SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
859 research outputs found
Sort by
PELATIHAN BUDAYA BERBASIS PANCASILA
No full textPELATIHAN BUDAYA BERBASIS PANCASILA Fannie Ananada Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5 [email protected] Abstrak Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalah disintegrasi bangsa, khususnya di kalangan generasi muda. Solusi tersebut adalah dengan diadakannya pelatihan budaya berbasis pancasila. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang diadakan guna mencegah disintegrasi bangsa. Dengan diadakannya pelatihan ini generasi muda khususnya mahasiswa dapat mewujudkan integrasi bangsa. Disintegrasi bangsa saat ini merupakan masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, 79.26 % masyarakat Indonesia menganggap Pancasila penting dipertahankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pancasila merupakan cara yang paling ampuh dalam menghadapi masalah disintegrasi bangsa. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerinyahan sendiri, atau dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang biasanya terikat karena satu kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Dapat disimpulkan bahwa disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak besatunya atau pecahnya suatu kelompok masyarakat dimana berasal dari keturunan, adat, bahasa, dan pemerintahan yang sama. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman baik suku, ras, maupun agama. Keanekaragaman tersebut merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya. Kemajemukan yang dimiliki bangsa ini yang seharusnya menjadi kebanggaan, terkadang juga dapat memicu timbulnya konflik. konflik yang terjadi akibat kemajemukan yang dimiliki bangsa ini dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Maraknya konflik-konflik yang mengatasnamakan suku, agama, ras, antar golongan (SARA) merupakan indikator awal terjadinya disintegrasi bangsa. Timbulnya konflik-konflik tersebut menimbulkan suatu pertanyaan mengenai eksistensi pancasila. Saat ini, pancasila hanya berupa pengucapan butir-butirnya, tanpa adanya pemahaman dan pengamalan nyata mengenai nilai-nilai yang terkadung didalamnya. Dianutnya pancasila sebagai ideologi bangsa ini, tidak seharusnya konflik-konflik yang mengatasnamakan SARA terjadi ditengah-tengah kemajemukan bangsa. Hal ini disebabkan pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau dengan berbagai suku, ras, dan agama yang berbeda-beda, menjadi faktor penyebab terjadinya konflik-konflik pemicu disintegrasi bangsa. Sebagai contoh, terorisme dengan mengatasnamakan agama, dalam hal ini agama islam. Konflik- konflik tersebut tidak bisa dianggap remeh. Karena jika tidak segera ditangani keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI)lah yang terancam. Berdasarkan urgensi pembahasan, diperlukan alternatif solusi yang efektif untuk mencegah disintegrasi bangsa. Diadakannya pelatihan budaya berbasis pancasila merupakan solusi paling efektif. Oleh karena itu, dalam artikel ini dipilih judul “PELATIHAN BUDAYA BERBASIS PANCASILA”. (Oleh karena itu, dalam artikel ini dibahas mengena solusi untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa). BAHASAN Pada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai (1) konsep dasar, (2) langkah realisasi, serta (3) kelebihan dan pelatihan budaya berbasis pancasila Konsep Dasar Pelatihan Budaya Berbasis Pancasila Budaya dalam pengertian umum berasal dari bahasa sansekerta, budhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi dan akal) yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Sedangkan pendapat lain menyatakan budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi berkaitan dengan unsur rohani dan daya berkaitan dengan unsur jasmani manusia. Dengan demikian budaya merupakan hasil budi dan daya manusia( Koentjaraningrat, 1990:30) Kebudayaan adalah budi dan tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia digerakkan oleh akal dan perasaan yang mendasari semua itu adalah ucapan hatinya. Dan ucapan batin itu merupakan keyakinan dan penghayatan terhadap sesuatu yang dianggap benar. Apa yang dianggap benar itu besar kecilnya adalah agama. Dan agama sepanjang tidak diwahyukan adalah hasil pemikiran filsafat ( Mukti Ali, 1982:4) Dalam pemaknaan itu budaya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari jiwa manusia. Jiwa manusia pun tidak dapat terlepas dari filsafat yang merupakan rangkaian ilmu ynag dimiliki oleh seseoramg. Sedangkat filsafat itu berasal dari keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Dengan demikian kebudayaan bersumber dari filsafat ataupun falsafah. Falsafah bangsa Indonesia merupakan pancasila. Jika dihubungkan dengan falsafah yang dimiliki bangsa Indonesia yakni pancasila, maka pancasila dapat menjadi penengah di antara kemajemukan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut, pelatihan ini dapat menjadikan pancasila sebagai pemecah masalah disintegrasi bangsa oleh kemajemukan bangsa Indonesia. Diadakannya pelatihan budaya berbasis pancasila dengan tujuan mencetak mahasiswa dengan kualifikasi sebagai berikut: (1) Taqwa kepada Tuhan Ynag Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lainnya, (2) Berjiwa pancasila, sehingga segala keputusan serta tindakannya mencerminkan pengamalan nilai-nilai pancasiladan memiliki kepribadian yang tinggi, yang mendahulukan kepentingan nasional dan kemanusiaan sebagain sarjana atau lulusan perguruan tinggi Indonesia, (3) Memiliki wawaqsan komprehensif dan pendekatan integral dalam menyikapi permasalahan kehidupan social, ekonomi, pendidikan, hokum, dan pertahanan keamanan, (4) Memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan secara bersama-sama berperan serta dalam pelestariannya (Riyanto, 2001: 3-4) Salah satu ciri pelatihan ini yakni, peserta akan melakukan rangkaian kegiatan yakni, seminar, diskusi, dan pertujukan budaya. Peserta merupakan mahasiswa Universitas Negeri Malang angkatan 2015. Setiap Fakultas diminta mengirimkan empat orang pada setiap jurusan. Untuk acara seminar tidak ada pengaturan khusus untuk peserta pelatihan. Karena seminar ini dilakuakn seperti seminar-seminar pada umumnya yakni dengan mendatangkan narasumber-narasumber sebagai pemateri yang ahli dibidangnya. Acara diskusi dan pertunjukan budaya terdapat pengaturan tersendiri. Untuk diskusi akan dibentuk beberapa kelompok. Sedangkan untuk acara pertunjukkan budaya, perserta dari setiap jurusan diwajibkan menampilan pertunjukkan budaya. Dipilihnya mahasiswa sebagai peserta pelatihan karena, mahasiswa merupakan generasi muda penerus bangsa. Sehingga sangat efektif karena nasib bangsa berada di tangan generasi muda. Langkah- langkah Pelaksanaan Pelatihan Budaya Berbasis Pancasila Saat ini, disintegrasi bangsa merupakan masalah yang sedang menghantui bangsa ini. Hal ini tidak bisa dianggap remeh. Karena dapat mengancam keutuhan NKRI. Diadakannya Pelatihan Budaya Berbasis Pancasila ini, diharapkan para pemuda sebagai generasi muda sekaligus agen perubahan dapat mewujudkan integrasi ditengah kemajemukan bangsa Indonesia. Langkah- langkah pelaksanaan Pelatihan Budaya berbasis Pancasila secara rinci sebagai berikut: Langkah persiapan: Langkah awal dari pelatihan ini yakni dengan pembentukan panitia sebagai peenanggung jawab terselenggaranya acara. Setelah terbentuk panitia, langka selanjutnya yakni penyusunan proposal. Proposal berisi rangkaian acara dan juga anggaran dana untuk pelaksanaan pelatihan ini. Setelah itu, proposal diajukan pada Rektor Universitas Negeri Malang. Setelah mendapat persetujuan barulah proposal diajukan pada donator-donatur yang telah di pilih guna terkumpulnya dana untuk pelaksanaan acara ini. Proses persiapan dilakukan sebulan sebelum acara dimulai. Hal ini dilakuakan karena ada beberapa langkah yang terkadang membutuhkan banyak waktu . Biasanya yang dalam pengumpulan dana banyak membutuhkan banyak waktu. Sehingga jika dipersiapkan jauh-jauh hari maka, acara akan terlaksana tepat waktu, sesuai yang telah terjadwal. Langkah implementasi kegiatan Dalam acara Pelatihan Budaya berbasis Pancasila.ini akan terbagi menjadi tiga acara pokok.. Acara dimulai pada pukul 07.00 WIB. Waktu istirahat diberikan pada setiap jeda acara. Setiap acara akan diikiuti oleh seluruh perserta pelatihan. Acara pertama yakni sosialisasi Pancasila. Acara ini dikemas dalam bentuk seminar. Dalam seminar ini akan didatangkan narasumber-narasumber yang ahli dibidangnya sebagai pemateri. Materi yang akan disajikan yakni nilai-nilai yang terkandung pada pancasila. Dalam seminar ini butir-butir pancasila akan dikupas secara mendalam. Dimulai dari sila pertama hingga kelima. Demikian juga cara-cara realisasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna tercapainya tujuan yakni mencegah disintegrasi bangsa. Acara kedua yakni diskusi. Acara diskusi ini bertema “ Pancasila sebagai pendongkrak budaya di era globalisasi”. Diskusi ini dilakukan dengan cara membentuk kelompok- kelompok yang beranggotakan empat orang. Kelompok dibentuk dengan cara random. Dengan begitu setiap kelompok terdiri dari peserta yang berlainan Fakultas. Hal ini dilakukan agar terjalin suatu kerjasama tim yang baik. Para peserta juga dapat saling mengenal dengan peserta lain yang berbeda fakultas, sehingga dapat menambah petemanan. Dengan diadakannya diskusi ini, pengetahuan peserta tentang nilai-nilai pancasila dan juga implementasi pancasila pada kehidupan sehari-hari akan diuji. Tidak hanya itu dengan diskusi ini, para peserta juga dapat bertukar pikiran dan juga adu argumen dengan peserta lain mengenai cara-cara efektif dalam mencegah terjadinya disntegrasi bangsa. Acara ketiga yakni pertunjukan budaya. Dalam acara ini, peserta dari setiap jurusan diwajibkan menampilkan budaya dari salah satu daerah yang ada di Indonesia. Untuk mencegah penampilan budaya yang sama, peserta diharapkan memberikan informasi pada panitia seminggu sebelum acara diselenggarakan. Dengan diadakannya acara pertunjukan budaya, para peserta dapat menambah wawasan tentang keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kelebihan dan kelemahan Pelatihan budaya berbasis pancasila ini sangat efektif untuk mencegah disintegrasi bangsa, terutama di negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan seperti Indonesia. Pelatihan ini memiliki beberapa kelebihan antar lain: (1) peserta dapat menelaah nilai-nilai pancasila, (2) peserta dapat menerapkan pancasila dikehidupan sehari-hari, (3) peserta dapat menjadikan pancasila sebagai pemersatu ditengah kemajemukan bangsa Indonesia. Kelebihan-kelebihan tersebut akan sangat membantu proses mencegah disintegrasi bangsa. Meskipun terdapat beberapa kelebihan dengan diadakannya pelatihan budaya berbasis pancasila ini, namun juga terdapat kelemahan. Kelemahannya yakni dalam menyelenggarakan pelatihan ini membutuhkan banyak biaya yang tidak sedikit. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Budaya merupakakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari jiwa manusia. Jiwa manusia pun tidak dapat terlepas dari filsafat yang merupakan rangkaian ilmu ynag dimiliki oleh seseoramg. Sedangkat filsafat itu berasal dari keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Dengan demikian kebudayaan bersumber dari filsafat ataupun falsafah. Falsafah bangsa Indonesia merupakan pancasila. Jika dihubungkan dengan falsafah yang dimiliki bangsa Indonesia yakni pancasila, maka pancasila dapat menjadi penengah di antara kemajemukan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut, pelatihan ini dapat menjadikan pancasila sebagai pemecah masalah disintegrasi bangsa oleh kemjemukan bangsa Indonesia. Pelaksanaan pelatihan budaya berbasis pancasila dengan pembentukan panitia guna suksesnya pelatihan ini. Tugas dari panitia ini membuat surat permohonan ijin diadakannya acara ini, membuat proposal kegiatan, dan juga membuat susunan acara yang akan dilaksanakan dalam pelatihan ini. Pelatihan ini terdiri dari tiga acara pokok yakni, seminar, diskusi, dan pertujukan budaya. Masing-masing acara diikuti oleh peserta dari perwakilan setiap jurusan dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Negeri Malang. Diadakannya pelatihan budaya berbasis pancasila, diharapkan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, dapan memegang teguh nilai-nilai yan terkandung dalam pancasila. Tidak hanya itu, mahasiswa dapat menjadikan pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Namun demi terselenggaranya acara ini, membutuhna biaya yang tidak sedikit. Hal ini memungkinkan panitia menemui kendala dalam hal pembiayaan kegiatan. Saran Dengan melalui pelatihan budaya berbasis pancasila ini, dapat memotivasi mahasiswa selaku peserta pelatihan untuk selalu menerapkan pancasila pada kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, peserta juga dapat lebih menjunjung tinggi nilai persamaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dari sila pertama dan kelima, secara otomatis menjadi alat pemersatu. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila berasal dari jati diri bangsa Indonesia. Dengan penjelasan seperti diatas peserta dapat mempertahankan nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila. Penerapan dilakuakan tidak hanya sekarang melainkan berkelanjutkan pada masa yang akan datang. Dengan begitu tujuan dari diadakannya pelatihan ini tercapai. DAFTAR RUJUKAN Ali, mukti. 2003. Teologis Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Koentjaraningrat. 1990. Sejarah Teori Antropologi II. Jakarta: UI-Press http://tribunnews.com Riyanto, Yatim. 2001. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: SI
