Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam
Not a member yet
112 research outputs found
Sort by
Transaksi Jual Beli Produk Kesehatan dalam Layanan Rumah Sakit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Full text linkRumah Sakit Asembagus mengalami perkembangan pesat dari berbagai aspek; layanan, fasilitas dan produk kesehatan. Bentuk transaksi jual beli produk kesehatan dan pemanfaatan produk kesehatan kepada pasien baik rawat inap maupun rawat jalan sebagai konsumen produk kesehatan milik RSUD Asembagus. Dalam hal praktek jual beli produk kesehatan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan peneliti meliputi data primer dan sekunder, sedangkan observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan sumber data pendukung, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa praktek jual beli produk kesehatan di pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus meliputi; proses pendaftaran, penawaran kamar, yang diawali dengan kesepakatan transaksi harga produk dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan pasien selama proses pengobatan. Menurut hukum ekonomi syariah, transaksi yang memiliki unsur kemauan antara kedua pihak adalah sah
Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Full text linkBank Syariah Mandiri merupakan bank yang hadir dengan cita-cita membangun negara, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan integritas yang telah tertanam kuat pada semua masyarakat sejak awal berdirinya Bank Mandiri Syariah (BSM). Bank syari'ah Mandiri menggunakan kontrak yang telah disesuaikan dengan aturan agama. Kebutuhan bertransaksi berdasarkan syariah telah banyak berkembang dan inovasi dari berbagai akad sebelumnya sehingga program pembiayaan dimunculkan dengan akad Murabahah, Ijarah, dan Wakalah. Penting untuk diketahui bagaimana cara penggunaan akad syariah yang tepat dalam program pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi. Penelitian ini menunjukkan bagaimana terjadinya transaksi antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan mitra dan nasabahnya. Dalam melakukan transaksi dengan rekanan, Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi membuat perjanjian wakalah untuk menjadikan rekanannya sebagai wakil yang menjalankan tugas bank. Dan dalam melakukan transaksi pembiayaan dengan nasabahnya, Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi menggunakan akad Murabahah dan Ijarah
Pandangan Tokoh NU Jember tentang Hadirnya Wali yang telah Mewakilkan Perwaliannya dalam Majlis Akad
Full text linkTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mereka memandang tokoh NU di Jember dan bagaimana mereka memandang hukum Islam tentang keberadaan wali yang mewakili perwaliannya dalam pernikahan anak mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang dipilih adalah wawancara. Hasil studi menemukan bahwa tokoh NU di Jember memiliki sudut pandang yang berbeda. Beberapa tokoh nu berpandangan bahwa wali yang telah mewakili perwaliannya dapat menghadiri upacara dan tidak berpengaruh pada pernikahan selama bukan salah satu saksi nikah, yang lain berpendapat bahwa wali diharapkan untuk meninggalkan upacara, beberapa lainnya Bahkan ada anggapan bahwa wali tidak boleh menghadiri upacara tersebut karena bisa mengakibatkan kontrak tidak sah. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam mengatakan bahwa wali yang mewakili perwaliannya diperbolehkan menghadiri akad nikah pada saat akad asalkan tidak menjadi saksi nikah karena dapat dibuat akad tidak sah karena wali memiliki status ganda
Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah
Full text linkDalam rangka meningkatkatkan sumber daya hutan, Perum Perhutani Bondowoso membuka kesempatan untuk melakukan mitra kerjasama. Dalam hal ini, PT Bumi Nusantara Coconut telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Perhutani dan LMDH Sumber Mas yang berkongsi khusus pembibitan porang. Ada beberapa bentuk kemitraan bagi hasil pengelolaan sumberdaya hutan dengan proses dan ketentuan bagi hasil yang diatur dalam perjanjian, Pertama; Perum Perhutani dengan LMDH bagi hasilnya 70% LMDH, 30% Perhutani. Kedua; ketika melibatkan investor, bagi hasilnya 40% Perhutani, 40% Investor dan 20% LMDH sesuai kesepakatan perjanjian. Sementara, investasi bisnis porang yang terjadi di RPH Pakisan, ketentuan bagi hasilnya masih kurang jelas. Perhutani 30%, Investor 65%, sedangkan LMDH 5% sampai 10%, tergantung pemberian dari Perhutani. Dari hasil analisis data peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses dan ketentuan bagi hasil investasi bisnis porang adalah sah, berdasarkan perjanjian kerja sama dan praktek yang terjadi dilapangan, karena tidak bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syari’ah yang proses kegiatannya termasuk akad syirkah ‘inan.
