Bisnis & Birokrasi Journal
Not a member yet
245 research outputs found
Sort by
Economic Sector Portfolio Optimization in the Commercial and Retail Segments
No full textAbstract. Credit disbursement is an investment decision in the banking business. Therefore, the concept of "high risk high return" becomes the focus of banks in managing credit. One of the effort of these banks to manage risk and enhancing/ increasing returns is forming their portfolio. This research was conducted in one of the state banks in Indonesia, which has the goal of increasing lending in the retail and commercial segments. Single Index Model is used to find the optimal composition of the economic sector. This model recommends economic sectors into the portfolio on the basis of Excess Return to Beta, which represents the difference between the rates of return in the form of interest income with a risk-free asset returns, divided by beta sectors of the economy itself. The results showed that the return portfolio can be improved and the risks derived using that approach. Banking business purpose is the return and growth so that the portfolio optimization needs to be supported with other parameters when the economic sectors that are not recommended put in a portfolio. Analysis of the performance of RAROC is a performance metric that of performance that computes net profit after adjusting for potential losses than capital allocation, can be used to help the formation of portfolios that received the return and risk are still in line with expectations. Keywords: credit, portfolio, risk and return, single index model Abstrak. Penyaluran kredit merupakan investment decision dalam bisnis perbankan. Oleh sebab itu konsep " high risk high return" menjadi fokus perbankan dalam mengelola kredit. Salah satu upaya perbankan mengelola risiko dan meningkatkan return adalah membentuk portofolio. Penelitian ini dilakukan di salah satu bank pemerintah di Indonesia yang mempunyai target meningkatkan penyaluran kredit di segmen retail dan commercial. Single Index Model digunakan untuk mencari komposisi optimal dari sektor ekonomi. Model ini merekomendasi sektor ekonomi yang masuk ke dalam portofolio atas dasar Excess Return to Beta yang merupakan selisih antara tingkat return berupa pendapatan bunga dengan return asset bebas risiko (SBI) dibagi dengan beta sektor ekonomi itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa return porofolio dapat ditingkatkan dan risiko diturunkan dengan menggunakan pendekatan tersebut. Tujuan bisnis perbankan adalah return dan growth sehingga optimalisasi portofolio perlu didukung dengan parameter lain ketika sektor ekonomi yang tidak direkomendasikan dimasukkan ke dalam portofolio. Analisis RAROC yaitu suatu metrik kinerja yang menghitung keuntungan bersih setelah disesuaikan dengan potensi kerugian dibanding alokasi modalnya digunakan untuk membantu pembentukan portofolio sehingga return dan risiko yang diterima masih sesuai dengan harapan. Kata kunci: kredit, portofolio, risiko dan imbal hasil, single index mode
Analysis On Academic Information System Quality Toward User Satisfaction
No full textAbstract. Achieving excellent quality academic and administrative services is one of the efforts of the Indonesia University of Education (UPI) in building its Academic Information System (SIAK) under UPI Directorate of Information and Communication that was established on 6 July 2007. The use of Information and Communication Technology (TIK) for a system of information and academic services in higher education institution is an urgent necessity to increase the reputation of higher education institution both nationally and globally. This research aims to discover the relation, influences and analyzes the quality of academic information system quality toward user satisfaction in the Indonesia University of Education. The research use Gap Analysis and Structural Equation Model (SEM). Gap analysis results show a gap between performance and user expectation but average result of user satisfaction variable shows that respondents are satisfied with the academic information system implementation. SEM analysis result show that all research variables and indicators have significant relations, also that the academic information system quality (system quality, information quality and service quality (toward user satisfaction has a significant impact. Research discovery shows the necessity of periodical evaluation by the academic information system administrator with user participation, to ensure users need fulfillment.Keywords: academic information system, gap analysis, quality analysis, user satisfaction Abstrak. Pencapaian pelayanan akademik dan tata kelola yang berkualitas salah satu upaya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membangun Sistem Informasi Akademik (SIAK) yang berada pada Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi UPI yang didirikan pada tanggal 6 Juli 2007. