JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)
Not a member yet
130 research outputs found
Sort by
Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Terhadap Pendidikan Di Kota Kupang; Survey Terhadap Penerima Bantuan Pendidikan Pada PT. Bank NTT Kupang Tahun 2011-2015
No full textAbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi masalah-masalah antara lain masih banyaknya angka buta huruf di Kota Kupang yang diakibatkan oleh minimnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Untuk itu penelitian ini melihat bagaimana kontribusi pihak swasta dalam hal ini PT Bank NTT dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kupang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian survei explanatif dengan populasi sebanyak 117 responden. Data kemudian dianalisis dengan teknik regresi ganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh CSR goal secara parsial berpengaruh terhadap pendidikan di Kota Kupang. Selanjutnya CSR issue secara parsial juga berpengaruh siginifikan. Terakhir, corporate relation program secara parsial juga terbukti berpengaruh terhadap pendidikan di Kota Kupang meskipu pada nilai 0,452. Studi ini juga menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility Goal mempunyai pengaruh yang lebih dominan (dibandingkan Corporate Social Responsibility Issue danCorporate Relation Program) terhadap pendidikan di Kota Kupang. Berdasarkan hasil ini maka pihak perusahaan perlu mengembangkan dan meningkatkan secara efektif ketiga faktor itu secara proposional, serta memadukan dalam penerapan strategi dalam pemberian dana bantuan pendidikan untuk meningkatkan Pendidikan masyarakat khususnya di Kota Kupang. Dan tidak hanya menganggap masyarakat sebagai nasabah saja tapi menempatkan masyarakat sebagai mitra untuk menjalin kerjasama. AbstractThis research is motivated by phenomena that illiteracy number in Kupang is still high which caused by the lack of public enthusiasm for continuing education. Hence, this study aims to investigate in what extent the private sector, particularly PT Bank NTT, contributes in improving quality of education in Kupang through Corporate Social Responsibility (CSR). This study was conducted using a survey method explanatif with a population of 117 respondents. The data was then analyzed using multiple regression techniques. These results indicate that the influence of CSR goal partially influence on education in the city of Kupang. Furthermore, the partial CSR issue also affected significantly. Lastly, corporate relations partial program also proved to education in Kota Kupang meskipu at a value of 0.452. The study also shows that the Corporate Social Responsibility Goal has a more dominant influence (compared to Issue Corporate Social Responsibility danCorporate Relations Program) on education in the city of Kupang. Based on these results, the company needs to effectively develop and improve all three factors proportionally, and the integration in the implementation of the strategy in the provision of education aid to improve public education, especially in the city of Kupang. And not only consider the public as clients only but puts the community as a partner for cooperation.
Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar
Get PDFAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang perlindungan anak dan kebijakan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini merupakan rujukan dan representative dari hasil penelitian sebelumnya terkait Pengaruh Game Online Terhadap Tingkat Kekerasan oleh Anak-anak dan Remaja di Kota Makassar.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif data sekunder. Serta, hasil penelitian terkait kasus yang akan diangkat dan dianalisa dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan anak belum maksimal dalam implementasinya. Ada satu faktor penyumbang angka kekerasan terhadap anak yang dilupakan yaitu anak itu sendiri yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang lain. Tindak kekerasan ini lahir dari adanya agresivitas dalam diri anak yang muncul karena berbagai hal. Salah satunya perangaruh keseharian. Unutk itu, studi merekomendasikan orang tua ikut terlibat dalam mengontrol perilaku bermain anaknya. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat membuat sebuah aturan untuk mengatur game center dimana sering menghabis waktu setelah sekolah untuk memastikan kekerasan di sesama anak bisa dikurangi dengan efektif
Pengaruh Semangat Kerja Pegawai Terhadap Keefektifan Organisasi Unit Program BelajarJarak Jauh Universitas Terbuka Makassar
Get PDFKeefektifan organisasi dalam suatu lembaga sangat ditentukan oleh semangat kerja pegawai yang adadalam organisasi yang bersangkutan. Semakin baik semangat kerja pegawai dalam suatu organisasi, makaorganisasi tersebut akan semakin efektif dalam mencapai dan merealisasikan tujuannya. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pengaruh semangat kerja pegawai terhadap keefektifan Unit Program BelajarJarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Makassar. Penelitian ini dilaksanakan dilingkup UPBJJ-UTMakassar. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory-survey dengan sampel dalam penelitianini adalah pegawai di UPBJJ-UT Makassar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang significanantara semangat kerja pegawai terhadap keefektifan organisasi UPBJJ-UT Makassar dengan nilaikoefisien korelasi X dan Y masing-masing 0,94 dan 0,92 dengan persamaan regresi Y = 1,88 + 0,550x. Setiapkenaikan skor pada semangat kerja pegawai (X) sebesar 1 unit akan diikuti oleh kenaikan keefektifanorganisasi (Y) sebesar 0,550 unit pada arah positif dengan konstanta sebesar 1,88. Pegawai yang memilikisemangat kerja yang tinggi dalam suatu organisasi, akan meningkatkan keefektifan organisasi dalam merealisasikantujuan dan sasaran yang telah ditentukan.AbstractThe effectiveness of organization at a certain institution is exactly determined by the morale of the employeesof such organization. The better the morale of the employees is the more effective the organization inachieving and realizing its goals and objectives. The research aims to identify the influence of morale towardsthe effectiveness of Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) or so calledDistance Learning Program Unit of Open University Makassar. The research was carried out at UPBJJ-UTMakassar. The method applied was explanatory-survey involving UPBJJ-UT Makassar employees as researchsample. The results show that there was significant influences of morale towards the effectiveness ofUPBJJ-UT Makassar with a correlation coefficient of X and Y respectively 0.94 and 0.92 with a regressionequation Y = 1,88 + 0,550x. Any increase in scores on employee morale (X) by 1 unit will be followed by anincrease in the effectiveness of the organization (Y) amounted to 0,550 units in the positive direction witha constant of 1.88. Employees who have high morale in a certain organization will enhance the organization’seffectiveness in realizing the goals and objectives that have been determine
Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan
No full textArtikel ini adalah review literatur yang bermaksud menjelaskan bagaimana perubahan dalam manajemenpemerintahan dilihat dari perspektif governance. Perspektif governance muncul sebagai solusi terhadapketerbatasan dan kelemahan pada perspektif government yang memandang pemerintah sebagai satu-satunyaaktor yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Padahal kapabilitas pemerintah mengalamipenurunan baik aspek anggaran, manajerial, maupun aparatur dalam menjalankan pelayanan publik danfungsi pembangunan lainnya. Oleh karena itu, sebagian tugas dan fungsi pemerintahan diserahkan ke institusi-institusi lain di luar pemerintah, maka lahirlah apa yang dikenal dengan konsep jaringan kerja kebijakan. AbstractThis article is the review of literature attempting to describe how changes in government management fromthe perspective of governance. Perspective governance emerges as a solution to the limitations and weaknessesin the government’s perspective that sees government as the only actor who carry out the functionsof government. Though the government has decreased capability both aspects of the budget, managerial,and personnel in running public services and other development functions. Therefore, part of the duties andfunctions are handed over to other institutions outside the government, it gives birth to what is known asthe concept of policy networks
Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Get PDFDana desa ini merupakan kebijakan yang relatif baru sehingga dalam pengelolaannya masih banyak ditemuikelemahan-kelemahan terkait dengan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuahmodel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Pemerintah Desaagar penggunaan dana desa bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaandan pelaporan kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Model yang dikembangkan berdasarkanhasil penelitian ini diberi nama Model Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses dalam pengelolaan danadesa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskankepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkanmasyarakat.AbstractThe village fund is a relatively new policy in Indonesia which may faces some challenges in implementationprocess, particularly accountability issues. This research aims to develop an accountability modelof village fund management that can be referenced by the village government in utilizing village funds tobe more accountable to all stakeholders. The results showed that the village fund management, includingplanning, implementation, and reporting of activities in compliance with the principle of accountability.The model was developed based on the results of this study are named Model Accountability Process. Accountabilityprocess in the management of village fund is the willingness of the village fund managers toaccept responsibility for what was assigned to him in an efficient, effective, equitable, and implemented ina transparent manner with community participation
Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)
Get PDFBadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) memiliki kewenangan yakni salah satunya upaya mensukseskan pemberdayaan perempuan. Salah satu strategi yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Pengarus utamaan Gender (PUG). PUG merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui persamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap hasil pembangunan. Tulisan ini membahas mengenai analisis kebijakan PUG di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Maksud dari tulisan ini adalah untuk menganalisis kebijakan yang responsif gender di BP3AKB dan mengetahui hal-hal yang memiliki Kecenderungan di dalam PUG di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis yang digunakan adalah Gender Analysis Pathway (GAP).Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan PUG yang dilaksanakan oleh BP3AKB Provinsi Jawa Tengah masih belum bisa mengatasi permasalahan gender. Hal hal yang cenderung mempengaruhi PUG diantaranya tata nilai adat istiadat, kemauan dan kemampuan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan keberadaan media massa. Sebagai masukan untuk mensukseskan pelaksanaan PUG oleh BP3AKB adalah melakukan pendekatan khususnya kepada perempuan untuk mau berfikir lebih luas dan tidak terlalu terkekang oleh nilai-nilai tradisi. Selain itu juga harus dilakukan kerjasama dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat seperti tokoh adat dan agama. AbstractWomen Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency has authorities which one of them is to empower women. One of the strategies established by the Government is the Gender Mainstreaming (GM). GM is a strategy implemented in order to achieve gender equality through equal access, participation, control, and benefits as the impact of the development. This paper discusses the policy analysis of GM in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency in Central Java province. The purpose of this paper is to analyze policy that is responsive to gender in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency and acknowledge the issues related to Gender Mainstreaming