Jurnal Bina Mulia Hukum
Not a member yet
196 research outputs found
Sort by
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA
Get PDFABSTRAK
Indonesia menganut sistem publikasi negatif dalam kegiatan pendaftaran tanah, dimana negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat. Hal ini sekilas menggambarkan kondisi tidak dijaminnya kepastian hukum dalam kegiatan pendaftaran tanah, sehingga banyak pihak yang menginginkan agar pemerintah mengganti kebijakan pendaftaran tanah kearah Stelsel Positif. Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan tujuan agar didapatkan pemahaman secara filosofis tentang sistem publikasi pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada dasarnya sistem publikasi negatif yang dianut Indonesia bukanlah sistem publikasi yang tidak menjamin kepastian hukum. Hal ini karena sistem publikasi negatif tersebut tidak berlaku untuk selamanya, tetapi hanya berlaku selama 5 tahun. Sistem publikasi negatif di Indonesia tetap menganut unsur positif, dimana pemerintah akan menjamin kebenaran data yang disajikan setelah 5 tahun tanah didaftarakan. Pembatasan tersebut justru bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah sejati, sehingga dimungkinkan adanya gugatan oleh pihak yang merasa berhak dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkanya sertipikat secara sah. Secara filosofis, system ini sangat sesuai dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana tanah harus diperoleh dengan itikad baik, diduduki secara nyata dan memeliharanya. Lebih lanjut ketentuan tersebut disempurnakan oleh hukum pertanahan nasional yaitu dengan mendaftarakan hak, untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Sebaiknya pihak yang merasa berhak atas tanah, benar-benar menguasai tanahnya secara nyata, menjaga dan melakukan pendaftaran hak, sehingga perlindungan dan kepastian hukum diperoleh meskipun dengan stelsel negatif.
Kata kunci: kepastian hukum; pendaftaran tanah; perlindungan hukum; sistem publikasi.
ABSTRACT
Indonesia adheres to a negative publication system in land registration activities, where the state does not guarantee the accuracy of the data presented in the certificate. This at first glance illustrates the condition where legal certainty is not guaranteed in land registration activities, so that many parties want the government to change the land registration policy towards a positive system. The author is interested in further research with the aim of obtaining a philosophical understanding of the land registration publication system prevailing in Indonesia. This research is a normative legal research using secondary data. The results of the analysis show that basically the negative publication system adopted by Indonesia is not a publication system that does not guarantee legal certainty. This is because the negative publication system is not valid forever, but is only valid for 5 years. The negative publication system in Indonesia still adheres to a positive element, where the government will guarantee the correctness of the data presented after 5 years of registration of the land. This restriction aims to provide legal protection for the true land owner, so that it is possible for a claim by parties who feel they are entitled to within 5 years of the legally issued certificate. In this way, legal certainty as the objective of land registration is achieved. Philosophically, this system is in accordance with the legal values that live in society, where land must be obtained in good faith, occupy it in real terms and maintain it. This provision is further enhanced by the national land law, namely by registering rights to obtain legal certainty and protection. It is better if those who feel entitled to land really control their land in real terms and register the rights, so that protection and legal certainty are obtained even with a negative system.
Keywords: land registration; legal certainty; legal protection; publication system
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
Get PDFABSTRAK
Pembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dengan korban anak kerapkali menghadapi sejumlah kendala, yaitu tidak atau sulit adanya saksi karena dilakukan tersembunyi dan di wilayah privat dan korban masih di bawah umur. Salah satu terobosan dalam bidang ini muncul dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, di mana hakim memutus terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bersalah dengan menggunakan ketentuan pembuktian seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tulisan ini akan menelaah pertimbangan dan penalaran hakim dari sudut pandang teori pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan antisipatif, dengan pendekatan penafsiran progresif. Kajian menemukan terkait penerapan sistem pembuktian terdapat penafsiran progresif hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak.
Kata kunci: kekerasan seksual terhadap anak; penafsiran progresif; teori pembuktian.
ABSTRACT
Proving before the Court of Law that a child has been sexually abused is a difficult task. It is made hard by a number of factors, i.e. eyewitnesses are hard to come by as the crime more often than not is committed within a private, closed, sphere, and by the fact that the victim is underage. One breakthrough had been made by a judge who decided in a case (No. 159/Pid.Sus/2014/PN. Kpg) to use evidentiary ruling from the Domestic Violence Act. This article shall explore, from an evidentiary theory, what legal consideration and reasoning has been utilized to support the decision. The research method used is normative and anticipative juridical, with approach of interpretation and reasoning of progressive law. This study found progressive interpretation has been applied by the judge to the case.
