Jurnal Bina Mulia Hukum
Not a member yet
196 research outputs found
Sort by
SELUK-BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN DI INDONESIA
Get PDFABSTRAKPerkembangan teknologi informasi telah membuat inovasi keuangan berbasis teknologi (financial technology). Dengan berkembangnya inovasi ini, kini hadir sebuah sistem pinjam-meminjam uang yang diwadahi oleh sebuah platform dari perusahaan penyedia layanan yang disebut peer to peer lending (“P2P Lending”). Ini adalah terobosan dari inklusi keuangan dalam mengatasi sistem permodalan yang belum dapat terjangkau oleh lembaga keuangan resmi seperti perbankan. Untuk itulah, Jurnal ini dibuat untuk menganalisis mekanisme usaha dan kelebihan serta kekurangan, mitigasi risiko, serta perlindungan bagi Peminjam dan Pemberi Pinjaman di industri P2P Lending. Secara singkat, mekanisme dari P2P Lending ini ialah Pemberi Pinjaman memberikan pinjaman kepada Peminjam yang telah disaring oleh platform. Melalui P2P Lending, Pemberi Pinjaman memperoleh keuntungan dari bunga atas pinjaman yang diberikan sekaligus kerugian yang mungkin akan dialami seperti risiko gagal bayar. Peminjam memperoleh keuntungan dengan perolehan pinjaman sekaligus kerugian karena harus membayar bunga yang sedikit lebih tinggi. Hingga kini, P2P Lending masih belum memiliki regulasi yang mumpuni namun seiring dengan perkembangan yang semakin pesat, beberapa platform telah menyiasati kekosongan hukum yang ada dengan mengaturnya secara tersendiri dalam SOP perusahaan. Melihat hal ini, Regulator diharap mampu untuk segera membuat peraturan yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum dalam industri P2P Lending.Kata kunci: keuangan; layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; pembiayaan; pinjaman; teknologi finansial.
ABSTRACTThe development of information technology has made technology-based financial innovation. With the development of this innovation, there is a system of lending and borrowing money that is accommodated by a platform from a service provider company called peer to peer lending (“P2P Lending”). This system is a breakthrough from financial inclusion in overcoming capital systems that cannot yet be reached by official financial institutions such as banking. This journal will analyze the business mechanism and its advantages and disadvantages, risk mitigation, and protection for Borrowers and Lenders in the P2P Lending industry. In short, the mechanism of P2P Lending is that the Lender provides loans to Borrowers that have been filtered by the platform. Through P2P Lending, the Lender gains interest from loans given as well as losses that might be experienced such as the risk of default. Borrowers benefit from the acquisition of loans as well as losses because they have to pay slightly higher interest rates. Until now, P2P Lending still does not have a qualified regulation but along with the increasingly rapid development, several platforms have dealt with the existing legal vacuum by regulating it separately in the company’s SOP. Seeing this, the Regulator is expected to be able to immediately make regulations that can guarantee the creation of legal certainty in the P2P Lending industry.Keywords: finance; financing; financial technology; lending; peer to peer lending.
DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.1
TINJAUAN NORMATIF PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DIKAITKAN PEMBENTUKAN ATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Get PDFABSTRAKDemi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia saat ini dalam mengatur kepemilikan tanah dan memimpin penggunaannya telah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pendaftaran tanah ini merupakan kewajiban pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, salah satunya adalah perbedaan pengaturan jangka waktu pengumuman pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah serta peta bidang-bidang tanah diumumkan antara Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hal yang menimbulkan persoalan terkait Asas Publisitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu mulai dari peraturan hukumnya dan untuk menjawab permasalahan yang terjadi untuk mendukung penulisan ini. Dari hasil penelitian ini pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara yuridis normatif sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan kaidah aturan perundang-undangan dalam aturan sistem hukum positif di Indonesia.Kata kunci: pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl); pengumuman data fisik dan data yuridis; sertifikat hak atas tanah.
ABSTRACTIn order to realize the welfare of society, the Indonesian government is currently in regulating land ownership and leading its use to have registered land in the entire territory of the Republic of Indonesia. This land registration is a government obligation that aims to guarantee legal certainty. However, in the implementation there were several obstacles, one of which was the difference in the time period for announcements of land ownership verification, juridical data and land physical data and a map of land parcels announced between Minister of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency Regulation 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL) with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration which raises issues related to the Publicity Principle. This study uses a normative legal approach that focuses on positive legal norms in the form of qualitative descriptive legislation with deductive thinking flow, namely starting from the legal regulations and brought to the problems that occur to support this writing. From the results of this study the implementation of a complete systematic land registration in a normative juridical manner is valid and accountable and does not conflict with the rules of law in the rules of the positive legal system in Indonesia.Keywords: complete systematic land registration (ptsl)l; announcement of physical data and juridical data; land rights certificate.
DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.1
AKIBAT HUKUM GUGATAN DAN PERLAWANAN TERHADAP LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Get PDFABSTRAK
Undang-undang Hak Tanggungan memberikan kemudahan dan kepastian Pemegang Hak Tanggungan melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum. Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dua cara yaitu Parate Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, atau melalui Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri berdasar Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang Hak Tanggungan. Dalam praktiknya kepastian hukum eksekusi hak tanggungan tersebut tidaklah mutlak, Tereksekusi dapat mengajukan Gugatan dan Perlawanan atas ekseksusi hak tanggungan. Hal ini menghambat eksekusi bahkan dapat membatalkan lelang yang telah terjadi. Tulisan ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya gugatan perdata terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data perkara di KPKNL Bandung dikaitkan dengan asas-asas, norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Gugatan dan perlawanan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan, pembeli lelang dan pihak lain yang terkait eksekusi hak tanggungan. Diperlukan pengaturan hukum acara khusus eksekusi hak tanggungan sehingga memberikan kepastian hukum. Dengan ketentuan yang memenuhi asas kepastian hukum diharapkan lelang hak tanggungan merupakan jalan keluar terakhir bagi Pemegang Hak Tanggungan dalam menyelesaikan masalah dalam hal debitor cedera janji.
Kata kunci: eksekusi; hak tanggungan; lelang.
ABSTRACT
The Underwriting Law provides convenience and certainty that the Underwriting Rights Holder executes through a public auction. Execution of mortgages can be carried out in 2 (two) ways, namely Parate Execution based on Article 6 of the Underwriting Rights Act, or through Fiat Execution of District Courts (Article 14 paragraph (2 and (3). Executed can still file a lawsuit and Resistance against the exploitation of mortgages, which can hinder the execution and even cancel the auction that has taken place. This paper is expected to provide a comprehensive picture of legal inconsistencies arising from a civil claim against the auction of the Mortgage Execution. which is descriptive analytical in nature, using claim data in KPKNL Bandung is associated with legal principles, legal norms, legislation. Claims and resistance give rise to legal uncertainty for Underwriting Rights holders, auction buyers and other parties which is related. As a result of this uncertainty, legal regulations for the specific execution of mortgages and guarantee laws are needed which can provide legal certainty for the execution of mortgage rights. With provisions that meet the principle of legal certainty, it is expected that the mortgage rights auction is the final solution for holders of mortgage rights in resolving problems in the event the debtor is injured in the appointment.
Keywords: auctio; executie; mortgage rights on land.
 
PENGAKUAN TERHADAP HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA
Get PDFABSTRAK
Mengembangkan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia (hukum adat), sesunguhnya merupakan keniscayaan, karena hukum adat yang dimili ki bangsa Indonesia sejatinya adalah nilai-nilai yang berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Secara khusus tentang hukum pidana adat, memiliki prinsip yang sama. Hukum pidana adat di Indonesia menganut doktrin bahwa tindak pidana adat merupakan hal yang dapat menganggu keseimbangan masyarakat adat, dan terhadap tindakan atau perbuatan delik yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat sanksi yang diberikan pada umumnya dilakukan oleh para petugas adat. Akan tetapi hingga saat ini belum ada penerapan secara nyata dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan metode normatif meliputi aturan dan doktrin-doktrin tentang penerapan hukum pidana adat di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa memikirkan kembali kebijakan penangulangan kejahatan dengan hukum pidana, berarti dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Bila dikaitkan dengan pernyataan bahwa hukum pidana warisan kolonial merupakan sesuatu yang tidak berakar pada nilai -nilai moral dan budaya Indonesia, maka perbaikan/pembaharuan yang perlu dilakukan terhadap kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini adalah dengan memperhatikan dan memasukkan unsur -unsur nilai -nilai moral dan budaya Indonesia, sehingga mengembangkan hukum pidana adat Indonesia merupakan langkah nyata menghargai nilai-nilai bangsa Indonesia, dengan tetap memperhatikan perkembangan global .
Kata kunci: adat; hukum; pengakuan; pidana.
