Jurnal Bina Mulia Hukum
Not a member yet
196 research outputs found
Sort by
SECURING INDONESIA’S EXTRACTIVE INDUSTRIES THROUGH SOCIAL LICENSE TO OPERATE
Full text linkPublic participation is one of the important factors in the extractive industry, especially to ensure that the development of new mining projects can begin successfully. Social License to Operate (SLO) is a contemporary concept that rapidly develops and is widely known as a method for building relationships between mining companies and the communities surrounding the mining project. This article attempts to introduce the concept of SLO and provide an initial overview of the implementation of SLO in the extractive industry in Indonesia. In addition, this article also examines the relationship between SLO and another similar concept, namely Environmental Impact Analysis (EIA). This article finds that although SLO and IEA have differences, the similarities between the two concepts could potentially be unified to cope with the shortcomings mutually. After analysing the implementation of SLO in several mining projects in Indonesia and considering the issuance of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, this article argues that the existence of SLO could be utilized as an alternative method to strengthen the relationship between community and mining companies, improve the quality of participation, and reduce community resistance to the development of extractive industry projects in Indonesia.
 
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Full text linkABSTRAK
Permasalahan yang dianalisis adalah mengenai tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang dianggap cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kasus yang sebagaimana dicantumkan pada pendahuluan dimana akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dinyatakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengambilan data dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang jabatan Notaris dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Cbi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka, diketahui tanggung jawab notaris terhadap gugatan yang diberikan oleh penggugat, juga menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut relevan atau tidak dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Rekomendasi atau saran untuk Notaris 1) Untuk lebih teliti dalam membuat akta sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, 2) Untuk lebih memperhatikan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Kata kunci: akta notaris; tanggung jawab notaris; undang-undang jabatan notaris.
ABSTRACT
The issue of a notary's responsibility for deeds that are considered legally flawed and not in accordance with the provisions of the making of deeds in the Notary Department Law. This is motivated by a case as stated in the introduction where the deed made is not in accordance with the provisions of the Act. This is stated to violate article 44 Notary Department Law. The type of research used by the authors in this study is a type of normative research with normative juridical research methods. The method of data collection is carried out by analyzing the Notary Office Law and the Decision of the Cibinong District Court Number 25/Pdt.G/2017/PN. Cbi. Based on the results of the study, it is known that the responsibility of notaries to the lawsuit provided by the plaintiff, can also analyze whether the Bandung High Court's decision is relevant or not to the lawsuit filed by the plaintiff. Recommendations or suggestions for Notaries 1) To be more careful in making a lease deed in accordance with the provisions of the Law, 2) To pay more attention to the provisions of the making of deeds in Notary Department Act. Keywords: notary deed; notary responsibility; notary department act
POLITIK HUKUM SURAT PERNYATAAN DILARANG MENIKAH BAGI ANAK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Full text linkABSTRAK
Penelitian dilatarbelakangi adanya surat pernyataan di larang menikah bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama di kota Surakarta-Solo, kemudian di cabut kembali oleh pihak sekolah. Aturan sudah berlaku selama lima tahun, pencabutan dilatarbelakangi oleh keinginan dari orang tua murid. Faktanya tidak sedikit usia anak Sekolah Menengah Pertama saat sekarang sudah banyak yang menikah. Melalui metode penelitian hukum yang normatif mengkaji permasalahan berkenaan surat larangan menikah dan kemudian melihat alur kebijakan politik hukum yang melahirkan kebijakan terhadap batas usia perkawinan. Pembahasan memfokuskan pada politik hukum nasional tentang batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan dengan melihat fenomena di dunia Pendidikan. Dilihat dari usia minimal, kemudian seperti kegelisahan pemerintah melihat dunia pendidikan, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi disambut oleh lahirnya undang-undang untuk membatasi usia pernikahan menjadi sembilan belas tahun. Peraturan dalam bentuk undang-undang berkenaan dengan pembatasan usia minimal pernikahan pada dasarnya bukan merupakan undang-undang Apabila ada yang kelihatanya tidak setuju dengan aturan dilarang menikah di tingkatan Sekolah Menengah Pertama juga pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengantisipasi pernikahan dini.
Kata kunci: kebijakan; perkawinan; politik hukum.
