JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)
Not a member yet
130 research outputs found
Sort by
Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kota Makassar
Get PDFImplementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan melalui Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah kebijakan yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Makassar.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan kebijakan dalam bidang kesehatan yang tepat sasaran bagi masyarakat. (2) Implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Kewenangan Pengelolaan Pasar Terong di Makassar
No full textAbstrakPenelitian ini untuk mengidentifikasi kewenangan Pemerintahan Kota Makassar selama dua periode dalam pengelolaan pasar tradisional yang mengalami penurunan kualitas dibandingkan pasar modern. Kewenangan pemerintah sangat berpengaruh pada pemberdayaan di pasar Terong. Metode yang digunakan bersifat komparatif melalui tradisi kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dalam pemgelolaan Pasar Terong dari dua periode pemerintahan tidak hanya memiliki kesamaan baik dalam kewenangan atribusi yang merujuk pada undang undang, atau pada dampak kewenangan berupa revitalisasi Pasar Terong. Akan tetapi juga memiliki perbedaan dari segi kewenangan delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada satuan kerja yang menelolanya.
Pelayanan Prima dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara
No full textPemerintah wajib memberikan pelayanan prima kepada publik, hal ini dikarenakan menerimapelayanan yang terbaik adalah hak masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya sebagaiwarga negara. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis penerapan pelayanan prima dalampembuatan Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara belum terlaksana dengan baik.Hal ini dikarenakan masih adanya prosedur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yangtidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.Kata Kunci : pelayanan, pelayanan prima, akta kelahira
Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba)
Get PDFPerumusan kebijakan dengan pendekatan jaringan penting dalam menyelesaikan problem sosial yang bersifat kompleks dan merancang kebijakan berbasis pemberdayaan sehingga melalui tim perumus kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang sebagai wadah jaringan, pihak yang berkepentingan dapat mengakses proses perumusan kebijakan tersebut untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang di Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) aktor pada tim perumus kebijakan terutama pemerintah daerah dan LSM memiliki posisi yang seimbang. (2) fungsi jaringan kebijakan belum berjalan dengan semestinya. (3) struktur jaringan bersifat konsultatif, namun overlapping membership tidak membawa dampak positif pada efektifitas jaringan. (4) pelembagaan pada jaringan kebijakan berjalan dengan baik. (5) pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya bersifat konsultatif. (6) distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan ditandai adanya kegiatan riset partisipatif yang dilakukan oleh LSM. (7) strategi riset menjadi kunci LSM mampu merubah perspektif pemerintah daerah dalam menetapkan luas wilayah dan hutan adat. Terdapat kelemahan pada jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang dimana pemerintah daerah mendominasi jumlah aktor pada tim perumus. Meskipun demikian, LSM nampak berhasil menjembatani kepentingan masyarakat adat namun penempatan Labbiriyah (Camat Kajang) sebagai satu-satunya pemangku adat pada tim perumus kurang tepat karena Labbiriyah cenderung merepresentasikan kepentingan pemerintah daerah dari pada kepentingan masyarakat adat pada proses perumusan kebijaka
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) DI KOTA AMBON
No full textAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penataan lingkungan pemukimanberbasis komunitas (PLPBK) di Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatandeskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Indikator Input berupaketersediaan sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untukmelaksanakan kebijakan penataan permukiman berupa Program Penataan LingkunganPemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) tahun 2016 sudah mencukupi. Demikian puladengan sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam kebijakan melibatkan berbagaimacam komponen yakni Dinas PU Propinsi Maluku, Dinas PU Kota Ambon, BadanKeswadayaan Masyarakat dan masyarakat setempat, (2) Indikator Proses berupa efisiensidan efektifitas kebijakan ini telah berhasil mengubah perilaku dan perbaikan kualitas hidupmasyarakat miskin, peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dengan cakupaninfrastruktur pemukiman, (3) Indikator hasil berupa pelaksanaan kebijakan penataanpermukiman dalam bentuk program PLPBK di Kelurahan Wainitu dan Kelurahan BatuMerah berlangsung dengan baik karena menghasilkan peningkatan kualitas hidupmasyarakat miskin, membentuk kawasan pemukiman yang sehat serta tingginyapartisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan dan (4) Indikator dampak berupadampak positif yang cukup besar, baik bagi masyarakat sasaran maupun bagi pemerintahdalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
Efektivitas Desain Organisasi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Dalam Tinjauan Pengelolaan Elemen Strategi