ABSTRACT
Developing a law that lives in Indonesian society (adat law), actually is a necessity, because the adat law owned by the Indonesian nation is actually values originating from the Indonesian community itself. Specifically about criminal adat law, has the same principle, which lives and develops from the identity of the Indonesian nation itself. Criminal adat law in Indonesia adheres to the doctrine that customary crimes are things that can disrupt the balance of indigenous peoples, and against delict actions or actions that disrupt the balance of indigenous peoples sanctions are generally carried out by customary officers. However, until now there has been no real implementation in law enforcement in Indonesia. This study uses normative methods and the results is rethinking crime prevention policies with criminal law, means that it can be interpreted as an effort to make improvements to current criminal law policies. If it is associated with the statement that the colonial law is an inheritance that is not rooted in the moral values and culture of Indonesia, then the improvement/renewal that needs to be done towards the current Indonesian criminal law policy is to pay attention to and incorporate elements of moral values and Indonesian culture, so that developing Indonesia's criminal adat law is a real step to respect the values of the Indonesian people, while still paying attention to global developments.
Keywords: adat; criminal; law; recognition
OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN
Get PDFABSTRAK
Mediasi dalam kaitan pengintegrasiannya dalam sistem peradilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi wajib ditempuh sebagai instrumen untuk mengurangi penumpukan beban perkara perdata di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang proses pelaksanaan mediasi di pengadilan yang meliputi tahapan-tahapan mediasi dan pemberdayaan pelaksanaan mediasi dalam pengurangan perkara, kendala yang dihadapi serta upaya mengatasinya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada kenyataannya, mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dirasa tidak optimal karena seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi formalitas saja sehingga masih banyaknya perkara yang gagal di mediasi. Proses pelaksanaan mediasi di pengadilan meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi dan tahapan akhir proses mediasi yang memungkinkan mediasi berhasil atau tidak berhasil. Penyebab tidak optimalnya mediasi yaitu karena keterbatasan tenaga mediator, fasilitas, dan kurangnya dukungan dari para pihak. Akan tetapi ada upaya yang dapat dijalankan agar mediasi dapat berjalan efektif yaitu dengan kriteria penentuan mediator yang professional dan memiliki kemauan yang tinggi (willingness) untuk mengajak para pihak berdamai.
Kata kunci: mediasi; pengadilan; penyelesaian sengketa; perkara perdata; perdamaian.
ABSTRACT
Mediation in relation to the integration in the judicial system as stipulated in Article 1 point 1 of the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 concerning Procedures for, mediation in Courts, is a way of resolving disputes through the negotiation process to obtain an agreement of the Parties assisted by the mediator. Mediation must be taken as an instrument to reduce the accumulation of civil court cases. This study aims to get clarity about the process of conducting mediation in the court which includes the stages of mediation and empowerment of the implementation of mediation in reducing cases, obstacles faced by the court and efforts to overcome them. This research is descriptive analytical using a normative juridical approach. The results showed that in reality, mediation in settling civil disputes in court is considered ineffective because in many cases mediation is often only done to fulfill formalities so there are still many cases that fail at mediation. The process of conducting mediation in the court includes several stages, namely the pre-mediation stage, the stages of the mediation process and the final stages of the mediation process that result in a successful or unsuccessful mediation. The cause of mediation is not optimal due to limited mediator resources, facilities, and lack of support from the parties. However, there are efforts that can be implemented so that the implementation of mediation can run effectively, namely by criteria for determining professional mediators and must have a willingness to invite parties to reconcile.
Keywords: civil case; court; dispute resolution; mediation; reconciliation
KEBERADAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI LEMBAGA QUASI YUDISIAL DI INDONESIA
Get PDFABSTRAK
Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diajukan melalui proses litigasi maupun non litigasi berdasarkan kesepakatan para pihak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keberadaan BPSK sebagai lembaga quasi yudisial di Indonesia dan efektifitas penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hasil penelitian menunjukan bahwa BPSK merupakan lembaga quasi yudisial yang keberadaan berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman. BPSK sebagai lembaga quasi yudisial berperan dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan serta menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan dalam UUPK. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para pihak yang tidak sepakat dengan putusan BPSK. Kendala BPSK dalam menyelesaiakan sengketa yaitu kendala kelembagaan, pendanaan, SDM, dan rendahnya kesadaran hukum perlindungan konsumen.
Kata kunci: lembaga quasi yudisial; perlindungan konsumen; sengketa konsumen.
