DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
269 research outputs found
Sort by
JUDICIAL REVIEW SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI WARGA NEGARA
Get PDFObserving the development of public acceptance of the substance of the laws that were generated in recent time, the right of judicial review of an option that can not be avoided for the 'correct' errors that might occur in a legal product to guarantee the protection of constitutional rights of citizens. The tendency in this direction can be seen from the desire of some community groups to apply for judicial review and claim that they are legal products containing controversial value both to the Supreme Court nor the Constitutional Court. If prior to the amendment of the 1945 Constitution, laws and regulations that can be petitioned for review of material just under the Act against the Constitution, but after the 1945 amendment, the legislation level as the Act was that the Act and also Perpu material can be petitioned for review to the Constitutional Court
KARAKTERISTIK KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS KHUNTSA BERDASARKAN ADAT BADAMAI MASYARAKAT BANJAR
Get PDFBadamai at Banjar Adat community is the implementation of Islamic moral value that have always taught the way of peace or islah in resolving a dispute. Badamai in inheritance disputes prevalent in Banjar society islah way. Similarly in the case of dispute resolution such as divorce marital reconciliation, separate beds (barambangan), including the division of joint property badamai finish (treasure continence) during the marriage in the event of divorce or because of divorce life, this is often done by attempting to reconcile through roles (hakamain). The results of this research are: (1) the division of the community estate in Banjar performed usig an agency called islah, which is essentially the institution determines each part of the theirs and other beneficiaries by consensus. In the role of institutions islah master teacher and close relatives are parents is crucial. Therefore there is the role of master teacher, then the provisions of Islamic aw into their benchmark. But under normal circumstances (no inheritance dispute) the division of inheritance is done varies, at least in two ways, Fara’id-Islah ad second Islah way, and (2) how to completion of the distribution of the estate is done in a family that is by agreement of the heirs based on a custom badamai valid for the Banjar, a wise solution to address the differences in economic conditions heirs. Waris Distribution Agreement in principle heir to the principle of division of real kinship is based on the belief of the scholars of fiqh that matter the beneficiary is an individual right which shall have the right to use or not use its right, or use their rights in a particular way while not harming others in accordance with the standard rules apply in ordinary circumstance
ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
Get PDFAbstrak:Â Kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh lembaga konsumen dengan cara membuat perjanjian baku dengan klausul yang ditentukan secara sepihak. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt, setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian dengan siapapun dan tentang apapun sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan kepatutan dalam masyarakat. Penggunan asas kebebasan berkontrak ini akan dapat merugikan pihak konsumen, untuk melindungi konsumen, maka harus dilakukan dilakukan pembatasan-pembatasan. Salah satu pembatasannya adalah asas itikad baik, namun demikian asas itikad baik tersebut dalam hukum positif di Indonesia belum dirumuskan secara jelas dan pasti.Kata Kunci: kebebasan berkontrak, itikad baik, perlindungan hukum konsumen.Â
MEMBANGUN KERJA SAMA NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM MENGANTISIPASI PERLUASAN JARINGAN TERORISME DI INDONESIA
Get PDFASEAN formed pursuant to Declaration of Bangkok on 8 August 1967 signed by five figure founder of ASEAN. ASEAN represent intergovernmental international organization with membership of regional for the purpose of and target of international organizational public which have pattern and distinguish area which its activity area very wide and public and also ASEAN have shown its ability as one of international organization which have fulfilled conditions a international organization. ASEAN of Nations the including Indonesia as member of ASEAN have been given on to heavy challenge namely era fight against terrorism. This proven at decade in year 2009 and till now in the year 2011 as does arrest of Dusty Ustad Abu Bakar Ba'Asyir in Central Java, and till now in course of justice is ecsess than era fight against terrorism. ASEAN of nations have taken legal efforts in anticipating extension of terrorism network in Indonesia through international is same activity. Problems which can be lifted on the surface of, where to this moment terrorism problematica still become serious threat to society, governmental and state in the world in general, and also in Indonesia especially namely same activity what have been taken by ASEAN of nations in anticipating extension of terrorism network in Indonesia and how implication of yuridis-sosiologis of execution of same activity between ASEAN of nations in anticipating extension of terrorism network in Indonesia
PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