in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency in Central Java province. The analysis technique used was the Gender Analysis Pathway (GAP).The result of the research showed that the gender mainstreaming policies implemented by BP3AKB of Central Java province still could not overcome gender problems. Gender mainstreaming is influenced by several factors, such as; custom values, the willingness and ability of women in achieving gender equality, and the presence of mass media. This is suggested that there should be a special approach toward women to encourage them to be open minded and not to be constrained by traditional values in assuring the success of the gender mainstreaming program in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency. Moreover, the involvement of community leaders such as traditional and religious leaders should be engaged in order to make this program works successfully
Desentralisasi Kewenangan Pelayanan Publik pada Kecamatan di Kabupaten Pangkep
Get PDFPermasalahan yang krusial dalam desentralisasi pemerintah adalah tarik menarik kepentingan antara dinas-dinas dengan kecamatan. Dalam konteks pelayanan publik, bahwa desentralisasi kewenangan dari dinasdan lembaga teknis lainnya ke kecamatan sudah saatnya dilakukan demi peningkatan pelayanan kepadamasyarakat. Kenyataannya implementasi dari Peraturan Pemerintah bahwa kecamatan merupakan SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum berjalandengan maksimal. Penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis kewenangan distributif pemerintah kecamatan;2) menganalisis desain struktur organisasi pemerintahan kecamatan sesuai dengan kewenanganyang diberikan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik; 3) menganalisis kompetensi SDM yangdibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif dengan menggunakan teknik “triangulasi” dalam pengumpulan data. Unit analisis iniadalah organisasi pemerintah kecamatan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini mengindikasikan bahwadesain struktur organisasi pemerintah kecamatan di Pangkep belum memiliki keterkaitan dengan visi, tugaspokok dan fungsi yang dimiliki pemerintah daerah, desain strukturnya masih berpedoman sepenuhnya padaPP No. 41 Tahun 2007. AbstractThe crucial problems in the government’s decentralization are conflict of interest between departments/offices and district. In the context of public service, decentralization authority from the department/officeand other technical institutions to the district it’s time to do in order to improve services to the community.In fact, the implementation of Government Regulation (PP) that stated if districts are regional work units(SKPD) which carry out the regional administration, has not gone up. This study aimed to: 1) analyze thedistributive authority of the district governments; 2) analyze the design of the organizational structure ofthe government district in accordance with the authority granted to support the delivery of public services;3) analyze the competence of human resources needed in the implementation of public service duties at thedistrict level. This study is a qualitative study using the technique of “triangulation” in the data collection.The unit of analysis is a government organization of districts in Pangkep. The analysis showed that from44 authorities at the district level there were 23 of authorities are still considered to be implemented by therelevant SKPD. Design of the organizational structure of the district governments of Pangkep Regency hasnot own relationship with the vision, the duties and functions of existing local government and its structurestill guided by PP No.41 tahun
Gaya Kepemimpinan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Direktur RSUD Sayang RakyatProvinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang didukung olehdata kualitatif dan teknik analisis data adalah deskriptif. Teknik Pengumpulan data yangdigunakan adalah metode kuesioner, wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakanberasal dari data primer dan data sekunder. Adapun data dianalisis secara kuantitatif denganmenggunakan tabel-tabel frekuensi yang menggunakan teknik pengukuran skala likert. Daripenelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Direktur RSUD Sayang Rakyat menjalankan gayakepemimpinan yang demokratis
Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Direktur RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif dan teknik analisis data adalah deskriptif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner, wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi yang menggunakan teknik pengukuran skala likert. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Direktur RSUD Sayang Rakyat menjalankan gaya kepemimpinan yang demokratis
Analisis Peran Kepemimpinan Camat Di Kantor Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perang seorang Camat dalam memimpin para pegawai di Kantor Camat Kecamatan Bongomeme, adapun metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat telah menunjukkan peran dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui peran interpersonal, peran informasional, peran pengambil keputusan dan peran pengawasan. Peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) peran interpersonal ditunjukkan dengan kemampuan camat menjadi figur teladan menjadi penghubung antar pegawai, serta kemampuan camat dalam membina pegawai untuk memiliki kinerja yang baik, 2) tupoksi yang harus dilaksanakan serta kemampuan camat dalam melibatkan semua pegawai dalam proses analisis inforamasi untuk perbaikan kinerja pegawai, 3) peran pengambil keputusanditunjukkan dengan kemampuan camat melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan kinerja pegawai, konsistensi camat dalam melaksanakan hasil pengambilan keputusan untuk memperbaiki kinerja pegawai, serta adanya proses analisis untuk meningkatkan kinerja pegawai, dan 4) peran pengawasan ditunjukkan camat dalam menyelesaikan mekanime pengawasan, melakukan pengawasan selama berlangsung proses pekerjaan serta melakukan umpan balik terhadap hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja pegawai