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAKOMODASI ASPIRASI MASYARAKAT PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA SIDODADI KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO
No full textKINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAKOMODASI ASPIRASI MASYARAKAT PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA SIDODADI KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO Faiz Zainul Ikhsan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No.5 Malang Email:[email protected] Kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang dalam Bahasa Inggris yakni performance, dan kerap di Indonesiakan dengan kata performa. Mengoptimalkan sumber daya manusia menjadi fokus utama sebuah organisasi dalam meningkatkan kinerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam rangka memperoleh kinerja yang baik. Agar organisasi berfungsi secara efektif dan sesuai dengan sasaran organisasi, maka organisasi harus memiliki kinerja karyawan yag baik yaitu dengan melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang handal. Jika sebuah organisasi memiliki karyawan yang memiliki skill yang baik, maka tujuan dari suatu organisasi akan sesuai dengan apa yang diharapkan karena kinerja karyawan yang sangat baik. Disisi lain kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas atau kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya.Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) program kerja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dalam kegiatan pembangunan,(2) aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo,(3) kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo,(4) hambatan apa saja yang ditemui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo saat melaksanakan fungsi pengawasan dan penampung sekaligus penyalur aspirasi masyarakat,(5) solusi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap hambatan ketika melaksanakan fungsi pengawasan dan penampung sekaligus penyalur aspirasi masyarakat Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau masyarakat dan perilaku yang dapat diambil. Sedangkan jenis penelitian adalah deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Sumber data peneliti yaitu informan, peristiwa, dokumentasi. Informan tersebut yaitu Hartono (kades), Rahmad (ketua BPD), Haryanto (wakil ketua BPD), Novianto (kasun alasmalang), Saffan (tokoh masyarakat). Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, serta diakhiri dengan memberikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan menggunakan teknik trianggulasi. Temuan penelitian ini adalah:(1) Program kerja dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat yaitu pertama, membahas dan menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bersama dengan kepala desa dan tokoh masyarakat yang ada disetiap dusun, kedua, menampung aspirasi masyarakat Desa Sidodadi di setiap dusun, ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan desa dan drainase.menampung aspirasi masyarakat yang ada di setiap dusun mengenai pembangunan desa, serta melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sidodadi.(2) Aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo meliputi permintaan akses jalan desa, pembangunan drainase, fasilitas olahraga dan pembangunan rumah bagi warga kurang mampu. Aspirasi masyarakat desa pada pemerintah sebelumnya yang pada saat itu sudah cukup baik dalam menyampaikan keluhannya, namun tidak diimbangi dengan kinerja yang baik dari pemerintah desa khususnya BPD. Pada pemerintah sekarang, dengan cara yang dilakukan oleh BPD, masyarakat cukup antusias dalam menyampaikan pandangan mereka mengenai pembangunan yang ada di desa.(3) Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo adalah dengan cara memanfaatkan kegiatan keagamaan masyarakat desa dalam mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, serta untuk mengetahui persoalan yang ada dilapangan. BPD Desa Sidodadi menempatkan anggota nya untuk mendatangi kegiatan keagamaan warga sehingga dengan cara itu masyarakat lebih dekat lagi dengan pemimpinnya dan mudah untuk menyampaikan keluhan maupun permintaan warga desa.(4) Hambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan kinerja di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yaitu kinerja yang masih lambat dari anggota BPD dalam merespon aspirasi warga desa, sarana dan prasarana pendukung kinerja BPD yang masih kurang dan gaji yang diterima oleh BPD dinilai masih terlalu kecil.(5) Solusi yang dilakukan Badan Permusyawaratn Desa (BPD) dalam menyelesaikan permasalahan hambatan kinerja di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yaitu melakukan musyawarah dengan anggota BPD atau jika hal tersebut berkaitan dengan kinerja yang buruk dari individu, maka akan dilakukan teguran terhadap yang bersangkutan, mengenai gaji BPD melalui pemerintah desa masih mengusulkan kenaikan gaji BPD kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan sarana serta prasarana yang kurang sedang diusahakan untuk melakukan pembelian namun pembelian tersebut bertahap. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan:(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan fungsinya dalam menampung aspirasi masyarakat. Tidak hanya memanfaatkan kegiatan keagamaan masyarakat dalam mengetahui permasalahan dilapangan, namun juga bisa memanfaatkan kegiatan masyarakatt yang lain untuk mendengarkan keluhan dan saran dari warga.(2) Bagi Pemerintah Desa Sidodadi untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di kantor desa, guna menunjang kinerja dari aparatur pemerintah desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena sarana di ruang kerja bagi anggota BPD dinilai masih kurang terutama mengenai alat elektronik yaitu komputer yang jumlahnya masih kurang.(3) Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo hendaknya lebih memperhatikan jalannya pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Probolinggo, terutama anggaran bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena anggaran yang selama ini diberikan dinilai masih kurang. Sebagai mitra Kepala Desa, BPD dinilai berhak menerima pendapatan yang sama dengan Kepala Desa karena memiliki kedudukan yang sama.(4) masyarakat Desa Sidodadi hendaknya membantu serta bekerja sama dengan BPD dalam menyampaikan aspirasinya. Dengan saran dan kritik dari masyarakat, diharapkan BPD dapat bekerja dengan lebih baik lagi sehingga program kerja yang dilaksanakan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Kata kunci: kinerja, Badan Pernusyawaratan Desa, pembangunan, aspirasi masyarakat PENDAHULUAN Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa merupakan suatu pijakan utama dalam penetapan strategi kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan, baik itu berupa infrastruktur maupun pelayanan yang baik kepada masyarakat. Makna kesejahteraan adalah menyangkut hajat hidup orang banyak yang meliputi beberapa dimensi.Pertama di bidang politik, diarahkan kepada sistem pembinaan politik di daerah yang dinamis dan demokratis.Kedua di bidang ekonomi, diarahkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan, serta jasa dengan menghindari praktik monopoli, kolusi, dan nepotisme.Ketiga di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, diarahkan kepada peningkatan kualitas kehidupan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan angka pertumbuhan penduduk yang berkualitas baik.Keempat di bidang agama, diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan beragama sehingga dapat menjamin kebebasan kepada para pemeluknya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing.Kelima di bidang hukum dan keamanan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas ketaatan dan kepatuhan masyarakat kepada hukum nasional maupun hukum adat yang ada di desa setempat sehingga dapat menjamin keteraturan dan ketertiban, serta dapat menciptakan rasa aman guna menunjang kesejahteraan umum. Keseriusan pemerintah untuk menjadikan desa di Indonesia lebih maju lagi tergambarkan dalam kebijakannya dengan mengeluarkan Dana Desa. Dana Desa ini merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang di transfer melaluli Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Suparno (2001:46) mengatakan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah dalam hal ini adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya diserahkan kepada kemampua masyarakat desa itu sendiri. Namun pada kenyataannya pemberian bantuan pemerintah pusat tersebut tidak diimbangi dengan kinerja aparatur pemerintahan desa yang baik, dalam prakteknya masih banyak desa di Indonesia yang belum berkembang meskipun telah diberikan bantuan dana desa karena kinerja aparatur desa nya yang buruk. Aparatur pemerintahan desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi mitra kepala desa dalam mengetahui permasalahan yang di alami masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas salah satunya yaitu menyerap, menampung, menghimpung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif yang sangat sentral perananannya terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, dengan peranannya dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya bersama kepala desa, dapat menjadi sebuah program kerja yang disusun bersama pemerintah desa guna melaksanakan pembangunan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejatinya akan mempercepat pelaksanaan pembangunan bersama pemerintah desa yang telah di programkan oleh pemerintah pusat, bukan untuk memperlambat pelaksanaan pembangunan di desa. Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab XI bagian ketiga Pasal 209 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sedangkan kedudukan kepala desa dan BPD di dalam penjelasan UndangUndang Desa tentang Kelembagaan Desa yang antara lain mengatur mengenai kelembagaan desa/desa adat, yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat dan BPD/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat. Jadi dapat dikatakan bahwa kedudukan kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam Undang-Undang ini pun tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun memiliki fungsi yang berbeda. Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan diktator atau raja absolute, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut disamping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonformal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutantuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ruang gerak bagi demokratisasi dan peran serta masyarakat tersebut dalam perjalanan belum berpihak secara sungguh-sungguh terhadap kepentingan masyarakat. disadari bersama bahwa mengubah suatu sistem sosial, politik, ekonomi serta kelembagaan dan budaya tidak dapat terjadi dalam waktu relatif singkat (berlakunya sebuah Undang-Undang tidak berarti secara otomatis mengubah sistem, politik, dan budaya masyarakat). Diperlukan adanya konsistensi, kemauan baik dari pelaksanaan Undang-Undang, Kebijakan Pemerintah, kesiapan dari masyarakat dan birokrasi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat. LANDASAN TEORI Pengertian Kinerja Kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang dalam Bahasa Inggris yakni performance, dan kerap di Indonesiakan dengan kata performa (Wirawan, 2009). Mengoptimalkan sumber daya manusia menjadi fokus utama sebuah organisasi dalam meningkatkan kinerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam rangka memperoleh kinerja yang baik. Agar organisasi berfungsi secara efektif dan sesuai dengan sasaran organisasi, maka organisasi harus memiliki kinerja karyawan yag baik yaitu dengan melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang handal (Simamora, 1997:339). Jika sebuah organisasi memiliki karyawan yang memiliki skill yang baik, maka tujuan dari suatu organisasi akan sesuai dengan apa yang diharapkan karena kinerja karyawan yang sangat baik. Disisi lain kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas atau kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya (Mangkunegara, 2006: 67) Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan, kinerja adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok manusia untuk merefresentasikan tujuan dari individu ataupun kelompok manusia tersebut. Mengingat BPD adalah suatu organisasi politik ataupun lembaga politik yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas, di atur dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014. Maka kinerja BPD adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPD ataupun sekelompok anggota BPD dengan tujuan menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif agar kesejahtraan masyarakat desa dapat dirasakan. Indikator Pengukuran Kinerja Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1999) menjelaskan bahwa terdapat lima indikator yang umum digunakan dalam hal mengukur kinerja yaitu:a. Indikator kinerja input, Indikator kinerja input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM informasi, serta kebijakan.b. Indikator kinerja output, Indikator kinerja output merupakan sesuatu yang diharapkan lansung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun nonfisik.c. Indikator kinerja outcome. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya penyelenggaraan kegiatan pada jangka waktu menengah.d. Indikator kinerja manfaat. Indikator kinerja manfaat yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.e. Indikator kinerja dampak. Indikator kinerja dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Kinerja sendiri oleh Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2009:11) dikategorikan menjadi tiga bagian yakni kinerja organisasi, kinerja proses dan kinerja individu. Kinerja organisasi dan kinerja individu biasanya digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, sedangkan kinerja proses biasanya digunakan oleh pelaku industri untuk mengukur sejauh mana proses pembuatan suatu produk mulai dari pengumpulan bahan baku, proses pembuatan hingga menjadi sebuah prodak. Mengingat BPD adalah sebuah kelembagaan politik atau organisasi politik penulis penulis beranggapan bahwa pengukuran menggunakan kinerja organisasi akan lebih efektif digunakan dalam penelitian ini. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja diartikan sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas dimasa mendatang (BPKP, 2000:11). Evaluasi kinerja tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila dilakukan dengan cara-cara atau metode yang tidak tepat. Macam-macam evaluasi kinerja adalah sebagi berikut:a. Evaluasi kinerja kegiatan, menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi ini setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan palaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.b. Evaluasi kinerja program, merupakan evaluasi terhadap kinerja program. Program dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatankegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.c. Evaluasi kinerja kebijaksanaan, merupakan evaluasi terhadap ketentuanketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No.10 Tahun 2006 menyebutkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi di Desa. Kedudukan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili Warga Desa dalam Pemerintahan Desa. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 Pasal 30, yang menyatakan bahwa, BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 3 kali masa jabatan berikutnya. Anggota harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa hak Badan Permusyawaratan Desa antara lain:(a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;(b). Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan di desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;(c). Mendapat biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa. Selain itu BPD juga beperan mengawasi pelaksanaan pemerintah desa apabila adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. dan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan desa dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Temuan ini sesuai dengan pendapat Sukriono (2012:237) hubungan kepala desa dan BPD itu di dasarkan pada prinsip cheks and balances. Kepala desa juga menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan pada bupati, dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan pada BPD dan warga dalam forum musyawarah desa, serta menginformasikan secara terbuka pada masyarakat. Pembangunan Desa Pembangunan sebuah desa tentunya harus mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur geografis masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Menurut Kartasasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam us
Analisis Perbandingan Pendekatan Ekonomi Politik Marxis dengan Klasik dan Neoklasik
No full textAnalisis Perbandingan Pendekatan Ekonomi Politik Marxis dengan Klasik dan Neoklasik Oleh : Ahmad Ma’ruf Nur Salabi (150711604690) Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Malang [email protected] Abstrak Ekonomi politik lahir karena adanya per-kawinan antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik. Keduanya adalah hal yang sangat berbeda namun tidak dapat di Pisahkan. Pada dasarnya perkembangan sejarah pemikiran ekonomi dapat disingkat sebagai perkembangan sejarah pemikiran ekonomi dapat disingkat sebaga perkembangan dari mazhab-mazhab klasik, neoklasik, dan ekonomi modern. Dalam Pendekatan Klasik, istilah Ekonomi Politik merujuk pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang terdiri dari beberapa pelaku pribadi yang independen. Ekonomi dalam pendekatan neoklasik dipandang sebagai proses dimana orang berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan sumber daya yang ada. Kepentingan Material, Konflik Kelas, dan Kapitalisme. Konsep bahwa pertarungan kelas memiliki kecenderungan untuk pasti akan terjadi dengan sendirinya dalam sejarah (historical tendency of class struggle) ini adalah konsep bahwa individu-individu dan kelas-kelas dalam masyarakat akan dengan sendirinya memahami, meyakini, dan mengupayakan sebuah kepentingan yang lebih luas dari pada kepentingan individu. Kata Kunci : Ekonomi Politik, Marxis, Klasik, dan Neoklasik Pendahuluan Ekonomi politik lahir karena adanya per-kawinan antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik. Keduanya adalah hal yang sangat berbeda namun tidak dapat di Pisahkan. Ilmu Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ilmu Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang dalam memenuhi kebutuhannya dengan membuat pilihan menggunakan uang atau barang. Sedangkan Ilmu Politik adalah tentang bagaimana individu/kelompok mempengaruhi individu/kelompok yang lain sesuai dengan jalan pikiran individu/kelompok itu. Sering kali di asumsikan bahwa Ekonomi Politik adalah integrasi antara ilmu Ekonomi dengan ilmu Politik. Kalau dibedakan dari Ekonomi, itu tidak berarti bahwa keduanya benar-benar terpisah sepenuhnya, terisolasi dari yang lain atau tidak peduli terhadap yang lain. Pemikiran tentang ekonomi politik terus mengalami perkembangan. Seiring berjalannya waktu, maka pemikiran mengenai ekonomi dan politik akan terus berkembang. Meskipun bagi sebagian orang ada yang menganggap teori arau pemikiran ekonomi politik dianggap maju-mundur, namun bagi kami (penulis) harus dianggap tidak tidak berhenti atau tetap. Sistem harga, bentuk komoditas dan varian kerja disebabkan oleh faktor kerja sosial dala relasi saling mempengaruhi. Kondisi sosial masyarakat yang terbantuk dari relasi hubungan ekonomistis berpengaruh pada cara berpikir dan bertindaknya individu. Untuk menganalisa berbagai pernyataan tersebut dan mencoba untuk menganalisa atas pemikiran ekonomi menggunakan pendekatan historis hubungan antara ekonomi politik dari masa ke masa. Pada dasarnya perkembangan sejarah pemikiran ekonomi dapat disingkat sebagai perkembangan sejarah pemikiran ekonomi dapat disingkat sebaga perkembangan dari mazhab-mazhab klasik, neoklasik, dan ekonomi modern. Mazhab klasik dipimpin oleh tokoh-tokoh pemikiran besar Adam Smith dan Jon Stuardsmile; Mazhab Neo klasik oleh Alfred Marshall, dan Leon Walras; dan mazhab ekonomi modern oleh Jhon Maynard Keynes. Karakteristik Ekonomi Politik Klasik Pemikiran-pemikiran klasik memandang ekonomi sebagai bentuk pengorganisasian yang membuat manusia terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dan ilmu ekonomi sebagai penelitian terhadap logika dibalik pengorganisasian terhadap tujuan-tujuan apa yang hendak dicapainnya. Pendekatan klasik dalam Ekonomi Politik merupakan sebuah kerangka yang berisi tema-tema utama dari Ekonomi Politik yang disusun dengan cara yang unik. Dalam Pendekatan Klasik, istilah Ekonomi Politik merujuk pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang terdiri dari beberapa pelaku pribadi yang independen. Masyarakat sipil adalah wilayah dimana terjadi egoisme universal, dimana “aku” dapat memperlakukan semua orang lain sebagai cara/sarana untuk mencapai kepentingan diriku sendiri. Pasar yang Mengatur Dirinya Sendiri. Karakteristik dari pasar bebas ini adalah sesuatu yang menguntungkan individu. Namun disisi lain pasar juga berfungsi untuk mendisiplinkan pelaku-pelaku yang mementingkan kepentingan pribadinya sendiri-sendiri ini agar mereka mau bekerja demi memenuhi kebutuhan atau kepentingan pelaku pasar yang lain. Kepentingan Pribadi dan Kepentingan Publik ; Monopoli terhadap pasar dalam negeri yang didapatkan dengan cara membatasi impor terhadap barang-barang dapat memacu industry dalam negeri dan kemudian memperbesar porsi dari tenaga kerja dan capital yang dikerahkan untuk industry-industri itu Negara dan Masyarakat. Menurut sistem kebebasan alami, pemegang kedaulatan (negara) memiliki tiga tugas yang harus dijalankannya, yang pertama adalah melindungi masyarakat dari kekerasan masyarakat lainnya; yang kedua adalah tugas untuk melindungi dengan sedapat mungkin semua anggota masyarakat dari ketidakadilan; ketiga, tugas untuk membangun fasilitas-fasilitas umum. Karakteristik Ekonomi Politik Neoklasik Struktur dari Teori Neoklasik; Ide utama dalam pemikiran neoklasik adalah konsep “pilihan yang dibatasi” (constrained choice). Konsep ini memandang individu sebagai pelaku yang membuat pilihan, atau orang yang harus memilih dari beberapa alternatif tindakan berdasarkan pandangan atau imajinasinya sendiri tentang apa dampak dari tiap-tiap alternatif itu bagi dirinya. Ekonomi dalam pendekatan neoklasik dipandang sebagai proses dimana orang berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan sumber daya yang ada. Hak Kepemilikan. Hak kepemilikan (property rights) adalah hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kekayaan. Eksternalitas adalah “dampak terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) yang tidak melewati sistem harga dan muncul sebagai efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain atau kegiatan perusahaan lain” Barang Publik (Publik Goods) adalah satu definisi dari barang publik adalah barang yang begitu diproduksi untuk anggota tertentu dari sebuah kelompok akan secara otomatis bisa digunakan oleh semua anggota dalam kelompok itu. Satu tema utama dalam ilmu Ekonomi neoklasik adalah bahwa ada hubungan antara pasar yang persaingannya sempurna dengan efisiensi, dimana efisiensi ini didefinisikan sebagai maksimalisasi terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi. Pasar dengan persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki penjual dan pembeli dalam jumlah besar. Karakteristik Ekonomi Politik Marxis Istilah Ekonomi Politik yang digunakan dalam teori Marxian tidak merujuk pada pemikiran-pemikiran tentang hubungan antara ekonomi dengan politik, melainkan merujuk pada sebuah cara berpikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikir-pemikir ekonomi klasik, terutama Adam Smith dan David Ricardo. Ekonomi Politik Marxisme merupakn kritik terhadap sistem oknomi pasar (kapitalis). Pilar kelembagaan kapitalisme dianggap oleh Karl Marx sangat eksploitatif karena menemkan tenaga kerja subordinat berhadapan dengan pemilik modal. Hal ini bisa terjadi karena dalam kapitalisme menciptakan pranata-pranata faktor produksi slalu terlambat ketimbang percepatan inovasi produksi(teknologi). Bukan hanya itu Kepentingan Material dan Kelas Ekonomi, konsep kelas adalah salah satu konsep dasar dalan teori Marxian. Semakin seorang individu sadar bahwa ia memiliki kesamaan kondisi dan kesamaan tujuan dengan orang lain, maka semakin luas pandangan mereka terhadap kepentingan material mereka sehingga kepentingan individu berubah menjadi kepentingan kelas. Kepentingan Material, Konflik Kelas, dan Kapitalisme. Konsep bahwa pertarungan kelas memiliki kecenderungan untuk pasti akan terjadi dengan sendirinya dalam sejarah (historical tendency of class struggle) ini adalah konsep bahwa individu-individu dan kelas-kelas dalam masyarakat akan dengan sendirinya memahami, meyakini, dan mengupayakan sebuah kepentingan yang lebih luas dari pada kepentingan individu. Kepentingan Ekonomi dan Kesadaran Kelas Dalam teori Marxian, yang dimaksud dengan “kelas” adalah orang-orang yang memiliki posisi yang sama dalam proses produksi. Karenannya kelas adalah sesuatu yang berdiri sendiri secara objektif tanpa harus dihubungkan dengan kesadaran subjektif dari individu-individu yang termasuk dalam kelas itu. Kepentingan Ekonomi dan Bidang Politik Ada tiga cara untuk memandang Ekonomi Politik lewat tradisi Marxian, yang pertama Politik sebagai revolusi atau politik revolusioner; yang kedua politik sebagai kompromi kelas dan yang ketiga teori negara marxis. Ekonomi Politik Marxis sendiri bisa dibilang lahir gara-gara konflik kepentingan antara pemilik modal dan kepentingan kelas pekerja. Dari