Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Trisnantoro, Laksono

PENGEMBANGAN LEADERSHIP UNTUK KESEHATAN SECARA BERSAMA-SAMA

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l 51
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
VOLUME 09 No. 02 Juni l 2006 Halaman 51 - 51
Editorial
empa tektonik yang mengguncang Aceh di
akhir tahun 2004 (26 Desember) dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY)-Jawa Tengah di
tengah tahun 2006 (27 Mei) menyadarkan kita bahwa
Indonesia merupakan daerah bahaya gempa. Bahaya
gempa tektonik ini berada dari ujung utara Pulau
Sumatera ke selatan, ke pantai barat Sumatera, Selat
Sunda, pantai selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua.
Hampir semua provinsi di Indonesia berada dalam risiko.
Kapan gempa akan tiba? Semua orang tidak tahu.
Gempa bumi di DIY tahun 2006 membuktikan bahwa
kapan saja gempa bumi dapat terjadi. Dalam keadaan
ini, pilihan utama adalah melakukan preparedness,
menyiapkan diri sebaik mungkin menghadapi gempa
yang akan datang setiap saat.
Pertanyaan penting dalam melakukan persiapan
menghadapi bencana adalah pendekatannya. Selama
ini kita melihat bahwa pendekatan menghadapi bencana
dan mengelola dampaknya dilakukan dengan pendekatan
semangat dan niat baik. Akan tetapi menjadi pertanyaan
apakah semangat dan niat baik cukup? Ataukah perlu
didukung hal lain, khususnya pendekatan ilmiah. Sebagai
gambaran ketika terjadi kecelakaan, tindakan penolongan
korban oleh pihak yang tidak menguasai teknik
pertolongan mungkin justru memperparah keadaan.
Dua bencana besar di Aceh dan DIY-Jawa Tengah
menunjukkan bahwa bencana dan akibatnya terhadap
kesehatan masyarakat merupakan hal serius. Pada saat
emergency penderitaan korban dapat dikurangi apabila
penanganan mediknya baik. Di masa rekonstruksi,
pembangunan fisik, sistem manajemen, dan peralatan
fasilitas kesehatan yang biasanya didanai oleh donor
sebaiknya dapat direncanakan dengan tepat agar efektif
dan tidak membebani biaya operasional di kelak
kemudian hari.
Pada intinya penanganan bencana membutuhkan
koordinasi yang baik pada masa emergency, masa
transisi, sampai ke masa pemulihan. Sebagai gambar-
an dalam bencana diperlukan kecepatan dan mutu
pelayanan yang optimal dalam penanganan medik,
kemampuan leadership dalam menangani persiapan,
fase emergency, dan fase recovery, keterampilan dalam
informatika dan komunikasi dalam bencana, termasuk
mengelola NGO dalam negeri dan internasional; pengem-
bangan sistem surveillance pascabencana, sampai ke
sistem logistik. Dalam hal ini manfaat ilmu manajemen
diperlukan dalam preparedness, emergency, dan
rekonstruksi bencana.
Pengalaman dari Aceh dan DIY menunjukkan
bahwa ilmu manajemen belum dipergunakan maksimal.
Mengapa hal ini terjadi? Ada beberapa hal penting.
Pertama masalah bencana di sektor kesehatan sering
diidentikkan dengan tim emergency klinik dan 118 saja,
MENGELOLA BENCANA DI SEKTOR KESEHATAN:
MEMBUTUHKAN PENDEKATAN ILMIAH
tanpa keterlibatan pihak lain di sektor kesehatan.
Berbagai pelatihan mengenai preparedness emergency
selama ini sebagian besar dilakukan untuk Instalasi
Gawat Darurat (IGD) rumah sakit dan 118, serta Palang
Merah Indonesia (PMI). Sampai saat ini belum ada
pelatihan dengan standar nasional untuk manajemen
bencana bagi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten
kota dan LSM terkait. Tentunya pelatihan manajemen
ini berbeda dengan pelatihan manajemen pada saat
normal yaitu faktor waktu dan koordinasi tidak begitu
menjadi masalah.
Kedua, perhatian para ahli manajemen kesehatan
pada bencana masih belum banyak. Saat ini para
ahli manajemen kesehatan cenderung bergerak di
bidang yang normal, seperti manajemen rumah sakit,
manajemen asuransi kesehatan, dan sebagainya.
Belum ada doktor ahli manajemen bencana di sektor
kesehatan di Indonesia. Pada saat tsunami di Aceh
dan gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah,
beberapa ahli manajemen pelayanan kesehatan terlibat
langsung dalam masa emergency dan rekonstruksi
dengan pengalaman terbatas.
Ketiga, perguruan tinggi kesehatan di Indonesia
belum menempatkan bencana sebagai salahsatu topik
yang dapat didekati secara ilmiah. Mata kuliah mengenai
bencana sudah ada diberbagai program studi pendidikan
tenaga kesehatan. Akan tetapi, belum ada pendidikan
resmi atau pelatihan bersertifikat untuk pengelolaan
bencana. Buku-buku dan artikel-artikel penelitian
mengenai bencana belum banyak diterbitkan.
Berpijak pada pengalaman ini sudah selayaknya
ilmu manajemen dipergunakan untuk penanganan
bencana di sektor kesehatan. Pengembangan ini
sebaiknya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Dalam
workshop lesson-learned bencana di Aceh dan DIY
yang diselenggarakan oleh Pusat Manajemen Pelayanan
Kesehatan Fakultas Kedokteran, UGM, Yogyakarta
pada bulan Juni, tepat sebulan setelah bencana di-
simpulkan bahwa ilmu manajemen mutlak diperlukan
dalam penanganan bencana. Sebagai gambaran bahwa
manajer bencana perlu mempunyai pelatihan yang baik
berdasarkan kurikulum tertentu. Dipertimbangkan pula
sertifikasi khusus untuk para manajer bencana.
Untuk menghasilkan modul pelatihan yang baik,
berbagai riset operasional dalam bencana alam perlu
dilakukan. Diperlukan kegiatan untuk meneliti sistem
logistik dalam bencana, sistem telekomunikasi dan
informatika dalam bencana, leadership dalam bencana,
sistem pendanaan dan pembiayaan bencana, sampai
ke aspek komunikasi antarpelaku. Lebih lanjut
diharapkan pengembangan ini sampai pada pendidikan
S2 dan penelitian di level S3 dalam manajemen
bencana di sektor kesehatan. (Laksono Trisnantoro,
trisnantoro@yahoo.com)
G


Indonesian

MENGELOLA BENCANA DI SEKTOR KESEHATAN: MEMBUTUHKAN PENDEKATAN ILMIAH

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 3 September 2006 l 107
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
PERCEPATAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS:
SALAH SATU CARA PENTING UNTUK MENGATASI
MASALAH PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN
Saat ini di Indonesia terdapat kekurangan akut
dalam hal jumlah spesialis yang merupakan
paradoks dalam sistem pelayanan kesehatan. Dalam
konteks paradoks, sistem pelayanan kesehatan
diharapkan sebagai sektor sosial yang penuh nilai
kemanusiaan, namun sekaligus dipengaruhi oleh
hukum pasar. Keduanya dapat bertentangan.
Sebagai gambaran paradoks ada kenyataan bahwa
semakin besar kekuatan ekonomi di suatu wilayah,
maka semakin banyak tersedia dokter spesialis.
Sementara itu, dihubungkan dengan persentase
penduduk miskin justru didapatkan hasil hubungan
yang negatif. Semakin banyak masyarakat miskin,
maka semakin sedikit jumlah spesialis. Derajad
asosiasi sekitar 0.9. Sebagai gambaran timpangnya
penyebaran, data IDAI (2005) menunjukkan bahwa
jumlah dokter spesialis anak (Sp.A) di DKI Jakarta
adalah 443 (5.29 Sp.A per 100.000 penduduk)
sementara di Provinsi Papua hanya 7 (0.32 Sp.A
per 100.000 penduduk).
Harapan menyatakan bahwa dokter seharusnya
seperti Ibu Teresa yang dekat dengan masyarakat
miskin. Kenyataan menyatakan sebaliknya seperti
yang diteliti oleh Ilyas1. Paradoks penyebaran dokter
spesialis ini merupakan hal serius karena
membahayakan pemerataan pelayanan kesehatan
bagi keluarga miskin yang saat ini didanai pemerintah
pusat melalui program Askeskin. Dikhawatirkan dana
pelayanan rumah sakit bagi masyarakat miskin akan
terserap di daerah yang ada spesialis dan peralatan
mediknya. Hal ini akan memperbesar kesenjangan
antara Jawa dan luar Jawa.
Bagaimana cara mengatasi paradoks
penyebaran spesialis ini? Salah satu cara adalah
percepatan pendidikan dokter spesialis. Cara ini
dianggap penting karena pendidikan spesialis saat
ini dirasakan lambat dan lulusannya banyak yang
tidak cocok untuk bekerja di daerah-daerah yang
kekurangan spesialis.
Dalam konteks pendidikan spesialis untuk
daerah-daerah tertentu ada beberapa pertanyaan
penting: (1) Apa yang disebut sebagai kompetensi
spesialis dalam suasana global yang mempunyai
teknologi tinggi dengan kekurangan dokter spesialis
yang terutama di daerah terpencil atau yang
ekonominya kurang; (2) Apakah ada suatu
kompetensi medik yang minimal mengingat
kebutuhan yang berbeda di berbagai daerah?; (3)
Apakah ada kompetensi perilaku dan budaya yang
perlu dibahas dalam pendidikan?; dan (4)
Bagaimanakah metode pendidikan untuk percepatan
penambahan jumlah spesialis.
Secara kompetensi medik, Majelis Kolegium
Kedokteran Indonesia (MKKI) menganjurkan setiap
program pendidikan dokter spesialis mengacu pada
Global Standards in Postgraduate Medical Educa-
tion yang dikeluarkan oleh World Federation for
Medical Education (WFME, 2003). Walaupun ada
perbedaan dalam tradisi mengajar, budaya, kondisi
sosial ekonomi, spektrum kesehatan dan penyakit,
serta berbagai macam sistem pelayanan kesehatan
pada tiap negara, namun dasar Ilmu Kedokteran dan
evidence based medicine dalam praktik klinisnya
harus tetap mengacu pada pedoman universal.
Standar internasional dapat dimodifikasi
berdasarkan kebutuhan dengan prioritas regional,
nasional dan institusional. Modifikasi boleh dilakukan
dengan catatan setiap negara bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa Postgraduate Medical
Training Program (PMPT) ini mendukung tujuan
nasional pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya,
penyesuaian standar global dengan local wisdom
sangat bervariasi. Dalam standar global WFME rasio
antara kurikulum inti dengan kurikulum pilihan dapat
berkisar antara 60% – 80% dengan 20% – 40%2.
Dengan mengingat pedoman gobal ini maka ada dua
standar yang perlu dipertimbangkan yaitu: basic
standard yang harus dipenuhi dan terlihat pada proses
evaluasi, dan standard for quality development.
Dalam konteks ini maka terbuka peluang untuk
pengembangan kurikulum yang dapat memenuhi
kebutuhan dasar dan mutu pelayanan di berbagai
daerah.  Diharapkan akan ada percepatan pendidikan
residensi dengan mengacu pada kebutuhan lokal
namun tidak mengabaikan kompetensi dasar klinik
sesuai dengan standar internasional.
Salah satu hal penting adalah kebijakan
pemerintah daerah dan pusat dalam hal rekrutmen
calon spesialis dan kerja sama dengan perguruan
tinggi dan rumah sakit pendidikan. Diharapkan ada
JURNAL MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
VOLUME 09 No. 03 September l 2006 Halaman 107 - 108
Editorial
108 l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 3 September 2006
Andreasta Meliala: Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter
kebijakan yang merekrut spesialis berdasarkan
kecocokan profil individu dokter dengan keadaan
ekonomi dan budaya rumah sakit yang akan
ditempatinya. Dengan kecocokan ini diharapkan
seumur hidup dokter spesialis akan berkarier di
tempatnya tanpa harus pindah ke daerah lain. Kerja
sama antara pemerintah daerah/pusat dengan
fakultas kedokteran diharapkan mampu untuk
melakukan inovasi-inovasi yang baik agar hasil
pendidikan dokter spesialis tersebut dapat cocok
bekerja di tempatnya, termasuk kompeten dalam
berinteraksi dengan sistem sosial dan budaya
setempat. (Laksono Trisnantoro, trisnantoro@yahoo.com)
KEPUSTAKAAN
1. Ilyas Y., Determinan Distribusi Dokter Spesialis
di Kota/Kabupaten Indonesia. Jurnal
Manajemen Pelayanan Kesehatn. Fakultas
Kedokteran UGM. Yogyakarta 2006; 09(03)/
September: 145-54.
2. Sunarto, Y., Emilia, O. Tantangan Pendidikan
Spesialis Anak. Mimeo. 2005.


PERCEPATAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS: SALAH SATU CARA PENTING UNTUK MENGATASI MASALAH PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN

Editorial
1
ada tahun 2005 ini, Jurnal
Manajemen Pelayanan Kesehatan
(JMPK) telah menginjak usia ke
delapan. Selama delapan tahun JMPK telah rutin
hadir setiap tiga bulan sekali tanpa ada jeda.
Momen ini sangat penting untuk mengkaji kembali
peran JMPK. Sebagai forum untuk tukar-menukar
tulisan akademik, JMPK pada tahun-tahun awal
lebih banyak menyajikan hasil tulisan dari
Universitas Gadjah Mada. Namun pada dua tahun
terakhir, dengan perubahan pada sistem sirkulasi
dan dukungan dana dari Pusat Manajemen
Pelayanan Kesehatan sebagai penerbit JMPK,
para penulis dari luar Universitas Gadjah Mada
semakin banyak mengisi. Perkembangan ini
sungguh menggembirakan bagi kalangan peneliti
dan ahli kebijakan dan manajemen pelayanan
kesehatan.
Dipandang dari sirkulasi jurnal, ada beberapa
perkembangan terbaru. Pertama seluruh dosen
Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas
Kedokteran yang menekuni Manajemen/
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan di Indonesia
telah menjadi pembaca JMPK. Di samping sebagai
pembaca, sudah banyak yang mengirimkan artikel
yang apabila dimuat tentu akan membantu untuk
peningkatan karier akademik. Beberapa penulis
telah mencapai jabatan akademik tertinggi
(Professor) yang sebagian kumnya didapat
melalui JMPK. Terbukti bahwa JMPK dapat
diandalkan untuk memicu perkembangan karier
akademik para dosen. Kedua para peneliti dan
konsultan di berbagai lembaga penelitian juga
mendapat akses untuk buletin cetak. Terlihat
banyak peneliti yang sudah memberikan tulisan
pada JMPK yang tentunya dapat meningkatkan
karier sebagai peneliti. Ketiga, mulai tahun 2005
ini, JMPK diterbitkan dalam dua versi yaitu cetak
dan elektronik melalui situs web: www.jmpk-
online.net. Versi elektronik memuat seluruh isi
JMPK sejak tahun pertama kehadirannya (1998).
Dengan adanya versi elektronik ini kecepatan
penyampaian JMPK menjadi semakin baik. Edisi
bulan Juni harusnya dapat diakses pembaca pada
EDITORIAL
FORMAT BARU JURNAL KITA
P
JMPK Vol. 08/No.01/Maret/2005
akhir bulan Juni. Dengan adanya edisi elektronik
ini maka JMPK diharapkan tidak terlambat.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana agar
JMPK semakin luas dibaca oleh para pengambil
kebijakan dan seluruh pihak yang terkait dengan
kebijakan dan manajemen kesehatan seperti
pengelola asuransi atau jaminan kesehatan dan
para profesional. Untuk menjawab tantangan ini
maka ada penambahan format JMPK. Ada rubrik
baru yaitu Korepondensi yang akan dimulai pada
tahun ini. Rubrik ini diharapkan diisi dengan
pemikiran-pemikiran segar oleh para pembaca dan
tanggapan-tanggapan pembaca terhadap artikel-
artikel yang ditulis pada edisi sebelumnya.
Pemikiran-pemikiran segar tersebut dapat
dikomentari oleh para pembaca. Diharapkan
dengan adanya rubrik korespondensi ini JMPK
dapat semakin berfungsi sebagai media
komunikasi para ahli manajemen dan kebijakan
kesehatan dan dengan para pengambil kebijakan.
Rubrik baru lain yang diharapkan dapat berjalan
adalah Round Table. Diharapkan akan dimulai pada
edisi ke-3 tahun ini. Rubrik ini menjadi tempat
diskusi secara menarik berbagai topik yang hangat.
Perubahan ketiga adalah Editorial. Sebelumnya
editorial dipergunakan oleh semua orang untuk
menyampaikan gagasannya. Mulai edisi ini, editorial
ditulis oleh editor JMPK. Pembaca juga akan
mendapat kesempatan untuk menanggapi tulisan-
tulisan di JMPK melalui rubrik korespondensi.
Berbagai perkembangan baru ini diharapkan
dapat meningkatkan efektivitas JMPK dalam
pengembangan ilmu manajemen dan kebijakan
kesehatan di Indonesia. Sebagaimana kita sadari
bahwa saat ini belum ada suatu jaringan para
dosen, peneliti, dan pengguna ilmu kebijakan dan
manajemen kesehatan. Dengan jangkauan
sirkulasi yang mencakup seluruh perguruan tinggi,
lembaga penelitian, dan sebagian pengambil
kebijakan dan pelaku di lapangan kami yakim
bahwa JMPK dapat menjadi jembatan untuk
jaringan informal ini (Laksono Trisnantoro,
trisnantoro@yahoo.com).


FORMAT BARU JURNAL KITA

Hartini, MC. Inge

HUBUNGAN PENEMPATAN DOKTER UMUM SEBAGAI CASE MANAGER DAN KEPUASAN PASIEN DI RUANG RAWAT INAP RS ST. ELISABETH SEMARANG

Suprihanto, John

SEGMENTASI PELAYANAN KESEHATAN: SUATU TINJAUAN TEORITIS

Mukti, Ali Ghufron

BERBAGAI MODEL ALTERNATIF SISTEM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA

S, Munawaroh

UPAYA MENURUNKAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA PADA PENGOBATAN ISPA MELALUI DISKUSI KELOMPOK KECIL PARAMEDIS PUSKESMAS DI KABUPATEN BANTUL

Setiono, Drajad

PENGARUH PELATIHAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA MANAJEMEN

TELAAH KRITIS TERHADAP PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Not a member yet