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sistem informasi pada layanan akademik di peguruan tinggi menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan reputasi perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan, pengaruh dan menganalisa kualitas sistem informasi akademik terhadap kepuasan pengguna di Universitas Pendidikan Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis Gap dan Structural Equation Model (SEM). Hasil anilisis Gap menunjukan masih terdapat kesenjanganantara kinerja dengan harapan pengguna tetapi hasil dari nilai rata-rata variabel kepuasan pengguna menunjukan bahwa responden merasa puas dengan implementasi sistem informasi akademik. Hasil analisis SEM menunjukan bahwa semua variabel dan indikator yang diteliti memiliki hubungan yang signifikan, begitu juga pengaruh dari kualitas sistem informasi akademik (kualitas sitem, kualitas informasi dan kualitas layanan) terhadap kepuasan pengguna memiliki pengaruh yang cukup besar. Temuan penelitian menunjukan perlu evaluasi secara berkala dari pengelola sistem informasi akademik dengan melibatkan pengguna, agar dapat memastikan bahwa kebutuhan pengguna terpenuhi.Kata kunci: analisis gap, analisis kualitas, kepuasan pengguna, sistem informasi akademi
Accelerating the Development of Bangka Island through Sustainable Tourism by Strengthening the Roles of Multi-stakeholder
No full textAbstract. Bangka-Belitung Islands Province, located in the Karimata Strait, offers a number of benefits that can be optimized to promote the development in the region through the development of the tourism sector of the province. The magnificence of its natural scenery, culture, and history are the main attractions for international tourists to pay visit to the region. However, the development of the tourism sector in the Province tends to be concentrated in Belitung Island while Bangka Island has not received serious attention from the local government. The purpose of this research paper is to identify and explore the option of sustainable tourism to promote the development of Bangka Island. The data of this study are collected from in-depth interviews, focus group discussion (FGD), and observations. In addition, secondary data is also for further analysis. The results of this study show that sustainable tourism is required to increase the regional development in Bangka Island. However, several problems, such as environmental issues in relation to the tin mining activity in the region as well as ineffective coordination among stakeholders hamper the development of tourism sector. The approach of sustainable tourism, which emphasizes the roles of stakeholders, will be able to serve as the locomotive to develop the tourism sector in the region and, subsequently, the future development of Bangka Island in general. The contribution of this study is to encourage the development of sustainable tourism with a comprehensive approach through strengthening the roles of stakeholders.Keywords: economic development, sustainable tourism, stakeholders, tourismAbstrak. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berlokasi di Selat Karimata menawarkan sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka mendorong pembangunan daerah melalui pengembangan sektor pariwisata. Keindahan alam, budaya, dan sejarah merupakan daya tarik utama untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Namun demikian, perkembangan sektor pariwisata cenderung diarahkan pada Pulau Belitung sedangkan Pulau Bangka kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk mendorong pembangunan Pulau Bangka dengan didukung oleh penguatan peran multi-stakeholder. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara FGD, wawancara mendalam dan observasi. Selain itu, data sekunder pun digunakan untuk memperdalam analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa pariwisata berkelanjutan sangat dibutuhkan di Pulau Bangka untuk mendorong pembangunan daerah. Akan tetapi, sejumlah permasalahan, seperti isu lingkungan terkait dengan aktivitas pertambangan timah dan koordinasi yang belum efektif antar pemangku kepentingan menjadi penghambat perkembangan sektor pariwisata. Pendekatan pariwisata berkelanjutan yang menekankan pada peran antar pemangku kepentingan dapat menjadi lokomotif untuk mengembangkan sektor pariwisata sehingga berimplikasi terhadap pembangunan dalam jangka panjang. Studi ini berkontribusi dalam mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan peran dari para pemangku kepentingan.Kata kunci: pariwisata, pariwisata berkelanjutan, pemangku kepentingan, pembangunan ekonom