No full textAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas desain organisasi pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam tinjauan pengelolaan elemen strategi. Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma positivism, yang didasarkan pada sistem logika deduktif (hypothetic-deductive method). Tipe penelitian adalah studi kasus. Waktu pelaksanaan penelitian selama 4 (empat) bulan yakni bulan Januari sampai dengan April Tahun 2016. Key informan dalam penelitian ini adalah pimpinan dan masing-masing 3 (tiga) orang pegawai dari 4 (empat) dinas (yaitu Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Olahraga ; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan), 2 (dua) badan/instansi teknis (yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah), dan 1 (satu) Kantor Kecamatan yaitu Kantor Kecamatan Leksula, serta Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kurang efektifnya desain organisasi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam tinjauan strategi disebabkan karena kurangnya keterlibatan anggota organisasi dalam penyusunan strategi, visi, misi dan tujuan organisasi. Kata Kunci : efektivitas, desain organisasi, strategi organisasi. AbstractThis study aims to analyze the effectiveness of the design of the South Buru District government organization in a review of the management of strategic elements. This research is designed by using qualitative approach with positivism paradigm, which is based on deductive logic system (hypothetic-deductive method). The research type is case study. The research implementation period is 4 (four) months ie from January to April of 2016. Key informant in this research is leadership and each 3 (three) employees from 4 (four) offices (ie Health Department, Education and Sport Department, Agriculture and Livestock Department, Forestry and Estate Crops Department), 2 (two) technical agencies (ie Regional Development Planning Board and Regional Personnel Board), and 1 Sub-district Office, Leksula Sub-district Office, and Assistant 1 in the District Government of South Buru District. The results show that the causes of the ineffectiveness of the designof the organization of the Government of South Buru Regency in the strategic review is due to the lack of involvement of organizational members in the preparation of strategy, vision, mission and organizational goals. Keyword: effectiveness, organizational design, organizational strategy
Kerjasama Publik Dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar
Get PDFKerjasama Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership) dipandang penting untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat termasuk dalam pengelolaan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan kontrak dalam kemitraan pengelolaan parkir dan pelaksanaan kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP dR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penentuan kontrak dalam kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS membawa dampak baik dan saling menguntungkan. (2) Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan parkir antara RSUP dR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS belum sepenuhnya berjalan secara maksimal
Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka
Get PDFPenelitian ini bertujuan menjelaskan konsep kemitraan dalam pembangunan bandara Swadaya di Kabupaten Kolaka, dengan melihat dari mekanisme, struktur dan insentif dari kemitraan.Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dari pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Swasta dalam Pembangunan Bandar Udara Swadaya Sangia Nibandera di Kabupaten Kolaka diihat dari mekanisme, struktur dan insentif terlaksana dengan baik dan efektif. Dari pelaksanaan kemitraan ini memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kolaka dengan meningkatnya pendapatan dan juga memudahkan masuknya Investor di Kabupaten Kolaka
Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penanganannya oleh Pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar sebagai pusat keramaian yang banyak menarik perhatian para Pedagang Kaki Lima dalam mencari rezeki dengan menjual barang dagangannya karena memudahkan untuk menjumpai konsumen dari pada mereka yang berada pada lokasi berdagang yang tetap seperti pasar tradisional maupun pasar modern. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dimana penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif.Penelitian ini difokuskan pada konflik yang terjadi serta langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pedagang kaki lima (PKL di Kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan Pedagang kaki lima yang bersifat manusiawi dan sekaligus efekti
Peran Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dalam Pengolahan Informasi Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Bone Bolango
Get PDFMasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Bone Bolango dalam mengolah informasi kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif . Bagian Hubungan Masyarakat dan pusat informasi kantor Sekretaris Daerah memegang peranan penting dalam memberikan informasi pemerintah kepada masyarakat. Dalam melakukan perannya pengolahan informasi hubungan masyarakat dan pusat informasi telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi kepada masyarakat secara aktif mengenai kebijakan regional dan Program perkembangan yang dijalankan oleh Kecamatan Bone Bolango. Meskipun demikian, masih banyak kendala, diantaranya adalah kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang yang ahli di bidang ini.Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlunya untuk peningkatan fasilitas dalam rangka mendukung pekerjaan di bagian Humas dan pusat informasi di Setda Kabupaten Bone Bolango.Juga penting untuk menambah personil yang ahli di bidang ini, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan dan lebih bervariasi