DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
269 research outputs found
Sort by
Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Oleh Pemerintah Daerah
Full text linkThe purpose of this study is to analyze the authority of the Regional Government in establishing the Regional Public Service Agency. This research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study found that based on Article 346 of Law No.23/2014 in conjunction with Article 205 paragraph (1) PP No.12/2019 Regional Government has attribution authority to form BLUDs with the aim of improving public services. The authority of the Regional Government to form a BLUD is a discretionary authority that gives the choice to the Regional Government whether or not to form a BLUD based on consideration and an assessment of regional needs to improve public services. In forming a BLUD, Regional Governments must meet the requirements as stipulated in Article 29 Permendagri No.79/2018, namely substantive, technical and administrative requirements.
Keyword: authority; public service, regional government; regional public service agency
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan Pemda dalam pembentukan BLUD. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan Pasal 346 UU No.23/2014 jo Pasal 205 ayat (1) PP No.12/2019 Pemda memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk BLUD dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Kewenangan Pemda untuk membentuk BLUD merupakan kewenangan diskresi yang memberikan pilihan kepada Pemda untuk membentuk BLUD atau tidak berdasarkan pertimbangan dan penilaian kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam pembentukan BLUD, Pemda harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Permendagri No.79/2018 yakni persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
Kata kunci: badan layanan umum daerah; kewenangan; pelayanan publik; pemerintah daerah 
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
Full text linkThe limited financial capacity of BPJS Health is one of the problems faced by the National Health Insurance (JKN) program. As an effort to answer this problem, BPJS Kesehatan issued Regulation of the Director of Health Insurance Guarantee for BPJS Kesehatan No. 2 of 2018and Regulation of BPJS Kesehatan number 1 of 2020. The research method used in this study uses a normative juridical method, this research was conducted by analyzing library materials. or the second data is compared with the applicable regulations related to guarantees for the fulfillment of the rights of BPJS participants in cataract surgery services in hospitals. Implications of BPJS Kesehatan Health Insurance Director Regulation No.2 of 2018 Concerning Cataract Service Guarantee In BPJS Kesehatan regulation No.1 of 2020there are difficulties for BPJS patients in carrying out cataract surgery, namely that they can only perform cataract surgery with cataractsufferers with medical indications in the form of decrease in visual acuity with vision less than 6/18, so that in this case it reduces the rights of BPJS patients to receive guarantees for cataract surgery services through BPJS completely. Legal protection for BPJS patients whorequire medical action in the form of cataract surgery at the hospital in the form of preventive legal protection is very weak. Dispute resolution through non-litigation channels can use mediation as an effort to resolve disputes. Mediation itself is a simple and practical effort in resolving disputes which is preceded by finding and bringing together agreements to resolve problems, assisted by one or more mediators who are neutral and only function as facilitators.
Keywords: cataract; cataract surgery; cataract operation garantee
Abstrak
Terbatasnya kemampuan finansial BPJS Kesehatan merupakan salah satu masalah yang dihadapi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai upaya menjawab persoalan itu BPJS Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan No.2 Tahun 2018 dan Peratutran BPJS Kesehatan nomer 1 tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder di bandingkan dengan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan jaminan pemenuhan hak peserta BPJS dalam layanan operasi katarakdi rumah sakit. Implikasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan No.2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam peraturan BPJS Kesehatan No.1 Tahun 2020 adalah adanya pembatasan bagi pasien BPJS dalam melakukanoperasi katarak yaitu hanya dapat melakukan operasi katarak dengan penderita penyakit katarak dengan indikasi medis berupa penurunantajam penglihatan dengan visus kurang dari 6/18, sehingga dalam hal ini mengurangi hak pasien BPJS dalam mendapat penjaminan pelayanan operasi katarak melalui BPJS seutuhnya. Perlindungan hukum pasien BPJS yang memerlukan tindakan medis berupa operasi katarak diRumah Sakit dalam bentuk perlindungan hukum preventif sangatlah lemah. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapatmenggunakan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Mediasi sendiri merupakan upaya sederhana dan praktis dalam menyelesaikan persengketaan yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seorang atau lebih selaku penengah yang besifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator.