Kata Kunci: Investasi, Bisnis Porang, Hukum dan Ekonomi Syari’ah
Praktik Paronan Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam
Full text linkThere were various ways of raising cattle between capital and calves. There were 4 (four) types of capital sharing between cattle owners and custodians, while the calf paring method consists of 2 (two) types. The transfer of capital (cows) does not mention the amount of capital (cow price). There was no written agreement regarding the agreement in raising cattle, everything was done orally. In addition, there was no time limit in the practice of raising cattle in Purworejo Village and there was no specific benchmark regarding the percentage of Paronan. Second, the sociological perspective of Islamic law on the practice of raising cattle in Purworejo Village, Kandat District, Kediri Regency can be seen from several aspects. There were factors behind the community doing Paronan namely economic factors, educational factors, socio-cultural factors. All agreements were made orally, if there was a written agreement it was considered unreasonable. The function of AGIL (Adaption, Goal Attainment, Integration and Latency) can run properly so that it caused a balance in the social system that occurs in Purworejo Villag
Teori Produksi Imam al-Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid al-Syari’ah
Full text linkImam al Ghazali dan Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa teori produksi harus dilakukan oleh setiap manusia karena memproduksi merupakan kebutuhan dasar manusia pada umumnya yang menjadi ibadah. Demikianlah pandangan imam al Ghazali dan Ibn Khaldun terhadap teori produksi dan bagaimana Maqashid al shari'ah memandang teori produksi mengenai berbagai tingkat kebutuhan manusia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian pustaka, dengan melakukan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dan mencari sumber data pendukung dalam penulisan ini. Dokumentasi dianalisis menggunakan metode analisis isi dan interpretasi sumber data yang diperoleh. Melalui metode ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pandangan imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang teori produksi sangat sesuai dengan konsep Maqashid al syari'at, dimana tujuan utama produksi adalah untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan. itu dalam istilah al Rawaj atau al Tabadul dalam konsep Maqashid al shari'a
Penentuan Harga Tiket Pesawat Lion Air Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Full text linkLion Air is a private company engaged in air transportation. It uses a low-cost concept “Low-Cost Carrier” with the slogan “We Make People Fly”. Airline ticket prices sold on Lion Air airline sites and travel agents often experience significant fluctuations. It can be seen in certain moments, such as Eid, long holidays, and other holidays. This study uses a descriptive qualitative approach. This research is research using a field approach in the form of primary data and secondary data. Meanwhile, data sources obtained using observation, interviews, and documentation. Then analyzed descriptively through, reduction, display and conclusion and prescriptive. The implementation of the principle of determining Lion Air ticket prices includes transactions between airlines and consumers, airlines with travel agents, and travel agents with consumers. The transaction in fiqh is classified as an ijarah contract. The second implementation is related to the ticket component which is closely related to fluctuation. Fluctuations caused by the law of normal supply and demand may have consequences, while fluctuations that occur due to company play are categorized as gharar
Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional
Full text linkConstitutionally, Indonesia is neither a religious state nor a secular state, but a state based on Pancasila. The ideology of this nation also influences the development of law in it, which is not based on religion nor adheres to the secular legal system. Based on the Pancasila philosophy, Indonesia's national legal system recognizes religious law, customary law and Western law as a source of material law in the formation of national law. The existence of Islamic law in the national legal system experienced ups and downs, due to the influence of the political power of each era of government. Transforming Islamic law into national law requires negotiation and dialectics through a friendly approach and does not trigger national disintegration. So that the process of transformation into the resulting national law can be divided into two forms, first, Islamic law is adapted into positive law in the form of organic law. Second, accommodation in the form of absorption of Islamic values into national law, by not using Islamic / Islamic labels. The transformation of Islamic law into national law is a manifestation of responsive and accommodative legal development
Pembatalan Tiket Jasa Transportasi Kereta Api dan Perubahan Jadwal Penumpang Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah
Full text linkIn conducting research, the authors use Islamic economic law research methods that adopt qualitative research methods including both primary data sources and secondary data, data collection techniques namely observation, interviews, documentation, data analysis techniques namely editing and organizing, checking the validity of data, and stages research stage. All this researchers use to find research results. The findings in this study are as follows: 1. In running a business as a transportation service provider, PT Kereta Api does not only focus on sales but also serves to cancel and change the schedules. 2. There are two kinds of cancellations, namely canceled buyers and canceled officers. 3. Cancellations and schedule changes are both manual and online. 4. Cancellation and schedule changes can be made as long as not exceeding the specified time limit. 5. In canceling and changing passengers' schedules, an administration fee of 25% of the ticket price is subject to administration
Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer
Full text linkThe research discusses Ijtihad Jama’i or more familiar known as Collective Ijtihad. It uses Library Research with a descriptive comparative study approach which explains the definition of Collective Ijtihad, the importance and its position under Islamic Law according to contemporary Islamic scholars. The results have shown that Collective Ijtihad is an agreed Islamic law (fiqh) mechanism upon respectable Islamic scholars (mujtahid) to generate law verdict from recent thematic issues. The earliest step analyzes previous law verdicts from similar cases based on prior Islamic scholars’ notions. The latter work comes into the judgment selection process to produce a decree with most robust yet relevant from available references. Currently, Collective Ijtihad has high gravity in the making of pure tasyri’ (Islamic Law), stationed under original Ijma’ but superior to Qiyas and all Individual Ijtihad yet should be applied as Islamic Law determination method (istinbath) due to relaxed prerequisites and straightforward implementation compare to Individual Ijtihad, which is very influential in deciding contemporary Islamic Legislatio