Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
Not a member yet
438 research outputs found
Sort by
Implementasi Clinical Governance: Pengembangan Indikator Klinik Cedera Kepala di Instalasi Gawat Darurat
Get PDFTERSEDIA DALAM FIL
EVALUASI PELAKSANAAN UTILIZATION REVIEW BADAN PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Get PDFBackground: Badan Pengelola (Bapel) Jamkesos has madeefforts to control cost by implementing utilization review since2006. Data obtained from the result of utilization review (UR)have not been fully evaluated to assess the performance ofhealth service providers. This is essential because UR can beused by Bapel to communicate with the contracted healthservice providers.Objective: To evaluation implementing utilization review atJamkesos of Yogyakarta with describe UR activities; identifythe performance of health service providers and averageamount of health service cost before and after the implementationof UR by Bapel Jamkesos of Yogyakarta Special Territory.Method: The study was a survey that used before and afterdesign and secondary data of claim records. Variables of thestudy were average support examination, percentage of irrelevanceof support examination, percentage of non genericdrugs, average cost of support examination, average cost ofdrugs, average cost of operation, average total cost. Dataanalysis used descriptive analysis was made to get an overviewof average cost and t-test to find out the difference ofthe performance of health service providers before and afterUR.Result and Discussion: Utilization Review (UR) carried outby Jamkesos had not evaluated and analyzed the data available.There was no significant difference in average supportexamination, percentage of irrelevance support examination,percentage of non generic drugs, average cost of supportexamination; and average total cost of DHF service beforeand after UR.Conclusion: UR activities at Jamkesos of Yogyakarta SpecialTerritory were not yet optimum. There was no differencein the performance of health service providers before andafter UR and there was difference in average total cost ofDHF service before and after UR carried out by Jamkesos.Keywords: utilization review, cost containment, cost of healthservic
SKENARIO PELAKSANAAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI: APAKAH MENUJU DESENTRALISASI SETENGAH HATI DI SEKTOR KESEHATAN?
Get PDFBukti empirik di berbagai negara menyatakanbahwa penyusunan dan pelaksanaan kebijakandesentralisasi membutuhkan waktu, proses yangrumit, dan penghalusan-penghalusan. Dapat dipahamibahwa ada pihak yang tidak sabar denganpelaksanaan desentralisasi. Bagi pihak yang kontradengan kebijakan ini maka kata desentralisasi menjadihal yang tidak lagi menarik untuk dipergunakan.Namun harus ditegaskan bahwa Undang- Undang (UU)No. 32/2004 menyatakan bahwa sektor kesehatanmerupakan bidang yang harus didesentralisasikan.Undang – Undang (UU) ini diikuti dengan berbagaiPeraturan Pemerintah (PP) seperti PP No. 38/2007,PP No. 41/2007, PP No. 08/2008 yang memastikanpelaksanaan desentralisasi. Mau atau tidak mau,kebijakan desentralisasi sudah merupakan kebijakannasional dalam tingkat UU, kecuali apabila terjadiamandemen. Pada tahun 2008 ini sudah terjadi situasi“Point of No Return”.Dalam konteks pelaksanaan kebijakandesentralisasi ketidakpastian yang ada adalah: pihakmana yang akan “lebih berpengaruh” dalam strategipembangunan kesehatan di Indonesia: apakah yangpro sentralisasi ataukah yang pro desentralisasi.Bagaimana kita menghadapi ketidakpastian tentangpelaksanaan kebijakan desentralisasi kesehatan diIndonesia?Berbagai teori perencanaan sering gagalmemperkirakan masa depan. Salah satu penyebabkegagalan adalah asumsi bahwa perkembangan kemasa depan adalah sesuatu yang linier. Sementaraitu kenyataan menunjukkan bahwa masa depandapat bervariasi akibat berbagai faktor. Dalam halini dibutuhkan perencanaan yang bersifat skenario.Perencanaan berdasar skenario (scenario planning)bukan merupakan kegiatan untuk memilih alternatif,akan tetapi lebih untuk pemahaman bagaimana tiapkemungkinan akan berjalan. Dengan pemahamanini sebuah lembaga atau negara dapatmempersiapkan diri dalam membuat berbagaikeputusan strategis untuk menghadapi berbagaikemungkinan di masa mendatang. Perencanaanskenario adalah alat bantu untuk melihat ke depanyang penuh ketidak-pastian.Inti perencanaan skenario adalahpengembangan gambaran mengenai kemungkinankemungkinankondisi di masa mendatang danmengidentifikasi perubahan-perubahan, sertaimplikasinya yang muncul sebagai akibat darikondisi tersebut. Referensi lain menyebutkan bahwaperencanaan skenario dilakukan untuk menilaiskenario-skenario yang memungkinkan untuk suatukegiatan: kemungkinan terbaik, kemungkinanterburuk dan berbagai kemungkinan diantaranya.Dalam konteks pelaksanaan kebijakandesentralisasi kesehatan di Indonesia, faktor yangtidak pasti adalah keinginan pemerintah daerah danpemerintah pusat untuk menjalankan desentralisasidengan sepenuh hati. Dengan menggunakan keduakemungkinan tersebut ada 4 skenario yang mungkin:skenario 1, adalah situasi dimana pemerintah pusatbersemangat untuk melaksanakan desentralisasi,berusaha melaraskan struktur organisasinya denganpemerintah daerah, dan pemerintah daerahbersemangat pula untuk melakukannya. Skenario2: terjadi situasi dimana pemerintah pusat(khususnya Departemen Kesehatan) cenderungingin sentralisasi, sementara pemerintah daerahberada dalam sistem yang semakin desentralisasi.Skenario 3: Pemerintah pusat tidak berkeinginanmelakukan desentralisasi di bidang kesehatandemikian pula pemerintah daerah. Akibatnya terjadiperubahan UU (amandemen UU No. 32/2004)sehingga kesehatan kembali menjadi sektor yangsentralisasi; dan skenario 4: pemerintah pusat(Departemen Kesehatan dan DPR) berubah menjadibersemangat untuk desentralisasi, namunpemerintah daerah tidak mau menjalankan.Skenario mana yang paling besarkemungkinannya terjadi? Jika tidak ada usahaapapun, dikhawatirkan skenario ke-2 yang akanterjadi. Skenario ini dapat disebut sebagaidesentralisasi setengah hati. Keadaan ini sudahterjadi saat ini dan juga pernah terjadi di berbagainegara yang melakukan desentralisasi. Sesuaidengan predikatnya yang setengah hati, kebijakandesentralisasi tentu tidak akan memberikan dampakpositif pada pembangunan kesehatan. Oleh karenaitu, perlu berbagai usaha agar mengurangiprobabilitas skenario 2, untuk masuk ke skenario 1.Laksono Trisnantoro ([email protected]
KOTAK HITAM SISTEM PENETAPAN KEBIJAKAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
Get PDFA policy can be manifested in statement, action, regulation,and law as decision result about how to implement something.Policy decision in health sector is a related system of thesurrounding condition such social factors, politic, economy,history, and other factor that influenced. There is a circuit ofcomponent, process, resources allocation, actor, and authoritythat play role in policy-making. Therefore the result policy issuch a product of elite interaction in every detail of that policymakingincluding attraction of interests between the actors,authority interaction, resources allocation, and bargainingposition on involved elites. Policy-making system cannot avoidfrom individual or certain group effort which endeavor toinfluence the decision makers so as to cause a policy morebenefited for their side. There are factors that influencingindividual politic behavior of actor either external (social politicenvironment) or internal (personality, behavior, value, interest).Keywords : health policy, policy making process as a system,black box in policy making proces
POLA PEMILIHAN OBAT GENERIK DAN OBAT NON GENERIK PADA BERBAGAI PROFESI DAN TEMPAT KERJA DOKTER DI KOTAMADYA MAGELANG
No full textTERSEDIA DALAM FIL
PENGARUH PERSEPSI SISTEM KOMPENSASI NON MONETER TERHADAP PRODUKTIVITAS DOKTER SPESIALIS TAMU DI RUMAH SAKIT PANTI RAPIH
No full textTERSEDIA DALAM FIL