Kata kunci: katarak; operasi katarak; penjaminan operasi katara
Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (Ongeschreven Recht) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filo-sofis
Full text linkArticle finds a middle way between the principle of legality and unwritten norms to fulfill the sense of justice as mandated by the Law on Judicial Power. Researchers use normative juridical methods through statutory approaches to examine the legal ratio of related laws. Next, the researcher applied qualitative analysis. The results of this study found that the KUHP accommodates living laws and unwritten legal norms in harmony with the principle of legality, therefore the Government must immediately stipulate them by considering everything. Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code stipulates the principle of legality, that is, no act can be punished except under pre-existing criminal law provisions. However, Article 5 paragraph (1) of UU No.48/2009 stipulates that judges must explore, follow, and understand the living legal norms and values felt by society. The novelty of this legal research is to analyze norms and values that are unwritten and not promulgated like written law in upholding a sense of justice in society, and the UU No.48/2009 has obligated judges to pay attention to ongeschreven recht a person can be punished based on the law that lives in society, even though the law does not specify explicitly that the act is a criminal act.
Keywords: justice; legality principle; living law
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jalan tengah antara asas legalitas dan norma tidak tertulis dalam rangka pemenuhan rasa keadilan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ratio legis Undang-Undang terkait. Selanjutnya, peneliti menerapkan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa KUHP mengakomodir hukum yang hidup dan norma hukum yang tidak tertulis secara serasi dengan asas legalitas, oleh karena itu Pemerintah harus segera menetapkannya dengan mempertimbangkan segala sesuatunya. Pasal 1 ayat (1) KUHP menetapkan asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Namun, Pasal 5 ayat (1) UU No.48/2009mengatur bahwa hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami norma dan nilai hukum yang hidup yang dirasakan masyarakat. Kebaruan penelitian hukum ini adalah dengan menganalisis norma dan nilai yang hidup tidak tertulis dan tidak diundangkan layaknya hukum tertulis dalam menegakkan rasa keadilan masyarakat, dan UU No.48/2009 telah mewajibkan hakim untuk memperhatikan ongeschreven recht, seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, meskipun Undang-Undang tidak menentukan secara eksplisit bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana.
Kata kunci: asas legalitas; keadilan; living la
Perlindungan Hukum Pada Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Objek Jaminan Hak Tanggungan
Full text linkThe involvement of a third party in a debt agreement as the owner of the mortgage object is a legal action that often occurs in people's lives. Not a few third parties feel disadvantaged due to debt agreements between debtors and creditors because there are still no regulations that clearly regulate legal protection, one of the cases is Decision No.9/Pdt.G/2020/PN.Tbn. This research aims to investigate issues relating to legal protection for third parties as the owner of the guaranteed rights under applicable legal regulations.This research method uses a normative legal approach by conducting an approach to the law applicable in Indonesia and then conduct a normative analysis using the data sources of the rules of the laws of court decisions. opinions of the legal experts, with the existing legal concept. This research will later focus on legal protection for third parties as collateral owners based on applicable regulations and legal settlements if third parties feel aggrieved over the object of collateral owned. From the results of this study it can be concluded that there is no prohibition on the involvement of third parties as guarantors of land rights in the process of debt agreements, but the legal regulations regarding the role of third parties are only implicitly explained in Law No.4/1996 so that third parties are vulnerable to being harmed. As a form of legal protection for third parties, it can be carried out through a preventive process by issuing APHT and SKMHT by authorized officials. In addition, if a third party's rights have been impaired, this can be done through litigation and non-litigation.
