47936 research outputs found
Sort by
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MENABUNG GENERASI Z PADA BANK SYARIAH DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung generasi Z pada bank syariah dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Model yang diterapkan melibatkan tiga variabel independen yaitu media sosail, literasi keuangan syariah, dan tujuan finansial, serta satu tambahan variabel yang bertindak sebagai variabel moderasi yaitu religiusitas. Selanjutnya, variabel dependen hanya satu yakni, minat menabung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan structural equation modelling – partial least square (SEM-PLS). data yang digunakan adalah data primer, dan kuantitatif. Data dikumpulkan dari 270 responden dengan menyebar kuesioner yang menggunakan skala likert dengan lima pilihan jawaban. Analisis data dilakukan dengan bantuan SmartPLS 4. Hasil pengujian hubungan langsung semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel adalah signifikan pada nilai alfa 5 persen atau 0,05 persen. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial, literasi keuangan syariah, dan tujuan finansial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menabung generasi Z. Sementara itu, pengujian yang menggunakan variabel moderasi menunjukkan hasil yang bervariasi. Media sosial dan literasi keuangan syariah dapat memoderasi minat menabung generasi Z melalui religiusitas secara negatif dan signifikan. Sedangkan tujuan finansial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung generasi Z melalui religiusitas
PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH PENDUDUK, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI DKI JAKARTA
Full text linkPermasalahan yang masih sering terjadi pada negara berkembang terletak pada permasalahan struktural, salah satunya adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan tidak hanya terjadi di perkotaan namun dapat terjadi juga di pedesaan, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakmerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2010-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel menggunakan Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB ADHK berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pendapatan, variabel indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan
PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN: PEMAHAMAN HAKIM DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TAHUN 2024
Full text linkThis study examines the reasons behind judges' rejection of marriage dispensation requests at the Wonosobo Religious Court in 2024. Marriage dispensation is a legal permit granted by the court for individuals under the legally stipulated marriage age. However, not all requests are approved. This research aims to analyze the factors influencing judges' decisions to deny marriage dispensation and how the principle of the best interests of the child is applied in these rulings.
This study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Primary data was obtained through court ruling documentation and interviews with judges handling marriage dispensation cases. Secondary data was collected from legal regulations, literature, and academic journals. Data collection techniques included observation, interviews, and document analysis, while data analysis was conducted inductively to interpret empirical findings comprehensively.
The findings reveal that judges reject marriage dispensation requests based on various considerations, including the child's mental and emotional immaturity, negative impacts on education, and potential social and economic risks for underage spouses. Judges emphasize that the principle of the best interests of the child, as mandated by the Convention on the Rights of the Child and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019, must be the primary consideration when evaluating these requests. Consequently, judges have become more selective in granting marriage dispensations and tend to reject applications that do not present clear and measurable "urgent reasons.
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN MENGGUNAKAN VOUCHER CASHBACK DI APLIKASI SHOPEE
Full text linkThe advancement of digital technology has significantly transformed the dynamics of global society, particularly in the realms of economy and business. E-commerce, emerging as a prominent outcome of these technological developments, has become central to the online shopping experience. Shopee, a leading e-commerce platform, consistently seeks to innovate in order to enhance the quality of services offered to its users. One notable innovation is the Shopee coin feature, which provides buyers with price discount benefits. One method of collecting Shopee coins is by claiming cashback vouchers, which are typically offered exclusively by Shopee when using payment methods like ShopeePay or ShopeePayLater. However, this practice of cashback raises questions regarding its alignment with sharia principles, particularly in terms of the contracts involved in transactions utilizing ShopeePay and ShopeePayLater. Therefore, further research is necessary to clarify the legal standings and contract compatibility associated with Shopee cashback.
This research employs a qualitative approach, that combines field research and literature review, employing descriptive-analytical methods to examine the principles of muamalah fiqh in relation to purchase transactions using cashback vouchers on the Shopee application. The study aims to understand and analyze the concept of cashback within the framework of muamalah fiqh. The research approach is normative-empirical, focusing on muamalah fiqh alongside empirical elements from the community, particularly concerning the use of Shopee cashback. Data collection methods include observation, literature review, and documentation, which are subsequently analyzed using a qualitative descriptive method.
