DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
269 research outputs found
Sort by
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
Get PDFAbstractViolation much going against the rights of children, government attention is needed in the fulfillment of Human Rights on the right to education of children in Child Penitentiary. Embodiment of the fulfillment of the right to education in Child Correctional Institution is required to support the empowerment of human resources in the future as a pillar of development and life. Article 9 paragraph (1) of Act No. 23 of 2002 states that every child has the right to obtain education and teaching in the context of personal development and level of intelligence in accordance with their interests and talents. This is one of the fundamental importance of education of children in prisons who should still be considered by all parties, both government and society itself. The substance which covers the definition of child described in various laws and regulations vary nationally and internationally by the Convention on Rights of the Child among others, every human being under the age of 18 years unless another set that applies to children determined that early adulthood is achieved. Constraints faced in fulfilling Correctional Institution Children Educate Children education Correctional rights, namely the substance of the Act, the interests and obligations related institutions, students in prisons that are not motivated, infrastructure (facilities construction), Lecturer and staff, quality program development, cooperation and coordination, funding, child welfare and community. Keywrods : student in prisont, education righ
PENERAPAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LAGU RAKYAT “TILLO-TILLO DAN ALATIPANGâ€
Get PDFABSTRACTThe policy to determine the copyright holder on the song unknown its creator according to the Copyright Acts in Indonesia is performed by the State, in which the State holds that copyright consistently based on article 11 paragraph (3) of the Acts Number 19 of 2002 about copyright. The copyright is held by the State and to be the collective property. The protection period is without period of time or unlimited, in which the state is holding the copyright consistently. In Indonesia, the period of time for copyright protection generally is along the life of its creator plus 50 years or 50 years after for the first time it notified or published. This case conducted recalled the developments in trade, industry, and investment fields already such rapid, until need the protection increase for the Creator and Owner of the Related Right by keep pay attention to the vast society interest. The efforts reached for the law enforcement to the infringement to copyright on the song whose creator is unknown is by performing law enforcement based on the Acts Number 19 of 2002 about the copyright in Indonesia. In Chapter XII it is arranged that, the law enforcement on copyright is performed by the copyright holder in the civil law, but there is also the criminal law side.Key Words: Creator, Song Copyrigh
ANALISIS YURIDIS IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
Get PDFPRINSIP PRINSIP HUKUM KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BANJAR
Get PDFABSTRAKPrinsip-prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum adat masyarakat Banjar terlihat pada norma-norma hukum yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembagian warisan pada “lembaga damai†dengan cara islah dan faraid-islah. Proses pada lembaga damai ini memperlihatkan bagaimana perempuan diakui kedudukannya sebagai ahli waris dan besarnya bagian warisannya. Penelitian bertujuan menemukan norma hukum waris dan prinsip prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa norma hukum waris adat masyarakat Banjar terdapat dalam “lembaga damai†yaitu dilakukan dengan cara islah dan faraid islah, kedudukan hukum perempuan diakui sebagai ahli waris dan besarnya bagian bersifat relatif, yaitu bisa lebih besar dari laki-laki, bisa sama dengan laki-laki dan bisa lebih sedikit dari laki-laki. Relatifnya bagian warisan tersebut ditemukan dalam penelitian adanya prinsip prinsip Ketuhanan, prinsip kemanfaatan dan prinsip keseimbangan yang semuanya bersandarkan pada dalil “maslahah mursalahâ€, sehingga hukum waris adat masyarakat Banjar tidak membedakan kedudukan hukum perempuan dengan kedudukan hukum laki-laki.Kata Kunci : Lembaga damai, islah dan faraid islah, prinsip Ketuhanan, kemanfaatan dan keseimbangan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN
Get PDFAbstrak Process contract in consumer finance supposed through three stages that is, stage pre-prosperous contract, phase of the contract and phase after contract. Many factors that can give an indication of any abuse of power economy, in a stage pre-prosperous contract and phase contract from the company consumer finance while in the stage after company contracts consumer finance in position weak. Therefore not only consumer that need legal protection but also businessmen.Key words: Legal protection, consumer, businessmen
KUALIFIKASI PERBUATAN YANG DILARANG DALAM PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
Get PDFAbstrak Era reformasi membawa perubahan paradigma dari pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan yang desentralisasi. Pergeseran paradigma ini menyebabkan perencanaan pembangunan yang dulunya bersifat top down menjadi buttom up. Pembangunan yang bersifat top down ditetapkan oleh pusat, perencanaan maupun pembiayaannya juga ruang lingkup kewenangan pusat, daerah sebagai obyek daripada pembangunan kondisi ini sering menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan di daerah bersifat asing ataua tidak bermanfaat bagi perkembangan maupun kesejahteraan masyarakat. Dalam era otonomi daerah, daerah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengatur urusan rumah tangga, disamping hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberi kewenangan untuk membuat Perda, Perda tersebut merupakan penjabaran dari Undang-Undang, delegasi Undang-Undang maupun inisiatif daerah untuk mengatur urusan rumah tangga. Dengan adanya Perda Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi daerah seluas-luasnya untuk kesejahteran daerah dalam bingkai NKRI.Keywords : Perbuatan, Peraturan Daerah, Otonomi Daerah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Get PDFAbstrak Perdagangan manusia (trafficking) dapat di pahami sebagai suatu aktifitas yang meliputi proses perekrutan, pengangkatan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunanaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, yaitu penculikan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi ataupun memberi atau menerima bayaran serta manfaat tertentu sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain yang rentan tereksploitasi. Eksploitasi disini meliputi eksploitasi dengan cara memprostitusikan anak atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.Perdagangan anak yang marak terjadi saat ini bentuknya beragam dengan anak sebagai sasaran uatama karena anak dianggap lemah, tidak memahami hukum yang berlaku, anak cenderung diam dengan gaji kecil, anak mudah ditipudaya dengan barang/materi kebutuhan anak. Sedangkan faktor ekternal adanya perdagangan anak adalah kebutuhan tenaga kerja anak yang murah, perkembangan industri hiburang yang mengarah pada seksualitas anak, dan kurangnya keseriusan penegak hukum dalam melakukan perlindungan anak. Kondisi tersebut bertentangan dengan hak-hak anak, sehingga perlu adanya perlindungan anak dari perdanganan orang sesuai dengan Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Keywords: perlindungan hukum, korban perdagangan ana
UPAYA PEMERINTAH MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
Get PDFAbstrak 18 Paragraph (2) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, call that The regional authorities of the provinces, regencies and municipalities shall administer and manage their own affairs according to the principles of regional autonomy and the duty of assistance (tugas pembantuan). Organization of local governments led by the head region and assisted by a deputy regional head. In carrying out the duties and authority under Article 25 and Article 26, the regional head and deputy regional heads have an obligation in accordance with Article 27 Paragraph (1) letter (d) The Act Number 32 of 2004 on Regional Government. In this study, only the function of the regional heads in running the regional government was analyzed whether it has been in compliance or not with the norms / rule and standards based on regional autonomy of the regional heads of regional government according to democratic principles , while the deputy head of the area is not discussed