No full textFurifikasi sistem presidensial dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan penguatan terhadap kedudukan Presiden. Namun demikian, furifikasi tersebut belum sepenuhnya memberikan penguatan, karena kewenangan presiden yang terlalu besar dalam bidang legislasi, lemahnya kewenangan legislasi DPD dan dianutnya sistem multipartai. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan sistem presidensial perlu dilakukan perubahan, yakni penghapusan kewenangan legislasi Presiden, penguatan legislasi DPD, penyederhanaan partai politik dan pemilihan umum serenta
PERPANJANGAN SURAT IZIN MENGEMUDI MELALUI MOBIL LAYANAN DAN SIM CORNER
Get PDFAbstract: In order to realize the welfare, the government continues its efforts to improve the public service, including the extension of a driver's license. Driver's license renewal service is done at counters the common crowd, like in the Mall, Supermarket, Roads, and so forth without being followed by the specified requirements, including not doing medical tests. In the perspective of elimination of administrative law requirements, in particular health condition is not in accordance with nature and permission functions. Because a person's health condition may change at any time decreased, and in a certain degree could endanger driving license holders, as well as other road user community. For the retest medis is essential in driver's license renewal.Key Word: driving license, health condition, endangerin
EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA DALAM MEMBINA NARAPIDANA
Get PDFAbstract:Â Imprisonment is the most frequent primary sanction imposed by the judge. It is influenced by classical thinking about retaliation against the perpetrators. Implementation of imprisonment has not been effective to provide coaching and preparing the former inmates to return to society. Prison will only be a place for someone to learn about committing crimes more professional. Negative stigma always attached to ex-prisoners, so they are hard to get back into his social life. One attempt to minimize the imposition of imprisonment is to resolve the criminal matter amicably out of court (through penal mediation). Completion of a criminal case in a peaceful manner will reduce the workload for law enforcement and provide better justice for perpetrators, victims and their families.Keywords: imprisonment, inmates and penal mediation
KRITIK TERHADAP KATA “AGAMA†PADA “KUESIONER RIWAYAT KESEHATAN & PERNYATAAN DONOR†DI PALANG MERAH INDONESIA KOTA SURABAYA UNIT DONOR DARAH
Get PDFAbstrak: Adanya kata “agama†Pada “Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor†bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Palang Merah Indonesia Kota Surabaya menciptakan suatu norma yang bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Sebagai jalan keluar yaitu Palang Merah Indonesia Kota Surabaya wajib menghapus kata “agama†pada “Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor†di setiap tingkatan. Pemerintah wajib menghilangkan unsur-unsur agama dalam hal pelayanan publik seperti kelahiran dan kematian. Menghilangkan agama dalam hal ini memiliki arti bahwa agama tidak dapat dijadikan alasan pembenar ketika masyarakat membutuhkan hak-haknya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Pasal 90 ayat (3) UU No. 36-2009 wajib dipahami bahwa Tuhan yang dimaksud adalah milik seluruh makhluk hidup. Hal ini sesuai ajaran umat Buddha yaitu sabbe satta bhavantu sukhitatta.Kata kunci: Tuhan, agama, keadilan, pendonor darah
KONSEP PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA
Get PDFSekitar tiga dasawarsa, pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada paham pembangunan, sebagian besar tersumbang oleh eksploitasi dan eksplorasi sumber daya agraria/sumber daya alam, dikuasai dengan hak tertentu dan ada pula yang terlantar. Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial. Menyadari hal tersebut, dilakukanlah program pengaturan, penataan, dan pemanfaatan tanah, sebagai konsekuensinya harus pula dilakukan penataan tertib Hukum Pertanahan dengan menggunakan pendekatan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain, termasuk aspek pembangunan di bidang hukum, politik, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan. Penertiban tersebut berguna untuk mencegah dan menertibkan serta mengurangi atau menghapus dampak negatif penelantaran tanah. Reforma Agraria akan melakukan penataan atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) atau sumber-sumber agraria menuju suatu struktur P4T yang berkeadilan dengan langsung mengatasi pokok persoalannya atau tanah harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Penelitian ini mengetengahkan masalah hakekat reforma agraria dan konsep penertiban dan pendayagunaan dalam hukum pertanahan di Indonesia
Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Get PDFAbstrak. Anak sebagai generasi penerus, sering disalahartikan sebagai komoditas oleh orang dewasa. Sehingga pola asuh yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak dapat memicu mereka menjadi anak konflik hukum. Keberadaan anak harus mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, lingkungan maupun negara. Anak yang berhadapan dengan hukum seringkali harus menyelesaikan permasalahannya di peradilan pidana anak. Sementara itu, peraturan dan perundang-undangan yang ada masih belum optimal dalam memberikan perlindungan, khususnya yang berkaitan perlindungan kepada anak sebagai saksi dalam peradilan pidana.Perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana antara lain berbentuk jaminan keselamatan, perlindungan jati diri, hak mendapatkan pendampingan,dan hak untuk didampingi pembela, hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.Penulisan ini akan menjelaskan kerangka perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, serta untuk menganalisis implikasi hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan anak. Kata kunci : UU No. 11 Tahun 2012, perlindungan anak, saksi