JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)
Not a member yet
130 research outputs found
Sort by
PENGARUH MANAJEMEN SDM DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR
Get PDFAbstractIn improving service quality Tamalate faced District Office on the quality of Human Resources and Organizational Culture is always oriented to quality services in an effort to meet the needs and expectations of society. The purpose of this study were (i) to analyze the influence of human resource management of the quality of service at the District Office Tamalate Makassar; (Ii) to analyze the influence of organizational culture on quality of service at the District Office Tamalate Makassar; (Iii) to analyze the influence of human resource management and organizational culture on quality of service at the District Office Tamalate Makassar. The samples are saturated samples that use the entire population as a sample of 19 employees. Data collection methods used were observation, interviews, and questionnaires. Data were analyzed with simple regression with SPSS 20:00 for windows. The results showed: (i) human resources management a significant effect on the quality of service Tamalate Makassar City District Office; (Ii) Organizational culture significantly influence service quality Tamalate City District Office; (Iii) human resource management and organizational culture together affect the service quality Tamalate Makassar City District Office.Keywords: Human Resource Management, Organizational Culture and Quality of Service
POSISI STRATEGIS DAN ARAH PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Get PDFKeterbatasan sistem penganggaran pemerintah saat ini maka tidak semua urusan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak mungkin semuanya dibiayai oleh APBD. Pemprov Jatim saat ini sedang mendorong Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada di lingkungan SKPD mulai menggunakan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kebijakan tersebut tercantum secara jelas dalam roadmap inovasi kebijakan fiskal Pemprov Jatim 2014-2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1). Mengidentifikasi kondisi UPT-UPT di lingkungan Pemprov Jatim saat ini (2). Mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan UPTD tersebut menjadi BLUD dan (3). Merumuskan strategi pengembangan yang dapat dilakukan Pemprov Jatim dalam pengembangan UPTD tersebut menjadi BLUD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran yaitu memadukan analisa data kualitatif dengan data kuantitatif dengan menggunakan matriks SWOT, kemudian untuk menentukan posisi strategis dan arah pengembangan dilakukan melalui analisis General Electrics (GE) matriks. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemprov Jatim, sedangkan penarikan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan (1). UPT seperti UPT P2SKP Mayangan, UPT P2SKP Pondokdadap, UPT P2SKP Muncar, dan UPT PSMB-LT siap jika ditingkatkan statusnya menjadi BLUD melihat faktor kemampuan keuangan, kelengkapan sarana dan prasarana serta potensi yang dimilikinya (2). Beberapa UPT seperti UPT PB Palawija, UPT PB Holtikultura, dan UPTIK Kayu bisa ditingkatkan menjadi BLUD, tetapi perlu dipersiapkan terlebih dahulu terutama sarana prasarana pendukung terutama teknologi aspek teknologi beserta SDM pendukungnya, dan juga permodalan serta promosi untuk mengembangkan ke pasar yang lebih luas. (3). Sedangkan UPT Pelatihan Kerja (BLKI) Singosari dan Jember, disebabkan karakter pelayananya yang spesifik dan segmen pelayanan yang khusus sehingga ketergantungan kepada APBD/APBN masih sangat tinggi, masih sulit dari segi kemadirian untuk ditingkatkan statusnya menjadi PPK BLU/BLUD
EVALUASI DAMPAK PROGRAM DANA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN KAYU PUTIH KOTA KUPANG
Get PDFProgram Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi perekonomian. Program ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal usaha melalui Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program dana pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap pengembangan usaha masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang berdasarkan studi evaluasi comparative before after dengan menggunakan Teori Thomas R. Dye tentang dimensi dampak kebijakan yang meliputi 5 (lima) dimensi yaitu Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan orang-orang yang terlibat, Dampak kebijakan terhadap keadaan diluar sasaran atau tujuan kebijakan, Dampak kebijakan pada kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang, Dampak kebijakan pada biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan public dan Dampak kebijakan pada biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan public. Tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan alat analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa Pelaksanaan program dana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Kayu Putih menghasilkan dampak positif oleh masyarakat di Kelurahan Kayu Putih karena terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan produktivitas usaha masyarakat, peningkatan kemandirian masyarakat, terlaksananya tahap pengguliran dari tahun 2013 hingga 2017 sebanyak 5x pengguliran dana PEM bagi masyarakat Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan tanggapan positif bantuan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat membantu pengembangan usaha masyarakat
Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)
Get PDFBerbagai kendala dalam program pemberian dana BOS di Kabupaten Mamuju Utara. Penelitian ini bertujuanuntuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan dari program pemberiandana bantuan operasional sekolah (BOS ) pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara, denganmelihat atau mengukur evaluasinya menggunakan Kriteria evaluasi seperti efektifitas, kecukupan, perataan,responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan Metode atau pendekatan kualitatif dengan desainpenelitian studi kasus, adapun yang menjadi kasus dalam penelitian ini yaitu kasus yang menjadi rumusanmasalah peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) langsung dilapangan,wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara Purposive, denganmelihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Data dianalisis dengan reduksidata, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menujukkan bahwa dari hasil evaluasiprogram pemberian dana bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju menunjukkanbahwa program ini sudah dijalankan dengan cukup baik dan dapat dilanjutkan, namun begitu masihada catatan yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam program ini sehingga diperlukan kajian ulanguntuk keberhasilan dan kemaksimalan dari tujuan program dana BOS itu sendiri. AbstractVarious problems in the school operational funds program in North Mamuju regency .This study aims toevaluate of the implementation of a program of school operational funds (known as BOS) at the elementarySchools in North Mamuju. The variables of this study are effectiveness, adequacy, alignment, responsivenessand accuracy. This study use qualitative method or approach to the design of case study research,as for that being the cases in this study is the case that the formulation of the research problem. Data wascollected by observation in the field, in-depth interviews, and documentation. The determination of conductedpurposive informant, the informant saw the fit between a candidate with the required information.Data were analyzed with data reduction, data display, and draw conclusions. This study was shows thatthe evaluation of the results of operational assistance grant program at the school in elementary schoolMamuju shows that this program is executed quite well and can continue, but there is still a record to beflaws and weaknesses in the program so it is necessary to review it maximize of success and goals of theprogram itself BOS.
Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi Dan Kepuasan Terhadap Kinerja Melalui Komitmen Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Buru Selatan
No full textAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi, motivasi dan kepuasan kerja melalui komitmen terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Buru Selatan. Penelitian ini bersifat eksplanatori yang dilakukan selama dua bulan yakni bulan Maret sampai dengan Mei 2016. Populasi sebanyak 135 orang. Teknik pengambilan sampel teknik acak berstrata secara proporsional (stratified random sampling). Penentuan jumlah sampel didasarkan pada tabel sampel yang dikembangkan oleh Issac dan Michael, dimana apabila populasi sebanyak 135 orang, maka pada taraf kepercayaan 95 %, jumlah sampel sebesar 113 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi, motivasi dan kepuasan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Buru Selatan. Kata kunci: budaya organisasi, motivasi, kepuasan kerja, komitmen dan kinerja AbstractThis study aims to analyze the influence of organizational culture, motivation and job satisfaction through a commitment to the performance of employees at the Regional Personnel Board and Training of South Buru Regency. This explanatory study was conducted for two months ie March to May 2016. Population of 135 people. Technique of stratified random sampling technique sampling. Determination of the number of samples is based on the sample tables developed by Issac and Michael, where if the population of 135 people, then at 95% confidence level, the sample size of 113 people. Data analysis used is path analysis. The results showed that organizational culture variable, motivation and job satisfaction either directly or indirectly through organizational commitment have an effect on signifikan to performance variable of employee of Regional Personnel Board and Training of South Buru Regency. Keywords: Organizational culture, motivation, job satisfaction, commitment and performance
Supeltas Dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta
Get PDFPermasalahan besar dalam bidang transportasi di suatu kota meliputi antara lain kemacetan, tingginya angkakecelakaan lalulintas, dan semakin tidak amannya akses bagi pejalan kaki. Di beberapa kota di Indonesiaterutama yang memiliki tingkat kemacetan lalulintas yang tinggi seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, danSurakarta banyak dijumpai “pengatur lalulintas” yang sering disebut “polisi cepek” dan sekarang dikenaldengan nama Supeltas (sukarelawan pengatur lalulintas). Mereka disebut Supeltas karena mengatur aruslalulintas yang ramai secara sukarela dan dengan imbalan sukarela dari para pengendara. Walaupun masihbanyak ditemui Supeltas yang tidak menggunakan atribut khusus, tetapi juga banyak dijumpai mereka yangmenggunakan seragam khusus yang berlambangkan kepolisian. Keberadaan mereka mau tidak mau dapatdiakui telah turut membantu mengatasi permasalahan besar diatas. Demikian pula dengan upaya pemerintahdaerah dalam meningkatkan pelayanan transportasi bagi pejalan kaki dengan penyediaan pelican crossing.Tulisan ini akan memaparkan tentang Supeltas dan pelican crossing sebagai ragam inovasi pelayananpublik di Kota Surakarta. Abstract Traffic jam, high number of traffic accidents, and increasingly insecure access for pedestrians are amongthe big issues in the field of transportation. In some cities in Indonesia especially those with high levelsof traffic jam such as Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, and Surakarta, we can find an interesting phenomenonin which people voluntarily act as a “traffic control” (this person is often called “polisi cepek” andeven now has a more formal term, i.e “Supeltas” or volunteer for traffic control). They hold the name ofSupeltas since they voluntary assist vehicle riders despite in fact they also receive money given by the theriders. Interestingly, most of them wear a special vest with a police attribut. Their work therefore is inevitablyrecognized has helped the traffic problems. At the same time, to improve transportation services forpedestrians, government provide a pelican crossing. This paper will describe about Supeltas and pelican crossing as a public service innovation in Surakarta City
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung
Get PDFMasalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan, seperti kekurangan makanan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, gizi buruk, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang kompleks dan multidimensi sehingga untuk mengatasinya diperlukan suatu upaya kolektif dari pemerintah dan masyarakat dalam menyusun dan menerapkan strategi yang komprehensif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Untuk wilayah perkotaan, upaya itu diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). P2KP hadir untuk melaksanakan amanat Program Pembangunan Nasional yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera ditangani. P2KP membawa paradigma baru bahwa untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan diperlukan suatu pendekatan yang berbasis pada prinsip prinsip pemberdayaan komunitas sehingga dalam proses pelaksanaan program perlu dilakukan upaya upaya tertentu yang harus dilakukan oleh komunitas itu sendiri dengan sasaran utama adalah masyarakat miskin di tingkat kelurahan di perkotaan. Usaha mendorong kemandirian dan