Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
Not a member yet
438 research outputs found
Sort by
APAKAH UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAPAT TERUS DILAKSANAKAN? SEBUAH ANALISIS SEJARAH DAN BUDAYA
Full text linkDi penghujung tahun 2009 ini, usia Undang –Undang (UU) Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas) telah lima tahun (UU No. 40/2004).Selama lima tahun, praktis UU Sistem Jaminan SosialNasional (SJSN) tidak berjalan. Salah satupenyebabnya adalah bahwa UU SJSN inimembutuhkan UU lain yaitu UU Badan PengelolaJaminan Sosial (BPJS) yang tidak kunjung selesai.Pernyataan menarik adalah bahwa UU SJSN ini terlihattidak efektif untuk merubah masyarakat dan tentunyapertanyaannya mengapa gagal? Salah satupenjelasan adalah bahwa UU SJSN tidakmemperhatikan sejarah masyarakat yang akan diaturoleh UU. Sebuah UU dapat gagal karena tidak berhasilmerubah tata kehidupan masyarakat. Artinya tatakehidupan yang sudah berlangsung lama sejarahnyatidak bisa diubah. Masyarakat secara sengaja atautidak sengaja menolak pelaksanaan UU.Diskusi mengenai kebijakan dan historymerupakan hal menarik untuk diperdebatkan. Sebuahkebijakan (misal UU) dapat bersifat ahistorik jika tidakmempertimbangkan atau melihat sejarah. Namunperlu dicatat bahwa kebijakan memang dapatbertujuan membalikkan sejarah atau merubah sebuahtradisi. Lee Kuan Yew dengan kebijakan kerasberpuluh tahun mampu merubah perilaku kebersihanpenduduk Singapura. Jadilah sekarang situasiSingapura yang lebih bersih dibanding London(sebagai benchmark Lee Kuan Yew). Situasi iniberbeda dengan kebiasaan hidup tidak bersih dalamsejarah masyarakat perantauan Chinese. KebijakanSingapura bersih tersebut berhasil membalikkanpeninggalan sejarah. Kebijakan Singapura memangsangat keras karena melihat budaya kebersihandalam sejarah Singapura yang tidak baik. Jadi kalausebuah kebijakan tidak memperhatikan sejarah/tradisibudaya, maka kebijakan ini mempunyai risiko tidakberjalan. Hanya di atas kertas.Undang-Undang (UU) SJSN merupakan halsangat berat karena harus mampu merubah berbagaihal termasuk perubahan budaya masyarakat, dokter,tenaga kesehatan lainnya, pimpinan dan stafperusahaan asuransi kesehatan, pejabat dinaskesehatan, sampai ke pejabat. Undang-Undang (UU)SJSN bukan hanya merubah prosedur, tapi budayayang sudah menjadi tradisi, menjadi bagian darisejarah panjang sektor kesehatan Indonesia. Tradisidokter mendapat fee for service tidak hanya 10tahunan. Sudah lama sekali.Sejarah sangat penting untuk menjadipertimbangan kebijakan. Pada tahun 1948,pemerintah Inggris dari Partai Buruh secara kerasmenasionalisasi semua pelayanan kesehatan agarterjadi pemerataan. Hal ini tidak terjadi di AmerikaSerikat. Dengan menasionalisasi RS swasta,pemerintah Inggris dapat melakukan intervensidengan kuat. Patut dicatat bahwa sekitar tahun 1948medico industrial compleks belum sekuat sekarang.Dalam konteks perubahan di Inggris, kebijakanmenasionalisasi menjadi NHS dilakukan oleh PMPartai Buruh saat itu, dalam suasana rekonstruksiInggris pasca Perang Dunia II. Kebijakan inimenasionalisasi pelayanan kesehatan swasta,kemanusiaan (termasuk keagamaan), pemerintahlokal diinisiasi oleh kantor PM Inggris yang cenderunglebih ke kiri (sosialis) yaitu Partai Buruh.Kebijakan ini sangat memperhatikan tradisidalam sejarah, termasuk tradisi pendapatan tinggidokter yang sangat kuat. Para pengambil kebijakanpaham bahwa para dokter pasti menentang. Olehkarena itu, Aneurin Bevan (Menteri Kesehatan Inggrissaat itu) menyatakan: “I stuffed their mouths withgold”. Agar tidak ditentang dokter, kebijakan inisangat memperhatikan pendapatan para doktersehingga mau berubah.Dari gambaran ini, kita dapat melihat betaparapuhnya UU SJSN. Terbukti selama lima tahun tidakberjalan. Kerapuhan timbul dari berbagai sudut.Pertama dari saat disahkannya. Undang-Undang(UU) SJSN