ABSTRACT
This research is based on the existence of a forbidden marriage for junior high school students in Surakarta-Solo City which was later withdrawn by the school. This rule has been in effect for five years, its repeal is motivated by the wishes of the parents of students. Facts in the field, many junior high school children are now married. Through the normative legal research method, it examines these problems and then looks at the flow of legal political policies that give rise to policies regarding the age limit of marriage. The discussion focused on legal policy that develops in society regarding the rules of marriage as seen from the minimum age, then like the government's anxiety in seeing the world of education, the birth of the Constitutional Court decision was greeted by the birth of a law to limit the age of marriage to nineteen years. Regulations in the form of laws regarding the minimum age limit for marriage are not laws that are coercive, pervasive as a form of anti-education and child protection in Indonesia. If someone seems to disagree with the prohibition rules for marriage at the junior high school level, they have the same goal, namely to anticipate early marriage. Keywords: marriage; politics of law; regulation
PENGAKUAN PUTUSAN PENYEDIA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN ASING
No full textABSTRAK
Pendaftaran dan putusan merupakan dasar hukum terbitnaya nama domain. Dalam Undang-Undang ITE hanya mengakui eksistensi Nama Domain (ND) hasil pendaftaran pada Registrar Asing (Ps. 24 ayat 3). Teknologi informasi membuka ruang baru yang dinamakan cyberspace. Nama domain termasuk dalam cyberspace yang kepentingannya melibatkan seluruh pengguna internet akan tetapi tidak semua negara mempunyai regulasi yang sesuai dengan perkembangan teori dunia maya. Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Teori “Code” atau “Architecture” Lawrence Lessig dapat diterapkan terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain yang melibatkan pihak Warga Negara Indonesia. Konsep pengaturan hukum terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia, adalah yang mampu mengikuti perkembangan best practices pada masyarakat TIK terkait kepemilikan nama domain berikut sistem penyelesaian sengketa secara online yang diatur oleh ICANN dalam UDRP dan dalam Perjanjian Registri dan Perjanjian Registrar sesuai dengan teori “Code” atau “Architecture” dari Lawrence lessig.
Kata kunci: putusan arbitrase asing; nama domain; sengketa kepemilikan
ABSTRACT
Registration and sentence are the legal basis for issuing domain names. In the ITE Law, it only recognizes the existence of domain names as a result of registration at the Foreign Registrar (Art. 24 paragraph 3). Domain names are included in cyberspace whose interests involve all internet users but not all countries have regulations that are in accordance with the development of cyber theory. juridical normative used in this research with descriptive analytical specifications. Lawrence Lessig's "Code" or "Architecture" theory can be applied regarding the recognition and implementation of decisions of domain name dispute resolution service providers involving Indonesian citizens. The concept of legal arrangements related to recognition andimplementation of decisions of foreign domain name dispute resolution service providers in Indonesia, are those that are able to follow the development of best practices in the ICT community related to domain name ownership and the online dispute resolution system regulated by ICANN in the UDRP and in the Registry Agreement and Registrar Agreement in accordance with the theory of "Code Or “Architecture” by Lawrence lessig.
Keywords: foreign arbitration judgement; domain name; ownership dispute
MEREK TIGA DIMENSI DALAM HUKUM MEREK INDONESIA
Full text linkABSTRAK
Indonesia telah mengakui dan melindungi merek non-tradisional khususnya merek tiga dimensi (3D) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun demikian Undang-Undang tersebut belum mengatur merek 3D dengan jelas, baik itu terkait dengan persyaratan tanda 3D yang dapat didaftarkan sebagai merek maupun terkait dengan penentuan daya pembeda pada Merek 3D. Berangkat dari permasalahan ini Penulis hendak melakukan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Penelitian ini mencoba mempelajari konsep merek 3D dalam hukum merek Amerika Serikat dan Uni Eropa guna memperoleh pemahaman tentang merek 3D yang belum diatur secara komprehensif dalam hukum merek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep merek 3D di Amerika Serikat dan Uni Eropa terdapat ketentuan khusus berkaitan dengan persyaratan tanda 3D yang dapat didaftarkan sebagai merek dan terdapat metode penentuan daya pembeda pada merek 3D yang cukup berbeda dari metode penentuan daya pembeda yang biasa digunakan pada merek tradisional. Artikel ini memberikan argumen bahwa Indonesia dapat menggunakan konsep merek 3D di negara Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memperkaya konsep merek 3D.
Kata kunci: merek; merek non-tradisional; merek tiga dimensi.