The Impact of Globalization on Economic Growth in ASEAN
No full textAbstract. The establishment of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) as one of the most highly-integrated regional organizations is the reflection of the process of globalization. This high integration is characterized by international cooperation in economic, social and political policies. One of the positive impacts of globalization itself is the increasing economic growth. However, this economic growth is disproportionately distributed among countries. In Southeast Asia, this is shown by the fact that the rising globalization in ASEAN is not always followed by the increase in economic growth. By using the KOF Index of Globalization that covers three main dimensions: economic integration, social integration, and political integration, this research paper looked into the impact of globalization on economic growth. Based on the panel data of six developing countries in ASEAN from 2006 to 2012, this research paper found that the overall index of globalization had positively and significantly impacted the economic growth in the region. Economic and political globalization also positively impacted the economic growth. However, the social globalization did not affect the growth. Inflation, infrastructure, quality of education, technologicalpreparedness and government spending also had positive impact on economic growth.Keywords: globalization, growth, openness, panel dataAbstrak. Pembentukan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) sebagai salah satu kawasan berintegrasi tinggi merupakan cerminan proses globalisasi. Integrasi tinggi ini dicirikan oleh adanya kerjasama internasional dalam kebijakan ekonomi, sosial dan politik. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini tidak terdistribusikan secara merata pada negara-negara di dunia yang ditunjukkan dengan peningkatan tingkat globalisasi ASEAN tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonominya. Penelitian ini menggunakan indeks globalisasi KOFyang meliputi tingkat globalisasi ekonomi, sosial dan politik untuk melihat pengaruh globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari enam negara anggota ASEAN pada tahun 2006-2012, penelitian ini menemukan bahwa tingkat globalisasi mempunyai dampak yang positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat globalisasi ekonomi dan politik juga ditemukan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun globalisasi sosial tidak mempunyai dampak yang signifikan. Inflasi, infrastuktur, kualitas pendidikan, kesiapan teknologi dan belanja pemerintah juga memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.Kata kunci: globalisasi, keterbukaan, panel data, pertumbuha
Revitalization of Plantation Strategic Policies to Promote Regional Competitiveness in South Kalimantan Province
No full textAbstract. This study aims to identify and analyze the revitalization of strategic policies in the plantation sector to boost regional competitiveness in the province of South Kalimantan. The policies are in line with Nawacita Program, directing the futureagricultural development to achieve food sovereignty; so that Indonesia, as a nation, can manage and feed its people through food sovereignty. South Kalimantan is a province in Indonesia that relies on its regional income from mining and plantation sectors,after the mining (and quarrying) sector particularly coal mining, decreased. This study applies the action research approach based on Soft Systems Methodology with hybrid SWOT analysis at the mapping stage, focusing on the plantation policy revitalizationfor rubber and palm oil commodities during 2006 to 2015, since these two commodities are the most dominant commodities in South Kalimantan Province. The results show that it is necessary to do the re-formulation of strategic policies in the plantationsector, through the formulation of policy of Regional Regulation on Regional Budgets and National Medium-Term Development Plan (RPJMD) in plantation sector with emphasis on the harmonization of: (1) the Public Policy; (2) Technical Policy; (3) ResourceAllocation Policy; and (4) Financial Policy in South Kalimantan Province. These