disahkan oleh Ibu Megawati di hari-hariakhir periode kepresidenan. Undang-Undang (UU)semacam ini sering disebut sebagai “Midnight Laws”.Dapat dipahami bahwa periode kepresidenenberikutnya tidak merasa memiliki (ownership) UUSJSN. Sangat berbeda dengan NHS di Inggris yangdisiapkan bertahun-tahun sebelumnya sebagaiagenda Partai Buruh. Oleh karena itu, UU SJSN perludiamandemen dengan salah satu tujuan adalahmeningkatkan kepemilikan dan dukungan politis daripemerintah yang berkuasa.Kerapuhan kedua, UU SJSN tidak bicarabanyak mengenai tradisi di sektor kesehatan,termasuk peran para dokter yang sangat powerfull.Masalah apakah para dokter akan kekuranganincome apabila menjalankan UU SJSN tidak dibahas.Kenyataan memang sudah terjadi. Model UU SJSNmemberikan insentif rendah dibanding OOP. Undang-Undang (UU) SJSN tidak bicara banyak mengenaibagaimana meratakan pelayanan kesehatan keberbagai tempat, UU SJSN tidak bicara banyakmengenai tradisi masyarakat Indonesia yang tidakkenal risiko dan lain-lain. Banyak sekali haloperasional tidak dibahas.Kerapuhan ketiga, UU SJSN mencakupkesehatan dan berbagai aspek welfare dalamhubungan pengusaha dengan buruh. Aspek ini sangatpolitis. Berbagai kepentingan dan ideologi yangsaling bertentangan dapat terjadi. Hal ini dapat dilihatdari kecurigaan para industrialis terhadap UU SJSNini yang dianggap mengurangi daya kompetisi produkIndonesia. Undang-Undang (UU) SJSN menjadisangat rapuh pada perdebatan ideologis. Akibatnyamasalah teknis yang banyak terdapat disektorkesehatan menjadi terabaikan. Komponenkesehatan bisa menjadi tidak terurus secara baikdalam UU SJSN.Oleh karena itu, diusulkan agar UU SJSNdiamandemen dan kalau bisa dipisahkan sendiri.Dari titik ini kemudian disusun UU AsuransiKesehatan dan atau UU Jaminan KesehatanNasional. Mengingat beratnya masalah yang sampaimencakup tata kehidupan dan sejarah yang sudahpanjang, diharapkan jangan diletakkan bersamasamadengan jaminan sosial lainnya (LaksonoTrisnantoro, [email protected])
EVALUASI KINERJA PELAYANAN ANTENATAL ANTARA PUSKESMAS CAKUPAN TINGGI DENGAN PUSKESMAS CAKUPAN RENDAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD
Full text linkBackground: Community Health Center (CHC) is hoped togive quality antenatal care. However, maternal and child healthcoverage in Bekasi District has not achieved the targetedstandard yet. First visit of pregnant mothers in 2006 was 87.5%and fourth visit coverage was 77.8%. There were 21 casesof maternal mortality in 2005 and only four out of 34 CHCsachieved the target of maternal and child coverage. Theseshow that maternal and child health care performance is notoptimal; therefore, improvement should be made. One ofperformance measurements is balanced scorecard whichincludes four perspectives, namely finance, costumers’satisfaction, internal business, and learning and growth.Objective: To evaluate antenatal care performance betweenhigh coverage CHC and low coverage CHC using balancedscorecard approach in Bekasi District.Method: This was an observational study with cross sectionalstudy design. Qualitative data were used in this study. Thesubjects were the head of CHCs, the midwives responsiblefor the implementation of antenatal care in maternal and childhealth room, and all pregnant mothers receiving forth visit care.The study was performed in Mekarmukti and Cibarusah CHCs.Study instruments were questionnaire, checklist, and interviewguide. Univariate analysis and bivariate analysis with chi-squaretest and stratification were used.Results: There was an association between providers’education/training and antenatal coverage (χ² = 10.015; p =0.002; PR = 4.026; CI 95% = 1.667-9.724), and patients’satisfaction (χ2 = 4.607; p = 0.032; PR = 2.516; CI 95% = 1.080-6.348), while standardized care was not related to antenatalcare coverage. Stratification