JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)
Not a member yet
130 research outputs found
Sort by
Akuntabilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Purus Kota Padang
Get PDFThe accountability used as one of the benchmarks of bureaucratic performance in public service organization context. In 2016, Purus village chosen as the best village in Padang. But there are still found the complaints to Purus village such as long service and complicated. The purpose of this thesis is to analyze and explain the accountability of public service in Purus village at 2016/2017. This thesis use qualitative method and descriptive. The technique of data collection are interview and documentation. In the selection of research informant, the researcher used purposive sampling technique. The result of this thesis show that the accountability of public service in Purus village already accountable, but not maximal, Its because two of three indicators to see the accountability of public service that used maximal in Purus village, is For performance service indicator in Purus village, and accountability of product service indicator. For cost service, its still found take and give tradition that is not appropriate with the rules
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Untuk Penanggulangan Penyakit Tropis Demam Berdarah Dengue
Get PDFPreventive services to overcome tropical diseases of dengue hemorrhagic fever are very important. Optimization of the role of puskesmas needs to be improved, especially health educators in the efforts of preventive services. The purpose of this journal writing is to improve health services for health centers in tackling dengue hemorrhagic fever through counseling as a preventive measure. This study uses qualitative methods that prioritize the depth of research. Data is collected through interviews, observation and documentation. Data analysis using interactive model qualitative analysis. The results of the study, preventive health promotion services through local wisdom delivered by health educators at health centers are effective in changing the behavior and culture of the community for prevention of dengue can be optimized. The conclusion of this study is the public service of health counseling that synergizes with other stakeholders such as kyai and village heads are more effective in improving health services through preventive efforts to overcome tropical diseases with dengue hemorrhagic fever.AbstrakLayanan preventif menanggulangi penyakit tropis demam berdarah dengue sangat penting. Optimalisasi peran puskesmas perlu ditingkatkan terutama penyuluh kesehatan dalam upaya layanan preventif. Tujuan penulisan jurnal ini adalah peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dalam penanggulangan penyakit tropis demam berdarah dengue melalui penyuluhan sebagai upaya preventif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengutamakan kedalaman penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif model interaktif. Hasil penelitian, pelayanan preventif promosi kesehatan melalui kearifan lokal yang disampaikan petugas penyuluh kesehatan puskesmas efektif mengubah perilaku dan budaya bersih masyarakat untuk pencegahan DBD bisa dioptimalkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelayanan publik penyuluhan kesehatan yang bersinergi dengan stakeholder lain diantaranya kyai dan kepala desa lebih efektif dalam peningkatan layanan kesehatan melalui upaya preventif penanggulangan Penyakit Tropis demam berdarah dengue
Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015
Get PDFThe implementation of governance is very important in public policy making for the realization of a good public policy and can meet the needs of the community. In solving the problems of governance, a policy is required, therefore a policy-making process is required. Objective: To illustrate the phenomenon of government policy implementation on prostitution in Banyuwangi District. This research method is a qualitative research using descriptive approach based on Health Policy perspective. Result of research of Banyuwangi no. 45 of 2015 is expected to provide solutions to the problems of HIV / AIDS that occurred in Banyuwangi. The success of the policy implementation is assessed from the Standards and policy objectives; Resource; Communication; Interorganization and inaugural activities; Characteristics of implementing agents; social, economic, and political conditions, as well as the character of the executive
KONFLIK ANTAR NILAI BAGI SUKSESI PERUBAHAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI
Get PDFBesides the allocation of various resources, the allocation of values to manage various interests through public policy is the background of the emergence of conflict. The high potential of conflict requires the presence of a policy maker who can be in a neutral position. But in the reality of organizational life, the resulting public policy often triggers conflict itself. The cause of conflict is the variation and conflict of values or interests held by each actor. In general, such conditions are further exacerbated by the way public policy is managed which tends to ignore values and value conflicts as well as elitist-technocratic managed policy processes that limit or minimize the space of reasoning between interest actors. This condition becomes an obstacle in policy succession as part of policy changes for organizational development. Then a leader of an organization must be able to identify the orientation dimensions of conflict handling and be aware of the right conditions or situations to do so because understanding and decision making regarding appropriate conflict handling steps will be able to bring the organization to the use of functional conflicts for organizational development
ANALISIS KESESUAIAN PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS DI NAGARI BUKIT BUAL KABUPATEN SIJUNJUNG)
Get PDFPenelitian ini menganalisis kesesuaian pengelolaan Dana Desa dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penelitian ini dilakukan di Nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini dilakukan untuk melihat imlementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa yaitu kesesuaian pengelolaanya dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana mengatasi permasalahan pengelolaan Dana Desa agar lebih optimal. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah implementasi pengelolaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual tidak berhasil dimana pengelolaan Dana Desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ketidakberhasilan implementasi pengelolaan Dana Desa disebabkan oleh faktor komunikasi yang masih kurang baik dan faktor sumber daya manusia aparatur desa yang masih kurang baik. Untuk penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tetapi masih kurang kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan bagi masyarakat yang dilakukan sehingga membuat kurang tercapainya tujuan Dana Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan ketidakberhasilan implementasi Dana Desa dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia aparatur nagari dan pemerintah nagari agar lebih aktif melakukan konsultasi kepada Pemerintah kabupaten agar kedepannya tidak lagi terjadi keterlambatan-keterlambatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Pendapataan dan Belanja Nagari sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optima
