Jurnal Bina Mulia Hukum
Not a member yet
196 research outputs found
Sort by
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA MELALUI MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Get PDFABSTRAK
Di Aceh, tindak pidana zina diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun dalam pelaksanaannya penegakan qanun hukum jinayat belum terlaksana dengan baik, dimana masih terjadi penyelesaian tindak pidana zina secara mediasi melalui lembaga adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina secara mediasi ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan bagaimana pandangan aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina secara mediasi. Jenis penelitian ini hukum empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina melalui mediasi perspektif hukum positif penyelesaian perkara tindak pidana zina secara mediasi di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informalnya sudah terselesaikan secara damai melalui mekanisme adat namun proses di pengadilan tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara hukum Islam penyelesaian jarimah zina dengan jalan mediasi atau melalui peradilan adat tidak dibenarkan, karena termasuk jarimah hudud yang sanksinya sudah langsung ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an.
Kata kunci: hukum islam; hukum positif; mediasi; tindak pidana zina.
ABSTRACT
In Aceh, follow the adultery decision in Article 33 paragraph (1) Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. But in its implementation, the jinayat legal qanun has not been implemented properly, where there is still a settlement of criminal acts through mediation of traditional institutions. This study aims to determine how to solve criminal acts (jarimah) of zina by mediation in terms of the perspective of positive law and Islamic law, and how the law enforcers view the settlement of criminal acts (jarimah) zina by mediation. This type of research is empirical law, which investigates initially is secondary data which is then followed by analysis on primary data in the field. Based on the results of study on the settlement of criminal acts (jarimah) zina by mediating a positive legal perspective, the arrangement of cases of zina crime by mediation outside the court so far has no formal legal basis, so there is often a case that has been resolved peacefully through customary mechanisms but the process in the court it still runs in accordance with applicable law. In Islamic law the completion of zina fingerprints by mediation or through customary justice is not justified, because including the jarimah hudud whose sanctions have been directly determined by Allah SWT in the Qur'an.
Keywords: adultery crim; islamic law; mediation; positive law.
 
ASPEK HUKUM TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA
Get PDFABSTRAKPerkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi di Indonesia menimbulkan pergeseran budaya masyarakat dari penggunaan transportasi secara konvensional menuju pemanfaatan transportasi berbasis aplikasi. Penggunaan angkutan jalan berbasis aplikasi ini kian lama semakin meluas di hampir seluruh kota besar di Indonesia, namun regulasi yang mengaturnya belum terbentuk dengan sempurna. Artikel ini menguraikan legalitas transportasi berbasis aplikasi sesuai regulasi yang telah ada saat ini dan juga pengaturan transportasi berbasis aplikasi di beberapa negara sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut terkait regulasi yang perlu dibentuk untuk mengatur transportasi berbasis aplikasi ini, serta pentingnya pengaturan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan saat ini cenderung bersifat desentralisasi di masing-masing daerah, sehingga belum ada kesamaan hukum di bidang ini. Namun pengaturan yang ada saat ini masih perlu disempurnakan terkait berbagai aspek hukum, antara lain keabsahan kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi, perlindungan konsumen, dan perlindungan mitra (driver) dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan.Kata kunci: aplikasi; aspek hukum; transportasi.
ABSTRACTTechnological development and economic globalization in Indonesia has brought some changes in the culture of society from using the conventional transportation to the application-based transportation. The phenomenon of this application-based transportation is growing rapidly in most of major cities in Indonesia, but the regulations have not been formed perfectly. This article’s outlines is a description of related regulations of transportation regarding application-based transportation in Indonesia, regulations regarding application-based transportation implemented in several countries as comparison; lastly, to formulate a suitable regulation of application-based transportation in Indonesia. The approach method used is normative juridical and data obtained through literature studies. The results of the study indicate that the current regulations tend to be decentralized in each region, so somehow there are no legal similarities in this field. However, the current regulations is still need to be improved in relation to various legal aspects. A judicial review of the regulations regarding to application-based transportation including its legality as transportation, consumer protection, and protection for driver’s right in partnership agreement.Keywords: application; legal status; transportation.
DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.1
ASPEK HUKUM WAJIB BELAJAR SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN PRAKTIK PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA
Get PDFABSTRAKPerkawinan bawah umur adalah perkawinan yang terjadi dibawah usia 18 tahun. Artikel ini menguraikan aspek hukum wajib belajar sebagai alat yang paling kuat untuk terhindar dari perkawinan anak. Indonesia memiliki kebijakan wajib belajar 9 tahun yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian ditingkatkan masa waktu menduduki pendidikan menjadi 12 tahun melalui “Program Indonesia Pintar” yang merupakan janji politik era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis secara normative kualitatif. Hasil penelitian bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum yang kuat terkait peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, dalam kaitannya untuk megentaskan perkawinan bawah umur, wajib belajar baru mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan batas usia perkawinan bagi perempuan namun belum cukup untuk mengentaskan perkawinan bawah umur keseluruhan karena diketahui banyaknya pelangsungan perkawinan terjadi pada anak rentan usia 16-17 tahun. Terkait dengan masih banyaknya perkawinan bawah umur di Indonesia yang terjadi maka perlu didukung dengan dibuat aturan hukum yang mengatur peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, sehingga adanya kebijakan yang mewajibkan seorang anak untuk menyelesaikan pendidikannya sampai dengan usia 18 tahun.Kata kunci: anak; pendidikan; pernikahan; wajib belajar.
ABSTRACTChild Marriage is marriage that is conducted under the age of 18 years old. This article analyses the aspect law of compulsory education as the strongest tool to avoid child marriage. Indonesia has regulated compulsory education of 9 years in Act No. 20 of 2003 on National Education System which was gradually elevated to 12 years of compulsory education through “Program Indonesia Pintar” which was a political promise in the era of President Jokowi and Vice President Jusuf Kalla. The method used to approach was normative-juridicial and data obtained through library and field studies that were analyzed normative-qualitatively. The research concluded that Indonesia has not yet have a strong legal protection towards elevating compulsory education from 9 years to 12 years, in relation to erase child marriage, compulsory education only supports the implementation of Act No. 1 of 1974 on Marriage in determining the age limit of marriage for women but not yet enough to alleviate child marriage entirely knowing the number marriages vulnerably occur between children aging 16-17 years old. Relating to the number of child marriage in Indonesia it is necessary that a regulation to be made regulating the elevation of compulsory education to 12 years, resulting to a policy obligating children to finish their education to the age of 18.Keywords: child; compulsory education; education; marriage.
DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.1
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DISKRIMINASI KESEMPATAN MENDAPATKAN UPAH BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA DITINJAU DARI CEDAW TAHUN 1979, KONVENSI ILO NOMOR 100 TAHUN 1951, DAN KONVENSI ILO NOMOR 111 TAHUN 1958
Get PDFABSTRAKMeratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi ILO No. 100, Konvensi ILO No. 111, dan CEDAW dikatakan sebagai salah satu upaya penting untuk mengatasi diskriminasi upah bagi tenaga kerja perempuan. Untuk itu, perlu diketahui implementasi ratifikasi konvensi-konvensi tersebut dalam hukum nasional terkait diskriminasi kesempatan untuk mendapatkan upah terhadap buruh perempuan di Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi konvensi-konvensi tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada literatur dan peraturan. Kesimpulan meskipun telah terdapat pengaturan mengenai anti diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja dari mulai UUD sampai dengan Undang-Undang, namun implementasinya, peraturan-peraturan tersebut belum dilaksanakan dengan benar dikarenakan undang-undang ratifikasi yang ada hanya melakukan pengulangan terhadap norma yang diatur dalam konvensi. Lebih lanjut, terdapat peraturan gubernur yang diskriminatif yang berakibat, masih terdapatnya diskriminasi kesempatan terhadap perempuan di tempat kerja. Disaran agar pemerintah mengimplementasi Konvensi ILO No. 100, Konvensi ILO No. 111, serta CEDAW dengan merevisi peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan atau dengan membuat peraturan baru agar sanksi dan prosedur terhadap pelanggaran lebih efektif dan tidak merugikan para pekerja perempuan di masa depan. Pemerintah sudah seharusnya mengikuti rekomendasi-rekomendasi Komite CEDAW dan ILO seperti melakukan kerjasama dengan mitra sosial agar Indonesia dapat melakukan kewajiban internasional akibat meratifikasi konvensi tersebut.Kata kunci: diskriminasi; hak asasi; ratifikasi, tenaga kerja perempuan.