analysis showed that antenatalcare coverage in Mekarmukti CHC was better than that inCibarusah CHC (χ2 = 5.662; p = 0.017; PR = 4.407; CI 95% =1.082-18.789), patients’ satisfaction in Mekarmukti CHC wasbetter than that in Cibarusah CHC (χ2 = 6.935; p = 0.008; PR =8; CI 95% = 1.256-84.624). Based on the qualitative data, therewas no difference in finance performance in both CHCs.Conclusions: There is a difference between providers’education/training and the level of patients’ satisfaction inMekarmukti and Cibarusah CHCs. There is no difference inMekarmukti and Cibarusah CHCs operational fund and standardantenatal care.Keywords: balanced scorecard, performance, antenatalcoverag
HAMBATAN DAN HARAPAN SISTEM KREDENSIAL DOKTER: STUDI KUALITATIF DI EMPAT RUMAH SAKIT INDONESIA
Full text linkBackground : The accountability of the physicians serving inhealth care is a crucial factor to establish the patient safety.The credentialing system, a process to grant clinical privilege,aims to ensure the accountability. Credentialing processes varyin different Indonesian Institutions, and frequently areinadequately performed. Information about obstacles andexpectations on current credentialing process is needed todesign a strategy to develop credentialing system.Methods: A qualitative study using Focus Group Discussions(FGD) were conducted in four hospitals in Indonesia withdifferent characteristics. Every FGD was attended by 10-20participants, consisted of physicians and hospital management.The results of the FGDs were analyzed with qualitativeapproach.Results: The obstacles of the establishment of ideal credentialsystem rooted in the inappropriate perception that credential isthe same as physicians recruitment as hospital employees.The expectations of the participants are the needs of monitoringprocess, sound relationship between credential team andhospital management, standardization of policy and credentialinstruments, existence of objective credential team, and goodrelationships among colleagues.Conclusions: Indonesia needs a credentialing system that isable to establish the patient safety. The expectations ofparticipants are in line with the recommended credentialsystem, which is based on the concept of professionalism.Keywords: physicians credentialing system, professionalism,patient safet
PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI WILAYAH SUMATERA UTARA, INDONESIA
Full text linkBackground: Public Health Center (“Puskesmas”/PusatKesehatan Masyarakat) is a leading health service facility inthe development of community health in Indonesia and plays avital role to realize the vision of Healthy Indonesia 2010. Theobjectives to evaluate the health service quality of Puskesmas;The quality of Puskesmas services was evaluated usingSerqual method while the data was collected using quantitativeand qualitative methods.Method and Result: The quantitative analysis indicated thatthe mean score for quality was 3.79. In addition, the healthservice quality of Puskesmas, on all dimensions, generallyshows the scores above 3. This means that the health servicequality of Puskesmas is at a relatively good level. Stratified bythe mean scores, the dimensions of responsiveness andreliability have similar mean scores of 3.85; the dimension ofempathy has a mean score of 3.81; and the dimension ofassurance has a mean score of 3.79.Conclusion: The dimension of tangible has the lowest meanscore of 3.64. The factors affecting the improvement of healthservice quality in Puskesmas are the input factors, processfactors, and environmental factors for achieving the vision ofHealthy Indonesia 2010 through the implementation of the NorthSumatera Province Health Project-II.Keywords: public health center, Puskesma
BAGAIMANA PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN UNIVERSAL COVERAGE?
