JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)
Not a member yet
130 research outputs found
Sort by
Assessing the Impact of Administrative and Technological Enhancements on the Kenya Police Service: A Case Study of Machakos County
Full text linkThis study examines the influence of performance and technological readiness on the operational effectiveness of police officers in the Kenya Police Service, with a focus on Machakos County. Employing a descriptive survey design and a stratified random sampling of 203 police constables and four station commanders across twelve stations, the research integrates both quantitative and qualitative data to evaluate the intersection of technology adoption and institutional performance. Findings indicate a strong positive correlation between technological preparedness and police performance, emphasizing that enhanced administrative capacity, especially in digital tools and support systems plays a critical role in improving law enforcement effectiveness. However, the study also reveals a significant gap in the implementation of such capacity improvements at the station level, leading to underperformance among frontline officers. These insights highlight the importance of targeted reforms in human resource development, workload management, and technological integration to strengthen the overall governance and service delivery of public security institutions. Situated within a broader discourse on public sector modernization in developing contexts, the study contributes to policy discussions on administrative reform, digital governance, and institutional performance
Unlocking E-Government Success: Key Factors Driving E-Absence Adoption in Public Sector
Full text linkThe use of e-absence for government servants is currently an innovative way to improve the efficiency of work activities in local government. The focus on how the system is implemented and used by government servants is also important to discuss. The research aims to explore how government servants intend to use the e-absence application provided by the Dumai city government. The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) model is used for examining research problems in which the model has been modified to include a new variable, attitude. This study used a quantitative approach and quota sampling technique that included 100 respondents, all of whom were government servants working for different Dumai government agencies. Questionnaires were distributed using Google forms, with questions adapted from previous research. The study showed that performance expectancy, social influence, and attitude are all significantly and positively connected to intention to use e-absence dan effort expectation and social impact are not significantly and negatively to the intention to use e-absence. Several recommendations for theoretical advancement and the development of the e-attendance system itself have been provided
The Impact of Fiscal Policy on Economic Growth In The Southern Africa Region: A Spatial Econometric Approach
Full text linkThis study investigates the spatial relationship between fiscal policy and economic growth across twelve member states of the Southern African Development Community (SADC) between 2000 and 2017. Utilizing spatial econometric techniques, the analysis reveals significant interdependence among member countries, particularly in the effect of tax revenues, which negatively impact the economic growth of neighboring states—suggesting the presence of harmful tax competition. While government expenditures show a positive but statistically insignificant impact on growth, the study identifies fiscal policy spillovers as a critical factor shaping regional outcomes. The absence of spatial dependence in public debt distribution further indicates that debt accumulation strategies remain largely country-specific. These findings underscore the need for coordinated regional fiscal frameworks, particularly in tax harmonization, to mitigate cross-border distortions and foster collective economic resilience. The study offers practical insights for enhancing regional integration and advancing shared development goals, especially in light of growing fiscal pressures and the pursuit of sustainable growth in post-pandemic contexts
Dinamika Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pemerintah Lokal: Studi Kasus Program Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kabupaten Pangkep
Full text linkPartisipasi masyarakat merupakan salah satu subjek utama dalam ranah administrasi publik yang mendukung baik buruknya tata kelola pemerintahan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung ketercapaian program, menjadi salah satu penyebab tidak idealnya keberlangsungan program pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Adapun data dianalisis menggunakan model analisis oleh (Miles & Huberman, 1994) dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan menggunakan pendekatan ladder of citizen empowerment (Burns, Hambleton dan Hogget, 1994) yakni pelaksanaan program berada pada tingkat citizen non-participation dan tingkat citizen participation. (1) Citizen non-partcipation terlihat dari adanya distorsi informasi berupa civic hype dan poor information. Civic hype dimaksud sebagai upaya dinas untuk menarik minat warga dalam berpartisipasi sedangkan poor information terjadi dikarenakan adanya keterbatasan dinas dalam menjangkau pembudidaya pada daerah kepulauan. (2) Citizen participation, menyentuh aspek high quality information, genuine consultation, effective advisory board dan partnership. Keempat anak tangga tersebut menyiratkan bahwa tersedianya akses informasi dan wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. baik itu melalui kunjungan penyuluh, media sosial, musrenbang, maupun melalui lembaga kemasyarakatan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa Semambung Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data dilakukan observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara dengan informan kepala desa, sekretasris desa, kaur keuangan, dan kasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu kondensasi atau pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian pengelolaan dana desa di Desa Semambung yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa berhasil terealisasikan dengan baik. Keberhasilan dalm pengelolaan dana desa tersebut dapat dilihat bahwa Desa Semambung Sidoarjo telah menerapkan akuntabilitas berdasarkan dimensi transparansi (transparency), kewajiban (liability), pengendalian (controllability), tanggungjawab (responsibility), dan responsif (responsiveness) dengan baik, sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban juga berjalan sesuai dengan yang sudah dianggarkan
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri
Full text linkArtikel penelitian ini memiliki tujuan supaya mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Hapsari di Desa Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri dalam mendorong pembangunan masyarakat desa baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Guna mendekati masalah ini dikunakan teori yang berdasarkan atas empat (4) upaya pokok dalam lingkup pemberdayaan yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan dari Mardikanto dan Soebianto. Pengumpulan data-data menggunakan metode analisis kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dengan empat (4) upaya pokok dalam lingkup kegiatan pemberdayaan diantaranya adalah bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan menunjukan bahwa proses pemberdayaan telah dilakukan melalui 4 upaya tersebut kepada masyarakat Desa Mejono. Pengaruh dari adanya pemberdayaan tersebut telah mampu memberdayakan masyarakat Desa Mejono untuk lebih maju dan mandiri dengan meningkatnya produktivitas masyarakat, namun masih ditemui kendala lain dalam hal keterbatasan ilmu pengetahuan, sehingga jika hanya melalui BUMDes “Hapsari” Desa Mejono saja belum dikatakan dapat berdaya secara optimal
Collaborative Process for Preventing Violence against Women and Children in Makassar City
Full text linkThis research aims to find out and describe how the collaboration process is structured in the process of preventing violence against women in the city of Makassar. Through good collaboration between the government, NGOs, communities, and victims, it is hoped to create an environment that is safe and free from violence against women and victims. Children in the city of Makassar. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and document review. The research data was then analyzed in the phases of data reduction, data presentation, and conclusions. One of the indicators used is the collaborative process. The results of this research have shown that the collaboration process under collaborative governance did not operate optimally and was not fully effective, although several indicators were met, such as in building cooperation in the implementation of the prevention of violence against women and children In the city of Makassar, stakeholders meet regularly every quarter, particularly in the form of coordination meetings. In addition, cooperative governance is implemented with sustained commitment and the government participates in supporting violence prevention, particularly in the form of budget and infrastructure support. However, this research shows that there are still indicators that are not met and thus hinder the success of the cooperation. The regulations issued by the mayor are still in the finalization phase, and there is still an increase in violence against children. Based on the research results, the researchers suggest to the government the need for monitoring and evaluation to strengthen the role of the private sector, academia, business, NGOs, mass media, and society to enhance commitment and improve coordination between the realized
Demokratisasi Birokrasi: Studi Kasus Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Makassar
Full text linkArtikel ini bertujuan memaparkan terkait penerapan demokratisasi birokrasi di Kota Makassar khususnya pada layanan keterbukaan informasi publik. Adapun latar belakang penulisan ini karena masih rendahnya penerapan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2008 di tingkat Pemerintah Daerah. Salah satunya yakni Pemerintah Kota Makassar yang baru menerbitkan perwali pada tahun 2016 yang sebelumnya dipersyaratkan 2 tahun setelah ditetapkan yakni tahun 2010. Penelitian ini dilakukan dengan mixed method dengan melakukan secara simultan metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan fokus pada pemahaman aparatur, penyediaan fasilitas dan komitmen Wali Kota Makassar dalam keterbukaan informasi publik. Penelitian menggunakan metode wawancara, survei, observasi dan studi dokumen dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menemukan bahwa demokratisasi birokrasi dalam layanan keterbukaan informasi publik di pemerintah Kota Makassar sudah berjalan walaupun belum optimal. hal ini karena pengetahuan dan pemahaman aparatur birokrasi masih belum sepenuhnya mengetahui UU nomor 14 tahun 2008 serta muatan yang ada di dalamnya. penyediaan layanan publik berupa pembentukan PPID di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum mencapai angka 50% yakni hanya 36% serta komitmen Wali Kota Makassar belum sepenuhnya hal ini ditandai dengan lambatnya penerbitan Perwali dan rendahnya kepercayaan representasi OPD atas komitmen tersebut
Governance Network dalam Optimalisasi Transportasi Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan
Full text linkMamminasata merupakan program dalam pengelolaan transportasi di sulawesi selatan yang terdiri dari jaringan tata kelola pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis governance network dalam optimalisasi pengelolaan transportasi bus Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Adapun data dianalisis menggunakan model analisis oleh (Miles & Huberman, 1994) dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa governance network dalam optimalisasi pengelolaan transportasi bus Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan governance network (Klijn & Kopenjan, 2016) yakni (1) Kontak, hal tersebut dapat dilihat dari interaksi pada saat rapat koordinasi melalui koordinasi internal pada masing-masing pemangku kepentingan dan kontibusi yang diberikan. (2) Kepercayaan, hal tersebut dapat dilihat dari rasa kepercayaaan pada penerapan standar pelayanan yang sudah ditetapkan namun masih belum efektif karena masih terdapat pemangku kepentingan yang tidak menjalankan standar pelayanan sesuai prosedur yang telah disepakati
Models and Challenges of Coordination in Regional Disaster Management
Full text linkDisaster is a complex problem that requires coordination with many parties. The results of previous studies regarding disaster management in Wajo indicated that there were coordination problems in disaster management in Wajo. This study aims to explain the coordination of disaster management in Wajo from the perspective of the models and challenges of disaster management in Wajo. This study uses a qualitative approach with the Gadamerian hermeneutic method to find the meaning of coordination texts in the context of pre-disaster management. Data collection was carried out through document analysis and interviews. The results of the study revealed that the coordination of disaster management in Wajo was running well at the disaster preparedness stage but was still not optimal at the pre-disaster stage. We found three meanings of coordination in disaster management in Wajo. First, coordination because of their awareness of the limitations they have. Second, coordination serves as fulfillment of the requirements of sponsorship activities. Third, coordination is an innovation to overcome problems. Coordination in Wajo is hampered by the actors\u27 interpretation of the subject and object of disaster management coordination