ABSTRACT
Indonesia has recognized and protected non-traditional trademark, in particular three-dimensional (3D) trademark, as stated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. However, the Law does not regulate 3D trademarks, either concerning the requirements for 3D trademarks or to determine the distinguish power of 3D trademarks. Departing from this problem, the author wants to conduct legal research using a comparative approach. This research tries to study the concept of 3D trademarks in the trademark law of the United States and the European Union to gain an understanding of the 3D trademark that has not been comprehensively regulated in Indonesian trademark law. Based on the results of the author's research regarding the 3D trademark concept in the United States and the European Union, there are special provisions relating to the requirements for a 3D trademark that can be registered as a trademark. There is a method of determining the distinguishing power of a 3D trademark. This method is different from the method to determine the distinguish power commonly used in traditional brands. This article argues that Indonesia can use the 3D trademark concept in the United States and the European Union to enrich the 3D trademark concept.
Keywords: 3D trademark; non traditional trademark; trademark
POLITIK HUKUM PENGATURAN MENGENAI TINDAKAN PENCEGAHAN NON PERFORMING LOAN PADA BANK DALAM MASA PANDEMIK DENGAN PENDEKATAN KONSEP BIFURKASI HUKUM
Full text linkABSTRAK
Sektor keuangan termasuk perbankan secara unik rentan terhadap resesi akibat pandemik. Pinjaman kredit perbankan baik untuk kepentingan bisnis maupun konsumsi berada dalam ancaman karena struktur ekonomi sangat bergantung pada usaha kecil dan menengah. Risiko kredit dalam bentuk Non Performing Loan dalam kondisi pandemik pada Tahun 2020 akan mengancam likuiditas debitur bank. Tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Politik Hukum Pengaturan mengenai tindakan pencegahan non performing loan pada perbankan dalam masa krisis covid-19 di Indonesia. Dengan metode yuridis normative, hasil penelitian menunjukkan bahwa Politik Hukum pengaturan tindakan pencegahan Non Performing Loan dalam bentuk kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan menjaga keseimbangan antara tingkat kesehatan bank dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah dan otoritas perbankan telah mengeluarkan Stimulus I dan II dalam bentuk kebijakan untuk mengantisipasi instabilitas ekonomi, yakni kebijakan procyclical dan countercyclical. Kebijakan tersebut harus didukungpemerintah melalui stimulus fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan Loan at Risk (LAR) untuk menjaga kesehatan bank. Politik hukum akan menentukan kebijakan yang akan dipilih inilah menyebabkan bifurkasi hukum, padahal kondisi membutuhkan penerapan salah satu norma yang akan dipilih terutama relaksasi perkreditan yang akan menyelamatkan kondisi keuangan debitur namun di sisi lain dapat mengganggu tingkat kesehatan bank melalui meningkatnya Loan at Risk (LAR).
Kata kunci: non performing loan; pandemik; politik hukum.
ABSTRACT
The financial sector including banking is uniquely vulnerable to recession due to the pandemic. Bank credit loans for both business and consumption purposes are under threat because the economic structure is heavily dependent on small and medium enterprises. Credit risk in the form of Non-Performing Loans in this pandemic condition in 2020 will also threaten the liquidity of bank debtors. The purpose of writing this article is to describe and analyze the Political Law of Regulations Regarding Preventive Measures for Non-Performing Loans in Banks During the Covid-19 Crisis in Indonesia. The method used is normative juridical, and the results showed that the legal policy of regulating non-performing loan preventive measures in the form of policies issued by the Government, Bank Indonesia and the Financial Services Authority aims to maintain a balance between the soundness level of the bank and the economic conditions of the community. The government and banking authorities have issued Stimulus I and II in the form of policies to anticipate economic instability, namely procyclical and countercyclical policies. This policy must be supported by the government through a fiscal stimulus that maintains the economic stability of the community and a Loan at Risk (LAR) to maintain the health of the bank. Legal politics will determine the policy to be chosen which causes legal bifurcation, even though a condition requires the application of one of the norms to be chosen, especially in the field of credit relaxation which will save the debtor's financial condition but on the other hand can disrupt the soundness of the bank through increasing Loan at Risk.
Keywords: non performing loan; pandemic;political law
URGENSI АJUDIKАSI KHUSUS OMBUDSMАN REPUBLIK INDONESIА DАLАM PENYELESАIАN SENGKETА PELАYАNАN PUBLIK
Full text linkABSTRAKPemerintah pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat. Karena itu pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan professional, namun pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di rasa masih belum maksimal, hal ini di tandai dengan masih banyaknya praktik-praktik Maladministrasi dan pengaduan dari masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia yang dibentuk dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal proses pelayanan publik yang efisien, efektif, dan terlepas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Selain itu Ombudsman juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa pelayanan publik dengan cara mediasi, konsiliasi dan ajudikasi khusus atau ganti rugi yang dapat di putus oleh Ombudsman. Kenyataannya Ombudsman hanya mampu memberikan rekomendasi kepada terlapor, untuk tindakan selanjutnya tergantung dari itikad baik terlapor, karna rekomendasi yang di berikan oleh Ombudsman tidak bersifat mengikat. Selain itu terdapat ketidak relevasian antara Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Ombudsman sehingga perlu adanya pembaharuan dalam kedua Undang-Undang tersebut, dan perlu di atur lebih lanjut terkait Peraturan Presiden Tentang mekanisme dan tata cara pembayaran ganti rugi ajudikasi khusus.Kata kunci: ajudikasi khusus; ombudsman; pelayanan publik; urgensi.