Full text linkJurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (JMPK) bulan Juni 2010 ini merupakan edisi khusus yang membahas mengenai kebijakan untuk Universal Coverage. Mengapa dilakukan edisi khusus? Diharapkan edisi ini dapat merangsang para peneliti untuk menuliskan penelitian mengenai Universal Coverage, sekaligus mencoba menghadirkan JMPK ke para pengambil keputusan. Diharapkan JMPK menjadi salahsatu jembatan untuk menghubungkan antara dunia akademik dengan pengambilan keputusan yang selama ini kurang efektif. Pengalaman subyektif Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PMPK-FK UGM) sebagai lembaga peneliti dan kebijakan menyiratkan penelitian memang belum dipergunakan secara penuh dalam sejarah program jaminan kesehatan di Indonesia. Dalam pengalaman tersebut dapat dilihat bahwa perguruan tinggi berada dalam posisi yang tidak mantap. Dalam hubungan segitiga tersebut, ada pengalaman empirik bahwa pendapat dari perguruan tinggi diabaikan dan hubungan kerja yang berbasis pada kontrak jangka pendek tidak dilanjutkan. Dalam pengalaman program JPKM di Klaten (awal dekade 90-an) pada saat fase identifikasi masalah dan isu untuk kebijakan terjadi perbedaan pendapat antara perguruan tinggi dan penyandang dana mengenai berbagai hal prinsipil. Dalam perbedaan pendapat ini maka dalam proses kebijakan selanjutnya (perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan) terlihat bahwa pihak perguruan tinggi dan lembaga penelitian kurang mendapat peran. Akibatnya tidak ada ruang untuk melakukan evaluasi independen terhadap efektivitas kebijakan model JPKM. Sebagai bangsa, Indonesia membuang kesempatan dalam masa pembelajaran besar antara tahun 1990-an ke tahun 2004. Pengalaman lain, pada awal tahun 2005 ketika kebijakan askeskin dilakukan, usulan untuk mengembangkan suatu sistem jaminan kesehatan yang detil ditulis berdasarkan good governance yang perlu dicoba secara empirik dengan melibatkan berbagai stakeholder. Usulan PMPK- FK UGM ditulis dalam bentuk dokumen saran untuk penyusunan kebijakan kesehatan yang didanai GTZ. Intinya usulan ini menyatakan bahwa kebijakan pembiayaan kesehatan bukan hanya menyangkut kebijakan, namun menyangkut berbagai hal lain yang kompleks, antara lain: rujukan kesehatan, ideologi, budaya para dokter, sampai ke masalah kompensasi. Namun usulan ini ternyata tidak diperhatikan. Akibatnya dana kegiatan askeskin melalui PT Askes Indonesia berjalan tanpa ada persiapan mengenai sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan, dan tidak disertai dengan evaluasi kebijakan secara ilmiah. Perubahan di tahun 2008 ke Jamkesmas, adalah kebijakan yang berada di luar jangkauan manfaat ilmu pengetahuan karena kebijakan ditetapkan secara situasional. Kebijakan ini merupakan hasil negosiasi pragmatis terhadap situasi yang mendesak. Secara keseluruhan, dalam masa 20 tahun terakhir ini, terlihat bahwa Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian tidak ada yang menjadi mitra atau think-tank khusus untuk asuransi kesehatan. Hal ini berbeda dengan Reformasi Kesehatan oleh Presiden Obama yang didasari oleh sekelompok peneliti dari Harvard University, atau skema di Thailand yang merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kegiatan yang terjadi lebih banyak pada hubungan antara pengambil kebijakan dan individuindividu di perguruan tinggi saja. Dalam konteks kekuatan tawar, tentunya hubungan ini menjadi lebih lemah dibanding dengan kalau ada hubungan organisasi antara pengambil kebijakan dan lembaga. Keahlian perorangan sebagai konsultan atau narasumber sangat rentan untuk tidak diteruskan. Dengan demikian secara jelas terlihat bahwa peran perguruan tinggi masih lemah. Apakah hal ini terkait dengan ketidakstabilan proses kebijakan, mulai dari perencanaan, penyusunan, sampai implementasi dan monitoring kebijakan jaminan kesehatan. Sebagai catatan: pembiayaan kesehatan adalah sebuah sistem yang riil yang dapat diukur keberhasilannya. Saat ini terlihat bahwa keberhasilan sistem jaminan kesehatan belum baik. Bagaimana dengan jaminan kesehatan yang ada di daerah. Dimana peran perguruan tinggi di daerah? Logikanya peran perguruan tinggi di kebijakan jaminan kesehatan di daerah akan lebih mudah karena skalanya yang lebih kecil dan akses ke pengambil kebijakan lebih muda. Akan tetapi data menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah tidak menggunakan para dosen atau peneliti di daerah masing-masing. Sebagai penutup: dalam konteks sejarah di Indonesia, secara keseluruhan, peran Perguruan Tinggi belum berada dalam posisi yang baik. Dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi atau lembaga penelitian belum pernah secara utuh berada dalam posisi sebagai pemberi masukan kebijakan dalam tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai monitoring dan evaluasi kebijakan, terutama di level nasional. Dipandang dari Evidence Based Policy situasi saat ini untuk sistem jaminan kesehatan adalah situasi dimana kurang ada bukti ilmiah kuat yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. (Laksono Trisnantoro, [email protected])
EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI TRANSAKSI PUSKESMAS DI KABUPATEN BANTAENG PROPINSI SULAWESI SELATAN