transformations should lead to: (1) Development of Cultivation and Protection of Regional Plantations; (2) Quality Development, Product Marketing and Resource Infrastructure,Eco-Friendly and Sustainable Plantation; and (3) Development of Professional and Responsible Mutual Performance Services. State of the art of this study is the importance of integrating the local wisdom and local wealth variables in revitalizing the strategicpolicies in the plantation sector in order to boost the regional competitiveness in the province of South Kalimantan that is in line with Central Government Policy of Nawacita Program to achieve food sovereignty.Keywords: agricultural policy, competitiveness, plantation, public policy, soft systems methodology-based action research Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis revitalisasi kebijakan strategik di bidang perkebunan guna mendorong daya saing daerah di Propinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan ini sejalan dengan Program NAWACITA, yangmengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kalimantan Selatan adalah propinsi di Indonesia yangmengandalkan pendapatan daerahnya dari sektor pertambangan dan perkebunan, setelah sektor pertambangan (dan penggalian) khususnya batubara mengalami penurunan. Kajian ini menggunakan pendekatan riset tindakan berbasis Soft Systems Methodologydengan hybrid analisis SWOT pada tahap pemetaan ini, memfokuskan kajian pada revitalisasi kebijakan perkebunan komoditas karet dan kelapa sawit sepanjang 2006 hingga 2015. Mengingat kedua komoditas ini adalah komiditas yang paling dominan di PropinsiKalimantan Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlu dilakukan perumusan kebijakan strategik di bidang pekebunan, melalui perumusan kebijakan PERDA APBD dan RPJMD di bidang Perkebunan dengan menekankan harmonisasi pada: (1) kebijakan umum; (2) kebijakan teknis; (3) kebijakan alokasi sumberdaya; dan (4) kebijakan keuangan di Propinsi Kalimantan Selatan. Perubahan ini harus mengarah pada: (1) Pengembangan Pembinaan dan Perlindungan Tanaman Unggulan Perkebunan; (2) Pengembangan Mutu, Pemasaran Hasil dan Sarana Prasarana Sumberdaya, Perkebunan yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan; dan (3) Pengembangan Pelayanan Kinerja Kebersamaan yang Profesional dan Bertanggung jawab. State of the art dari kajian ini adalah pentingnya memasukkan variabel kearifan lokal (local wisdom) dan kekayaan lokal (local wealth) dalam melakukan revitalisasi kebijakan strategik di bidang perkebunan guna mendorong daya saing daerah di Propinsi Kalimantan Selatan, yang sejalan dengan Program NAWACITA kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan.Kata kunci: daya saing, kebijakan publik, kebijakan agricultural, perkebunan, riset tindakan berbasis soft systems methodolog
The Influence of Debtor’s Satisfaction Toward Cross-Selling Readiness and Providing Recommendations
No full textAbstract. The achievement of the banking sector's lending product is not consistently followed by the same level of achievement of other products. Therefore, it is important to observe customer segmentation, figuring out customer satisfaction, and to find out the influence of customer satisfaction toward the customer's willingness to cross-sell and providing recommendations on each segmentation. The purpose of this research paper is to identify individual debtor segment, identifying the influence of debtor's satisfaction toward cross-selling willingness and providing recommendations, as well as to become a business strategy reference for companies. We investigate the service quality (reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible) to observe the level of both satisfaction and loyalty of the debtors. The research is conducted with 93 respondents. The analytical method that is applied in this research paper is descriptive statistics, cross tabulation, and regression analysis. The research results indicate that the biggest number of debtors is on the low-interest loan segment on service and trade businesses, while for the medium-interest loan and high-interest loan the biggest number is on the trade businesses. In general, each segmentation is willing to cross-sell. However, the high-interest loan segment is more willing to cross-sell. On both low-interest loan and medium-interest loan segments, the debtors are willing to recommend the company's products to their relations. However, the debtors on the high-interest loan tend to be unwilling to do so. The results of this research also clarifies the theory that debtor's satisfaction has a