poor farmers or farmers who did not have cultivated land. Agrarian reform, whose essence was land reform, was once the dominant discourse in discussing the social change in the Indonesian nation from independence to the 1960s, but the land reform program in its implementation still faces some obstacles caused by the current government\u27s political policies which are more focused on efforts to pursue economic improvement and the existence of efforts to make land only as an object of investment and speculation, the result people or farmers landless do not increase and worse off poverty.Konsep pembaharuan agraria telah banyak didengungkan, dan salah satu konsep yang sampai saat ini belum tuntas dalam pelaksanaannya bahkan terkesan ditinggalkan adalah kebijakan pertanahan yang dikenal dengan land reform. Land reform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Land reform dulunya merupakan cita-cita yang menjadi harapan sebagian besar mayoritas rakyat Indonesia khususnya para petani miskin atau petani yang tidak memiliki lahan olahan. Reformasi agrarian yang intinya land reform pernah menjadi diskursus dominan dalam pembahasan mengenai perubahan sosial bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga tahun enampuluhan, namun program land reform dalam pelaksanaannya masih mengalami sejumlah hambatan yang diakibatkan oleh kebijakan politik pemerintah sekarang yang lebih terfokus pada upaya mengejar perbaikan ekonomi serta adanya upaya untuk menjadikan tanah hanya sebagai obyek investasi dan spekulasi, akibatnya masyarakat atau petani tak bertanah tak meningkat dan semakin terpuruk pada kemiskinan
Juridical Concept of Intellectual Property Rights as Endowments
Full text linkThe focus of the study in this article is regarding the position of Intellectual Property Rights as the object of waqf from a juridical perspective. This article is included in the type of normative legal research because in this article the author makes law the subject of study, and the approach used in this article is of course the legal approach. Based on the results of the study and analysis, the authors conclude that, juridically, the Endowment of Intellectual Property Rights (IPR) has obtained legal legitimacy in Indonesia. In addition to being regulated in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, IPR waqf has also been confirmed in several laws in the field of IPR, both before the Waqf Law was issued and after the Waqf Law was issued. Intellectual Property Rights can be transferred as long as the transition does not conflict with the prevailing laws and regulations in society, including by way of waqf. This is because IPR is a movable intangible object, IPR material appears as a form of appreciation for intellectual activities that are born from human thought to create something new or original, both in the fields of science, technology, literature and the industrial sector.Fokus kajian dalam artikel ini adalah menyangkut kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf yang dilihat dari perspektif yuridis. Artikel ini termasuk dalam jenis Penelitian hukum normatif, karena dalam artikel ini penulis menjadikan undang-undang sebagai pokok kajian, dan pendekatan yang digunakan dalam artikel ini tentu pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil hasil kajian dan analisa maka penulis berkesimpulan bahwa, wakaf hak atas keakayaan intelektual (HAKI) secara yuridis telah mendapatkan legitimasi hukum di Indonesia. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf HAKI juga telah ditegaskan dalam beberapa undang-undang di bidang HAKI, baik sebelum Undang-undang wakaf dikeluarakan maupun sesudah undang-undang wakaf dikeluarkan. Hak Atas Kekakayaan Intelektual bisa beralih sepanjang peralihan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, termasuk salah satunya dengan cara wakaf. Hal dikarenakan HAKI termasuk benda bergerak yang tidak berwujud, kebendaan HAKI muncul sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan intelektual yang lahir dari pemikiran manusia untuk mewujudkan suatu yang baru atau orisinil, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sastra maupun bidang industri
Gerakan Tuntas Zakat sebagai Refleksi Politik dalam Perolehan Zakat di Kabupaten Gorontalo
Full text linkThe commandment of zakat in Islam has a very noble social meaning because it is related to human relationships. This research is a field research with a qualitative method approach and is analyzed descriptively qualitatively. The data collection techniques are observation, interview and documentation. The results showed that Gerakan Tuntas Zakat program carried out by the Gorontalo District Government instructed all Regional Government Work Units to collect zakat in the amount of 2.5% of net income according to regulations. The movement to collect zakat has succeeded in having a significant impact on the increase in the amount of zakat obtained in Gorontalo District. However, the movement to collect zakat does not have an impact in the long run, it is evident that the increase in zakat earnings is not as much as during the launching period of the zakat movement, even though it has the potential to continue to experience growth. Increasing awareness, understanding and strengthening the politics of local governments will always be the key to success.Perintah zakat dalam ajaran Islam memiliki makna sosial yang sangat mulia karena terkait hubungan dengan manusia. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa program Gerakan Tuntas Zakat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo menginstruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk melakukan pengumpulan zakat sejumlah 2,5% dari pendapatan bersih sesuai regulasi. Gerakan mengumpul zakat telah berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap pertambahan jumlah perolehan zakat di Kabupaten Gorontalo. Namun, gerakan mengumpul zakat tidak memberikan dampak dalam jangka panjang, terbukti bahwa kenaikan perolehan zakat tidak sebanyak di masa pencangan gerakan zakat tersebut, padahal secara potensial terus mengalami pertumbuhan. Peningkatan kesadaran, pemahaman serta penguatan politik dari pemerintah daerah akan selalu menjadi kunci kesuksesan