ABSTRACTThe government is essentially carrying out the function of public services to the community. Therefore the government is obliged and responsible to provide good and professional public services. However, the public services provided by the public service providers are felt still not optimal, this is marked by the many practices of maladministration and complaints from the community. The Ombudsman of the Republic Indonesia which was formed and approved in UUD (Indonesian constitution) Number 37 of 2008 concerning of the Ombudsman of the Republic Indonesia, which has the duty and function to oversee the process of public services that is efficient, effective, and free from collusion, corruption and nepotism. In addition, the Ombudsman also has the authority to resolve public service disputes by means of mediation, conciliation and special adjudication or compensation that can be decided by the Ombudsman. In reality the Ombudsman is only able to provide recommendations to the reported, for further action depends on the reported good faith, because the recommendations given by the Ombudsman are not binding. In addition, there is an irrelevance between the Public Service Act and the Ombudsman Law, so there is a need for reforms in both of these Laws, and it needs a renewal to the both of the Act, and also needs to be regulated further related to the Presidential Regulation concerning the mechanism and procedures for paying special adjudication compensation.Keywords: ombudsman; public services; special adjudication; urgency
PEMBARUAN REGULASI SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM PEMBENTUKAN BANK WAKAF DI INDONESIA
Full text linkABSTRAKBank wakaf dapat didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan aktivitas wakaf uang termasuk dalam proses penghimpunan, pendayagunaan, dan pendistribusiannya dalam rangka memanfaatkan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Bank wakaf dapat menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk di Indonesia. Saat ini, pengelolaan wakaf uang melibatkan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Menarik untuk dikaji bagaimanakah pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan perundang-undangan terkait wakaf uang yang khususnya meliputi Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Sebaiknya pembaruan regulasi tersebut dilakukan dengan membentuk forum koordinasi antar lembaga-lembaga terkait meliputi Kementrian Agama, BWI, OJK, BI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan wakaf uang di Indonesia dengan membuat aturan khusus mengenai bank wakaf sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Wakaf yang sudah diperbarui yang memuat aturan secara terperinci mengenai operasional bank wakaf.
Kata kunci: bank wakaf; perbankan Syariah; regulasi; wakaf
ABSTRACTA waqf bank can be defined as a Sharia Financial Institution that carries out the money waqf activities, including in the process of collecting, utilizing and distributing in the context of utilizing the waqf properties in the form of money in accordance with their function for worship interest and also to develop the public welfare. Waqf Bank can be one of the solutions in optimizing money waqf management in order to improve the welfare of the people including in Indonesia. Currently, the management of money waqf involves Sharia Banking as a Sharia Financial Institution that receives money waqf. It is interesting to investigated how is the renewal of financial service regulation within the establishment of waqf banks in Indonesia. This research was engaging a normative juridical research method with descriptive analytical research specifications. Renewal of financial services sector regulations within the establishment of waqf banks in Indonesia is by doing the amendment which related to money waqf in particular that covering the Sharia Banking Act and Waqf Act together with the implementing regulations. It is recommended that the renewal of the regulation is conducted by establish a coordinating forum between relevant institutions which includes Ministry of Religion, BWI, OJK, BI and Sharia National Economics and Finance (KNEKS), especially regarding the provisions which relating directly to the money waqf management in Indonesia by making a specific regulation about waqf banks as implementing regulations of the Sharia Banking Law and updated Waqf Law which accommodate a detailed regulations regarding waqf banks operations. Keywords: regulation; sharia banking; waqf; waqf bank
PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MELALUI PEMBUKTIAN DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS SENGKETA PERDATA
Full text linkABSTRAKBerdasarkan sistem hukum acara perdata yang berlaku, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR. Di samping itu juga alat bukti pemeriksaan setempat sebagaimana dan keterangan saksi ahli Hukum pembuktian yang berlaku saat ini, secara formal belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sedangkan dalam praktiknya di masyarakat melalui transaksi perdagangan secara elektronik, alat bukti elektronik sudah banyak digunakan, terutama dalam transaksi bisnis modern. Tulisan ini menghasilkan simpulan bahwa dalam hal memeriksa perkara yang pembuktiannya menggunakan bukti-bukti bersifat elektronik, karena hukum acara perdata (HIR) sebagai hukum formil tidak mengaturnya, maka hakim dapat mendasarkan pembuktian pada hukum materiil yang juga mengatur tentang hukum acara, dalam hal ini Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang Dokumen Perusahaan. Akan tetapi seandainya pun tidak ada peraturan materil yang mengatur tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, atau hakim tidak mau mendasarkan pembuktian pada hukum materiil, hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan cara analogi atau penafsiran hukum terhadap bukti yang bersifat elektronik agar dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana halnya alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata.Kata kunci: bukti elektronik; pembuktian; penemuan hukum.
