47936 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PANWASCAM DEPOK DALAM TAHAPAN PILKADA SLEMAN TAHUN 2024
Full text linkPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar penting dalam demokrasi, namun rentan terhadap pelanggaran yang dapat merusak integritasnya. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) memiliki peran strategis dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada. Penelitian ini mengkaji problematika kewenangan Panwascam Depok dalam setiap tahapan Pilkada Sleman 2024, mengingat dinamika politik lokal yang kompleks dan potensi polarisasi di kalangan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangantantangan yang dihadapi Panwascam dalam menjalankan tugas pengawasan, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi di tingkat kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen hukum dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Etika Islam. Kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi efektivitas kewenangan Panwascam serta relevansi nilai-nilai moral dan etika dalam pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan Panwascam Depok dalam Pilkada Sleman 2024 dihadapkan pada berbagai tantangan. Dari perspektif efektivitas hukum, masalah meliputi disparitas implementasi regulasi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya kejelasan instruksi terkait kampanye di media sosial. Dari perspektif etika Islam, tantangan terletak pada implementasi nilai-nilai ikhlas, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan. Praktik politik uang, nepotisme, dan kurangnya pemahaman regulasi di kalangan penyelenggara pemilu menjadi ancaman serius. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, penegakan hukum yang tegas, peningkatan partisipasi masyarakat, internalisasi nilai-nilai etika Islam, serta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)
Full text linkPenuntut umum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana ketentuan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pada tahun 2024 terdapat 117 (seratus tujuh puluh tujuh) perkara penggelapan dan penipuan yang dilimpahkan ke Kejari Sleman dan yang dihentikan penuntutannya dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif hanya tiga perkara. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejari Sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai studi kasus tentang penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penggelapan dan penipuan berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kejari Sleman dan Kejati DIY. Berbagai bahan hukum digunakan mulai dari peraturan perundang-undangan sampai dengan kamus hukum dan data yang berasal dari website. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahapan penghentian penuntutan terdapat penyimpangan terhadap Perja 15/2020. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan, penerapan penghentian penuntutan terhadap perkara tersebut telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Upaya penghentian penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di Kejari Sleman dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi: regulasi yang mengatur keadilan restoratif, kebijakan penuntut umum sebagai fasilitator, adanya fasilitas yang mendukung keadilan restoratif, masyarakat yang merespons positif terhadap pelaku dan faktor kebudayaan dalam masyarakat yang masih menganggap bahwa tujuan pidana yang utama adalah pembalasan
PERSENTASE HAK AMIL ZAKAT ATAS FUNDRAISING ZAKAT DITINJAU DARI MAQAṢID ASY-SYARIAH (STUDI KASUS DI LAZISMU DIY TAHUN 2023)
Full text linkABSTRAK
Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Implementasi zakat melibatkan berbagai aspek, salah satunya adalah pembagian hak amil zakat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan distribusi. Namun, pembagian hak amil ini seringkali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan persentase yang diterima oleh amil. Persoalan ini perlu ditelaah lebih lanjut dengan merujuk pada Maqāṣid Asy-Syarī‘ah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persentase hak amil zakat atas dana yang terkumpul melalui fundraising zakat, dengan tinjauan dari Maqāṣid Asy-Syarī‘ah di LAZISMU DIY. Sebagai contoh nyata dari pemotongan donasi yang berlebihan, kasus pembangunan musala di Sydney, Australia, menunjukkan bahwa dari total dana donasi masyarakat sebesar Rp 3,01 miliar, ACT melakukan pemotongan yang cukup signifikan, yaitu Rp 707 juta, atau sekitar 23% dari total dana.
Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola LAZISMU DIY, analisis dokumen terkait laporan keuangan dan distribusi zakat, serta observasi terhadap proses pengumpulan dan pendistribusian zakat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sistem untuk menghubungkan aspek teknis pengelolaan zakat dengan prinsip-prinsip Maqāṣid Asy-Syarīʻah, sebagaimana yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat integrasi antara teori dan praktik dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan syariat yang lebih besar.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hak amil zakat di LAZISMU DIY telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tetapi terdapat beberapa tantangan
iii
terkait efisiensi penggunaan dana amil dan fluktuasi penerimaan zakat. LAZISMU DIY menetapkan persentase hak amil sebesar 12,5% dari zakat dan 20% dari infaq/sedekah yang dihimpun. Penetapan tersebut didasarkan pada keputusan Dewan Syariah Lazismu dalam Surat Keputusan No: 001.SK/DS/17/A/2018 tentang Panduan Penghimpunan dan Pentasharufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Selain itu, dasar hukum penentuan hak amil juga mengacu pada ketentuan Al-Qur'an, khususnya dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan amil sebagai salah satu golongan penerima zakat. Meskipun demikian, sebagian besar dana amil digunakan untuk operasional lembaga, termasuk biaya SDM dan administrasi, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam alokasi dana. Dalam konteks Maqāṣid Asy-Syarīʻah, pengelolaan hak amil zakat di LAZISMU DIY mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, seperti kesejahteraan umat dan pemberdayaan mustahik.
Kata Kunci: Hak Amil, Fundraising, Maqāṣid Asy-Syarīʻa
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN SAWAH DENGAN SISTEM SETORAN (STUDI KASUS DI DESA PUTATKUMPUL, KECAMATAN TURI, KABUPATEN LAMONGAN)
Full text linkDesa Putatkumpul merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai desa agraris, sistem kerja sama dalam pengelolaan pertanian menjadi aspek penting dalam kehidupan ekonomi masyarakatnya. Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang di desa ini adalah praktik penggarapan sawah dengan sistem setoran. Dalam sistem ini, pemilik sawah menetapkan jumlah setoran hasil panen dalam bentuk timbangan, bukan berdasarkan persentase hasil panen. Ketentuan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi penggarap. Dari adanya bagi hasil dalam sistem setoran tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa petani desa Putatkumpul menggunakan sistem setoran dengan mekanisme bagi hasil dalam bentuk timbangan, apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik penggarapan sawah dengan sistem setoran di Desa Putatkumpul, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik, di mana data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan para pelaku pertanian, serta studi pustaka yang relevan. Dalam kajian teoritisnya, penelitian ini menggunakan landasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta teori terkait dalam akad pertanian seperti mukhabarah, muzara’ah, dan musaqah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik penggarapan sawah dengan sistem setoran di Desa Putatkumpul didorong oleh beberapa faktor, seperti keinginan pemilik sawah untuk memperoleh pendapatan tetap demi meminimalisir risiko gagal panen, serta keterbatasan modal penggarap yang membuat mereka memilih sistem tanpa pembayaran di awal. Selain itu sistem setoran yang diterapkan di Desa Putatkumpul mengandung unsur ketidakpastian pendapatan bagi hasil yang membuat ketidakadilan bagi penggarap, karena beban risiko sepenuhnya ditanggung oleh penggarap tanpa adanya pembagian risiko yang seimbang antara pemilik sawah dan penggarap. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi dasar dalam akad mukhabarah.
Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Mukhabarah, Sistem Setoran, Penggarapan Sawah, Keadilan Ekono
PEMENUHAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH DI DESA TANJUNG, KECAMATAN PADEMAWU, KABUPATEN PAMEKASAN
Full text linkAnak yang lahir di luar nikah seringkali menghadapi berbagai tantangan
dalam pemenuhan hak-haknya disebabkan status kelahiran mereka tidak diakui
secara penuh dalam hukum, yang mengakibatkan keterbatasan anak terhadap hakhak
keperdataan seperti hak identitas, hak pendidikan, hak kesehatan, hak
perlindungan, dan hak lainnya. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak menjamin bahwa setiap anak berhak atas pengakuan
dan perlindungan tanpa adanya diskriminasi. Tujuan penelitian untuk mengkaji
bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak yang lahir di luar nikah di Desa
Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dengan menggunakan
perspektif maqāṣid ash-syarī’ah yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat
manusia.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Metode analisis data yang digunakan
ialah deskriptif analitis dengan pengumpulan data primer berupa wawancara, dan
dokumentasi secara langsung terhadap orang tua atau wali dari anak luar nikah pada
saat penelitian dilapangan. Kemudian dilengkapi dengan sumber data sekunder
yang berasal dari buku serta karya tulis yang relevan dengan topik penelitian,
khususnya dengan teori yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu maqāṣid
ash-syarī’ah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak yang lahir
di luar nikah di Desa Tanjung masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam
aspek pengakuan hukum dan perlindungan sosial. Meskipun keluarga dan
masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, namun masih
ditemukan perilaku diskriminasi terhadap anak-anak tersebut. Dari perspektif
maqāṣid ash-syarī’ah, pemenuhan hak anak luar nikah harus didasarkan pada
prinsip kemaslahatan untuk menjamin kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait untuk
berpartisipasi secara aktif dalam memperkuat regulasi hukum dan implementasi
perlindungan anak luar nikah, sehingga hak-hak mereka dapat dipenuhi sesuai
dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam hukum islam dan
hukum positif.
Kata Kunci : Hak Anak Luar Nikah, Pemenuhan Hak Anak, Maqāṣid Ash-
Syarī’ah
PENGELOLAAN BOARDING SCHOOL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PROGRAM T3Q (TAHSIN, TAHFIDZ, DAN TADABBUR) DI SMA ISLAM ATHIRAH BONE
Full text linkBoarding schools have an important role in supporting integral religion-based education, especially in forming the Koranic generation through programs such as T3Q (Tahsin, Tahfidz, and Tadabbur). However, there are still many students who are not fluent in reading the Al-Qur'an according to tajwid, have difficulty understanding its contents, and are less consistent in memorizing the Al-Qur'an (tahfidz). At Athirah Bone Islamic High School, the success of this program is very dependent on the effectiveness of boarding school management, which includes planning, organizing, implementing and evaluating. This condition demands more structured and sustainable management so that the T3Q program can run optimally and achieve the expected program objectives.
This research aims to analyze the management of Boarding School Management in Improving the Quality of the T3Q Program (Tahsin, Tahfidz, and Tadabbur) at Athirah Bone Islamic High School, so that it can provide strategic recommendations for more effective and sustainable management. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. Interview subjects included boarding school principals, deputy principals, and dormitory supervisors. The data obtained will later be analyzed through the stages of data reduction, data display and drawing conclusions. To test the validation and validity of the data, use triangulation of techniques and sources.
The results of this research reveal that first, Boarding School Management in Improving the Quality of the T3Q Program: Management of boarding schools at Athirah Bone Islamic High School through several stages, namely: a) holistic planning through division of tasks according to competency, b) structured organization including arrangements activity schedule and implementing the tahfidz program, c) effective implementation by creating innovative learning methods that suit student needs. d) evaluation that is consistent with summative and formative evaluation. Second, the contribution of boarding school management to the quality of the T3Q program includes: a) improving the quality of tahsin, developing memorization and understanding of the Al-Qur'an, b) increasing student discipline, c) creating a learning atmosphere that supports improving the quality of T3Q learning. third, Key Strategies for the Success of Boarding School Management in Improving the Quality of the T3Q Program include: a) Providing specialized T3Q Learning classes b) Appreciation of students who achieve
viii
memorization targets, c) consistent application of discipline. The combination of these strategies creates an educational environment that supports achievement.
Keywords : Management, Boarding School, T3Q Progra
Empowering Rural Women through Transformative Leadership Insights from KWT Pawon Gendis
Full text linkThis research focuses on women's empowerment in rural communities, specifically in the context of transformational leadership applied by Dwi Martuti Rahayu in KWT Pawon Gendis, a farm women's group in Salakmalang Village. The issue raised is how transformational leadership can be adapted and applied in a more local social context, with the aim of exploring the dimensions of transformational leadership that are effective in empowering women in the village. This research used a qualitative approach with a case study method, with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation analysis. This research showed that Dwi Martuti Rahayu successfully applied four main dimensions of transformational leadership-Idealized Influence, Inspirational Motivation, Individualized Consideration, and Intellectual Stimulation, which were instrumental in increasing women's capacity and participation in social and economic activities, visualised in the dynamics of her activities. The discussion shows that while transformational leadership theory is generally applied in the context of formal organizations, its application in rural communities has proven effective, with the important caveat that it must be tailored to local needs and challenges. The research make a significant contribution to the development of transformational leadership-based empowerment models in rural contexts and potentially pave the way for further research in this area
PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, SUKU BUNGA DAN PDB TERHADAP EKSPOR BATU BARA KE 8 NEGARA TUJUAN UTAMA PERIODE 2010-2023
Full text linkDengan menjadinya Indonesia sebagai salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia, sehingga menyumbang devisa yang besar untuk negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perubahan yang terjadi antara tahun 2010 hingga tahun 2023 akibat pengaruh berbagai faktor seperti inflasi, nilai tukar, suku bunga dan produk domestik bruto (PDB) terhadap eskpor batu bara Indonesia. Delapan negara yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu India, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Philipina, Thailand, dan Hongkong. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan regresi data panel. Temuan studi ini menunjukkan bahwa secara parsial, faktor inflasi dan suku bunga menunjukkan pengaruh yang positif namun tidak signifikan, sedangkan faktor nilai tukar menunjukkan dampak negatif yang signifikan, dan PDB menunjukkan pengaruh positif yang signifikan cukup besar terhadap ekspor batu bara dari negara-negara tersebut. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen dalam model memang mempengaruhi variabel dependen
PENGARUH KEGIATAN PROJEK MENGGAMBAR TERHADAP KREATIVITAS DAN MOTORIK HALUS ANAK USIA DINI KELOMPOK B TK 2 RUPE KABUPATEN BIMA
Full text linkGeneral learning is still teacher-centered. This is marked by teachers implementing learning conventionally, such as using picture books and storybooks. This causes children to become bored and lose enthusiasm for learning. The occurrence of low creativity and fine motor skills can be addressed by selecting the appropriate learning media. One of them is the use of project media (teaching modules). The purpose of the research is to examine the influence of projects on the creativity and fine motor skills of children aged 5-6 years at TK 2 Rupe, Bima Regency.
The type of research used is true experimental quantitative research with a pre-test-post-test control group design. This method uses a control group and an experimental group. This research uses two classes. The data collection techniques for the research include tests (pre-test and post-test) and non-tests (observation, questionnaires, interviews, and documentation). The sampling technique is a saturated
xi
sampling technique, namely 10 children in the experimental class and 10 children in the control class, totaling 20 children in kindergarten class B. Test the validity of the data using test validity, reliability, and t-test using the SPSS 16 program.
The research results show that: first, the T-test results indicate an influence of project media (teaching module) on children's creativity and fine motor skills, as evidenced by a significant value of 0.000, which indicates a Sig value (0.00 < 0.05). Therefore, there is a difference in the average creativity of the pre-test and post-test of the experimental class using project media (teaching module) based on the data obtained with a significance value of 0.000. this indicates a sig value (0.00 < 0.05), meaning there is a difference in the average creativity and fine motor skills of children in the pre-test and post-test of the experimental class using project media (teaching module). Second, the results of the T-test show that there is
Keywords: creativity, fine motor skills, and project
HUBUNGAN ANTARA SELF AWARENESS DENGAN JUVENILLE DELIQUENCY SISWA MA NUR IMAN GAMPING YOGYAKARTA
Full text linkSelf awareness mencakup pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai, emosi, dan motivasi diri, dianggap sebagai faktor penting dalam pembentukan perilaku remaja. Juvenille Deliquency, sebagai bentuk perilaku yang melanggar norma sosial, memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan individu dan masyarakat. self awareness berperan penting dalam mencegah juvenille deliquency, karena membantu remaja memahami dan mengendalikan perilaku sesuai norma sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan hubungan antara self awareness dengan juvenille deliquency Siswa MA Nur Iman Gamping Yogyakarta, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, alat ukur dalam penelitian ini pada self awareness menggunakan skala yang berdasarkan teori Goleman yang terdapat 14 aitem dan sedangkan pada juvenille deliquency menggunakan skala yang berdasarkan teori dari sunarwiyati yang terdapat 27 item. Penelitian ini dilakukan kepada seluruh siswa MA Nur Iman yang berjumlah 128 dan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh yang berjumlah 102 siswa, Teknik analisis data menggunakan korelasi pearson menggunakan program SPSS versi 30. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan negatif dan signifikan antara self awareness dan juvenille deliquency di MA Nur Iman diperoleh nilai sig. 0,000 (p > 0,05). dengan nilai signifikansi interval korelasi berjumlah 0,420 yang mempunyai korelasi cukup kuat