Keywords: evidentiary theory; progressive interpretation; sexual violence against children
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA AHLI WARIS DARI PEWARIS PENJAMIN AKTA PERSONAL GUARANTEE DI PERUSAHAAN PAILIT
Get PDFABSTRAKPutusan Pengadilan Niaga yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi MA telah memutuskan bahwa ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya meskipun Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tahun 2016 mengabulkan permohonan pemohon PK Ahli Waris AS dan GS namun terhadap harta kekayaan ahli waris yang sudah dieksekusi oleh kurator tidak dapat dimintakan kembali. Permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap harta ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan yang dijadikan pailit oleh putusan pengadilan niaga. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan yang sumbernya menggunakan data sekunder. Akibat dipailitkanya ahli waris, maka segala harta kekayaanya baik pribadi maupun boedel waris dijadikan boedel pailit, namun melihat ketentuan Pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta hukum adat justru memisahkan harta pribadi ahli waris dengan harta pewaris, sebagai perbandingan pengaturan hukum di singapura jika tidak terdapat peralihan penjaminan sesuai dengan permohonan pewaris yang meninggal dunia tanpa persetujuan dari ahli waris tersebut, maka ahli waris tidak dapat bertanggung jawab terhadap utang kreditor. Perlu dilakukan revisi UU Kepailitan dan PKPU untuk memisahkan harta kekayaan orang yang meninggal dengan harta ahli waris pribadinya.Kata Kunci: ahli waris; debitor; jaminan perorangan; pailit; perlindungan hukum.
ABSTRACTThe Commercial Court ruling corroborated by the Decision of the Supreme Court cassation has ruled that the heirs of the individual heirs holders are declared bankrupt with all the legal consequences even though the Supreme Court Judicial Review Judgment Verdict Number 125 PK/Pdt.Sus-Bankrupt/ 2015 granted the appeal of the US heirs AS and GS but against the assets of the heirs executed by the curator can not be requested again.The problem of this article should be the concept of ideal legal protection of the heirs of the individual heirs of individual holder guards made bankrupt by a commercial court ruling? Methods this study uses normative legal research is a library research that the source uses secondary data. As a result of his heirs go bankrupt all his wealth both personal and boedel heritage become boedel bankruptcy but see the provisions of Article 209 of the Bankruptcy and PKPU Law and Article 175 paragraph (2) Compilation of Islamic Law and customary law actually separates the personal property of the heirs with the property of heir, law in singapore if there is no transitory swap in accordance with the application of the deceased heir without the consent of the heir, the heirs can not be held liable to the creditor’s debt. It is necessary to revise the Bankruptcy and PKPU Law to separate the property of the deceased person with his personal heirs.Keyword: bankrupty; debitor; heirs; legal protection; personal guarante.
DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.
PERANAN PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL: SUATU TINJAUAN ATAS PERKARA PERDATA TERKAIT TRANSAKSI REPO
Get PDFABSTRAK
Pasar modal merupakan sektor keuangan yang memegang peranan dalam pembangunan. Stabilitas pasar modal yang teratur, wajar dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pembangunan. Dalam hal terjadinya pelanggaran hukum perdata, perlu diselesaikan melalui penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Perkara perdata di pasar modal dapat terbilang jarang, karenanya perkara perdata yang ada perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana praktiknya dan peranannya terhadap pasar modal. Artikel ini didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas hukum, peraturan hukum, dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa peranan penyelesaian sengketa pada dasarnya merupakan upaya menegakkan hukum pasar modal dalam kondisi terjadinya pelanggaran hukum perdata, bertujuan memulihkan dan menyelaraskan hukum, menciptakan kepastian hukum bagi para pihak di pasar modal serta melindungi kepentingan pelaku pasar modal dari praktik merugikan, demi terciptanya pasar modal yang wajar, teratur dan efisien. Selanjutnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan pengadilan negeri perkara REPO PT Hanson International Tbk. dinilai kurang sesuai karena tidak memperhatikan peraturan, asas dan doktrin, khususnya mengenai struktur REPO, tanggung jawab para pihak dan kelengkapan suatu putusan. Walaupun demikian, sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur, setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati .
Kata kunci: gugatan perdata; litigasi; pasar modal ; putusan pengadilan; REPO.
ABSTRACT
Capital market is financial service sector that holds important role in development. Stability of capital market in order, fair and eficient is required to support development. In the event of breach of civil law is occured, the settlement through litigation or alternative dispute resolution is necessary to be conducted. Litigation of capital market case is rarely found, accordingly, the practise of civil litigation case shall be analyzed to clearly conclude its role in capital market. This article is based on normative legal research method, using analitical descriptive method. The conclusion is made by using qualitative normative analitical method. Pursuan to teh analysis, it is concluded that, the role of settlement dispute of capital market is in an effort of law enforcement in the event of the breach of civil law is occured, to heal and accelerate its condition, and further, to create legal certainty for parties in capital market and to protect such parties from disadvantage practise to create the fair, orderly and eficient capital market. Further, the legal consideration brought by the Panel of Judges in the district court decision in REPO case of PT Hanson Internasional Tbk., is not appropriate since it has not consider the prevail regulation, legal principles and legal doctrine, especially in respect of structure of REPO, responsibilities of disputing parties and the requirement of a decision. Nevertheless, pursuant to the priciple of “res judicata pro veritate habetur”, any judge’s decision shall be considered approriate and shall be respected.
Keywords: civil claim; litigation; capital market; court decision; REPO
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF
Get PDFABSTRAK
Peraturan Desa pada prinsipnya adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam peyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada peraturan desa yang aspiratif, dimana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian digunakan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya yang didasarkan atas data sekunder dan data primer. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi pembentukan peraturan desa, sehingga diharapkan lahir peraturan desa yang aspiratif sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat setempat.
Kata kunci: aspiratif; partisipasi masyarakat; peraturan desa.
ABSTRACT
In principle, Village Regulation is a decision of the village community which is used as the basis for implementing village governance with the aim of regulating living together, protecting the rights and obligations of the community, as well as maintaining the safety and order of the community in carrying out village governance in accordance with the wishes and aspirations of the community. Therefore the implementation of village governance should be based on aspirational village regulations, where the formation process requires the involvement of village communities as stipulated in Law No. 6 of 2014. The research method is used with an empirical juridical approach, with qualitative data in the form of descriptive data, namely the source of data taken from words, actions, written data, and other documents based on secondary data and primary data. Community participation in the process of establishing village regulations is part of the implementation of democracy at the village level, as well as the application of the principle of transparency in making village regulations, so that aspirational village regulations are expected to be the foundation for governance in accordance with the wishes and desires of the local community.
Keywords: aspirations; community participation; village regulations
PENGELOLAAN PIUTANG PASIEN DI RUMAH SAKIT SWASTA: SUATU TINJAUAN HUKUM
Get PDFABSTRAKRumah Sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diharapkan mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Dewasa ini kepemilikan Rumah Sakit didominasi oleh swasta yang berorientasi mencari keuntungan, namun demikian setiap Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan harus tetap mengutamakan kepentingan publik dan menjalankan fungsi sosialnya. Fungsi sosial Rumah Sakit ini kenyataannya dapat menimbulkan persepsi bahwa pasien berhak menuntut pelayanan kesehatan tanpa mempertimbangkan kemampuan finansialnya, dan berujung pada diterbitkannya piutang pasien. Piutang pasien terjadi karena pada saat pasien keluar Rumah Sakit tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya rumah sakit. Pelaksanaan prestasi berupa pembayaran imbalan jasa medis perlu ditagihkan kepada pasien dalam bentuk tertulis, dan diberikan waktu yang pantas apabila pembayaran seketika tidak dapat dilakukan. Mengingat bahwa imbalan jasa dokter sifatnya tidak mutlak dan tidak dapat diseragamkan, Rumah Sakit dapat melepaskan hak untuk menagih piutangnya kepada pasien, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila hal tersebut sesuai dengan keputusan manajemen Rumah Sakit. Bagi pasien miskin atau tidak mampu, pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu peraturan internal Rumah Sakit mengenai pengelolaan piutang pasien dan kerjasama Rumah Sakit swasta dengan dinas kesehatan dan jaminan sosial kesehatan sangat diperlukan.Kata kunci: hukum piutang; pengelolaan piutang; piutang pasien.
ABSTRACTHospital is one of the health care facilities that are expected to be able to support efforts to improve public health. Nowadays, Hospital ownership is dominated by profit-oriented private sector, however every hospital in providing health services must prioritize the public interest and carry out its social functions. The social function of the hospital can in fact lead to the perception that patients have the right to demand health services without considering their financial capabilities, and lead to the issuance of patient receivables. Patient’s receivables occur because when the patient leaves the hospital does not have enough money to pay for hospital fees. Payment of medical services needs to be billed to patients in written form, and given appropriate time if immediate payments cannot be made. Given that the physician services fee are not absolute and cannot be uniformed, the Hospital can give up the right to collect the receivables from the patient, either in whole or in part, if this is in accordance with the management’s decision. For patients who are poor or incapable, the financing of health services at the Hospital is borne by the government and local government in accordance with the applicable legislation. Therefore the internal regulations of the Hospital regarding the management of patient receivables and the collaboration of private hospitals with health services and health social security are very necessary.Keywords: law of receivables; management of receivable; patient receivables.
DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.1
RESENSI BUKU: SPACEPORTS AROUND THE WORLD, A GLOBAL GROWTH INDUSTRY
No full textHukum ruang angkasa tidak dapat dipungkiri masih menjadi bidang hukum yang relatif kurang populer di Indonesia, hanya diketahui dan dipelajari di kalangan tertentu saja. Masyarakat luas di Indonesia kadang kala mengernyitkan dahi ketika mendengar terminologi “Hukum Ruang Angkasa”, menandakan bidang ini masih merupakan bidang yang asing di masyarakat, bahkan di kalangan para sarjana hukum sekalipun. Padahal, di era perkembangan teknologi yang amat pesat abad ini, negara-negara lain sudah mulai menaruh perhatian besar di bidang ruang angkasa yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi negara sekaligus membuktikan supremasi negara tersebut di bidang teknologi. Indonesia masih perlu mengembangkan dan menaruh perhatian besar ke luar angkasa karena hal tersebut. Salah satu yang tengah diperjuangkan untuk diwujudkan oleh pemerintah, dalam hal ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) adalah pembangunan infrastruktur ruang angkasa yang disebut dengan “Spaceport” atau “Cosmodrom”, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “Bandar Antariksa” atau “Bandar Luar Angkasa”
PENINGKATAN PROFESIONALISME PENYIDIK DAN ANTISIPASI DALAM MENGHADAPI PRAPERADILAN
Get PDFABSTRAKPraperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dengan melihat fenomena hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk menjadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah. Apa Saja Yang Harus Diperhatikan Dalam Melakukan Praperadilan. Pertama, Antisipasi Praperadilan dapat dilakukan mulai dari Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi sebagai Penyidik. Kedua, Hal Yang Perlu Diperhatikan Penyidik Sebagai Antisipasi Praperadilan Adalah mengenai Etika Penyidikan. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi, karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik.Kata kunci: antisipasi; mekanisme; pidana; praperadilan; sistem peradilan.
ABSTRACTPretrial is the authority of the District Court to examine and decide on whether or not an arrest and/ or detention is valid is the request of a suspect or his family or other party or the power of a suspect; whether valid or not the termination of the investigation or termination of prosecution at the request of law and justice; and requests for compensation or rehabilitation by the suspect or his family or other parties or their proxies whose cases are not brought to trial. By looking at legal phenomena as described in the background above, the authors are interested in making the subject matter in this research. What should be take into account in conducting pretrial. First, anticipation of pretrial can be carried out starting from the investigation process carried out by the police as investigators. Investigation aims to find and collect evidence to make a crime clear, investigators are authorized to carry out seizures.. Secondly, the Things to Look Out for Investigators as Anticipating Pretrial is concerning the Ethics of Investigation. An investigator in carrying out his duties has a legal corridor that must be obeyed and formally regulated and how the procedures for carrying out the tasks in the investigation. This means that investigators are bound to the regulations, legislation, and provisions that apply in carrying out their duties. In carrying out the investigation process, opportunities for deviating or misusing authority for a particular purpose are not impossible to occur, which is why all criminalist experts place the ethics of investigation as part of the professionalism that must be possessed by an investigator.Keywords: anticipation; mechanism; pretrial; system tort; trial.
DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.2
JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA KONTRAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA KONTRAK
Get PDFABSTRAK
Jaminan Pensiun bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja dan ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun sebagai Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pemberi kerja atau pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Pelaksanaan Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak dan memperoleh pemahaman tentang Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak Ketika Memasuki Usia Pensiun. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan dasar hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan pensiun belum terlaksana sepenuhnya, pemberi kerja merasa sanksi hukum jaminan sosial tidak mengikat, aturan hukum yang lemah, dan kurangnya peran dari Pemerintah. Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan belum mencerminkan sebagai Negara Kesejahteraan sehingga perlu ada perbaikan dan penegakan Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia.
Kata kunci: negara kesejahteraan; pekerja kontrak; pelaksanaan jaminan pensiun.
ABSTRACT
Pension insurance to maintain a decent degree of life for workers and their heirs by giving participants after participation, increasing the total, permanent or world number. Pension insurance as a form of labor in Indonesia that must be carried out by every employer or employer. This study gained an understanding of the implementation of Pension Contracts for Contract Workers and gained an understanding of the Responsibilities of Employers to Workers 'Contract Pension Insurance to Improve Contract Workers' Welfare Entering Retirement Age. This research uses descriptive analytical research method that discusses facts consisting of secondary data consisting of legal basis material (legislation), secondary legal material and this research uses a normative juridical approach, namely a method that uses secondary data sources, namely legislation, legal theories and opinions of scholars, which are then analyzed. The results of this study indicate that the implementation of the Guarantee is not fully protected, the employer who is guaranteed the law Providing social security, weak legal ties, and reducing the role of the Government. Indonesia adheres to the notion of a welfare state that does not reflect the State of Welfare there must be improvement and enforcement of the Law on National Social Security Systems in Indonesia.
Keywords: contract workers; implementation of pension insurance; welfare state
TANGGUNG JAWAB RENTENG GANTI KERUGIAN IMMATERIIL ATAS PERBUATAN MELAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
Get PDFABSTRAK
Pada beberapa praktik di pengadilan, banyak terjadi perkara perbuatan melawan hukum yang meminta ganti kerugian immateriil selain juga ganti kerugian materiil. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel dan Putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 memiliki persamaan perkara, yaitu mengenai perkara perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat secara tanggung renteng. Perbedaan pada kedua kasus tersebut adalah mengenai tanggung jawab ganti kerugian yang harus dipikul oleh para tergugatnya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel memutus tanggung jawab tanggung renteng pada pihak tergugat, sedangkan pada putusan Putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 pembagian tanggung jawab telah jelas disebutkan pada putusannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah kedua putusan hakim tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum dan bagaimana konsep tanggung renteng dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Disimpulkan bahwa dihubungkan dengan asas kepastian hukum, putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 lebih memenuhi asas kepastian hukum karena adanya kepastian tanggung jawab. Konsep tanggung jawab gugatan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum sebaiknya menggunakan model proporsional karena model tanggung-renteng berpotensi menimbulkan masalah dan sengketa baru diantara para tergugat. Hal ini mungkin terjadi karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing tergugat dapat menimbulkan permasalahan baru pada pelaksanaan eksekusi.
Kata kunci: gugatan; kepastian hukum; perbuatan melawan hukum; tanggung renteng.
ABSTRACT
It is evident in many cases that the plaintiff seek compensation for their material and immaterial damage. The compensation types may be different one case with another. As illustrates in the South Jakarta District Court Decisison No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.nSel and Supreme Court Decision No. 957 K/Pdt/2006. The two cases concerned about unlawful act that born a duty to pay compensation. The deffendant were sued jointly and severally liable for the damages. However, defendant(s) in the cases have to pay different tipes of compensation. Decision of South Jakarta District Court stated that all the deffendaants are responsible jointly, while in the decision of the Supreme Court, the judges celearly stated the fractures of responsibility for each deffendants in the verdic. The legal problem from the two cases is whether the two decisions satisfied the fulfillment of the principle of legal certainty. The concept of responsibility has to be linked to the principle of legal certainty. This article argues that between the two decisions, it is only the decision of the Supreme Court that in line with the fulfillment of the principle of legal certainty. Unspecified compensation portion is likely to cause new problem, so the concept of immaterial compensation claim responsibility against illegal acts should be divined proportinaly.
Keywords: illegal acts; joint responsibility; unlawsuits; legal certainty