Full text linkBackground: Health information system is one of four healthdevelopment major strategies. Health Office of South CelebesProvince has tried to implement an electronic information systemin health centers (Puskesmas) which is named Puskesmas’Transaction Information System (SITRAPUS) in BantaengDistrict since 2006. However, its performance andeffectiveness have not been evaluated yet.Objectives: The research aimed to evaluate the implementationof SITRAPUS in Bantaeng District from aspects of developmentprocess, the output, the barriers and entries during theimplementation.Methods: This was a qualitative study. The data was gatheredby in-depth interview and observation in health centers,Bantaeng District Health Office, and Health Office of SouthCelebes Province.Results: From the development process, the result showedthere was lack of operator participation in the process ofSITRAPUS designing; the use of SITRAPUS was not wellsocialized so that the users were not familiar with the system;there was no a division which managed the information system,less supervisory; and there was no technical support for theSITRAPUS maintenance. The SITRAPUS output were diseasereports but they were not accurate and irrelevant with theorganization needs. Nevertheless, the users felt that the systemcould make their works easier, especially in data searching.The SITRAPUS output were used by the health centers incalculating the retribution, meanwhile data access to the districtwas not up to date and timely.Conclusions: The SITRAPUS implementation in BantaengDistrict was not optimal, because this implementation did notaccordance to the system development life cycle and the outputwas only report.Keywords: evaluation of information system, informationsystem of health center transaction
KINERJA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, HUBUNGANNYA DENGAN ANGKA KEKERAPAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA
Full text linkBackground: The number of occupational accidents andoccupational accident benefits at enterprises classified intobusiness group III were the highest compared to four otherbusiness groups, which were the members of OccupationalAccident Benefits Program of PT Jamsostek Medan BranchOff ice in 2005. This condition is inseparable f rom theimplementation problems of Occupational Health and SafetyManagement System (OHSMS). The objectives of the researchare to figure out the OHSMS implementation performance andto study its relationship with the occupational accidentfrequency rate and occupational accident benef its atenterprises classified into business group III, which were themembers of Occupational Accident Benefits Program of PTJamsostek Branch Office of Medan.Method: This is a survey research with cross-sectionaldesign. Samples of the study were fifty-five enterprisesclassified into business group III, which were the members ofOccupational Accident Benefits Program of PT JamsostekMedan Branch Office in 2005, whose employees experiencedoccupational accidents during one year (January 1st untilDecember 31st, 2005). Data on occupational accidents andoccupational accident benefits were collected from JamsostekForm 3 Type K.K.3 and from Jamsostek Form 3a Type K.K.3,meanwhile the accident frequency rate was calculated basedon the data on the number of occupational accidents andworking hours. The OHSMS implementation performance wasmeasured through OHSMS audit using audit checklists thatconsisted of 12 elements with 166 OHSMS audit criteria.Analysis of variance (repeated measure) followed by multiplecomparison was used to test the performance differencesamong 12 OHSMS audit elements and 5 OHSMS implementationprinciples related to the accident frequency rate andoccupational accident benefits.Result: The research f indings show that the OHSMSimplementation performance is strongly low based on theachievement level of OHSMS audit criteria. Two (3.64%)enterprises met 60% - 84% of 166 OHSMS audit criteria andfifty-three (96.36%) enterprises met 0% - 60% of 166 OHSMSaudit criteria. There is a difference in performance of 12 OHSMSaudit criteria; in which performance of element 5 (purchasing)is significantly the highest of all (p 0.05) between the performance of 12 OHSMS auditelements and 5 OHSMS implementation principles with theoccupational accident benefits.Conclusion: It can be concluded that the OHSMSimplementation had not been comprehensive, consistent, andsustainable. Therefore, it is a must for the management toreview the implementation of OHSMS as an effort of realizingzero accident which in turn reduces the accident frequencyrate and occupational accident benefits. In addition, intensivedevelopment and monitoring of OHSMS implementation byoccupational health and safety inspectors and participation ofthe related and competent parties in helping implementingOHSMS are required.Keywords: performance of occupational health andmanagement system, accident frequency rate, occupationalaccident benefi
ESTIMASI DAMPAK PROGRAM ASURANSI KESEHATAN PADA JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN DI INDONESIA