significant relation with the willingness to cross-sell and providing recommendations (customer's loyalty). This may also help managers to provide a proper service for different debtor's segmentation. Keywords: cross selling, debtor's satisfaction, debtor's segmentationAbstrak. Pencapaian kredit yang tinggi dalam sektor perbankan tidak selalu diikuti oleh pencapaian yang tinggi pada produk lainnya. Oleh karena itu penting untuk melihat segmen konsumen, mengetahui kepuasan konsumen, dan mengetahui pengaruh kepuasan konsumen terhadap kesediaan konsumen untuk melakukan cross selling dan merekomendasi pada masing-masing segmen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi segmen debitur perorangan, mengidentifikasi pengaruh kepuasan debitur terhadap kesediaan cross selling dan merekomendasi, serta dapat menjadi referensi strategi bisnis untuk perusahaan. Kami meneliti kualitas layanan (reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible) untuk melihat tingkat kepuasan dan loyalitas debitur. Penelitian dilakukan terhadap 93 responden. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, tabulasi silang, dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah debitur terbesar pada segmen kredit rendah yaitu bidang usaha jasa dan perdagangan, sedangkan pada segmen kredit sedang dan segmen kredit tinggi yaitu bidang usaha perdagangan. Pada umumnya semua segmen bersedia untuk melakukan cross selling namun segmen kredit tinggi lebih bersedia untuk melakukan cross selling. Pada segmen kredit rendah dan segmen kredit sedang bersedia untuk merekomendasikan produk perusahaan kepada relasinya, namun pada segmen kredit tinggi cenderung tidak bersedia. Hasil penelitian ini juga semakin memperjelas teori bahwa kepuasan debitur memiliki hubungan yang signifikan dengan kesediaan melakukan cross selling dan merekomendasi (loyalitas konsumen). Hal ini juga dapat membantu manajen memberikan pelayanan yang tepat kepada segmen debitur yang berbeda.Kata kunci: cross selling, kepuasan debitur, segmentasi debitu
The Social Accountability Paradox in the Regional Democratic Budget Policy Making
No full textAbstract. Social accountability has been believed as an approach to overcome the deficit of the formal accountability (both horizontal and vertical accountability). Social accountability is percieved as a public accountability which is initiated by and aimed for the society. Several studies found the effectiveness of social accountability in encouraging a more transparent government and a wider public involvement. Those studies identified variables which contribute to the social accountability, i.e. the degree of government openness; the density of community organizations and their advocation capability; social, political, and cultural environment; and the public information accessibility. Data for this paper is collected through in-depth interviews and focused group discussion with the major players in the budget policy making process, including local government officers, members of local house of representatives (DPRD), and activists of the local community groups in the Regency of Karanganyar. This paper argues that despite its effectiveness, social accountability also produce some counterproductive excesses. The term social accountability paradox is used in this paper to represent the abuse of social accountability and it risks. This paper aims to identify the practices of social accountability abuse in the local budget policymaking process, with the case of the Regency of Karanganyar. Based on the study, there are some requirement to be fulfilled In order to increase the social accountability of the public budget policy making process, i.e. (1) revision of regulations to encourage a more transparency in the budget public information; (2) the development of community-based monitoring and dialogues forums; and (3) the increasing of the capability of community groups in conducting social accountability audit.Keywords: democratic governance, policy making, regional budget, social accountabilityAbstrak. Akuntabilitas sosial dalam perkembangan wacana akuntabilitas diyakini sebagai pendekatan untuk menambal defisit akuntabilitas formal, baik akuntabilitas horisontal maupun akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas sosial adalah akuntabilitas publik yang secara langsung atau tidak langsung diinisiasi masyarakat atau ditujukan kepada masyarakat. Banyak studi menemukan bahwa akuntabilitas sosial efektif untuk mendorong pemerintah lebih transparan dan membuka ruang pelibatan publik lebih luas. Variabel yang ditemukan