hal tersebut, memberikan pemikiran, mark memebrika latar belakang bahwa kels pekerja hanya menerima keuntungan “subsisten” dari kegiatan ekonomi. Sebaliknya, kelas pemilik modal meraup seluruh profit yang dihasilkan oleh kelas pekerja. Dalam operasionalisasi perusahaan, pemilik modal meminta buruh bekerja lebih keras, lebih lama, tatapi upah buruh tetap pada level subsisten. Oleh karena itu Ekonomi politik Marxism merupakn tindakan politik sebagi respons atas keterhimpitann kelas pekerja dalam proses produksi. Maka dari itu muncul revolusioner dari kaum pekerja yang dipicu dari sistem produksi yang menempatkan kaumpekerja sebagai korban. Dalam ekonomi sosialis hanya didasarkan pada 2 perinsip. Pertama, negara menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi seperti investasi, mulai dari proses perencarnaan, oprasionalisasi, pengawasan sampai ke evaluasi. Pada level ini vungsi negara merancang sistem kepemilikan prosestransaksi, dan pembagian keuntungan berbasis instrumen negara, jadi dalam kasus hak kepemilikan, negara bukan cuma mengontrol tetapi juga menguasai hak kepemilikan. Kedua pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan pelaku ekonomi lainnya tetapi setiap pelaku ekonomi membuat kontrak dengan negara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan model seperti ini di andaikan tidak ada eksploitasi antar pelaku ekonomi, seperti dalam sistem ekomi kapitalis. Pada level ini pula tidak akan terjadi ketimpangan pendapatan antar pelaku ekonomi. Lahirnya Ekonomi politik Marxisme ada yang menganggap bahwa Ekonomi Politik Marxis dapat dipilah menajdi dua agenda politik, yakni poertama melakukan revolusi untuk mengambil alih kekuasan negara. Model ini akan terjadi bila masyarakat telah terpolalisasi, konssentrasi modal kian kasat mata, pengangguaran semakin bengkak dan upah kian turun. Dalam hal ini diharapkan kaum buruh dapat mengambil alih negara dengan menguasai sumber daya ekonomi( modal) hingga yang menjadi penentu kegiatan ekonomi(produksi) bukan lagi pemilik modal. Bagi marx, negara mencerminkan asimetri tentang negara asimetri hubungan dengan kelas dalam masyarakat borjuis yang perlu diakihiri dengan kemunculan sosialisme. Kedua agenda ekonomi politik dikerjakan lewat cara yang lebih lunak, yaknni pekerja berpartisipasi dalam kelompok kepentingan, partai politik, atau mengikuti pemilihan legislatif. Tujuan dari model ini adalah kelompok buruh dapat mengakses institusi politik sehingga turut dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan. Model ini berbeda dengan yang pertama adalah hal caranya yang memilih jalur damai ketimbang kekerasan. Pada akhirnya, jika lembaaga negara dapat dimasuki oleh kaum pekerja, maka isu semacam peningkatan upah, keamanan kerja, uang pensiun , dan pengawasan kerja bisa lebih memihak kepentingan buruh/pekerja. Perbandingan Pendekatan Ekonomi Politik Marxis dengan Klasik Persamaan : Sama-sama membicarakan kehidupan sosial yang tidak dapatdipisahkan dengan ekonomi. Sama-sama menjadikan pemerintah sebagai perencana dan fasilisator danlam kegiatanekonomi. Perbedaan : 1. Marxis pusat pengendalian ekonomi adalah Pemerintah, sedangkan pada Klasik, pusat pengendalian ekonomi adalah Individu (Pemilik Tenaga Kerja). 2. Faktor-faktor produksi dan keuntungann dari produksi lebih banyak menguntungkan pemilik tenaga kerja atau pemilik modal, sedangkan untuk marxis keuntungan dibagikan secara adil antara pemilik modal dengan para kaum pekerja. 3. Faktor produksi berada dibawah kontrol pemilik modal, sedangkan untuk marxis, faktor produksi berada bawah kontrol sebuah negara. 4. Keputusan produksi dan investasi dilakukan melalui pasar dan kapital (sector private), sedangkan untuk marxise nkeputusan produksi dan investasi dilakukan melalui perencanaan pusat (Negara). 5. Dalam marxis, negara menjadi pelaku ekonomi, sedangkan dalam klasik, negara tidak menjadi pelaku ekonomi tapi hanya pengalokasi dan pemfasilitas ekonomi. Perbandingan Pendekatan Ekonomi Politik Marxis dengan Neolasik Persamaan : Perbedaan : fokus utama dari pendekatan ekonomi marxis adalah sosial, sedangkan dalam neo klasik, masalah sosial bukan menjadi fokus utama. Kedudukan Pendekatan Ekonomi Politik Marxis dengan Klasik dan neoklasik Kedudukan Pendekatan Ekonomi Politik Marxis dengan Klasik dan Neoklasik terletak pada hak kepemilikannya, dalam pendekatan klasik menganggap hak kepemilikan adalah kepemilikan individu (privat) , sedang Neoklasik menganggap hak kepemilikan juga merupakan tanggungjawab pemerintah untuk hadir dalam pengendalian kepemilikan. Sedang pada Marxis dalam kasus hak kepemilikan, negara bukan cuma mengontrol tetapi juga menguasai hak kepemilikan. Contoh Pendekatan Ekonomi Politik Marxis dengan Klasik Marx membedakan dua tingkatan organisasi produksi pada periode kapitalis. Tingkatan pertama dikuasai oleh perpabrikan. ciri yang nyata bentuk ini ialah di gantikannya keterampilan pertukangan menjadi berbagai tugas khusus yang di lakukan oleh sejumlah pekerja, yang secara kolektif menyelesaikan suatu yang dapat di tangani oleh suatu orang terampil dibawah sistem serikat sekerja. Perpabrikan lebih efisien dari pada kerajinan tangan bukan karena ada kemajuan teknik apapun, akan tetapi berkat adanya pembagian kerja yang memungkinkan untuk memperoduksi lebih banyak unit-unit perorang per jam. Contoh Pendekatan Ekonomi Politik Marxis dengan Neokasik Kesimpulan : Ekonomi politik lahir karena adanya per-kawinan antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik. Keduanya adalah hal yang sangat berbeda namun tidak dapat di Pisahkan. Pada dasarnya perkembangan sejarah pemikiran ekonomi dapat disingkat sebagai perkembangan sejarah pemikiran ekonomi dapat disingkat sebaga perkembangan dari mazhab-mazhab klasik, neoklasik, dan ekonomi modern. Dalam Pendekatan Klasik, istilah Ekonomi Politik merujuk pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang terdiri dari beberapa pelaku pribadi yang independen. Ekonomi dalam pendekatan neoklasik dipandang sebagai proses dimana orang berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan sumber daya yang ada. Kepentingan Material, Konflik Kelas, dan Kapitalisme. Konsep bahwa pertarungan kelas memiliki kecenderungan untuk pasti akan terjadi dengan sendirinya dalam sejarah (historical tendency of class struggle) ini adalah konsep bahwa individu-individu dan kelas-kelas dalam masyarakat akan dengan sendirinya memahami, meyakini, dan mengupayakan sebuah kepentingan yang lebih luas dari pada kepentingan individu. Kedudukan pendekatan Ekonomi Politik Marxis dengan Klasik dan Neoklasik terletak pada hak kepemilikannya, dalam pendekatan klasik menganggap hak kepemilikan adalah kepemilikan individu (privat) , sedang Neoklasik menganggap hak kepemilikan juga merupakan tanggungjawab pemerintah untuk hadir dalam pengendalian kepemilikan. Sedang pada Marxis dalam kasus hak kepemilikan, negara bukan cuma mengontrol tetapi juga menguasai hak kepemilikan. Referensi : Beiharz Peter. 2005. Teori-Teori Sosial Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Bernard Crick. 2001. Sosialisme. Surabaya: Pustaka Promethea Giddens Anthony. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Jakarta: UI Press Mubriyanto.1987. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: LP3ES Nugroho Heru. 2002. Max Weber: Tentang Hegemoni Sistem Kepercayaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisus Ramli Rizal dkk. 1997. Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Management FE UII Yustika Ahmad Erani. 2009. Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelaja
PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK MENGATASI PENYIMPANGAN SOSIAL
No full textPENDIDIKAN PANCASILA UNTUK MENGATASI PENYIMPANGAN SOSIAL Nina Cahya Dwi Sugiharto Universitas Negeri Malang Nomor 5 Jalan Semarang Surel : [email protected] Abstrak Pada artikel ini membahas mengenai pendidikan Pancasila untuk mengatasi penyimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat. Pendidikan Pancasila ini diterapkan dengan pendidikan pada generasi penerus bangsa, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Penyimpangan sosial ini akan diatasi dengan menggunakan bentuk pembelajaran yang berbeda dan melalui tahap – tahap aplikasi yang cukup mudah untuk di terapkan pada pembelajaran sehingga dapat di lakukan dengan maksimal. Selain menggunakan bentuk dan tahap – tahap aplikasi pendidikan pancasila juga memiliki tujuan yang baik dan tepat untuk menumbuhkan tumbuh kembang anak. Kata kunci: pendidikan Pancasila, penyimpangan sosial Menurut Lawang dalam (Elisanti dkk,2009:29) penyimpangan adalah “sebagian tindakan yang menyimpang dari norma – norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulakan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut”. Aborsi merupakan salah satu wujud dari penyimpangan sosial. Menurut data yang kami peroleh dari surabaya news (2014) tentang kasus aborsi antara lain. Terhitung sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, kasus aborsi di Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 5 persen setiap tahunnya dan 30 persen pelaku aborsi adalah remaja. Sejak tahun 2012 hingga 2014 bulan juli, kasus aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta orang dengan rincian per tahun kasus aborsi 750 ribu per tahun atau 7 ribu dalam sehari dan 30 persen pelakunya adalah remaja SMP dan SMA.Sementara itu di Jawa kasus aborsi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan 5 persen dan 30 persennya adalah remaja. Dari data lembaga perlindungan anak Jawa Timur pada tahun 2009 ada 12.614 kasus, tahun 2010 ada 13.742 kasus, tahun 2011 ada 14.398 kasus, tahun 2012 ada 14.519 kasus, dan tahun 2013 ada 15.176 kasus. Fenomena tingginya remaja melakukan aborsi karena akibat pemerkosaan dan hubungan suka sama suka. Sddangkan kabupaten kota, kasus aborsi usia remaja paling tinggi yakni di kota Surabaya. Penyimpangan sosial memiliki dua jenis, yaitu penyimpangan primer dan sekunder. “Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi pelaku masih dapat diterima masyarakat. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga pelakunya dikenal sebagai orang yang berperilaku menyimpang” (Elisanti dkk,2009:96). Jadi kasus aborsi diatas termasuk dalam penyimpangan sekunder, karena pelaku aborsi tergolong orang yang sering melakukan penyimpangan. Adapun sebab seseorang melakukan penyimpangan sosial, yaitu pengaruh negatif lingkungan. Hal tersebut, menjadikan seseorang yang berada dalam lingkungan ikut melakukan penyimpangan seperti kebiasaan. Dengan demikian timbullah dampak, yaitu banyaknya generasi muda yang tinggal di lingkungan negatif tidak memiliki sopan santun kepada orang yang lebih tua dan tidak mengerti mana perilaku baik dan buruk. Selain itu kurangnya perhatian orang tua juga akan menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial, seperti kasus aborsi yang merupakan salah satu wujud dari penyimpangan sosial. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya perhatian orang tua. Peran orang tua yang kurang dengan selalu menyibukan diri, sehingga anak – anak menjadi tidak terurus dan melakukan penyimpangan sosial. Dampaknya adalah semakin banyaknya pergaulan bebas dan anak bisa melakukan apa saja yang diinginkan, seperti penyalah gunaan narkoba, hubungan seksual, tawuran antar pelajar dan masih banyak lainnya. Seseorang melakukan penyimpangan sosial juga dapat disebabkan karena faktor kesenjangan ekonomi. Faktor ini terjadi pada masyarakat yang kurang mampu dalam ekonomi. Dampaknya banyak masyarakat yang melakukan tindakan kriminal seperti, merampok, membunuh, dan lain-lain. BAHASAN Pada bagian ini dijabarkan secara spesifik mengenai (1) Konsep dasar pendidikan pancasila (2) Implementasi pendidikan pancasila (3) Kekurangan dan kelebihan pendidikan pancasila. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila Pendidikan adalah pembelajaran di mana seseorang mencari ilmu pengetahuan, pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah tetapi juga pada masyarakat atau lingkungan sekitar. Sedangkan pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman warga negaranya sekaligus sebagai pelajaran dan harus diamalkan dalam kehidupan sehari – hari. Berdasarkan pengertian di atas “Pendidikan pancasila adalah pendidikan nilai – nilai pancasila yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku positif manusia sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung dalam pamcasila” (Setijo,2006). Jadi pendidikan pancasila itu pendidikan yang mengajarkan tentang penerapan nilai – nilai pancasila baik di sekolah maupun di masyarakat. Agar dalam berperilaku menjadi baik dan sesuai dengan nilai pancasila yang menjadi pedoman hidup warga negara Indonesia. Selain itu pendidikan pancasila juga memiliki tujuan untuk menghasilkan manusia yang memiliki sikap dan perilaku antara lain yang pertama agar beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini pancasila juga meningatkan akan kewajiban sebagai umat manusia yang beragama dan mengingatkan kebaikan apa yang harus di laksanakan dan mejauhi perbuatan buruk yang dibenci Tuhan. Yang kedua berperikemanusiaan yang adil dan beradab,antar sesama manusia harus memiliki sikap adil, sikap inilah yang memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan masing – masing dalam menjalankan kehidupannya. Jadi setiap manusia itu belum tentu memiliki kebutuhan yang sama dan adil tersebut adalah cara pembagiannya. Sikap beradap itu mengharuskan manusia bersikap baik, sopan terhadap yang lebih tua dan selalu berkata jujur dalam berbicara. Yang ketiga yaitu mendukung persatuan bangsa, sebagai warga negara yang baik harus selalu mendukung bangsa atau negara menjadi lebih baik bukan merusaknya. Persatuan bangsa sangat dibutuhkan bangsa indonesia untuk menjalankan tujuan bangsa. Dalam hal ini warga negara harus selalu bersatu walaupun banyak perbedaan dari masing – masing suku dan budaya dari daerah masing – masing. Yang keempat yaitu mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.Pendidikan pancasila dengan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, yaitu dengan cara pembelajaran pendidikan pancasila pada generasi penerus harus diajarkan sikap adil baik di manapun dan kepada siapapun. Kebiasaan ini akan di bawa oleh generasi muda jika dalam masa kecilnya selalu di ajarkan untuk adil, dan sopan kepada siapa sa ja. Selain tujuan, pendidikan pancasila juga memiliki bentuk – bentuk antara lain yaitu (1) pembelajaran dengan menggunakan video animasi (2) menyanyikan lagu wajib dan nasional Indonesia (3) pembelajaran yang asik dan menarik. Pembelajaran dengan Menggunakan Video Animasi Pembelajaran menggunakan video animasi ini diharapkan lebih efektif. Selain itu cara ini akan lebih mudah di pahami oleh anak – anak dan mudah diingat. Pembelajaran menggunakan video animasi ini tidak digunakan secara terus menerus, tetapi juga harus di kasih jarak seperti dua minggu satu kali menggunakan cara video animasi ini. Dengan begitu anak – anak tidak bosan ataupun jenuh dengan pembelajaran yang di lakukan. Menurut Pribadi (2004:52) kelebihan media video salah satunya adalah. Mampu memperlihatkan objek dan peristiwa dengan tingkat akurasi dan realisme yang tinggi. Disamping itu, media video memiliki kemampuan untuk memperluas wawasan pengetahuan anak dengan menampilkan informasi, pengetahuan baru dan pengalaman belajar yang sulit diperoleh secara langsung oleh anak. Media ini juga mampu merangsang minat belajar melalui penyampaian gambar dan informasi yang menarik. Mendengarkan Musik Menurut Nirmala (2005) menyatakan bahwa “terapi musik merupakan aplikasi unikdari musik untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan membuat perubahan perilaku positif ”. Bentuk ini akan melatih anak untuk berkembang, merangsang otak anak, dan juga membantu memperluas ingatan atau memori anak. Selain itu, anak juga akan mudah untuk memahami sesuatu, pemahaman ini terjadi karena musik mampu membuat ingatan seseorang kembali mengingat dengan apa yang pernah dialaminya. Musik juga dapat melatih anak untuk mendengar, menyimak, dan juga berbicara. Tahap -tahap Implementasi Pendidikan Pancasila Dalam implementasi ini memiliki beberapa tahapan yaitu (1) doa pada awal pembelajaran (2) menyanyikan lagu wajib dan nasional (3) penyampaian materi (4) penyimpulan materi (5) diadakan kuis pada minggu tertentu dan pembentukan kelompok kerja. Doa Pada Awal Pembelajaran Berdoa sebelum pembelajaran itu sangat bermanfaat agar ilmu yang didapat menjadi bermanfaat. Selain itu dalam pancasila sila pertama juga disebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama tersebut sangat jelas bahwa setiap manusia memiliki keyakinan atau kepercayaan. Untuk itu tahap ini harus selalu dilakukan untuk melakukan semua aktivitas. Dalam hal ini, anak akan membiasakan diri untuk berdoa sebelum elakukan sesuatu. Menurut Kemendiknas (2010) ada 18 nilai- nilai dalam pendidikan karakter yaitu. (a)Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. (b) Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. (c) Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. (d) Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. (e) Kerja Keras Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. (f) Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. (g) Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. (h) Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. (i) Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. (j) Semangat Kebangsaan Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dirinya dan kelompok. (k) Cinta Tanah Air Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dirinya dan kelompoknya. (l) Menghargai Prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. (m) Bersahabat/Komunikatif Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. (n) Cinta Damai Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. (o) Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikankebijakan bagi dirinya. (p) Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. (q) Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. (r) Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,sosial, dan budaya) negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Menyanyikan Lagu Wajib Nasional dan Daerah Hal ini sangat penting karena dalam kehidupan yang menerapkan nilai pancasila sebagai pedoman hidup harus mengenang jasa para pahlawan, dengan cara menyanyikan lagu – lagu wajib dan nasional. Selain itu menyanyikan lagu wajib dan nasional ini akan meningkatkan jiwa nasionalisme anak. Meningkatkan memori tentang lirik – liriknya agar tidak lupa karena lagu – lagu ini adalah salah satu sejarah dari bangsa yang sangat berharga. Terkadang banyak sekali anak yang lupa akan lagu – lagu wajib nasional ini karena kurangnya menyanyikan lagu tersebut. Penyampaian dan Penyimpulan Materi Penyampaian materi ini harus di sampaikan dengan menarik dan tidak membosankan. Penyampaian materi ini dapat dilakukan sesuai dengan bentuk – bentuk yang dari pendidikan pancasila. Selain itu dapat juga mengajak anak untuk belajar di luar ruangan, seperti ke museum. Di museum anak – anak harus tetap di kasih tugas agar tidak hanya bermain saja tetapi juga belajar. Bisa juga selesai di museum berkumpul di ruang kelas untuk mendiskusikan hasil belajarnya dan pengetahuan apa yang di peroleh. Penyimpulan materi ini dilakukan pada saat pembelajaran akan berakhir, dengan tujuan agar anak selalu mengingat dan memahami apa maksud dari pelajaran pada hari ini. Selain itu penyimpulan ini akan mempermudah anak untuk mengulangi pembelajaran di rumah. Penarikan kesimpulan bukan hanya dilakukan oleh guru saja tetapi anakpun juga boleh iku serta untuk menarik kesimpulan. Agar anak ikut berpartisipasi dan aktif dalam pembelajaran. Diadakan Kuis dan Pembentukan Kelompok Kerja. Diadakannya kuis pada awal pembelajaran dengan membahas materi minggu lalu, tujuannya adalah untuk mengetes anak apakah anak ini paham atau sebaliknya. Sehingga jika anak belum paham dapat di tanyakan kepada gurunya. Selain itu pembentukan kelompok kerja yaitu memiliki tujuan agar ada interaksi antara anak satu dengan yang lainnya, sehingga tidak adanya sikap yang individualisme. Kelompok kerja ini harus memiliki pembahasan yang akan di presintasikan hasil pembahasannya tersebut. Kelebihan dan Kekurangan Pendidikan Pancasila Dari pendidikan pancasila memiliki kelebihan yaitu (1) menjadikan siswa taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) mengembangkan nilai –nilai nenek moyang, (3) siswa memiliki nilai positif dari nilai pancasila, (4) siswa dalam kehidupan sehari – hari dapat menerapkan nilai –nilai pancasila, (5) meningkatkan jiwa nasionalisme, (6) menjadikan warga negara yang baik serta taat kepada aturan yang berlaku. Selain itu pendidikan pancasila juga memiliki kekurangan yaitu pendidikan pancasila sulit diterapkan. Siswa menganggap pendidikan pancasila kurang penting atau tidak dijadikan mata pelajaran untuk ujian nasional. Selain itu, siswa juga tidak menyukai cara pembelajaran yang di sampaikan oleh guru karena dianggap kurang penting. Hal tersebut yang menjadikan mata pelajaran pendidikan pancasila tidak disukai oleh anak – anak. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan uraian informasi pada bagian bahasan, berikut ini disajikan (1) simpulan dan (2) saran yang linier dengan informasi tersebut. Simpulan Pendidikan pancasila adalah pendidikan yang sangat penting untuk sikap manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, karena pendidikan pancasila adalah pedoman hidup warga negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan sehari – hari. Dalam pendidikan pancasila juga memiliki tujuan untuk menghasilkan sikap manusia yang positif. Sikap positif tersebut antara lain agar manusia selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap adil dan mengerti adap yang baik dalam masyarakat, menjunjung persatuan bangsa indonesia, serta mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Implementasi dalam pendidikan pancasila dapat dilakukan dengan cara berdo’a sebelum dan sesudah pembelajaran, mengingat kebudayaan leluhur dengan cara menyanyikan lagu wajib dan daerah Indonesia. Dalam pembelajaran harus ada cara agar siswa tidak bosan yaitu dengan diajak nonton video animasi sesuai dengan tema materi pembelajaran. Bisa juga diajak untuk menyimpulkan dan yang berani maju kedepan untuk menyimpulkan akan diberi poin. Dapat juga bagi yang kesimpulannya paling bagus akan diberi hadiah khusus. Pendidikan pancasila juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam kelebihannya pendidikan pancasila akan membawa anak untuk selalu mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, anak dapat menerapkan nilai – nilai ancasila dalam kehidupan sehari – hari baik di sekolah maupun di masyarakat. Pendidikan pancasila juga mampu meningkatkan jiwa nasionalisme anak yang selalu mendukung untuk persatuan dan memajukan bangsa Indonesia. Dalam kekurangannya pembelajaran pendidikan pancasila tidak dianggap penting dan sangat membosankan. Saran Sebaiknya dalam tahap – tahap implementasi guru harus diberi arahan, untuk bagaimana cara agar pembelajaran dalam kelas menjadi menyenangkan dan memebuat anak tidak bosan. Dengan pembelajaran tersebut siswa akan semangat belajar dan mengerti materi yang disampaikan. Pembelajaran dilakukan di outdoor agar anak lebih senang dalam pembelajaran. Selain itu dapat juga dalam pembelajaran anak diajak ke suatu temoat seperti museum dan tempat – tempat bersejarah lainnya. Untuk memperbaiki kekurangan dalam pendidikan pancasila dapat dilakukan membentuk kurikulum yang menerapkan bahwa di dalam nilai yang diambil untuk kelulusan dapat dicantumkan perilaku. Jika perilaku siswa tidak baik maka siswa tersebut tidak bisa lulus. Tidak lulus tersebut terjadi karena kesalahan diri sendiri karena tidak memiliki perilaku yang baik. Dalam hal itu lebih dipentingkan untuk sikap yang baik untuk kelulusan bukan nilai saja. DAFTAR RUJUKAN Ardiantofani, Chilmi. 2014. 30 persen kasus aborsi di Jatim pelakunya remaja, (Online), (http://www.surabayanews.co.id/2014/08/18/3745/30-persen-kasus-aborsi-di-jatim-pelakunya-remaja.html), diakses 18 Agustus 2014. Elisanti, Dkk. 2009. Sosiologi 1. Jakarta : pusat pembukuan, departemen pembukuan nasional. Kemendiknas. 2010. Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. Nirmala. 2005. Musik : Meningkatkan Kemampuan Kerja Otak, (Online), (http://www3.suryaniinstitute.com), diakses 2 mei 2010. Pribadi, Benny Agus. 2004. Materi Pokok Media Teknologi. Jakarta : Universitas Terbuka. Setijo, pendi. 2006. Pendidikan pancasila edisi ke dua. Jakarta : PT Grasindo
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO STORYLINE DALAM PENGAMALAN PANCASILA PADA MATERI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAGI SISWA KELAS X SMKN 1 KEDIRI