Keywords: agreement; guarantee; third party
Abstrak
Terlibatnya pihak ketiga dalam perjanjian utang piutang sebagai pemilik objek jaminan hak tanggungan merupakan perbuatan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tidak sedikit pihak ketiga merasa dirugikan akibat adanya perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur sebab masih belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukumnya, salah satu kasusnya adalah Putusan No.9/Pdt.G/2020/PN.Tbn. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pemilik jaminan hak tanggungan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia selanjutnya dilakukan analisis normatif dengan menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan keputusan pengadilan, pendapat para ahli hukum, beserta konsep hukum yang ada. Penelitian ini nantinya akan memfokuskan pada perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pemilik jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku dan penyelesaian hukum bila pihak ketiga merasa dirugikan atas objek jaminan hak tanggungan yang dimiliki. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan keterlibatan pihak ketiga sebagai penjamin hak atas tanah dalam proses perjanjian utang piutang, akan tetapi peraturan hukum mengenai peran pihak ketiga hanya dijelaskan secara tersirat dalam UU No.4/1996 sehingga mengakibatkan pihak ketiga rentan untuk dirugikan. Sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dapat dilakukan melalui proses preventif dengan penerbitan APHT dan SKMHT oleh pejabat yang berwenang, selain itu apabila pihak ketiga telah dirugikan haknya, dapat ditempuh secara ligitasi dan non ligitasi.
Kata kunci: jaminan;perjanjian; pihak ketig
Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Era New Normal
Full text linkAfter the Covid-19 pandemic (New Normal Era) after the pandemic hit for two years almost all over the world, including Indonesia, there are still various social and legal problems that have not been resolved. Legal phenomena related to private interests as a result of Covid-19 arise in society because of conflicts of interest between parties so that disputes occur whose resolution requires another party (3rd party). At first, solutions can still be found by means of peace and deliberation, but in practice it is certainly not as easy as imagined because each party survives on the right side. The solution offered is by measiboth within the scope of the court (litigasi) and outside the court (non litigation). Along with the development of information technology in the digital era, the Indonesian government through the Supreme Court issued PERMA Number 3/2022 concerning Electronic Mediation in Court to resolve disputes quickly, fairly and evenly (win-win solution). The method in this research uses a legislative and conceptual approach to examine and analyze the regulation of the judicial field in the digital era related to mediation. The results of the analysis show that electronic (online) mediation regulated in PERMA Number 3/2022 was born legal because the manufacturing process is in accordance with the law and appropriate because it has adjusted to the current era of technology and information. Mediation is one of the appropriate, fast, effective and cost-effective ways to resolve disputes peacefully without interacting directly between the parties to the dispute. With PERMA, simple, fast and cost-effective judicial legal principles can be achieved and this rule will be needed in the future if the country faces another pandemic again.
Keywords: electronic; mediation; new normal
Abstrak
Pasca pandemi Covid-19 (Era New Normal) setelah pandemi melanda selama dua tahun hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia, masih menyisakan berbagai permasalahan baik sosial maupun hukum yang belum tuntas terselesaikan. Fenomena hukum yang berkaitan dengan kepentingan privat sebagai dampak Covid-19 muncul di masyarakat karena benturan kepentingan antar para pihak sehingga terjadilah persengketaan yang penyelesaiannya memerlukan pihak lain (pihak ke 3). Pada mulanya masih dapat dicari solusi dengan cara perdamaian dan musyawarah, namun dalam prakteknya tentu tidak semudah yang dibayangkan karena masing-masing pihak bertahan di pihak yang benar. Solusi penyelesaian yang ditawarkan adalah dengan mediasi baik yang dilakukan dalam lingkup pengadilan (litigasi) maupun luar pengadilan (non litigasi). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era digital, pemerintah Indonesia melalui MA mengeluarkan PERMA No.3/2022 secara elektronik untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, adil dan berimbang (win-win solution). Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji serta menganalisis pengaturan bidang peradilan di era digital yang berkaitan dengan mediasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa mediasi elektronik (online) yang diatur dalam PERMA No.3/2022 dilahirkan sudah sah karena proses pembuatannya sudah sesuai undang-undang dan tepat karena telah menyesuaikan dengan era teknologi dan informasi yang berkembang sekarang ini. Mediasi adalah salah satu cara yang tepat, cepat, efektif dan hemat biaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa berinteraksi secara langsung antara pihak-pihakbersengketa. Dengan PERMA dapat dicapai prinsip hukum peradilan sederhana, cepat dan biaya hemat serta aturan ini akan dibutuhkan untuk ke depannya jika negara menghadapi pandemi lainnya lagi.