berkontribusi membangun akuntabilitas sosial adalah derajad keterbukaan pemerintah; densitas organisasi/kelompok komunitas dan tingkat kapasitasnya melakukan advokasi; lingkungan sosial, politik, dan budaya, serta keterbukaan akses informasi publik. Data untuk tulisan ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi terfokus dengan para aktor utama yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran, baik dari pemerintah, DPRD, dan kelompok warga/komunitas lokal di Kabupaten Karanganyar. Tulisan ini berpendapat bahwa di samping keefektifannya, akuntabilitas sosial juga menimbulkan beberapa dampak yang kontraproduktif. Tulisan ini menggunakan istilah paradoks akuntabilitas untuk mewakili penyalahgunaan dan resiko dari akuntabilitas sosial. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktek penyalahgunaan akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah, dengan kasus di Kabupaten Karanaganyar. Berdasar hasil dari kajian ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah, yaitu: (1) revisi kebijakan untuk mendorong transparansi informasi anggaran daerah; (2) pengembangan forum monitoring dan dialog berbasis masyarakat; dan (3) peningkatan kapabilitas kelompok warga masyarakat untuk melakukan audit akuntabilitas sosial. Kata kunci: akuntabilitas sosial, anggaran daerah, pembuatan kebijakan, pemerintahan demokrati
The Fairness of Organization’s Performance Appraisal Social Capital and The Impact Toward Affective Commitment
No full textAbstract. This experimental study aims to examine the impact of distributive and procedural justice towards affective commitment in every context or situation that is configurational. The meta-analysis, concluded by Hartman, Yale, and Galle (1999), explained that researches on fairness in general was conducted in the context of unfairness. This particular study examined various situations to form a configuration of distributive justice, procedural justice, and subjective perspective of social capital as moderating variable. This study involved 268 subjects in one class relation to performance appraisal's policy. The findings show that both distributive and procedural justice are vital predictors. Similarly, the configuration of these variables play a role in explaining affective commitment. Another important finding is that social capital, as a subjective perspective, plays a significant role in explaining affective commitment.Keywords: affective commitment, distributive fairness, procedural fairness, social capitalAbstrak. Penelitian eksperimen ini bertujuan menguji pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap komitmen afektif dalam berbagai konteks/ situasi yang bersifat konfigurasional. Meta análisis yang dilakukan Hartman, Yale & Galle, (1999) menjelaskan bahwa penelitian keadilan pada umumnya dilakukan dalam konteks ketidakadilan. Penelitian ini melakukan pengujian dari berbagai situasi sehingga membentuk konfigurasi keadilan distributif, keadilan prosedural dan perspektif subjektif modal sosial sebagai variabel moderasi. Penelitian melibatkan 268 subjek dalam kelas terkait dengan kebijakan penilaian kinerja. Hasil menunjukkan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural merupakan prediktor penting. Demikian pula konfigurasi kedua variabel tersebut berperan dalam menjelaskan komitmen afektif. Hal penting lainnya, modal sosial sebagai perspektif subjektif berperan signifikan dalam menjelaskan komitmen afektif.Kata kunci: komitmen afektif, distribusi keadilan, keadilan prosedural, modal sosia
The Evaluation of Cooperative’s Role in Soybean Supply Chain: A Case Study on Tofu and Tempeh Cooperatives in Indonesia
No full textAbstract. This study aimed to analyze and evaluate the extent of relationship between the soybean demand in a region and the number of cooperatives in the area, as well as the extent of relationship between the number of cooperative members (tofu and tempeh producers) and the number of cooperatives in the area. This study uses a quantitative approach based on primary data, later processed using Pearson correlation method. The results of data processing show that there is no significant relationship between the number of cooperatives and the number of producers. Furthermore, there is also no significant relationship between the number of cooperatives and existing soybean demands. This indicates the low role of cooperatives in the national soybean supply chain at the present. Therefore, there are two policy options that can be made. First, a radical policy, i.e. to leave out PRIMKOPTI in soybean supply chain at all. Second, the