No full textPENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO STORYLINE DALAM PENGAMALAN PANCASILA PADA MATERI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAGI SISWA KELAS X SMKN 1 KEDIRIOleh:Ahmad Ekha YustiraNur Wahyu RochmadiSuparman Adi WinotoProgram Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri [email protected] pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu dalam rangka character building. Diperlukan metode penyampaian materi saat kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pembangunan karakter sebagai good citizenship dan penerapan nilai-nilai Pancasila yang lebih inovatif. Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan guna menunjang kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif, salah satunya adalah melalui video. Namun masih terdapat masalah yang mana guru belum memanfaatkan secara maksimal teknologi tersebut. Melalui video dapat memberikan suasana pembelajaran PPKn yang menarik bagi peserta didik. Selanjutnya video dikemas dalam bentuk media pembelajaran yang menampilkan materi nilai-nilai Pancasila dengan video pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah (1) mengembangkan produk media pembelajaran video storyline dalam pengamalan Pancasila materi nilai-nilai Pancasila pada mata pelajaran PPKn bagi siswa kelas X SMKN 1 Kediri, (2) menjelaskan penerapan media pembelajaran video storyline dalam pengamalan Pancasila materi nilai-nilai Pancasila pada mata pelajaran PPKn bagi siswa kelas X SMKN 1 Kediri, dan (3) mendeskripsikan hasil penerapan media pembelajaran video storyline dalam pengamalan Pancasila materi nilai-nilai Pancasila pada mata pelajaran PPKn bagi siswa kelas X SMKN 1 KediriPendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian pengembangan denan menggunakan prosedur yang mengadopsi dari Sugiyono (2016:298) yang meliputi (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk dan (7) revisi produk. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian pengembangan ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa angket atau kuisioner. Lalu untuk mengukur pendapat orang, peneliti menggunakan skala Likert. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui hasil validasi dan hasil uji coba yaitu dengan membandingkan skor yang diperoleh dari responden dengan skor maksimal.Hasil pengembangan produk yang melalui langkah validasi media, validasi materi dan validasi praktisi pendidikan memperoleh temuan yaitu hasil validasi media sangat layak/valid (94,78%), hasil validasi materi sangat layak/valid (90%), dan hasil validasi praktisi pendidikan sangat layak/valid (96%). Sementara itu dalam penerapan media pembelajaran setelah melalui serangkaian uji coba kelompok kecil dan kelompok besar memperoleh kesimpulan akhir yaitu hasil uji coba kelompok kecil mendapatkan predikat sangat layak/valid (83,14%) dan hasil uji coba kelompok besar mendapatkan predikat sangat layak (84,91%). Berdasarkan hasil secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran video storyline materi nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Kajian produk yang telah direvisi bahwa secara keseluruhan media pembelajaran dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Kelebihan yang dimiliki media pembelajaran video storyline diantaranya terdapat tayangan video serta pengoperasiannya yang mudah. Saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya agar produk media pembelajaran dapat dikembangkan dalam bentuk (.apk) dalam bentuk android dan penelitian selanjutnya dapat supaya dilanjutkan untuk penelitian untuk menguji keefektifan produk di kelas.Kata Kunci : Media Pembelajaran, PPKn, Video StorylinePENDAHULUANPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam konteks pembangunan mental dan pembentukan identitas nasional. Melalui PPKn maka pembangunan nasional akan memiliki semangat yang berkarater dalam membangun peradaban melalui warga negara. Menurut Rahayu (2007:2) bahwa terdapat landasan filosofis dalam kandungan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membangun semangat kebangsaan warga negara dalam menghargai nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, cinta tanah air, kesadaran hukum dan kemampuan bela negara. Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karakter warga negara akan tumbuh menjadi warga negara yang mengerti makna pembangunan yang bermuara pada perilaku good citizenship.Tugas pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu dalam rangka character building. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran sangat penting bagi peserta didik untuk belajar membangun karakter yang menjiwai Pancasila melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Seperti yang dikemukakan oleh Toyib dan Nuryadi (2016:18) bahwa PPKn memiliki visi da misi untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air pembinaan karakter seperti perilaku jujur, santu, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri..Namun kegiatan pembelajaran PPKn seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan jarang pendidik membawa peserta didik pada pengalaman sebagai perwujudan warga negara yang baik. Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nurdafillah dkk (2014:127) masih sering ditemukan sat penyampaian materi pada mata pelajaran PPKn guru masih menggunakna metode ceramah, bahkan dalam evaluasi guru masih sering menenkankan hafalan kepada peserta didik. Demikian maka penyampaian materi yang berkaitan dengan pembanguan karakter sebagai good citizenship dan penerapan nilai-nilai Pancasila akan lebih konkret dan mudah dipahami oleh peserta didik melalui kegiatan yang melibatkan pengalaman empirik.Maka dari itu agar tercipta kondisi dan suasana pembelajaran yang mampu membawa peserta didik memiliki semangat terhadap mata pelajaran PPKn, guru harus memaksimalkan sumber-sumber belajar yang tersedia seperti di sekolah, di lingkungan rumah tinggal, di lingkungan desa, dan berbagai tempat lainnya (Dzamarah, 2002:56). Sementara itu keberadaan ruang digital menjadi primadona terutama bagi pelajar. Wujud dari ruang digital yang lebih luas lagi adalah munculnya ruang sosial berbentuk digital yang baru yang disebut sebagai media sosial yang semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarakan laporan Tetra Pak Index tahun 2017, dari 132 juta pengguna internet sebanyak 40% penngguna media sosial dan ini meningkat dari tahun 2016 yang berkisar 51% dari 45 juta pengguna (Yudhianto, detik.com edisi 27 September 2017). Beberapa fitur media sosial mampu menarik minat remaja untuk menggunakannya seperti fitur video dan foto yang mampu menunjukkan eksistensi pengguna. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa saat ini sedang terjadi fenomena bahwa remaja khususnya akan lebih tertarik untuk melakukan interaksi melalui ruang digital. Media pembelajaran dalam bentu video telah ada sejak dahulu yang biasanya dikemas dalam bentuk film atau cerita pendek. Selanjutnya video yang akan dikembangkan akan dikemas dalam bentuk media yang menampilkan perpaduan antara materi nilai-nilai Pancasila dengan contoh video yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Adanya video dalam substansi materi diharapkan dapat membantu peserta didik untuk memahami materi secara kontekstual.Terdapat hasil penelitian terdahulu terkait media pembelajaran video oleh Widayati (2013:110) dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Video Pembalajaran Geografi pada Materi Pelestarian Lingkungan Hidup Kelas XI IPS di SMAN 2 Gresik”. Dalam penelitian tersebut ditemukan masalah bahwa geografi memiliki materi yang kompleks sehingga guru dituntut untuk kreatif dalam pembelajaran serta nilai siswa yang cederung turun ketika pembelajaran hanya bersifat visual saja. Hasil yang diperoleh setelah media pembelajaran video diterapkan menunjukkan respon siswa terhadap media ini dalam kategori kuat yaitu sebesar 78,14 % serta hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan. Maka dengan ini media pembelajaran video yang telah dikembangkan mendapat mendapat nilai kelayakan sebesar 83,33 %.Terinspirasi oleh fitur video atau tayangan yang konstekstual dalam pembelajaran serta hasil analisis penelitian terdahulu tentang media pembelajaran video maka tercetuslah rancangan media pembelajaran Video Story Line. Namun media pembelajaran Video Story Line yang akan dikembangkan nantinya tidak meninggalkan materi yang bersifat tekstual. Media pembelajaran Video Story Line dirancang dengan kombinasi praktik pengamalan nilai-nilai pancasila. Sehingga media pembelajarn Video Story Line akan memenuhi aspek tekstual dan kontekstual. Sehingga ini menjadi kelebihan daripada media pembelajaran yang akna dikembangkan.Berdasarkan hasil paparan di atas, maka peneliti akan mengembangkan media pembelajaran audio visual berupa media pembelajaran Video Story Line. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian dan pengembangan dengan judul “ Pengembangan Media Pembelajaran Video Story Line dalam Pengamalan Pancasila pada Materi Nilai Nilai Pancasila dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara bagi Siswa Kelas X SMKN 1 Kediri”METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGANPendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan suatu langkah untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada sebelumnya (Sukmadinata, 2013:164). Penelitian dan pengembangan ini secara procedural terdiri dari beberapa tahap mulai dari (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) ujicoba produk, (7) revisi produk. Keterbatasan waktu yang menyebabkan pengambilan langkah penelitian dan pengembangan hanya menggunakan tujuh langkah. Mengenai prosedur penelitian dan pengembangan ini dapat diuraikan dalam langkah-langkah berikut ini.Gambar 3.1 Langkah-langkah Model Penelitian dan PengembanganLangkah-langkah tersebut mengadaptasi dari Sugiyono (2016:298) bahwa terdapat 10 langkah, yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain (6) ujicoba produk, (7) revisi produk (8) ujicoba pemakaian, (9) revisi produk, (10) produksi massal.3.2.1 POTENSI DAN MASALAHLangkah awal yang dilakukan peneliti dalam tahapan penelitian dan pengembangan yaitu dengan menganalisis potensi dan masalah dalam pembelajaran PPKn siswa kelas X SMKN 1 Kediri. Menurut Sugiyono (2016: 298-299) bahwa potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara harapan dengan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian dan pengembangan ini terdapat proses yang dijalankan dengan melakukan identifikasi terhadap potensi dan masalah pada subjek penelitian. Dalam kaitannya pada proses pembelajaran, identifikasi potensi merupakan identifikasi tentang kelebihan dalam proses pembelajaran. Identifikasi masalah merupakan identifikasi masalah-masalah yang terjadi atau timbul dalam proses pembelajaran sehingga dapat diketahui cara dalam mengatasi masalah tersebut.Perkembangan pembelajaran di tingkat Sekolah Menengah Atas dapat dibilang pesat dengan ditandai berkembangnya Information and Communication Technology (ICT) di tiap sekolah. Keberadaan ICT di sekolah juga didukung dengan adanya ruang berupa laboratorium computer. Selain itu juga saat ini peserta didik banyak yang memiliki dan /atau membawa laptop untuk menunjang belajar mereka di sekolah. Apalagi saat ini dengan berkembangnya ICT, setiap sekolah telah dilengkapi fasilitas wifi atau hotspot area. Seperti yang dikutip dalam Sutiyah (2013) bahwa pendayagunaan ICT di Sekolah Menengah Atas merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Asumsi penting terhadap mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sering dibilang membosankan dan kurang menarik bagi sebagian peserta diidk tentu dapat teratasi dengan memanfaatkan instrument ICT supaya pembelajaran lebih inovatif dan kontekstual karena dapat memberikan pemahaman konkret kepada peserta didik.Saat ini memanfaatkan ICT dengan berbagai kelebihannya sudha harus dimaksimalkan oleh setiap pendidik terutama sebagai media pembelajaran. melalui media pembelajaran yang inovatif tetntu dapat membantu pendidik untuk memberikan gambaran yang lebih realistis dan kontekstual terhadap materi-materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di SMKN 1 Kediri serta asumsi bahwa peneliti adalah alumni SMKN 1 Kediri yang sudah barang tentu mengenal lingkungan pembelajaran di SMKN 1 Kediri bahwa sekolah tersebut memiliki potensi fasilitas computer, laptop, dan jaringan internet yang memadahi. Selain itu juga belum banyak guru mata pelajaran PPKn yang memanfaatkan fasilitas yang tersedia dengan maksimal guna menunjang kegiatan pembelajaran. Pada pembelajaran seringkali guru menggunakan media pembelajaran verbal sehingga membuat peserta didik kesultan memahami dan cenderung cepat bosan.Pada materi yang bersinggungan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila seringkali hanya disampaikan secara verbal tanpa ditunjukkan secara konkret seperti apa penerapan nilai-nilai Pancasila yang dimaksud. Sehingga pemahaman peserta didik hanya sebatas pada aspek kognitif saja belum sampai pada tindakan aktualisasi nilai-nilai tersebut. Maka dari itu pembelajan nilai-nilai Pancasila harus ditampilkan secara kontekstual dan konkret agar peserta didik dapat memahami dan melanjutkan pemahamannya dengan tindakan nyata.Terdapat cara supaya peserta didik dapat memahami dan selanjutnya menerapkan nilai-nilai Pancasila yaitu dengan menampilkan model pembelajaran yang kontekstual melalui media pembelajaran dalam bentuk video dengan desain tampilan yang menarik, dalam hal ini media pembelajaran Video Storyline. 3.2.2 PENGUMPULAN DATATahap kedua yang dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran Video Story Line yaitu mengumpulkan data atau informasi. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan tentunya yang berkaitan dengan pengembangan materi dan media. Upaya untuk mencari solusi terhadap potensi dan masalah yang muncul maka dilakukan pengumpulan data yang digunakan untuk memberikan solusi dengan mengembangkan suatu produk yang dibuat. Tahap pengumpulan data ini, peneliti mencari informasi untuk pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan wawancara pada kelas X SMKN 1 Kediri tentang proses pembelajaran, sumber belajar dan masalah pada saat pembelajaran, selanjutnya melakukan wawancara dengan guru PPKn kelas X SMKN 1 Kediri untuk mendapatkan informasi dan mengkonfirmasi pendapat siswa terhadap masalah pada saat proses pembelajaran, sehingga mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Hasil wawancara guru dan siswa dijadikan pedoman awal dalam memilih dan menentukan materi dan media yang akan dibuat.Berdasarkan pegumpulan data yang diperoleh maka peneliti mendapatkan data/informasi mengenai pengembangan materi dan pengembangan media yang dijelaskan sebagai berikut:a. Data untuk Pengembangan Materi1)Kompetensi Inti1.