Kata kunci: elektronik; mediasi; new norma
Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Limbah Medis Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang Berkelanjutan
Full text linkThe purpose of this research is to find out about medical waste management under the precautionary principle. This study uses a normative research method based on a review of literature and regulations or public policies to discuss issues. The novelty of the research is the application of the precautionary principle in the management of medical waste as environmental protection from disease transmission and environmental pollution. The results of this study are that medical waste contains odorous, dangerous, and toxic substances, so it must be managed carefully so that the results of medical waste management do not harm the surrounding environment. The precautionary principle is one of the principles used in managing hazardous waste so as not to have an adverse impact on life and the surrounding environment for a sustainable community life. Therefore, it is necessary to enforce the law against the perpetrators who pollute the environment by disposing of medical waste without first managing it in the form of administrative sanctions, fines, and criminal sanctions. The conclusion from this study is that the precautionary principle is a principle that aims to provide protection for the environment in society.
Keywords: health services; management; medical waste
Abstrak
Tujuan penelitian ini menemukan tentang pengelolaan limbah medis dengan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berlandas pada kajian terhadap kepustakaan dan regulasi atau kebijakan publik untuk membahas permasalahan. Kebaruan penelitian yaitu penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan limbah medis sebagai perlindungan lingkungan hidup dari penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Hasil penelitian ini bahwa limbah medis mengandung zat B3 sehingga harus dikelola secara hati-hati agar hasil dari pengelolaan limbah medis tidak membahayakan lingkungan disekitarnya, prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam mengelolah limbah berbahaya agar tidak memberikan dampak buruk kepada kehidupan serta lingkungan sekitarnya untuk kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah medis tanpa dikelola terlebih dahulu yang berupa pemberlakuan sanksi secara administrasi, denda, serta sanksi pidana. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup di masyarakat.
Kata kunci: layanan kesehatan; limbah medis; pengelolaa
Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi
Full text linkThe demand for an extension of the village head's term of office becomes a dilemma, according to regulations the authority for extending the term of office of the village head is an open legal policy that forms political laws, but on the other hand, in democratic principles, we want restrictions on power. The research method used in this study is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the terms of office for village heads are not explicitly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, such as the terms of office for the president and vice president and the term of office for regional heads. One of the reasons for the difference in arrangement is inseparable from the peculiarities of village governance in the Indonesian constitutional structure. According to the democratic principle that requires a limitation of power, an extension of the term of office for the village head will have the potential for abuse of power, such as corruption cases at the village level which occupy the top rank as the sector with the most corruption cases being prosecuted by law enforcement officials.
Keyword: democracy; length of service; village head
Abstrak
Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi problematik, secara aturan kewenangan perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang bersifat politis, namun di sisi lain dalam prinsip demokrasi menginginkan adanya pembatasan kekuasaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan aturan mengenai masa jabatan kepala desa tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 seperti halnya masa jabatan presiden dan wakil presiden serta masa jabatan kepala daerah. Salah satu alasan pembedaan pengaturan itu tidak terlepas dari kekhasan pemerintahan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Menurut prinsip demokrasi yang menginginkan adanya pembatasan kekuasaan, perpanjangan masa jabatan kepala desa akan berpotensi terhadap penyalahgunaan kekuasaan (abuse ofpower) seperti kasus korupsi di tingkat desa yang menempati urutan teratas sebagai sektor kasus korupsinya paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum.
Kata kunci: demokrasi; kepala desa; masa jabata