ABSTRACTRatifying and implementing ILO Convention No. 100, ILO Conventions no. 111, and CEDAW can be regarded as one of the important efforts to overcome wage discrimination for female workers. Therefore, need to know the implementation of ratification of CEDAW, ILO Convention No. 100 and 111 into national law on discrimination of opportunity to earn wages for female workers in Indonesia and how efforts can be made to strengthen the implementation of CEDAW, ILO Convention No. 100 and 111 in Indonesia. The author uses normative juridical research approach focuses to literature and regulation data. Although there have been regulations on anti-discrimination against women in the workplace from the constitution to several acts, however the regulations have not been implemented properly since the existing ratification law only performs repetition of the norms set out in the convention. In addition, in 2017, there is also a discriminatory governor rule. Therefore, discrimination against women in the work place occur. Advises the government to improve the implementation of ILO Convention No. 100, ILO Convention No. 111 and CEDAW by revising the existing laws and regulations of the Employment Act or by issuing new regulations, therefore will be effective sanctions and procedures that would do no harm to the future of women workers. Governments should also follow the recommendations of the CEDAW and ILO Committees such as cooperating with social partners. Thus, Indonesia can perform its international obligations as a result of ratifying the convention.Keywords: discrimination; human rights, ratification, women worker.
DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.2
RESENSI BUKU: KONSTITUSIONALISME AGRARIA
No full textBuku konstitusionalisme agraria yang ditulis oleh Yance Arizona merupakan buku yang sangat komprehensif, aktual membahas mengenai konstitusionalisme agraria. Buku ini memberikan pemikiran-pemikiran baru terkait dengan konstitusionalisme agraria dan didukung oleh analisis secara mendalam mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Buku ini terdiri dari dari 10 bab. Bab 1 konstitusi agraria: tujuan konseptual. Bab 2 perkembangan konstitusi agraria indonesia. Bab 3 konstitusi agraria dalam rezim nasionalis. Bab 4 konstitusi agraria dalam rezim pembangunan. Bab 5 konstitusi agraria dalam rezim neoliberal. Bab 6 Mahkamah Konstitusi anak kandung reformasi. Bab 7 putusan-putusan Mahkamah Konstitusi memberikan makna baru mengenai konstitusionalisme agraria. Bab 8 konsepsi konstitusional penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Bab 9 tiga konsepsi penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Bab 10 dari konstitusi agraria ke konstitusionalisme reforma agraria.
Bab 1 Konstitusi Agraria membahas mengenai persoalan agraria di dalam konstitusi, perkembangannya dan pelaksanaannya dalam kebijakan pemerintah serta penafsiranpenafsiran terhadapnya dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi agraria berada pada dua perkembangan kajian hukum, yaitu kajian hukum konstitusi dan hukum agraria. Selama ini kajian hukum konstitusi (constitutional law) yang di Indonesia lebih dikenal dengan kajian ‘hukum tata negara’ umumnya mengkaji dimensi kelembagaan negara, peraturan perundang-undangan atau mengkaji hak-hak asasi manusia dan warga negara di dalam konstitusi, terutama berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, misalkan kebebasan berserikat, partai politik, pemilihan umum dan sekalian aspek yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam Bab ini dibahas mengenai perbandingan kontitusi agraria di berbagai negara.
DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.2
TINDAKAN DIREKSI YANG MEMBERIKAN CORPORATE GUARANTEE TERHADAP ANAK PERUSAHAAN TANPA PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN
Get PDFABSTRAK
Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Pada praktiknya seringkali terjadi direksi tidak memperhatikan batasan kewenangannya dalam hal mengikat perseroan sebagai penjamin, dimana pemberian jaminan disyaratkan oleh anggaran dasar memerlukan adanya persetujuan dewan komisaris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum terhadap kerugian yang timbul akibat pemberian jaminan perusahaan oleh direksi tanpa adanya persetujuan dewan komisaris dan tanggung jawab direksi terhadap kerugian perseroan akibat pemberian jaminan perusahaan tanpa adanya persetujuan dewan komisaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menguji data sekunder ditunjang dengan wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan akibat hukum dan tanggung jawab direksi terhadap pemberian jaminan perusahaan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: pertama, bahwa dalam hal anggaran dasar mengatur perlunya persetujuan dewan komisaris maka akibat hukum terhadap jaminan perusahaan yang diberikan direksi tanpa persetujuan dewan komisaris adalah batal demi hukum. Kedua, tanggung jawab direksi terhadap pemberian jaminan perusahaan tersebut adalah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi. Namun sebaliknya, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila anggaran dasar tidak menentukan perlunya persetujuan dewan komisaris.
Kata kunci: dewan komisaris; jaminan perusahaan; tanggung jawab direksi.
ABSTRACT
The Directors are authorized to organize a company in accordance with the policy deemed as appropriate within the limitation determined in the Law of Company and/or its articles of association. In practice, often the directors do not pay attention to the limitation of its authority in attributing the company as a guarantor, that required approval from board of the commissioner in the articles of association. This research aims to comprehend on the legal consequence and responsibility of the directors against the damages occurred resulting from the grant of corporate guarantee without the board of commissioner’s approval. The research method used is the juridical-normative method, which inspects and tests the secondary data supported by interviews. The research specifications are in descriptive-analytical, it depicts and analyze the law provisions, law theory and positive law in relation to the legal consequence and responsibility of the directors against the grant of corporate guarantee. The result shows conclusion, first, in the event of the articles of association regulates the necessity of approval from the board of commissioner, the legal consequence is null and void. Second, with respect to the directors’ responsibility on the granting of corporate’s guarantee, it can be requested to the directors as individuals. On the contrary, the responsibilities cannot be requested to them if the articles of association does not regulate the requirements of approval from the board of commissioner.
Keywords: corporate guarantee; responsibility of the directors; the board of commissioner.
 
RESENSI BUKU: SEJARAH DAN POLITIK HUKUM HAK CIPTA
No full textDari masa ke masa, pelindungan1 Hak Cipta di Indonesia mengalami pasang surut. Diawali dengan penerapan asas konkordansi dari hukum Belanda, berlanjut pada “transplantasi” hukum, sebuah istilah yang digunakan OK. Saidin, Penulis buku ini untuk menggambarkan dominasi hukum asing dan kewajiban mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional tentang Hak Cipta.Buku yang ditulisnya dengan judul “Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta” ini membawa pembaca ke alam studi sejarah hukum. Paradigma sejarah hukum dalam membahas hak cipta masih sangat minim dilakukan oleh penulis di Indonesia. Dengan sistematika yang terstruktur rapi, buku yang diterbitkan Raja Grafindo Persada sebagai pengembangan dari disertasi Penulis ini merupakan literatur yang sangat dianjurkan bagi para akademisi, politisi, para pengambil kebijakan, aparat penegak hukum dan pelaku penemuan hukum.Gaya bahasa yang mengalir dan dilengkapi dengan berbagai teori mengenai politik hukum hak cipta, terlihat jelas bahwa Penulis sangat kaya akan referensi dalam proses penyusunan buku ini. Bahasa yang digunakannya pun mudah dipahami. Seperti membaca buku populer, pembaca diajaknya untuk terus membaca, digiring untuk mendalami analisnya untuk pada akhirnya dihantarkan pada kesimpulan. Hal ini tidak mengherankan karena sebelumnya Penulis kerap kali menulis buku. Salah satu karyanya yang berjudul “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)” telah dicetak ulang sebanyak sembilan kali dan menjadi sumber bacaan akademisi di bidang Hak Kekayaan Intelektual
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA UNTUK MEMPEROLEH HAK-HAK PEKERJA DIKAITKAN DENGAN KESEHATAN REPRODUKSI
Get PDF
ABSTRAK
Masalah ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi sorotan. Kurangnya jaminan keselamatan, kesehatan, dan hak-hak reproduksi bagi tenaga kerja wanita merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja sebagai pekerja di perusahaan masih saja mendapat perlakuan yang diskriminatif dari pengusaha, hal ini yang menimbulkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja wanita seperti perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita tidak diberikan sepenuhnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif untuk melihat perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi pekerja wanita dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak-hak reproduksi bagi tenaga wanita. Hasil menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi dalam pelaksanannya secara umum sebagian sudah sesuai, misalnya jaminan sosial secara umum telah diberikan kepada tenaga kerja wanita, tetapi ada sebagian yang belum sesuai misalnya, cuti haid, cuti hamil. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita, dari pihak pemerintah yaitu lemahnya pengawasan, dari pihak pengusaha sering melanggar peraturan demi keuntungan pengusaha, dari pihak tenaga kerja wanita yaitu kurang paham terhadap peraturan perundangan ketika terjadi pelenggaran hak-haknya sebagai pekerja.
Kata kunci: pekerja wanita; perlindungan hukum; reproduksi.
ABSTRACT
Employment problem is still in the spotlight. Lack of warranty of safety, health, and reproductive rights received by female workers was one factor contributting to the problems in the employment field. Female workers as wokers in the company still gets the discriminatory treatment from the employer which cause the rights that should be accepted by the female workers as a protection of safety, heatlh and reprodutive rights of women workers are not given in full. The research method used is normative juridical to see the legal protection of the safety, health and reproductive rights of female workers and the obstacles faced in implementing protection against safety, health, and reproductive rights for female workers. The results show that legal protection for safety, health and reproductive rights in general implementation is partly appropriate, for example social security in general has been given to female workers, but there are some item are not suitable for example, menstruation leave, maternity leave. Constraints faced in the implementation of protection against safety, health, and reproductive rights of female workers, from the government, namely weak supervision, from the employer often violate the rules for the benefit of employers, from the female labor force that is lack of understanding of legislation when it occurs release of his rights as a worker.
Keywords: female workers; legal protection; reproductive
ASPEK VIKTIMOLOGI DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN PADA PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL
Get PDFABSTRAK
Aspek korban masih jarang untuk menjadi perhatian dalam penangan kasus di Indonesia. Salah satunya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap korban perempuan. Penanganan kasus pidana terhadap korban kekerasan seksual masih sangat minim dengan menggunakan perspektif viktimologi. Salah satu faktor penyebabnya adalah sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih berfokus kepada pelaku. Hal itu tercermin dalam proses penyusunan dakwaan oleh jaksa. Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji bagaimana aspek korban dalam penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus kekerasan seksual dan sejauh mana mekanisme penanganan perkara yang dilakukan oleh jaksa telah memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Hasil analisa dari tulisan ini, penulis menyarankan penting adanya suatu pengaturan dalam sistem peradilan pidana yang mengatur tentang hak-hak korban dan mekanisme yang melibatkan korban dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, sebelum adanya pengaturan khusus yang mengatur tentang pelibatan yang memperhatikan korban, hal tersebut dapat dimulai dengan mengubah perspektif dan tindakan oleh jaksa dalam memandang kepentingan korban, serta jaksa juga bisa menerapkan pasal 98 KUHAP yaitu penggabungan perkara pidana dan perdata.
Kata kunci: jaksa; kekerasan seksual; korban.
ABSTRACT
The victims aspect is still lacking in criminal proceedings in Indonesia. For example is happened in the process sexual violence against female case. The criminal proceeding of sexual violence case is very minimal by using a victimology perspective. It happen because the criminal justice system in Indonesia still focused on the perpetrators. This is reflected in how the prosecutor’s process compiled the indictment. The case mechanisms carried out by prosecutors also do not fulfill the rights of victims of sexual violence. In this paper, the author will specifically examine the aspects of victims in the preparation of indictments by public prosecutors in cases of sexual violence and the extent to which case handling mechanisms carried out by prosecutors have fulfilled the rights of victims of sexual violence. This paper will use a normative juridical approach by inventorying, reviewing, and examining secondary data in the form of legislation, legal principles, and cases relating to the problem that the author will review, which is related to handling cases of sexual violence against women. The results of the analysis of this paper, the authors suggest that the criminal justice system in Indonesia shall regulates the rights of victims and mechanisms that involve victims in the criminal process, because the existing arrangements cannot accommodate victims’ rights. In addition, it also can be started by changing perspectives and actions by prosecutors in viewing victims as those who have interests and prosecutors can also apply them through article 98 of the Criminal Procedure Code which is a merger of cases criminal law and civil law.
Keywords: prosecutor; sexual violence; victim
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG ADMNISTRASI PEMERINTAHAN
Get PDFABSTRAK
KTUN sebagai objek sengketa di PTUN telah diatur dalam UU PTUN termasuk prosedurnya. Setelah diundangkannya UU AP, KTUN dan prosedurnya ini juga turut diatur dalam UU AP, namun terdapat perbedaan dalam pengaturan terhadap hakikat keputusan dan prosedurnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen dengan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan terhadap 3 aspek yang diatur dalam UU PTUN dan UU AP, yaitu pertama pengaturan terhadap hakikat KTUN, kedua pengaturan terhadap status permohonan yang didiamkan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN, ketiga pengaturan terhadap pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa banding. Meskipun terdapat perbedaan, pengaturan untuk hukum materil berpedoman kepada UU Administrasi Pemerintahan dan hukum formil tetap berpedoman kepada UU PTUN. Implikasi dari Pengaturan terhadap hakikat KTUN dalam UU PTUN dan UU AP adalah terjadinya perluasan kriteria KTUN dan perluasan kewenangan PTUN.
Kata kunci: administrasi pemerintahan; keputusan TUN; sengketa.
ABSTRACT
Decision of State Administration as the object of dispute in the state administrative court has been regulated in the statutory administrative law of the state including its procedures. After the promulgation of the law of the Government Administration, The state administrative decisions and procedures are also governed by the laws of the Government Administration. but there are differences in the arrangement of the nature of decisions and procedures. Type of research used is normative legal research with used is approach to legislation and conceptual approaches. The legal material used is primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting the legal material used is study documents with used qualitative analysis techniques. Based on the results of the study can be concluded that 1). there are different settings against the 3 aspects set forth in laws of state administrative courts and government administration laws that is, the first is the regulation of the nature of the state administrative decisions, the second is the regulation of the status of the government’s silenced petition, third is the arrangement of a lawsuit filed through an administrative appeal in the form of an appeal, Although there are differences, arrangements for material law are guided by the laws of the Government Administration and formal law remains guided by the state administrative court law. 2). Implications of Arrangements on the nature of state administrative decisions in state administrative justice laws and Government Administration laws are the occurrence of expansion of the criteria of state administrative decisions and expansion of the authority of the state administrative court.
Keywords: goverment administration; decision of state administration; dispute