kemitraan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan Indonesia telah dilakukan melalui P2KP tahap pertama, kedua, dan ketiga, yang kemudian dilanjutkan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. AbstractThe social problems faced by the Indonesian people are affected by poverty conditions, such as food shortage, education, health, unemployment, malnutrition, and others. Poverty is a complex and multidimensional development problem. Thus, in order to overcome poverty, a collective effort needs to be done by involving the government and society in developing and implementing comprehensive, integrated, effective, and sustainable strategies. In urban areas, such effort is realized by the Indonesian Government by way of Urban Poverty Program (P2KP). P2KP is present to carry out the mandate of the National Development Program that puts poverty alleviation as an urgent priority for to be addressed immediately. P2KP brings a new paradigm in tackling poverty in sustainable manner by making use of an approach based on the principles of community empowerment so that the program implementation process should contain specific efforts that are done by the community with the primary target is the urban poor people in kelurahan. Several efforts to encourage self-reliance and partnership between community and regional government in elevating urban poverty in Indonesia have been conducted through P2KP in three stages, continued as the National Community Empowerment Program for Urban Community (PNPM Mandiri Perkotaan)
JARINGAN KEBIJAKAN PUBLIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA MAKASSAR
Get PDFPerkembangan transportasi sangat penting dalam mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, dalam hal ekonomi kelembagaan transportasi untuk bekerja sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat biaya transaksi Transportasi di Kota Makassar dalam hal contrains informal, peraturan formal, penegakan keduanya. Penelitian ini dilakukan di Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (FLLAJ) di Makassar dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini mengindikasikan perbaikan dan peningkatan infrastruktur terutama sarana jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan prasarana dan sarana transportasi. Untuk mengurangi masalah transportasi di Indonesia, khususnya di Makassar, yang pertama dilakukan adalah memperbaiki sarana transportasi massal yang ada dan pemerintah juga harus melihat dalam hal biaya transaksi ekonomi institusional
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MININAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH
Get PDFKajian ini mengangkat tentang implementasi kebijakan Pemerintah daerah otonomi terhadap standar pelayanan minimal (SPM), karena dalam menyelenggarakan system otonomi daerah adalah merupakan kewenangannya terhadap daerah otonomi, kecuali urusan pemerintahan yang di atur dengan Undang-Undang hal ini ditentukan oleh urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan u rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi sesuai isi pasal 10 ayat (3) UU No. 32/2004, urusan pemerintahan yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah : (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi,(5) moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama. Ini berarti bidang-bidang lain diluar 6 bidang diatas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata. Dalam rangka untuk merealisasi otonomi daerah yang luas dan nyata pemerintahan daerah yang tanggap, mampu dan mempunyai kinerja terhadap system standar pelayanan minimal dalam pelayanan kepada publik
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DESA TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN GARUT (STUDI KASUS DI DESA PASAWAHAN KECAMATAN TAROGONG KALER)
Get PDFAbstrakDalam rangka mewujudkan desa tangguh bencana yang memiliki kapabilitas dalam manajemen bencana, diperlukan pengembangan kapasitas kelembagaan yang memadai. Kabupaten Garut sebagai salah satu “minimarket” bencana di Indonesia harus mampu membangun kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana agar masyarakat ditingkat desa mampu melakukan manajemen bencana dalam menghadapi potensi bencana serta mampu untuk meminimalisasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana mengandung pemahaman tentang berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan destana dalam mengelola bencana dari tahapan pra-tanggap darurat hingga tindakan pasca bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut serta faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian yakni pengembangan kapasitas kelembagaan desa tangguh bencana di Desa Pasawahan Kecamatan Tarorong Kaler Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini adalah pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut belum maksimal berdasarkan hambatannya yakni belum adanya kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal seperti pendidikan dan pelatihan kebencanaan, minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun kapasitas diri dalam menghadapi bencana serta belum adanya sarana pendukung.Adapun saran dari penelitian ini sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Garut memberikan dukungan yang lebih kepada desa Pasawahan baik dalam segi manajemen dan sarana guna mempercepat terciptanya desa Pasawahan yang dijadikan salah satu Desa Tangguh Bencana. Kemudian juga pihak desa harus mampu membangun kesadaran masyarakat terhadap