Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
Not a member yet
438 research outputs found
Sort by
CARA PEMBAYARAN SEBAGAI MODIFIER TERHADAP PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEPUASAN PASIEN PADA LAYANAN RAWAT INAP DI RSU TEGALYOSO KLATEN
TERSEDIA DALAM FIL
PENGARUH PENYERAHAN DANA DAN PENGELOLAAN ASURANSI KESEHATAN SEPENUHNYA KEPADA PUSKESMAS TERHADAP PENGADAAN MUTU PENGGUNAAN OBAT
TERSEDIA DALAM FIL
DAMPAK KEMITRAAN PRAKTISI SWASTA TERHADAP KETERLAMBATAN DAN BIAYA PENANGANAN TUBERKULOSIS DI KOTA DENPASAR BALI
TERSEDIA DALAM FIL
PENGEMBANGAN UNIT MOBIL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI YUDHA
TERSEDIA DALAM FIL
Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Upaya Pengendalian Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta PT. Askes di Puskesmas Kota Yogyakarta
TERSEDIA DALAM FIL
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peresepan Obat Generik Di Instalasi Rawat Jalan RSUP Dr. Sardjito
TERSEDIA DALAM FIL
ANALISIS PERENCANAAN OBAT BERDASARKAN ABC INDEKS KRITIS DI INSTALASI FARMASI
TERSEDIA DALAM FIL
POKOK-POKOK PIKIRAN LEPAS FORMULASI UNDANG-UNDANG NO. 22 DAN 25 TAHUN 1999 DAN DAMPAK TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK
TERSEDIA DALAM FIL
Intervensi Pemerintah Dalam Ekonomi Campuran: Penyediaan Public Goods Dan Pengaturan Private Goods Di Sektor Kesehatan
TERSEDIA DALAM FIL
BERBAGAI MASUKAN UNTUK KEBIJAKAN KESEHATAN BERDASARKAN PERTEMUAN PUNCAK NASIONAL BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TANGGAL 30 OKTOBER 2009
Pada tanggal 30 Oktober 2009 diselenggarakanPertemuan Nasional untuk mencari masukan strategipembangunan kesehatan. Kabinet baru telahmempunyai empat agenda pembangunan kesehatanyang diharapkan diberi masukan oleh berbagai pihak.Empat agenda tersebut adalah: (1) Isu peningkatanpembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminankesehatan masyarakat; (2) Isu peningkatankesehatan masyarakat untuk mempercepatpencapaian target MDGs; (3) Isu pengendalianpenyakit dan penanggulangan masalah kesehatanakibat bencana; dan (4) Isu peningkatanketersediaan, pemerataan dan kualitas tenagakesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal,perbatasan dan kepulauan (DTPK).Untuk mendukung upaya peningkatan isu-isupokok di atas, perlu diperhatikan kegiatan-kegiatanyang mempunyai dampak cepat dan kegiatan yangmempunyai dampak lama namun sebaiknyadilakukan. Kedua jenis kegiatan tersebut perludimasukkan sebagai agenda nyata pembangunankesehatan.Kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampakcepat, antara lain: (1) menghilangkan hambatan(bottle-neck) seperti keterlambatan pencairan APBNdi daerah. Hambatan ini dapat dihilangkan denganperbaikan proses pengelolaan anggaran pemerintahsehingga dapat direalisasikan pada awal tahunanggaran. Bottle-neck – bottle-neck lain perludiidentifikasi misalnya penggunaan Dana AlokasiKhusus yang kaku perlu dicari pemecahannya,ataupun kurangnya data untuk perencanaan. (2)Dalam konteks alokasi anggaran pemerintah pusatdiharapkan ada pelaksanaan Standar PelayananMinimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten/kota.Pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkanmendanai kegiatan kesehatan sesuai indikator SPM.Dengan menggunakan SPM, dalam alokasi anggaranini diharapkan ada pemihakan dukunganpengembangan kapasitas dan pembiayaan bagidaerah yang kapasitas fiskalnya rendah dan tingkatkemiskinannya tinggi. (3) Melakukan percepatankegiatan pembangunan kesehatan denganpenggalian, pengalokasian dan pemanfaatanberbagai sumber pembiayaan kesehatan daripemerintah maupun masyarakat termasuk swasta.Kerja sama dengan pihak swasta perludikembangkan untuk memperluas jangkauanpelayanan kesehatan. Kerja sama ini termasukpemberian insentif pajak dan subsidi bagi lembagaswasta yang melayani masyarakat miskin berdasarprogram pemerintah; (4) Memperkuat sistempenanggulangan bencana, sejak dari fasepreparedness, kesiapan untuk emergency danrecovery, dengan standar prosedur yang jelas.Kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak lebihlama namun sebaiknya dilakukan, antara lain: (1)Memperkuat berbagai infrastruktur sistemkesehatan, antara lain: pengembangan sistemsurveilans-respons di daerah agar masalah kesehatanlebih diperhatikan dan menjadi dasar untukMusrenbang tahunan dan limatahunan. Hal inimenjadi isu strategis untuk alokasi anggaran didaerah guna mendapatkan dana kesehatan tidakhanya dari Dinas Kesehatan, namun juga dinas-dinaslainnya, terutama untuk menangani Social-Determinants of Health. Penataan sistem informasikesehatan termasuk pemetaan status kesehatan,faktor risiko, fasilitas, dan berbagai hal lainnya untukkeperluan monitoring, evaluasi, dan perencanaan;(2) Penguatan Dinas Kesehatan sebagai pengawassistem pelayanan kesehatan, termasuk mutupelayanan klinik; (3) Penguatan DepartemenKesehatan untuk menyusun berbagai standarnasional sektor kesehatan, peraturan pemerintah,dan kemampuan fasilitasi bagi pemerintah daerah.Pengembangan penelitian kesehatan biomedik,klinis, dan kesehatan masyarakat secara sistematisdan terintegrasi (bersifat translasional). (4)Pengembangan tehnical assistance (konsultan)kesehatan secara terintegrasi dengan prinsipmengatasi masalah dalam sistem kesehatan.Hal lain yang diperlukan adalah memperkuatpenggunaan kebijakan desentralisasi di sektorkesehatan, antara lain menyangkut pembagian urusanantara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota diberbagai aspek kesehatan (LaksonoTrisnantoro, trisnantoro@yahoo. com)