Full text linkBackground and method: This research aimed to selectthe best methods to predict the effect of health insuranceprogram on the numbers of outpatient visits in Indonesia. Theanalysis was applied to the second round of the IndonesianFamily Life Survey data (IFLS2).Result: The author compares the estimation results derivedfrom 6(six) econometrics technique count data model and selectthe best alternatives based on several statistics tests. Theresults confirm that Generalized Method of Moments (GMM)estimator is best to model the number of visits to public outpatient,whilst Hurdle Negative Binomial (HNB) is superior to model thenumber of visits to private one. It is proved that the insuredhave higher probability in the number of visits for outpatientservices then uninsured (p<1%). Supplies induce demandphenomena was not detected among the insured, howeverthis behaviour was likely happen where provider’s competitionare relatively high.Conclusions: This study concludes that estimates of healthcare demand given insurance have been shown to depend onthe empirical specification used in the analysis. Not controllingthe existence endogeneity of insurance leads to lower theparameter estimates. This study supports a national healthinsurance policy as an instrument to increase access to formalhealth care services.Keywords: health insurance, modeling, demand for health careservice
DETERMINAN KINERJA DOKTER KELUARGA YANG DIBAYAR KAPITASI
Full text linkBackground: In the last two decades, the payment system inhealth insurance scheme in Indonesia for GPs (family doctors)has been changed from fee for service to capitation. Thecapitation payment used by managed care organizations toinfluence the practice of primary care physician is stillcontroversial. The purpose of this study was to describe theestimation of a causal model of GP’s performance on capitationpayment.Methods: This study used cross sectional survey design.Total subjects were 290 GPs who had contract with managedcare organization’s at least 6 months and 580 patients whowere member of managed care organization which chooseby simple random sampling. The data were collected by usingquestionnaires to asses knowledge, satisfaction, attitude andpatient’s satisfaction. The dependent laten variable was GP’sperformance with observed variable were utilization’s rate,refferal’s rate and patient’s satisfaction. The data wasanalyzed with Structural Equation Model with AMOS 6 toestimate the statistical model of capitation and associationsbetween variables on capitation, doctor’s satisfaction, attitudeand GP’s performance.Result: The results of this study confirmed that the importantvariables in the prediction of GP’s performance wereknowledge, attitude and length of contract. Income ratio ofcapitation and GP’s satisfaction had indirect effect on GP’sperformance, but influence GP’s attitudes as mediating variablestoward GP’s performance to control the cost. Almost half ofthe GPs (45,2%) had ratio income of capitation lower than10% from the total income, therefore it couldn’t be expectedas main income. This situation caused that GPs still fee forservices oriented.Conclusion: The capitation payment is not effective to changethe GP’s performance, because the income ratio is still low.The implication of these findings is important to improve thecontract of payment capitation and it needs a strategy to maintaingood relationship between managed-care organization andprovider in addition to improve GP’s performance.Keywords: capitation, contract, GP’s satisfaction, GP’s attitude,GP’s performance
INTERVENSI POLITIK DALAM PROSES PENGANGGARAN DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN 2006-2007
Full text linkBackground: The budget transfer from the Ministry of Healthto the local includes deconcentrated fund, assisting tasks andthe fund of the Ministry of Health sectors, although Law 33/2004 only specifies deconcentrated fund and assisting task.The regulation enforcing deconcentrated fund and assistingtask is just issued in 2008 by the publication of PP No.7/2008,where as the fund of the Ministry of Health sectors has notgained any legal form. The process of budget allocation hasnot been based on any technical rationale. Consequently, thepolitical intervention becomes a dominant variable in thebudgetting process, especially for that of the physical programs.Objective: To analyse the budgetting process ofdeconcentrated fund, assisting tasks and MoH sectors’ fund.Method: The research design applied an explorativeqaulitativemethod. The research setting was the central. Theanalyzed units were budgetting processes of thedeconcentrated fund, assisting tasks and MoH sectors.Result: Among the five programs studied, namely: maternalhealth, TB, hospital, drugs and impoverished household, it wasobvious that the hospital received the greatest politicalintervention from the House of Legislatives.Conclusion: The political intervention from the House ofLegislatives played a dominant budgetting role in MoH, especiallyin hospital’s physical budgetting. Political intervention occuredbecause the budget trasnfer from the central to the local hasnot been supported by legal forms and rational technicalmeasurement.Keywords: politic, health budget proces