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya2.Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsive dan pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia3.Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, keangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah4.Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.2)Kompetensi Dasar1.1 Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik oenyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa2.1 Menujukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara3.1 Menganalisis analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara3)Indikator1.1.1 Menunjukkan sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap praktik penyelenggaraan pemerintah negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa2.1.1 Menunjukkan sikap peduli terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara3.1.5 Menjelaskan nilai-nilai Pancasila 4)Tujuan Pembelajaran1.1.1.1 Menunjukkan sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap praktik penyelenggaraan pemerintah negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa2.1.1.1 Menunjukkan sikap peduli terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara3.1.5.2 Menjelaskan nilai-nilai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa 3.1.5.3 Menjelaskan nilai-nilai dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 3.1.5.4 Menjelaskan nilai-nilai dari sila Persatuan Indonesia 3.1.5.5 Menjelaskan nilai-nilai dari sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 3.1.5.6 Menjelaskan nilai-nilai dari sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia5)Materi PokokAdapun materi pokok yang diambil untuk pengembangan media pembelajaran ini adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila.b. Data untuk Pengembangan MediaBerdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada siswa kelas X SMKN 1 Kediri serta guru mata pelajaran PPKn diperoleh informasi bahwa selama ini guru hanya menggunakan metode pembelajaran secara verbal sehingga siswa seringkali merasa bosan, mudah mengantuk dan tidak bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. hasil wawancara kepada siswa diperoleh informasi bahwa siswa cenderung lebih senang terhadap metode pembelajaran yang dirancang guna menarik perhatian siswa, seperti halnya dengan menampilkan tayangan video, dll.Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas peneliti mengembangkan media pembelajaran Video Storyline dengan memanfaatkan bantuan software yang sudah ada yaitu Articulate Storyline 3. Software ini dipilih karena pengoperasian yang tegolong mudah. Dalam proses pembuatan media pembelajaran ini peneliti juga mengunjungi laman web Articulate Storyline 3 (https://articulate.com/p/storyline-3) guna mendapatkan informasi tambahan untuk penggunaan software ini.3.2.3 DESAIN PRODUKProduk media pembelajaran Video Story Line berupa tampilan materi berbentuk slide yang didalamnya terdapat video pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan format (.swf). Video pengamalan nilai0nilai Pancasila terdapat dalam salah satu menu yang menjadi sajian inti dari media pembelajaran video storyline. Peralatan yang dibutuhkan dalam menunjang media tersebut antara lain komputer/laptop/tablet PC.Langkah yang dilakukan untuk membuat desain media pembelajaran video Storyline yaitu (a) membuat desain konsep media Video Story Line, tertera pada gambar 3.2 , (b) membuat storyboard media, tertera pada lampiran 13, (c) membuat secara utuh media pembelajaran Video Story Line menggunakan Articulate Story Line 3.Gambar 3.2 Desain Konsep Media Pembelajaran Video Story LineGambar 3.2 diatas merupakan desain konsep tampilan yang akan menjadi gambaran media pembelajan Video Story Line. Pada gambar 3.2 tersebut tergambar bahwa tampilan media terdiri dari beberapa menu. Halaman utama merupakan tampilan pembuka pada media, kemudian terdapat halaman apersepsi yang berisi video yang bertujuan untuk mengarahkan peserta didik pada materi yang akan disampaikan. Terdapat beberapa menu, yaitu (a) KI, KD, Indikator dan Tujuan, (b) Nilai-nilai Pancasila, (c) Video Story Line, (d) Latihan soal dan tantangan, dan(e) Referensi.Selanjutnya desain konsep navigasi digunakan sebagai acuan untuk pembuatan storyboard, yaitu rancangan desain dan tata letak beserta konten media pembelajran yang akan dimuat. Desain storyboard ini nantinya menjadi acuan dalam pembuatan media pembelajaran Video Story Line secara utuh. Desain Storyboard ditampilkan pada lampiran 13.3.2.4 VALIDASI DESAINPada tahap ini, peneliti selanjutnya melakukan uji coba validasi desain kepada ahli materi PPKn, ahli media pembelajaran, dan ahli praktisi pendidikan. Terlebih dahulu peneliti membuat instrumen penilaian kelayakan media pembelajaran Video Story Line. Instrumen yang digunakan adalah angket atau kuisioner. Terdapat dua angket yang digunakan yaitu angket validasi materi dan angket validasi media. Angket validasi yang akan dibuat berdasarkan acauan referensi yang relevan. Pada tahap ini bertujuan untuk mengukur kelayakan produk Video Story Line dan mengetahui kekurangan dari produk yang akan dikembangkan. Validasi desain akan dilakukan dengan melibatkan dosen Teknologi Pendidikan (TEP) Fakultas Ilmu Pendidikan dan validasi materi oleh dosen Pendidikan Pancasi
Peran Sanggar Kawulo Bantarangin Dalam Melestarikan Kesenian Reog Di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
No full textAbstrak Kata Kunci: Peran, Sanggar Kawulo Bantarangin, Melestarikan, Kesenian Reog Peran sanggar tari dalam hal ini menunjukkan keikut sertaan atau keterlibatan suatu organisasi atau sanggar untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya, sesuai dengan harapan agar seni tari tetap dilestarikan. Sanggar Kawulo Bantarangin telah menjalankan perannya karena sanggar Kawulo Bantarangin telah mendapatkan haknya yaitu bisa ikut aktif dalam mengikuti kegiatan pelestarian kesenian Reog, dan sanggar Kawulo Bantarangin juga sudah melaksanakan kewajibannya dengan selalu rutin memberikan pelatihan dan memfasilitasi anggota sanggar. Faktor penghambat pelestrian kesenian Reog di sanggar Kawulo Bantarangin yaitu kendala niat dan permasalahan pribadi dari anggota sanggar, belum adanya tim khusus yang bergerak di bidang pendanaan dan pengaruh kemajuan teknologi. Solusi yang dilakukan oleh sanggar Kawulo Bantarangin yaitu dengan selalu membuat ide-ide kreatif terhadap kesenian Reog sekaligus melakukan pendekatan kepada anggota sanggar. Sanggar juga membuat tim khusus yang bergerak di bidang pendanaansekaligus memanfaatkan Hp untuk memvideo teman yang latihan
Implementasi Teori Belajar Humanistik sebagai Hukum Dasar dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
No full textImplementasi Teori Belajar Humanistik sebagai Hukum Dasar dalam Pembelajaran Pendidikan KewarganegaraanAini Magfiroh Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Abstrak : Teori belajar humanistik ialah proses belajar harus berawal pada manusia (individu) itu sendiri. Tujuan utama teori humanistik ialah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, agar individu lebih mengenal diri mereka sendiri untuk menemukan bakatnya. Dalam hal ini teori ini dianggap berhasil apabila peserta didik memahami lingkungan sekitarnya serta dirinya sendiri. Teori belajar humanisik jika dihubungkan dengan mata pelajaran PKn memiliki hukum dasar yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Implementasi hukum dasar humanistik menurut pandangan Hamacheek adalah menghormati, menghargai dan menerima peserta didik apa adanya. Selain itu dalam pendidikan PKn ini mengutamakan pada pembentukan karakter warga negara yang baik. Sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini terdapat tiga pilar kunci utama dalam pembekalan pesrta didik yakni : pengetahuan, ketrampilan dan karakter warga negara yang baik. Kata kunci : Teori Humanistik, Hukum Dasar, Implementasi dalam PKn. Pendahuluan Implementasi humanistik dalam dunia pendidikan menekankan pada perkembangan hal yang positif. pendekatan humanistik yang memfokuskan diri pada hasil afektif, belajar tentang cara bagaimana belajar yang baik, manfaat belajar dalam humanistik ialah untuk mengembangkan potensi dan kreativitas untuk mencari serta menemukan kemampuan yang mereka miliki. Hal ini mencakup kemampuan seseorang dalam menjadi pribadi/individu sosial dan untuk pengembangan potensi diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika peserta didik dapat memahami lingkungan sekitar serta dirinya. Peserta didik dalam berproses belajar harus berusaha, agar cepat atau lambat peserta didik memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya. Hukum dasar humanistik melihat pemeran utama terdapat pada pelaku, bukan pengamat. Oleh karna itu, menimbulkan indikator utama dalam hukum dasar humanistik yaitu yang diamati ialah prilaku dari manusia.Melihat hasil penelitian Carl Rogers (1969,1983) ia berpendapat bahwa pendekatan dalam pendidikan sebaiknya membuat belajar dan mengajar lebih manusiawi, lebih bersifat personal, dan bermakna. Agar hal tersebut dapat terealisasikan dengan baik maka sebagai pendidik harus memahami unsur-unsur humanistik. Walau banyak pendidik yang dapat menerapakan hal tersebut, namun masih banyak yang menyepelehkan mata pelajaran PKn.PKn ialah mata pelajaran sebagai sarana pengembangan nilai-nilai budaya indonesia yang terdapat pada pancasila yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, berbangsa maupun bernegara, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, individu dengan yang maha kuasa. Dalam pembelajaran PKn memiliki tujuan sebagai pembekalan peserta didik dengan budi pekerti yang baik, pengetahuan serta bela negara yang suatu saat dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Maka, diperlukanlah proses pembentukan karakter yang baik agar dapat mengembangkan SDM yang berkualitas baik, demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karenanya, PKn merupakan usaha untuk sadar, yang sudah terancang melalui pendidikan umum untuk membentuk nilai-nilai yang ada pada pancasila. Dalam membentuk nilai-nilai dalam pancasila peserta didik tidak hanya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari namun peserta didik harus menjiwai nilai-nilai pancasila. Hal ini dilakukan agar menumbuhkan jiwa rasionalisme mengenai pancasila sehingga memiliki nilai moral yang baik.Tiga pilar dalam PKn yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu : pengetahuan tentang kewarganegaraan , ketrampilan tentang kewarganegaraan, dan sikap tentang kewarganegaraan. Ada pula manfaat menggunakan pendekatan humanistik dalam pembelajaran PKn ialah memberi kesempatan pada pesertadidik agar dapat menerima pelajaran dengan baik dan mudah untuk dikembangkan. PembahasanPengertian HumanistikTeori belajar humanistik ialah proses belajar harus berawal pada manusia (individu) itu sendiri. pendekatan humanistik memfokuskan pada hasil afektif yang lebih mengutamakan betapa pentingnya isi dari proses belajar. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, maksudnya ialah membantu individu untuk mengenal diri mereka sendiri guna membantu menemukan bakat dan mewujudkan melalui potensi-potensi yang ada dalam diri tiap individuPada teori humanistik memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk “memanusiakan manusia” dalam hal ini teori ini dianggap berhasil apabila peserta didik memahami lingkungan sekitarnya serta dirinya sendiri. Untuk mencapai keberhasilan yang sempurna tidak diperoleh peserta didik secara instan namun mengutamakan proses yang lambat laun peserta didik akan memperoleh hasil yang sempurna. Teori humanistik melihat bahwa proses belajar yang berusaha memahami sudut pandang pelaku bukan pengamat.Maka, teori belajar humanistik merupakan teori belajar dan pembelajaran yang mengutamakan memanusiakan manusia serta diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri. Dalam teori humanistik terdapat hukum dasar. Hukum dasar ini memiliki makna bahwa belajar bertujuan untuk memanusiakan manusia. Berikut hukum dasar dalam teori humanistik :a. Hukum dasar humanistik mementingkan proses belajar dari individu itu sendiri. Hukum dasar humanistik ini menjelaskan mengenai konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan. Artinya hukum dasar lebih menekankan pemahaman tentang proses belajar yang apa adanya.b. Humanistik mengatakan bahwa martabat dan nilai-nilai kemanusiaan ialah yang tertinggi dan sebagai salah satu cara untuk menyatakan diri. Teori ini menentang rasa tidak percaya diri. Teori ini mengatakan bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang dengan baik. Dalam pendidikanteori ini menekankan pendidikan yang utama dan paling utama ialah bagaimana berinteraksi untuk menjalin hubungan (komunikasi) yang baik dengan individu, kelompok dan masyarakat. c. Hukum dasar humanistik jika dalam pendidikan yaitu mengembangkan aspek individu secara fisik, kecerdasan, emosi dan sosial yang berpengaruh pada proses interaksi serta motovasi dalam belajar. Teori ini melihat bahwa tiap individu memiliki kekanyakan berupa potensi-potensi yang harus dikembangkan. Oleh karenanya, teori humanistik lebih manusiawi dalam mempelajari masalah kemanusiaan. Ciri-ciri HumanistikCiri-ciri humanistik menurut pandangan Hamacheek ialah :1. Pendidik mampu menghormati, menghargai dan menerima peserta didik apa adanya. 