The results of this study indicate that Shopee provides a cashback program in the form of coins that can be utilized for future purchases. The redemption of cashback vouchers is subject to various terms and conditions, including minimum purchase amounts and specific payment methods. Upon reviewing the principles of fiqh muamalah, this cashback initiative is classified as a ju’ālah contract, where the coins earned are viewed as rewards. Generally, the use of cashback vouchers on the Shopee application aligns with the fundamental principles and stipulations of the ju’ālah contract in fiqh muamalah. However, the conditions surrounding the use of ShopeePay and ShopeePayLater for claiming cashback have different legal implications within the framework of fiqh muamalah. Specifically, using ShopeePay as a condition for cashback claims is permissible, as it adheres to the principle of wadī'ah yad-amānah. Conversely, employing ShopeePayLater for cashback claims is deemed impermissible due to elements of usury, which contradict the principles of the ju’ālah contract requiring that the rewarded work must be halal and in accordance with syara’
ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA TERHADAP KONTRAK DALAM PENGGUNAAN CANVA PRO DAN ADOBE CREATIVE CLOUD SEBAGAI APLIKASI PENDUKUNG PERKULIAHAN
Full text linkPerkembangan teknologi digital dan penggunaan aplikasi yang masif telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Mahasiswa, sebagai pengguna aktif aplikasi pendukung perkuliahan, sering dihadapkan pada kontrak digital yang kompleks. Aplikasi-aplikasi seperti Canva Pro dan Adobe menawarkan kemudahan bagi penggunanya, namun sering kali disertai dengan kebijakan yang tidak transparan, perubahan tanpa pemberitahuan, serta syarat dan ketentuan yang kurang dipahami. Minimnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa terkait kontrak digital berpotensi menimbulkan risiko hukum, seperti pelanggaran privasi dan wanprestasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi hukum digital dan pemahaman kontrak di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap kontrak digital yang ada pada aplikasi pendukung perkuliahan, memberikan wawasan untuk melindungi hak pengguna, dan mengusulkan peningkatan edukasi hukum serta penyederhanaan kontrak yang lebih mudah dipahami.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitik. Fokus penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap kontrak digital dalam penggunaan aplikasi pendukung perkuliahan. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah rendahnya kesadaran mahasiswa dalam membaca dan memahami syarat serta ketentuan yang terdapat dalam kontrak digital aplikasi, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian. Teori yang digunakan meliputi teori hukum kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yang membahas syarat sahnya sebuah perjanjian, dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang mengkaji penerapan serta kepatuhan terhadap kontrak digital. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitik untuk menggambarkan pemahaman mahasiswa, tingkat kepatuhan mereka, serta faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pemahaman mahasiswa terhadap kontrak digital masih terbatas, yang dipengaruhi oleh kompleksitas bahasa kontrak, budaya digital yang mengutamakan kecepatan akses, serta rendahnya literasi hukum dan edukasi hak pengguna. Kedua, peningkatan literasi hukum yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna aplikasi, sehingga mereka lebih peka terhadap perjanjian digital yang mereka tandatangani dan terlindungi dari potensi risiko hukum
RESEPSI AMALIYAH SHALAWAT MUNJIYAT DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR’AN AL-HADI KOMPLEK AL-HAMRA’, KRAPYAK WETAN, YOGYAKARTA (STUDI LIVING HADIS)
Full text linkShalawat adalah ibadah yang bersifat sunnah. Ibadah ini begitu istimewa dan sangat dianjurkkan untuk dilakukan dalam Agama Islam. Dalam Qur‟an tertera keutamaan bagi orang bershalawat maka Allah swt akan membalasnya dengan balasan yang baik. Biasanya, orang membaca shalawat untuk memperoleh syafa‟at Nabi Muhammad SAW di akhirat serta mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, dengan bershalawat juga menjadi salah satu jalan agar terampuni dosa, memohon kasih sayang Allah swt dan keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis akan mengkaji tentang amaliyah shalawat munjiyat khususnya amaliyah shalawat munjiyat di PPTQ Al-Hadi Komplek Al-Hamra‟.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengambil tempat penulisan di PPTQ Al-Hadi Komplek Al-Hamra‟ Krapyak Wetan Yogyakarta dengan subjek penelitian meliputi pengasuh pondok dan beberapa santri. Penulis menggunakan teori resepsi informatif dan performatif dari Sam D. Gail. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dalam penulisan untuk mengetahui resepsi amaliyah shalawat munjiyat bagi para pengamal.
Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hadi Komplek Al-Hamra‟ dalam praktik amaliyah shalawat dilatar belakangi oleh ijazah yang diberikan oleh guru thoriqoh Bapak Taufiq selaku Pengasuh Pondok dalam penerapan amaliyah shalawat munjiyat. Amaliyah ini termasuk resepsi informatif dimana Bapak Taufiq selaku informan kunci. Dan jika dilihat dari pemaknaan setiap pengamal berbeda-beda sesuai apa yang dirasakan ataupun sesuai dengan tujuan amaliyah shalawat bagi para pengamal. Beberapa pemaparan narasumber terkait amaliyah shalawat munjiyat ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, sebagai wasilah terkabulnya do‟a maupun hajat, dan memberikan ketenangan hati
STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN Q.S. AL-‘ALAQ DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISHBAH
Full text linkThe study of Qur’anic interpretation continues to develop in response to changing times and the growing need for Muslims to gain a deeper understanding of its meaning. One of the chapters with significant historical and conceptual importance is Surah Al-‘Alaq, the first revelation received by Prophet Muhammad This chapter highlights the fundamental.- role of knowledge and education in human life. Differences in the interpretation of this chapter can be observed in Tafsir Al-Azhar by Hamka and Tafsir Al-Mishbah by Quraish Shihab. Therefore, this study aims to analyze and compare the methods and approaches used by these two scholars in interpreting Surah Al-‘Alaq.
This research employs a qualitative methodology with a descriptive-analytical and comparative approach. Data were collected through a literature review by analyzing various tafsir books and other relevant sources. The analysis focused on identifying the interpretative patterns applied by each scholar, highlighting both the differences and similarities in their understanding of Surah Al-‘Alaq.
The findings reveal that Tafsir Al-Azhar predominantly adopts a contextual approach, linking the verses of Surah Al-‘Alaq to social, moral, and educational aspects of society. In contrast, Tafsir Al-Mishbah emphasizes a linguistic and hermeneutic approach, providing in-depth linguistic analysis and its relevance to the development of modern knowledge. While both tafsir emphasize the importance of knowledge and education, differences in their interpretative methods and approaches contribute to a more comprehensive understanding of the Qur’an. Therefore, this study is expected to enrich the field of Qur’anic studies, particularly in exploring verses related to knowledge and education
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Full text linkOrang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sering kali mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk pemasungan. Kondisi ini menuntut perlindungan hukum yang memadai, terutama dari institusi yang berwenang seperti Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap ODGJ dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY dan bagaimana perlindungan tersebut ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Dua rumusan masalah utama yang diangkat adalah: (1) Bagaimana Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam perspektif maqashid syariah?
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi. Tiga teori utama yang digunakan dalam analisis adalah teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, dan teori maqashid syariah. Teori perlindungan hukum digunakan untuk memahami bagaimana regulasi dan implementasi kebijakan dilaksanakan, teori hak asasi manusia untuk melihat kesesuaian perlindungan dengan standar internasional, dan teori maqashid syariah untuk menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ODGJ di Dinas Sosial DIY telah diupayakan melalui berbagai langkah, termasuk verifikasi kasus pemasungan dan penyediaan perawatan medis. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pelaporan dari tingkat kelurahan. Dari perspektif maqashid syariah, upaya perlindungan ini mencerminkan komitmen terhadap pemenuhan prinsip-prinsip dasar syariah seperti perlindungan jiwa, akal, dan kesejahteraan. Implementasi kebijakan ini tidak hanya memenuhi aspek hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam, menunjukkan bahwa perlindungan ODGJ sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan
PENGARUH PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR TERHADAP PERKEMBANGAN AKHLAK PESERTA DIDIK KELAS XI SMA N 1 KALASAN TAHUN AJARAN 2024/2025
Full text linkFenomena penurunan akhlak peserta didik di era digital, seperti perilaku agresif, ketidakjujuran akademik, dan penyimpangan akhlak memerlukan evaluasi penerapan kurikulum dalam membentuk karakter. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penerapan kurikulum merdeka belajar terhadap perkembangan akhlak peserta didik di kelas XI SMA N 1 Kalasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan desain ex-post facto model satu kelompok dan pengukuran retrospektif. Data dikumpulkan melalui angket retrospektif yang mencakup empat dimensi akhlak (akhlak terhadap Allah SWT, sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan) dengan skala likert 1-5. Sampel penelitian terdiri dari 127 peserta didik dari 252 populasi kelas XI yang dipilih secara acak. Hasil uji beda menggunakan Paired Sampel T-Test menunjukan perbedaan signifikan (Sig. 0.048 < 0.05), dan analisis N-Gain Score menunjukan hasil rata-rata -5.1470% (kategori “tidak efektif”). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerapan kurikulum merdeka terhadap perkembangan akhlak peserta didik kelas XI SMA N 1 Kalasan. Besarnya pengaruh penerapan kurikulum merdeka belajar terhadap perkembangan akhlak peserta didik adalah sangat kecil yaitu sebesar -5.1470%. Penelitian ini merekomendasikan studi lanjutan dengan variabel pendukung seperti peran keluarga, lingkungan sosial, dan pendekatan pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal
PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), INFLASI, EKSPOR, DAN PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA D-8 PADA TAHUN 2010-2023
Full text linkPertumbuhan ekonomi adalah proses yang terjadi secara berkelanjutan, bukan sekadar peristiwa yang berlangsung dalam satu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu, yang menghasilkan pertumbuhan pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara, terutama negara D-8. Tujuan penelitian ini adalah membahas pengaruh Foreign Direct Investment, inflasi, ekspor, dan pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 8 negara anggota D-8. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel 8 negara anggota D-8 kurun waktu 2010-2023. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan variabel foreign direct investment, ekspor, dan pengeluaran konsumsi pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara D-8. Sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara D-8.
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Foreign Direct Investment, Inflasi, Ekspor, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah