Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Prawitasari, Dewi

Pengaruh Ketersediaan Obat Terhadap Pola Penggunaan Obat Pada Terapi Lima Penyakit Di Puskesmas Kota Palangkaraya

P, Nurendah

Pengaruh Peningkatan Informasi Lisan Dan Etiket Obat Terhadap Pemahaman Dan Ketaatan Pasien Pada Pengobatan Antibiotika Di Puskesmas

Anwar, Choirul

Pendapat Dan Harapan Stakeholder Terhadap Tarif Dan Mutu Pelayanan Kamar Utama Di RSUD Kota Yogyakarta

Firni, Firni

Evaluasi Harga Obat Di Apotek Kota Bengkulu

Koagouw, Maria R.L.

Efek Himbauan Pelatihan Terhadap Kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap Di RSU Pancaran Kasih GMIM Manado

Suryawati, Chriswardani

Indonesian

Kepuasan Pasien Rumah Sakit (Tinjauan Teoritis dan Penerapannya pada Penelitian)

Mustika, Dewi

Ketersediaan Obat Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Pasca Otonomi Daerah

Sinaga, Djonny

Herawati, Dewi

Hasanbasri, Mubasysyir

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Studi Kasus di Kabupaten Bantul 2003

Trisnantoro, Laksono

Editorial
175
JMPK Vol. 08/No.04/Desember/2005
EDITORIAL
DESENTRALISASI TAPI SENTRALISASI
ektor kesehatan merupakan bidang yang
didesentralisasi pada tahun 1999 dengan
pemerintah pusat. Di berbagai provinsi data
menunjukkan bahwa komposisi anggaran yang
berasal dari pusat menjadi sangat dominan dan
ditentukan oleh pemerintah pusat. Konsep dana
dekonsentrasi yang masih memungkinkan adanya
peranan pemerintah provinsi ternyata tidak jelas
pelaksanaannya.
Apakah memang benar terjadi re-sentralisasi.
Dalam konteks kewenangan pemerintah pusat,
provinsi, dan daerah, terbitnya UU No. 32/2004
dinilai sebagian pihak sebagai bentuk sentralisasi.
Akan tetapi sebenarnya UU No. 32/2004 tetap
menyatakan bahwa sektor kesehatan merupakan
sektor yang didesentralisasi. Dengan demikian,
secara hukum sektor kesehatan merupakan
sebuah sektor yang desentralisasi akan tetapi
sistem pembiayaannya mengalami proses re-
sentralisasi.
Apakah sistem pembiayaan yang
resentralisasi merupakan hal buruk? Sebenarnya
tidak, karena di berbagai negara bahkan di sistem
negara bagian seperti Amerika Serikat masih ada
dana federal yang dipakai untuk kesehatan.
Masalah utamanya adalah bagaimana teknik
alokasi anggaran dan penggunaan anggarannya.
Observasi menunjukkan bahwa sampai tahun 2006
ini teknik alokasi dalam anggaran kesehatan pusat
masih belum jelas. Tidak ada formula pembagian
dan masih menunjukkan adanya peran lobby dan
politik. Dalam hal pelaksanaan, dikhawatirkan
sumber dana pemerintah pusat dapat tidak cocok
dengan kebutuhan pemerintah daerah. Akibatnya
terjadi berbagai masalah dalam pelaksanaan,
termasuk penyerapan yang sulit.
Tahun 2006 mendatang merupakan tahun
penting untuk melihat kemana arah kebijakan
sektor kesehatan. Apakah semakin sentralisasi
dengan berbagai keuntungan dan kerugian,
ataukah tetap mengembangkan desentralisasi. Hal
ini menjadi semakin penting karena Peraturan
Pemerintah (PP) No. 25/2000, yang membahas
mengenai kewenangan pusat dan daerah akan
segera diubah.  Namun apapun PP yang keluar
atau budget yang ada, berdasarkan UU No. 32/
2004, sektor kesehatan tetap sektor yang
didesentralisasi. (Laksono Trisnantoro,
trisnantoro@yahoo.com)
S
adanya Undang-Undang (UU) No. 22. Secara
praktis desentralisasi berjalan mulai tahun 2001.
Dalam perjalanannya menarik untuk diamati bahwa
terjadi suatu tarik ulur dari pihak yang menginginkan
sentralisasi dan pihak yang menginginkan
desentralisasi di sektor kesehatan. Pada
Pertemuan Tahunan ke-3 di Yogyakarta mengenai
desentralisasi kesehatan di tahun 2004 sudah
diduga akan ada perkembangan menarik. Pada
tahun itu sudah ada berbagai penampakan yang
menunjukkan gejala re-sentralisasi.
Kecenderungan re-sentralisasi memang
semakin meningkat. Sebagai gambaran dana untuk
pembiayaan dari pemerintah pusat semakin
meningkat secara signifikan pada tahun-tahun
terakhir ini. Dana untuk keluarga miskin dari
pemerintah pusat yang dikontrakkan melalui PT
Askes Indonesia merupakan penampakan jelas
mengenai peningkatan sumber pembiayaan pusat.
Di samping itu, ada edaran dari Direktur Jenderal
Pelayanan Medik mengenai perizinan rumah sakit
merupakan salah satu gejala keinginan
resentralisasi. Tarik-menarik sentralisasi dan
desentralisasi ini ternyata menimbulkan friksi antara
pemerintah pusat dan daerah di sektor kesehatan.
Salah satu contoh menarik adalah adanya Yudisial
Review untuk UU SJSN oleh berbagai kalangan di
daerah yang tidak puas terhadap kebijakan
penyaluran dana pelayanan kesehatan bagi
masyarakat tidak mampu.
Pada tahun 2006 ini pendulum semakin
berkembang ke arah sentralisasi. Dalam berbagai
dokumen kebijakan departemen kesehatan dan
menteri kesehatan, kata-kata desentralisasi
semakin sulit dijumpai. Desentralisasi seakan
menjadi konsep yang tidak diperlukan dalam sektor
kesehatan. Anggaran departemen kesehatan di
tahun 2006 menunjukkan gejala sentralisasi yang
kuat. Sebagai gambaran anggaran untuk
kesehatan keluarga (kesehatan ibu dan anak)
mengalami kenaikan sangat tajam. Di sebuah
provinsi dilaporkan bahwa kenaikan sangat drastis
dari 200 juta menjadi 12 milyar di tahun 2006.
Kenaikan ini disertai dengan penetapan menu
kegiatan yang terkesan top-down, ditentukan oleh


Desentralisasi tapi Sentralisasi

Kuntjoro, Tjahjono

Studi Kasus Restrukturisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dengan Pembentukan Cabang Dinas dan Pusat Kesehatan Desa

Not a member yet