ABSTRACT
Dispute settlement between consumers and business actors can be submitted through a litigation and nonlitigation process based on the agreement of the parties. The Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection mandates that the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) as the agency which is tasked to handle and to settle the disputes between business actors and consumers outside the court. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The data that is used in this study are secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. This study aims to investigate the existence of BPSK as a quasi-judicial institution in Indonesia and the effectiveness of consumer dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). The result of this research indicates that BPSK is a quasi-judicial institution which has the existence within the scope of judicial authority. BPSK as a quasi-judicial institution plays a role in adjudicating and resolving the disputes of consumers outside the court as well as making decisions based on the provisions stated in UUPK. Consumer dispute settlement through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) can be said to be ineffective. It can be seen from many parties who did not agree with the decision of BPSK. There are some obstacles of BPSK in resolving disputes including, institutional constraints, funding, human resources, and the lack of legal awareness of consumer protection.
Keywords: consumer dispute; consumer protection; quasi-judicial institution
JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI PRINSIP PROFESIONALITAS DOSEN DALAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Get PDFABSTRAKKajian ini membahas pentingnya Jaminan Perlindungan Hukum sebagai prinsip Profesionalitas dosen dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkaitan dengan kedudukan dosen, perlindungan kreasi dan inovasi serta kompetensi dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi meliputi (1) Perlindungan terhadap kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; (2) Perlindungan atas kreasi dan inovasi yang dihasilkan dosen berdasarkan UU tentang Kekayaan Intelektual; dan (3) Perlindungan atas kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Ketentuan tentang sertifikasi tenaga pendidik (dosen) dan renumerasi kelebihan beban kerja. Jaminan Perlindungan Hukum tersebut dapat meningkatkan kinerja Dosen yang bersangkutan, sehingga mendorong perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.Kata kunci: dosen; ilmu pengetahuan dan teknologi; perlindungan hukum; prinsip profesionalitas.
ABSTRACTThis study discusses the importance of Legal Protection Guarantees as the principle of professionalism of lecturers in the Development of Science and Technology relating to the position of lecturers, protection of creations and innovations and competencies in the implementation of the Tridharma of Higher Education.The research method used is a normative juridical approach, the research phase is carried out through literature studies and data collection techniques are carried out through document studies. The results showed that guarantee legal protection as a principle of professionalism Lecturer in the Development of Science and Technology include (1) Protection of the position of the lecturers as professionals based on Law Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers; (2) Protection of the creations and innovations produced lecturers based on the Law on Intellectual Property; and (3) Protection of the necessary competence in accordance with the task in the implementation of the three responsibilities of Higher Education based on the provisions concerning the certification of teachers (lecturers). Legal Protection Guarantees can improve the performance of lecturers in question, thus encouraging the development of science and technology.Keywords: lecturer; principles of professionalism; protection law; science and technology.
DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.12 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN AFRIKA SELATAN)
Get PDFABSTRAKPembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses pembentukan produk hukum dan produk politik dengan tujuan untuk mengatur aktivitas manusia demi terselenggaranya ketertiban masyarakat. Maka dari itu diperlukan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh berbagai lapisan masyarakat. Sampai saat ini, belum terdapat pedoman dalam implementasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang di Indonesia, sehingga dapat dikatakan implementasinya di belum berjalan secara maksimal. Metode yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia dan Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu ketentuan dalam pembentukan undang-undang. Dari berbagai bentuk partisipasi yang dilakukan di Afrikas Selatan, terdapat beberapa bentuk yang dapat menjadi masukan bagi konsep partisipasi masyarakat di Indonesia. Demi terwujudnya demokrasi, partisipasi masyarakat sebaiknya menjadi syarat dalam pembentukan undang-undang dengan adanya mekanisme lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan.Kata kunci: Afrika Selatan; partisipasi masyarakat; pembentukan undang-undang; perbandingan.
ABSTRACTLawmaking process is the process of forming legal product and political products with the aim to regulate human activities for the implementation of public order. Therefore public participation important to create the law which can be accepted and implemented by differ society. Untill now, there are no guidelines in the implementation of public participation in legislative process in Indonesia, so that the implementation has not been running optimally. The research method used in this study is normative juridicial research, using secondary data in the form of primary law materials and secondary law materials. A comparative approach is carried out to see how public participation in legislative process in Indonesia and South Africa. In South Africa, public participation become one of provision in legislation process. From various forms in public participation di South Afria, there are several forms which can become input for the concept of public participation in Indonesia. For the sake of democracy, public participation should become term in legislation process with further mechanism for guidelines.Keyword: comparative; legislative process; public participation; South Africa.
DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.1
PENYELESAIAN KREDIT MACET PERSEROAN MELALUI EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS NAMA PRIBADI
Get PDFABSTRAKKeberadaan Undang-undang Hak Tanggungan bagi sistem hukum perdata khususnya hukum jaminan bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak guna mewujudkan kepastian hukum yang seimbang dalam bidang pengikatan jaminan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah beserta dengan bangunannya sebagai agunan kredit kepada kreditur, sebagaimana agunan tersebut merupakan salah satu syarat dari Perbankan dalam memberikan fasilitas kredit. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perbankan terhadap kredit macet perseroan yang jaminan dari perjanjian kredit tersebut dipastikan tidak dapat menutupi seluruh hutang Debitur kepada Kreditur dan bagaimanakah penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan pada lembaga perbankan. Berdasarkan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa apabila eksekusi jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh bank atas hutang debitur perseroan dengan jaminannya nama pribadi maka bank dapat menerapkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dengan penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.Kata kunci: hak tanggungan; jaminan; perseoran.
ABSTRACTThe existence of UUHT for the civil law system, in particular for the guarantee law, is to protect the interests of the parties in order to actualize the balanced of legal certainty in the field of binding guarantees for the objects related to the land and buildings as credit collateral to creditors, because collateral is one of the requirements of banks to provide credit facilities. This article aims to find out how the banking solution to the company’s non performing loan which the credit agreement collateral cannot cover the whole creditors’ debts. With descriptive analysis and normative juridical method, .the results show that if the execution of collateral for mortgage rights carried out by banks for the company’s debtor debts that uses a personal name as collateral, the banks can apply Article 1131 and KUHPerdata 1132 with the settlement of non performing loan through the execution of collateral refers to Law No. 4 of 1996 on encumbrance right over land and land-related objectsKeywords: company; guarantee; security rights.
DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.1
MENAKAR PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA
Get PDFABSTRAK
Pada asasnya semua jenis perkara perdata diselesaikan melalui mekanisme beracara yang sama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Bagi pihak yang bersengketa dengan nilai gugatan kecil, penyelesaian melalui pengadilan dengan prosedur yang biasa bukanlah pilihan yang tepat karena waktu dan biaya yang dihabiskan untuk beracara di pengadilan dianggap tidak sebanding dengan besarnya nilai yang dipersengketakan. Oleh karena itu melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMa) No. 2 Tahun 2015 diatur tata cara menyelesaikan gugatan sederhana yang sesungguhnya mengadopsi mekanisme Small Claims Court (SCC) yang telah digunakan banyak negara, baik negara dengan sistem common law maupun civil law. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana SCC di negara Singapura dan Belanda serta penerapannya di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif, antara lain difokuskan pada perbandingan hukum selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Penerapan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum melalui SCC di Singapura dan Belanda memiliki perbedaan yang antara lain dipengaruhi oleh sistem hukum. Di Indonesia, SCC diintegrasikan dalam PerMA No. 2 Tahun 2015 yaitu prosedur penyelesaian gugatan sederhana yang cukup efektif menyelesaikan gugatan sederhana secara cepat, dengan prosedur yang berbeda dengan penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam HIR/RBg, namun dalam praktik terdapat kendala dalam hal eksekusi.
Kata kunci: gugatan sederhana; small claims court; sengketa perdata, pengadilan.
ABSTRACT
Basically all kinds of civil cases are solved through the same mechanism as arranged in the rules. For the disputing party with the value of a small lawsuit, the settlement through court with the usual procedure is not the right choice because the time and cost spent on litigation are considered to be incompatible with the amount of disputed value, therefore enforced by Supreme Court Regulation (PerMa) Regulation No. 2 Year 2015 about the procedure of simple lawsuit settlement. Mechanisms used to resolve simple claims as regulated in PerMA No. 2 of 2015 actually adopts a mechanism in the Small Claims Court (SCC) that has been used previously in many countries, both in countries with common law and civil law systems. The issues to be discussed are how the SCC in Singapore and the Netherlands and their application in Indonesia. This article is a small part of the results of research conducted by normative juridical methods which are among others focused on comparative law, then analyzed by juridical qualitative. Application of settlement of disputes and law enforcement through the SCC in Singapore and the Netherlands has differences which, among others, are affected by the legal system. In Indonesia, SCC is integrated into PerMA No. 2 Year 2015, it is quite effective to settle a simple lawsuit quickly, with a different procedure with the settlement of the matter as regulated in HIR/RBg, bridges between court procedures and outside the courts but there are obstacles in terms of execution.
Keywords: civil dispute; court; simple lawsuit; small claims court