still mainstream policy, i.e. to still involve PRIMKOPTI, thus in order to make long-term programs in soybean business administration run well, PRIMKOPTI should be institutionally empowered and strengthened to achieve its business resilience. Keywords: cooperative, soybean, supply chain Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana hubungan antara kebutuhan kedelai dalam suatu daerah terhadap jumlah koperasi di daerah tersebut, serta sejauh mana hubungan antara jumlah anggota (pengrajin tahu tempe) terhadap jumlah koperasi di suatu daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data primer yang kemudian diolah menggunakan metode korelasi Pearson. Atas hasil pengolahan data, didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah koperasi dan jumlah pengrajin. Di sisi lain, juga ditemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jumlah koperasi dengan kebutuhan kedelai yang ada. Hal ini menunjukkan rendahnya peran koperasi dalam rantai suplai kedelai nasional saat ini. Oleh karena itu, ada 2 (dua) pilihan kebijakan yang dapat dilakukan. Pertama, kebijakan yang sifatnya radikal, yaitu tidak melibatkan PRIM KOPTI dalam rantai suplai kedelai. Kedua, kebijakan yang masih mainstream, yaitu agar program jangka panjang dalam tata niaga kedelai dapat berjalan baik dengan tetap melibatkan PRIM KOPTI, maka harus dilakukan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan dan mewujudkan resiliensi bisnis PRIM KOPTI. Kata kunci: kerjasama, kedelai, rantai suppl
Cross-sector Partnerships Models in Corporate Social Responsibility to Implement Poverty Reduction Initiatives in Indonesia
No full textAbstract. In order to effectively align corporate social responsibility (CSR) with the poverty reduction agenda, corporations need to be more inclusive and collaborative with other actors. Cross-sector partnerships in the implementation of CSR have been an emerging approach and practice, as promoted by public administration scholars. Key actors in the partnerships may come from the government, civil society represented by non-governmental organizations (NGOs), and corporations. However, designing successful effective partnerships that are relevant to cross-sector dynamics and political contexts has been proven to be particularly challenging, especially in emerging economies and new democracies, such as Indonesia. This paper provides key characteristics of effective cross-sector partnerships that have been derived from an examination of three case studies in Indonesia and Tanzania. They represent cross-sector partnerships with differing scope and depth. Throughout this paper, one can observe and extract key characteristics of effective partnerships based on three case studies of which a model for each is described. In particular, characteristics utilized for assessing the effectiveness of the models include ownership, alignment and synchronization, accountability, reduced dependency, resource sharing, along with representation and legitimacy. Keywords: corporate social responsibility, cross-sector partnership, poverty reduction Abstrak. Agar tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan semakin relevan dengan agenda pengurangan kemiskinan, perusahaan perlu lebih inklusif dan kolaboratif dengan aktor-aktor lain. Kemitraan lintas-pihak (cross-sector partnership) dewasa ini telah menjadi tren pendekatan dan praktik TJSL, sebagaimana dipromosikan para ahli administrasi publik. Aktor-aktor kunci yang potensial sebagai mitra perusahaan bisa berasal dari elemen pemerintah, dan masyarakat sipil yang dalam hal ini organisasi non-pemerintah. Meski demikian, mendesain kemitraan yang efektif dan relevan bagi suatu konteks dan dinamika politik ternyata merupakan tantangan tersendiri, khususnya bagi Negara seperti Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan demokrasi baru. Sebagai upaya menjawab tantangan itu, artikel ini membahas karakteristik kunci kemitraan lintas sektor yang efektif, yang dielaborasi dari dua studi kasus di Indonesia dan satu kasus di Tanzania. Ketiganya mewakili model kemitraan dengan jangkauan lingkup dan kedalaman keterlibatan yang berbeda. Dalam tulisan ini, karakteristik kunci dari kemitraan yang efektif ditelaah dan diperas dari pembahasan tiga studi kasus tersebut. Hasilnya adalah karakteristik-karakteristik kunci yang meliputi rasa kepemilikan, keterkaitan dan sinkronisasi, akuntabilitas, berkurangnya ketergantungan, pembagian sumber daya, serta representasi dan legitimasi. Kata kunci: kemitraan lintas pihak, pengurangan kemiskinan, tanggung jawab sosial dan lingkunga