Dinamika Perumusan Kebijakan Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 : Studi Kasus KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
Get PDFPelaksanaan tahapan penataan daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 menimbulkan perbedaan pendapat dan ketidakpercayaan yang diungkapkan oleh pengurus partai politik di Kabupaten Kepulauan Selayar kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang menolak adanya rancangan perubahan Dapil pada Pemilu tahun 2019. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa KPU tidak profesional terkesan memaksakan perubahan Dapil tersebut. Perubahan jumlah Dapil ini pula yang mendasari banyaknya politisi lokal yang tidak maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar karena menganggap bahwa peluang partai-partai kecil untuk memperoleh kursi ditingkat DPRD Kab/Kota akan sangat kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penataan daerah pemilihan pada pelaksanaan pemilihan umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian adalah Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yang didukung oleh data skunder. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019 mengacu pada prinsip penataan Dapil sebagaimana dijabarkan dalam peraturan KPU serta Petujuk teknis penataan Daerah Pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2019
PENGARUH BUDAYA DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA MELALUI KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI MALUKU
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya dan iklim organisasi terhadap kinerja melalui komitmen organisasional dan motivasi kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif (positivism). Lokasi penelitian adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku. Sampel sebanyak 149 orang yang ditentukan secara acak sederhana. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Generalized structured component analysis (GSCA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya dan iklim organisasi berpengaruh positif signifikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap kinerja melalui komitmen organisasional dan motivasi kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku
Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul
Get PDFPublic services become one of the needs of the community that must be met by local or central government, such as. Dlingo Village Government which has innovation in doing public service that is with Village Information System (SID) that can give information fast and precisely related Information about public service, besides information about Dlingo Village. This study aims to determine the Village Information System in public service in Dlingo Village, Dlingo District, Bantul Regency. This research uses descriptive research type and qualitative method. The results of this study were obtained from Dlingo Village Government as the public service implementer and Dlingo Village community as the recipient of public service. , proved that the services provided by the Dlingo Village government have been effective and fast
Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik
Get PDFThis article aimed to describe the model of bureaucratic reform that has been done, both in Indonesia, and other countries in the world. This is important to provide a comprehensive understanding of the importance of bureaucratic reform form the Public Administration perspective. The research method used in this paper was literature review obtained from various sources related to bureaucracy reform. The results of this literature review illustrates that the reform of bureaucracy ever done in some countries commonly when related to two dimensions of organizational Human Resources (HR) dimensions. Organizational dimension is related to structure, organizational culture, organizational technology, law and regulation. The HR dimension of the apparatus includes knowledge, skills, attitudes, behaviors, mindset, discipline, integrity, performance. Bureaucracy reforms conducted in various countries such as in the United States during the reign of President Bill Clinton known as reinventing government which asserts that to improve the administration of government, it is necessary to transform the values of entrepreneurship into the administration. In Europe, it is known as Neo-Weberian State (NWS) which essentially strengthens the State\u27s role in bureaucratic service with the principle of prioritizing citizenstate relations to fulfill citizen\u27s basic rights. Similarly, reforms are undertaken in African Commonwealth countries that emphasize the importance of bringing about transparent and accountable governments. In Indonesia, bureaucratic reform has been conducted since 1998 with aiming of producing a clean bureaucracy from corruption, collusion and nepotism (CCN). The embodiment of those objectives is stipulated through Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucracy Reform Number 11 year 2015 regarding the road map of bureaucratic reform from 2015 to 2019. However, the implementation of these regulations has not succeeded yet in creating a professional, clean and accountable bureaucracy, and performs well
TATA KELOLA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe’ di Pantai Losari)
Get PDFAbstrak Penelitian ini mengkaji tata kelola pedagang kaki lima di Makassar, studi kasus pedagang pisang epe’ di Pantai Losari, Makassar. Pedagang pisang epe’ di dominasi oleh suku Makassar dengan tingkat pendidikan rata-rata tamat SMP dan SD. Kondisi ini memaksa mereka untuk bekerja di sektor informal, yaitu sebagai pedagang pisang epe. Sebagian besar pedagang pisang epe’ adalah penduduk migran namun mereka bisa mengakses pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan, dengan baik. Pemerintah Kota Makassar memiliki kebijakan terkait pengelolaan pedagang kaki lima sejak 1990. Penelitian ini mengindikasikan tata kelola pedagang kaki lima di Makassar cukup baik. Meskipun demikian, penelitian ini merekomendasikan kebijakan pemerintah yang lebih responsif kepada penjual pisang epe’ dengan menyediakan tempat menjual yang baik dan tidak harus mengganggu ketertiban kota. Keberadaan mereka sangat membantu mengembangkan bisnis kuliner tradisional yang dapat berkontribusi pada bisnis wisata.