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam
Full text linkThis research discusses the fulfillment of the right to education for persons with disabilities. After the enactment of Law Number 8 of 2016, one of the government\u27s obligations is to guarantee the right to education. This research is library research that is analyzed descriptively qualitatively with the approach of national law and Islamic law. The results showed that: first, Islamic law regulates equal rights in education without any distinction between physically normal people and people with disabilities. Likewise, national law has been regulated in Law Number 8 of 2016. However, this regulation needs to be followed up in the form of an implementing regulation to ensure that its compliance policies have a legal basis in the form of regional regulations. Second, the authority of local governments as stated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has mandated regions to administer education as a mandatory government affair related to basic services so that local governments in managing education must carry out their obligations to fulfill the right to education. to the community, especially for people with disabilities.Penelitian ini membahas pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, salah satu bentuk kewajiban pemerintah adalah memberikan jaminan terhadap hak pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum nasional dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, hukum Islam mengatur kesamaan hak dalam pendidikan tanpa adanya pembedaan antara yang fisiknya normal maupun penyandang disabilitas. Begitu pula hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, aturan tersebut perlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan pelaksana guna memastikan kebijakan pemenuhannya memiliki landasan hukum berupa peraturan daerah. Kedua, kewenangan pemerintah daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan mandat kepada daerah untuk mengurus pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan mesti melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan hak pendidikan kepada masyarakat khusunya bagi penyandang disabilitas
Intelijen Kejaksaan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam
Full text linkThis article discusses the existence of prosecutorial intelligence which is reviewed in terms of the Indonesian constitutional structure and the Islamic state administration. This problem will be answered methodologically by using normative legal research, namely reviewing literature, laws and regulations and court decisions relating to the object of research. Based on the research results, the role of intelligence in Islamic history was an important factor in the movement to maintain the glory of Islam led by Muhammad. to fight the enemy of Islam. Intelligence activities get recognition from the content of several verses in the Koran as a way to practice amar ma’ruf nahi munkar. Meanwhile in the state administration in Indonesia, the prosecutor\u27s intelligence activities as state intelligence administrators have an important role in maintaining state security and order in groups or individuals who want to destroy the order of life as a nation and state.Artikel ini membahas eksistensi intelijen kejaksaan yang dikaji dari segi struktur ketatanegaraan Indonesia dan ketetanegaraan Islam. Permasalahan tersebut akan dijawab secara metodologis dengan menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran intelijen dalam sejarah Islam menjadi faktor penting dalam pergerakan untuk mempertahankan kejayaan Islam yang dipimpin oleh Muhammad saw. untuk melawan musuh Islam. Aktivitas intelijen mendapatkan pengakuan dari kandungan beberapa ayat dalam Alquran sebagai jalan untuk bagaimana mengamalkan amar ma’ruf nahi munkar. Sedangkan dalam ketatanegaraan di Indonesia, aktivitas intelijen kejaksaan sebagai penyelenggara intelijen negara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara dalam kelompok atau individu yang ingin merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara
Problematika Wakaf dan Penyelesaiannya di Pesantren Al-Falah Limboto Barat Kabupaten Gorontalo
Full text linkThis study aims to uncover the problem of waqf and its solution at Pesantren Al-Falah Limboto Gorontalo. This research is field research, which is descriptive of analytical with the primer data and sekunder data. The data collection techniques used in this study are observation, interview, and documentation. While data analysis techniques include: data reduction, display, conclusions, and verification. The results showed that the procedure for the implementation of waqf at the Al-Falah Islamic Boarding School was originally carried out based on the principle of mutual trust without any element of doubt in the future it will cause problems. So that the agreement to hand over the donated land was not carried out. The path taken in resolving waqf disputes at the Al-Falah Islamic Boarding School is by deliberation or underhand. As for every heir who is deemed less capable of receiving mercy from the boarding school.Penelitian ini bertujuan untuk menyibak problematika wakaf dan penyelesaiannya di Pesantren Al-Falah Limboto Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analistis dengan data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, pemaparan, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pelaksanaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Falah pada mulanya dilakukan berdasarkan pada prinsip saling percaya tanpa ada unsur keraguan, namun kemudian hari akan menimbulkan masalah, sehingga perjanjian serah terima tanah wakafpun tidak dilakukan. Jalan yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa wakaf di Pondok Pesantren Al-Falah adalah dengan jalur musyawarah atau dibawah tangan. Adapun setiap ahli waris yang dianggap kurang mampu mendapatkan santunan kerahiman dari pihak pondok pesantren sebagai bentuk terima kasih pihak pondok pesantren kepada ahli waris