2. Pendidik harus mampu menciptakan lingkungan kelas yang kondusif untuk melakukan proses belajar mengajar.Implementasi Hukum Dasar HumanistikImplementasi hukum dasar humanistik menurut pandangan Hamacheek dalam menghormati, menghargai dan menerima peserta didik apa adanya ialah : 1. Menghormati peserta didik sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam menghormati dan menghargai yang dilakukan oleh peserta didik untuk keperluan peserta didik dengan kata lain dalam memenuhi hak agar saling menghormati. Menghargai peserta didik merupakan upaya pendidik untuk memberikan gambaran pada apa yang dilakukan peserta didik melalui penghargaan. Dengan kata lain, menerima peserta didik apa adanya ialah pendidik harus mampu menerima keberagaman SARA dari peserta didik, pendidik harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam proses belajar dan pembelajaran.2. Menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dalam proses belajar mengajar untuk keberhasilan proses belajar yang tentram, aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakuakan sebagai agar peserta didik mendapat hak pembelajaran yang baik untuk mengembangkan kreatifitas. Pengertian Mata Pelajaran PKn Pendidikan Kewarganegaraan ialah pendidikan yang menggali serta berbicara mengenai pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, HAM, serta hak dan kewajiban dalam proses demokrasi.Pada Pasal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa PKn ialah salah satu pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta perguruan tinggi. Sedangkan pada pasal 39 UU No 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa PKn ialah sebagai langkah untuk pembekalan serta menebengi peserta didik dengan ilmu pengetahuan mengenai bela negara agar nantinya dapat menjadi warga negara yang baik. Jadi, dalam pendidikan PKn ini mengutamakan pada pembentukan karakter warga negara yang baik. Disebut warga negara yang baik apabila mampu memahami serta melaksanakan hak dan kewajibanya secara baik, cerdas, terampil dan berkarakter nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini terdapat tiga pilar kunci utama dalam pembekalan pesrta didik yakni : pengetahuan, ketrampilan dan karakter warga negara yang baik. Tujuan Mata Pelajaran PKnDalam Mata Pelajaran PKn terdapat Tujuan diantaranya sebagai berikut:1. Peserta didik maupun warga negara diharapkan mampu untuk berfikir kritis, rasional bedasar logika serta kreatif untuk menghadapi isu kenegaraan atau kewarganegaraan.2. Peserta didik maupun warga negara dapat berperan aktif dan bertanggung jawab serta mampu bertindak cerdas dalam kegiatan berbangsa dan bernegara yang baik. Dalam hal in dibutuhkan partisipasi sebagai warga negara yang baik.3. Mampu berkembang dengan baik untuk membentuk negara demokrasi dengan pribadi karakter yang pancasilais. Serta dapat berinteraksi dengan baik.Implementasi Hukum Dasar Humanistik dalam PKn Implementasi hukum dasar humanistik ialah pendidik harus mampu memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi, dengan kata lain mampu memanusiakan manusia. Pendidik harus membantu menggali potensi-potensi yang harus dikembangkan oleh peserta didik dengan maksimal. Selanjutnya pendidik harus menerima serta menghargai pencapaian peserta didik dalam proses belajar, dengan kata lain dapat menerima peserta didik apa adanya. Implementasi humanistik cenderung memfokuskan peserta didik untuk berfikir kritis secara induktif serta, mementingkan pengalaman individu dalam proses belajar. Disini peserta didik sebagai pemeran utama dalam mengartikan proses pengalaman dalam belajrnya sendiri. Peserta didik sebagai manusia (makhluk individu) memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi misalnya saja dalam memahami potensi diri. Dalam hal ini diharapkan peserta didik dapar mengmbangkan potensi dirinya secara positif serta mengurangi potensi yang bersifat negatif dengan berpedoman pada nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran PKn. Oleh karenanya pembelajaran yang baik ialah yang mengutamakan proses dalam belajar dari pada hasil belajarnya. Langkah Implementasi Hukum Dasar Humanistik dalam PKn langkah-langkahnya sebagai berikut:1. Pendidik harus menghormati dan menghargai hasil kerja peserta didik dalam proses pembelajarn PKn. 2. Pendidik harus menghargai hasil kerja peserta didik misalnya denga memberikan penghargaan kepada peserta didik karna apa yang telah ia lakukan. Penghargaan ini tidak selalu berupa piala dan hadiah namun bisa berupa pujian untuk memotivasi peserta didik dalam pembelajaran PKn.3. Pendidik harus mampu menerima peserta didik apa adanya manakala terdapat perbedaan unsur SARA pendidi harus bisa menerima itu baik kelemahan maupun kelebihan peserta didik dalam proses pembelajaran PKn.4. Pendidik harus mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif yang tenang dan nyaman dalam proses pembelajaran PKn. Daftar PustakaDr.C.Budiningsih, Asri. 2005. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT Rineka Cipta Hadis, Abdul. 2006. Psikologi Dalam Pendidikan. Bandung: Alfabet
METODE PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TERHADAP MATERI PEMBELAJARAN
No full textABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pembelajaran problem based learning (PBL) dan metode pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dalam metode penelitian ini kami menggunakan metode studi literatur untuk mengetahui kemampunan peserta didik dalam memahami suatu materi dengan pendekatan model pembelajaran problem based learning (PBL) dan contekstual teaching and learning (CTL). Kami mengambil 3 jenis penelitian dimana dari penilaian tabel analisis indikator keberhasilan problem based learning yaitu seorang guru, disini guru tidak hanya sebagai pemberi materi tapi disini guru juga sebagi fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator sangat penting karena berpengaruh kepada proses belajar siswa. Walaupun siswa lebih banyak belajar sendiri tetapi guru juga memiliki peranan yang sangat penting. Peran guru sebagai tutor adalah memantau aktivitas siswa, memfasilitasi proses belajar dan menstimulasi siswa dengan pertanyaan. Dengan begitu ketika siswa dihadapkan pada suatu masalah, siswa akan dituntut berperan aktif dan berfikir kritis tentang bagaimana cara memecahkan masalah yang diberikan guru tersebut.Kata Kunci : Metode Pembelajaran Problem Based Learning, Metode Pembelajaran Contextual Teaching and Learning
METODE PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TERHADAP MATERI PEMBELAJARAN
No full textABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pembelajaran problem based learning (PBL) dan metode pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dalam metode penelitian ini kami menggunakan metode studi literatur untuk mengetahui kemampunan peserta didik dalam memahami suatu materi dengan pendekatan model pembelajaran problem based learning (PBL) dan contekstual teaching and learning (CTL). Kami mengambil 3 jenis penelitian dimana dari penilaian tabel analisis indikator keberhasilan problem based learning yaitu seorang guru, disini guru tidak hanya sebagai pemberi materi tapi disini guru juga sebagi fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator sangat penting karena berpengaruh kepada proses belajar siswa. Walaupun siswa lebih banyak belajar sendiri tetapi guru juga memiliki peranan yang sangat penting. Peran guru sebagai tutor adalah memantau aktivitas siswa, memfasilitasi proses belajar dan menstimulasi siswa dengan pertanyaan. Dengan begitu ketika siswa dihadapkan pada suatu masalah, siswa akan dituntut berperan aktif dan berfikir kritis tentang bagaimana cara memecahkan masalah yang diberikan guru tersebut.Kata Kunci : Metode Pembelajaran Problem Based Learning, Metode Pembelajaran Contextual Teaching and Learning
Peranan Politisi Perempuan Dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Periode 2014-2019
No full textABSTRAKUllimaz, Zerlinda. 2019. Kinerja Politisi Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Periode 2014-2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Sri Untari, M.Si (II) Drs. Suparman Adi Winoto, S.H, M.HumKata Kunci: Kinerja, Politisi Perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008Abstrak: Kinerja adalah suatu hal yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi yang bertujuan untuk menunjukkan hasil kepada khalayak luas. Kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud jika tidak adanya kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki tugas untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian dengan judul . Kinerja Politisi Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Periode 2014-2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan dan mendeskripsikan kinerja, program-program kerja yang dicanangkan oleh politisi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Serta mengetahui tugas pokok dan fungsi politisi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu termasuk juga kendala-kendala yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat Kota Batu.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dalam penelitian yakni gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batu. Beralamat di Jalan Hasanuddin, Junrejo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Informan dalam penelitian ini yaitu Hj. Dewi Kartika, S.T. dari Fraksi PKB, Shanti Vitria Dewi, S.T., S.H dari Fraksi Parta Golkar, Katarina Dian Nefiningtyas dari fraki Partai Gerindra, Endang Susilaning Rahayu dari Fraksi Partai PDI-Perjuangan, Nur Aulia Lishanti dari Fraksi PAN, dan RR. Reni Agustini, S.H. dari Fraksi Partai Demokrat. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan cara koleksi data atau pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber hal ini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber .Temuan penelitian ini adalah: (1) Politisi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 4 program yakni program tarian sanduk yang dicanangkan oleh Katarina Dian Nefiningtyas selaku anggota komisi B dari Fraksi Partai Gerindra.Program kerja sosialisasi pemilu yang diinisiatif oleh Reni Agustina S.H. anggota komisi B Fraksi Partai Demokrat. Program kerja selanjutnya yakni pembuatan kebijakan tentang perempuan dan anak yang dibentuk oleh Hj. Dewi Kartika, S.T selaku anggota komisi C dari Fraksi PKB, program kerja RESES atau agenda untuk mendengar aspirasi dalam masyarakat yang diinisiati oleh Nur Aulia Lishanti, selaku wakil ketua Komisi A, Fraksi PAN. (2) Tugas pokok dan fungsi dari politisi perempuan dalam DPRD Kota Batu tidak memiliki perbedaan antara anggota dewan perempuan dan laki-laki. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu diantaranya, legislasi, pengawasan, dan anggaran. (3) Pelaksanaan Program Kerja Oleh Politisi Perempuan dalam DPRD Kota Batu tahun 2014-2019 seperti yang telah diketahui memiliki pelaksanaan yang cukup baik hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan target atau tujuan yang politisi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu inginkan. Mulai dari program kerja tarian sanduk, sosialisasi pemilu, pembentukan kebijakan untuk perempuan dan anak, serta RESES atau agenda terjun ke masyarakat Kota Batu telah dilaksanakan dengan cukup baik. (4) Kinerja yang telah dilakukan oleh politisi perempuan dalam DPRD periode 2014-2019 telah cukup baik, karena seluruh politisi perempuan berpendapat telah melaksanakan program dengan sebaik mungkin dan dengan tujuan yang telah diinginkan yakni untuk menyejahterakan masyarakat Kota Batu. (5) Kendala yang dihadapi oleh politisi perempuan DPRD Kota Batu tidak begitu banyak. Hanya saja terdapat satu anggota dewan perempuan yang memiliki kendala terhadap menejemen waktu antara kinerja dalam anggota dewan dan keluarga.Berdasarkan temuan penelitian, disarankan: (1) politisi perempuan dalam DPRD Kota Batu perlu adanya suatu program tahunan dan program jangka panjang kepada rakyat agar tercipta suatu kondisi masyarakat yang progresif dan sejahtera. Hal ini dapat diberlangsungkannya suatu RESES yang lebih intens kepada masyarakat sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat merangkul segala lapisan masyarakat dan mewujudkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. (2) Kepada masyarakat diharapkan mampu menyampaikan aspirasinya secara baik dan dapat memberikan masukan atau saran kepada anggota dewan perempuan agar dapat memiliki kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang