Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
Not a member yet
438 research outputs found
Sort by
PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN YAYASAN KEAGAMAAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL
Full text linkBerbagai pengalaman menunjukkan bahwapelayanan kesehatan di daerah terpencil sulitdilakukan oleh pemerintah. Kontrak bidan dan dokterperorangan masih belum dapat memberikan jawabantentang penyelesaian masalah daerah terpencil ini.Laporan dari Pusrengun tahun 20071 menyatakanbahwa: 30% dari 7.500 Puskesmas di daerahterpencil tidak mempunyai tenaga dokter. Surveiyang dilakukan Pusrengun di 78 kabupaten di 17propinsi di Indonesia menemukan hal menarik. Dari1.165 Puskesmas di daerah tersebut, 364Puskesmas (31%) berada di daerah terpencil/belumberkembang/perbatasan/ konflik dan bencana ataudi daerah yang buruk situasinya. Sekitar 50% dari364 Puskesmas dilaporkan tidak mempunyai dokter.,18% tanpa perawat, 12% tanpa bidan, 42% tanpatenaga sanitarian, dan 64% tanpa tenaga ahli gizi.Dibandingkan dengan daerah biasa, gambaran inisangat buruk. Sebagai contoh, di daerah biasa hanya5% Puskesmas yang tanpa dokter. Dalam haltenaga spesialis juga terlihat ketimpangan. Menurutdata dari KKI (2007), DKI Jakarta mempunyai 2890spesialis (23,92%). Jawa Timur 1980 (16.39%), JawaBarat 1881 (15,57%). Sementara itu, di SumateraBarat hanya 167 (1.38%).Ketidaktersediaan tenaga medik dan kesehatanini menjadi semakin berat implikasinya karena adanyaJaminan Kesehatan Masyarakat. Ketimpanganpenyebaran spesialis ini merupakan hal yang tidakadil, terutama dalam konteks kebijakan nasional yangmenggunakan pembayaran penuh untuk masyarakatmiskin. Di daerah yang jarang dokter spesialisnya,masyarakat miskin atau setengah miskin akankesulitan mendapatkan akses ke pelayanan medik.Sebaliknya di tempat yang banyak dokternya akansangat mudah. Akibatnya dana pusat untukmasyarakat miskin dikhawatirkan terpakai lebihbanyak di kota-kota besar dan di pulau Jawa.Problem kontrak perorangan memangkompleks. Untuk daerah-daerah terpencil dapatdibayangkan betapa sulitnya seorang dokter mudaatau bidan muda untuk berangkat sendiri, bekerja dilingkungan yang baru tanpa ada dukungan tim kerjayang baik. Akhirnya di beberapa daerah dilaporkanbahwa dokter kontrak di daerah sangat terpenciltidak pernah sampai atau jarang berada di tempat.Pengalaman di Kabupaten Aceh Barat seperti yangdilaporkan dalam JMPK edisi lalu menunjukkanbahwa pengiriman tim merupakan hal yang baikwalaupun biaya menjadi lebih besar.Pertanyaan penting dalam hal ini adalahbagaimana mengatasi masalah pengiriman tenaga kedaerah. Tanpa ada pengiriman maka berbagai fasilitasfisik dan peralatan yang ada di daerah akan sia-siakarena tidak ada yang menjalankan. Dalam hal ini adapertanyaan mengenai peranan Lembaga SwadayaMasyarakat dan Yayasan Keagamaan: Apakah LSMdan Yayasan keagamaan dapat dimobilisir untukmengatasi masalah ini? Dalam konteks pengadaantenaga, LSM yang baik dan Yayasan Keagamaanmerupakan pihak yang dapat memobilisir, mengirimkandan menjamin mutu pelayanan. Kerjasama antarapemerintah dengan LSM dan Yayasan Keagamaandapat berupa kontrak kerja.Pertanyaan tersebut menarik untuk dijawab karenaselama ini belum ada hubungan yang terjadi antaraPemerintah dan Pemerintah Daerah dengan LembagaSwadaya dan Yayasan Kemanusiaan. Masih adastigma bahwa LSM merupakan lembaga yang seringberbeda pendapat dengan pemerintah. Di samping itu,juga diakui bahwa kemampuan LSM untukmemberikan pelayanan kesehatan, terutama di daerahsulit dan terpencil masih belum banyak. Pengalamansukarelawan di dalam bencana alam di Aceh tahun2005-05 menunjukkan bahwa bantuan pemberianpelayanan didominasi oleh LSM luar negeri.Pertanyaan ini sebenarya merupakan ide yangperlu dicoba. Diharapka ada eksperimen mengenaihal ini. Jika berhasil uji-cobanya, di masa depan,diharapkan pemerintah dapat menjalin kerja samadengan LSM dan Yayasan Keagamaan untukpengiriman tenaga di daerah terpencil. LaksonoTrisnantoro ([email protected])KEPUSTAKAAN1. Kurniati, Anna. Incentives for Medical Workersand Midwives in Very Remote Areas AnExperience from Indonesia. Mimeo. 200
COST EFFECTIVENESS ANALYSIS DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN KESEHATAN: SEKEDAR KONSEP ATAU APLIKATIF?
No full textTERSEDIA DALAM FIL
PENYIAPAN IMPLEMENTASI BUSINESS INTELLIGENCE BERBASIS MALCOLM BALDRIGE
No full textTERSEDIA DALAM FIL
PENYUSUNAN INDIKATOR KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
Full text linkTERSEDIA DALAM FIL
APAKAH DOKTER DAN PARAMEDIS TELAH MEMATUHI WAJIB HUKUM DI RUMAH SAKIT?
No full textTERSEDIA DALAM FIL
ANALISIS PERENCANAAN STRATEGI PEMASARAN BERDASARKAN PENDAPAT KONSUMEN DI "KLINIK 24 JAM AFIAT" SEMARANG
No full textTERSEDIA DALAM FIL
APLIKASI EBEM UNTUK SELF-ASSESSMENT RS STELLA MARIS MAKASSAR MENGHADAPI AKREDITASI
No full textTERSEDIA DALAM FIL
Preferensi Masyarakat Muhammadiyah Surakarta Tentang Pelayanan Kesehatan Di Sekolah Melalui Pendekatan Metode Analisis Konjoin
No full textTERSEDIA DALAM FIL