ABSTRACTAccording to the Civil Procedural Law system, the judges were bound to the legal evidences, which meant that the judges might only impose the verdict based on legal evidences which determined by the law as stated in Article 164 HIR for instances: documentary evidence, witness’ statement, allegation, recognition, and oath. In addition, the local inspection as legal evidence was also regulated in Article 153 HIR, and the expert statement stipulated in Article 154 HIR. The current of evidentiary law, was not accommodating electronic documents yet as legal evidence, while in fact electronic trading transactions among societies needed electronic evidence had been widely used, especially in modern business transactions. The problem was how the judge conducted a legal discovery in giving verdict in lawsuit dispute which was handled to use electronic evidence as legal evidence, in the other hand, according to the Civil Procedural Law system stated that evidentiary was legitimate when done using the evidence that had been determined/regulated in the Civil Procedural Regulation.Keywords: electronic evidence; evidentiary; legal discovery
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CORPORAL PUNISHMENT DI SEKOLAH
Full text linkABSTRAK
Paper ini mengkaji efektivitas penegakan hukum corporal punishment di sekolah. Argumen teoritis yang telah dikembangkan adalah, corporal punishment dianggap sebagai cara efektif untuk mengubah perilaku siswa, namun juga dianggap mengandung muatan kekerasan terhadap anak, sehingga melanggar norma perlindungan terhadap anak. Metode penelitian yuridis empiris, sumber data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, corporal punishment disebabkan oleh perilaku siswa dan dari dalam diri guru sendiri. Dampak corporal punishment terhadap siswa, yaitu: 1) tidak mengulangi perbuatannya; 2) malu dan minder; 3) prestasi menurun; 4) semakin nakal, tidak patuh dan melanggar peraturan.; 5) terluka secara fisik. Efektivitas penegakan hukum corporal punishment di sekolah, disebabkan oleh faktor: 1) belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang corporal punishment di Sekolah; 2) guru sebagai pelaksana hukum di Sekolah belum memahami substansi peraturan perundang-undangan;3) sarana dan fasilitas tidak representatif, sehingga kurang mendukung penegakan hukum; 4); masyarakat di lingkungan sekolah sebagai tempat diterapkannya norma hukum belum memiliki kesadaran hukum dan; 5) budaya hukum berbasis pada otoritarian. Oleh karena itu, seharusnya melakukan reformasi hukum (law reform) secara menyeluruh mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang corporal punishment, membangun budaya hukum non otoritarian tanpa kekerasan di Sekolah, meningkatkan kesadaran hukum memperbaiki sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum di sekolah.
Kata kunci: corporal punishment; guru; penegakan hukum; sekolah; siswa.
ABSTRACT
This paper examines the effectiveness of corporal punishment law enforcement in schools. The theoretical argument that has been developed is that corporal punishment is considered as an effective way to change student behaviour, but is also considered to contain the content of violence against children, thus violating the norms of protection against children. The research method empirical juridical, primary data sources obtained by observation and interviews. The results showed that corporal punishment was caused by student behaviour and from within the teacher himself. The impact of corporal punishment on students, 1) not repeating their actions; 2) shame and inferiority; 3) decreased performance; 4) getting naughty, disobedient and breaking the rules; 5) physically injured. The effectiveness of corporal punishment law enforcement in schools is caused by factors, 1) there is no specific regulation about corporal punishment in schools; 2) teachers as law enforcers in schools do not yet understand the substance of laws; 3) The facilities do not support law enforcement; 4); the community in the school environment as a place for implementing legal norms, does not yet have legal awareness and; 5) legal culture based on authoritarianism. Therefore, law reform should be done as a whole, starting from the law-making about corporal punishment, building a non-authoritarian legal culture, non-violent in schools, increasing legal awareness and the supporting facilities law enforcement in schools.
Keywords: corporal punishment; law enforcement; school; students; teachers