Bisnis & Birokrasi Journal
Not a member yet
245 research outputs found
Sort by
Cultural-Value-Based Bureaucratic Reform in North Halmahera Regency
No full textAbstract. Researches on bureaucratic reform based on cultural value (cultural approach) are rarely found. In fact, the combining use of structural and cultural approaches in government bureaucratic reform can be expected to encourage the achievement of bureaucratic reform objectives. This study chose the location in North Halmahera Regency, where the community still uphold the cultural values as represented in its cultural symbol of "Hibua Lamo." The research uses a qualitative method and the technique of content analysis. "Hibua Lamo" gives birth to various cultural values and social norms that are formally enacted, putting "Hibua Lamo" into a pattern of organization in society and government. The Regent of North Halmahera implemented a bureaucratic reform in his local governance based on the considerations of balance between "institutional power" according to legislation and social norms institutionalized in "Hibua Lamo". The combined consideration of balance between the legislation and the institutionalized social norms made the Regent of North Halmahera capable to implement the policies of bureaucratic reform in North Halmahera, thereby building an efficient, effective and well-performed bureaucracy as well as reducing poverty from 57.16% to 9.97%, increasing annual per capita income of about 30%, and encouraging economic growth in North Halmahera Regency approximately 6.04%. Keywords: bureaucratic reform, cultural values, social norms, hibua lamo Abstrak. Penelitian tentang reformasi birokrasi berbasis pada nilai-nilai budaya (pendekatan budaya) masih jarang ditemukan. Padahal, perpaduan pendekatan struktural dan budaya dalam reformasi birokrasi pemerintahan bisa diharapkan mendorong pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Penelitian ini memilih lokasi di Kabupaten Halmahera Utara, dimana masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang tersimpul dalam simbol budaya "Hibua Lamo", dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis isi. Dalam "Hibua Lamo" lahir berbagai nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang secara formal diberlakukan, menempatkan "Hibua Lamo" menjadi pola pengaturan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerahnya berdasarkan pertimbangan keseimbangan "kekuasaan kelembagaan" menurut peraturan perundang-undangan dengan norma-norma sosial yang melembaga pada "Hibua Lamo". Perpaduan pertimbangan keseimbangan antara peraturan perundang-undangan dengan norma-norma sosial yang telah melembaga menjadikan Bupati Halmahera Utara mampu mengimplementasikan berbagai kebijakan reformasi birokrasi Kabupaten Halmahera Utara sehingga terbangun birokrasi yang efisien, efektif dan berkinerja serta mampu menurunkan penduduk miskin dari 57,16% menjadi 9,97%, meningkatkan pendapatan perkapita pertahun masyarakat sekitar 30%, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara sekitar 6,04%. Kata kunci: reformasi birokrasi, nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, hibua lam
The Influence of Corporate Governance Structure towards Underpricing
No full textAbstract. This study aims to analyze the influence of corporate governance structure on underpricing when firms perform an Initial Public Offering (IPO). This study is based on the signaling theory, stating that the existence of proper corporate governance structure at the time the firm conducting IPO will give the firm a high quality signal to potential investors. The corporate governance structure tested includes the size of Board of Commissioners (BOC), the level of independence of the Board of Commissioners, and the existence of an audit committee. The hypothesis testing is done using a multiple regression model with a sample of 95 observations from firms doing IPOs listed on the Indonesia Stock Exchange during the period of 2005-2012. The results of this study provide empirical evidence that: (1) the size of Board of Commissioners is negatively correlated and affects underpricing, (2) the level of independence of the Board of Commissioners has no effect on underpricing, (3) the existence of an audit committee has no effect on underpricing, (4 ) corporate governance structure (the BOC size, the independence of the Board of Commissioners, and the existence of audit committees) simultaneously has a positive and significant correlation to underpricing. Keywords: audit committee, board of commissioners, board independence, corporate governance, underpricing Abstrak. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pengaruhstruktur corporate governance terhadap underpricing pada saat perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO). Penelitian ini didasarkan pada teori sinyal (signaling theory) yang menyatakan bahwa keberadaan struktur corporate governance yang baik pada saat perusahaan melakukan IPO akan memberikan sinyal kualitas perusahaan yang tinggi kepada investor potensial. Struktur corporate governance yang diuji meliputi jumlah anggota dewan komisaris, tingkat independensi dari dewan komisaris, dan keberadaan komite audit. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model regresi berganda dengan sampel 95 observasi dari perusahaan yang melakukan IPO yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005-2012. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa: (1) jumlah anggota dewan komisaris berkorelasi negatif dan berpengaruh terhadap underpricing, (2) tingkat independensi dari dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap underpricing, (3) keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap underpricing, (4) struktur corporate governance (jumlah anggota dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan keberadaan komite adit) secara simultan memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap underpricing. Kata kunci: corporate governance, dewan komisaris, independensi dewan komisaris, komite audit, underpricin
The Role of Business in Achieving Millennium Development Goals through CSR (Corporate Social Responsibility)
No full textAbstract. Towards the end of implementation period of Millennium Development Goals (MDGs), it is important to understand how far we have achieved it, what the best practice is and what has gone wrong. Looking at the achievement figure, it describes that we have not been far away from our starting point. Lack of power and ability are the main reasons. So it is time to look around. The country has many huge industries that have power and competency. The country has legal protection to ask the industries to cooperate, to coordinate and work together towards achieving MDGs. Industries, obligatory by law, and also some of them motivated by altruism must perform corporate social responsibility activities. This research describes the ongoing synergies that occurred in many ways in order to create better society and environment, which will lead to MDGs achievement. Keywords: corporate social responsibility, millennium development goals Abstrak. Menjelang akhir periode pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs), penting untuk mengetahui seberapa jauh pencapaiannya, hal terbaik yang telah dilakukan, dan apa saja yang keliru. Grafik pencapaian menampilkan bahwa sebenarnya kita masih berada dekat dengan titik awal ketika program dicanangkan. Kurangnya kekuatan dan kemampuan adalah alasan utama, maka sekarang ini adalah saatnya melihat lingkungan sekitar. Negara ini memiliki banyak industri besar yang memiliki kekuatan dan kompetensi. Negara juga memiliki payung hukum untuk mendorong sektor industri agar mau bekerjasama, berkoordinasi dan bahu membahu mencapai tujuan-tujuan yang terangkum dalam MDGs. Sektor industri, diwajibkan oleh hukum, dan beberapa juga termotivasi oleh aliran altruistik, harus menunjukkan kinerja kegiatan tanggung jawab sosial. Penelitian menjabarkan sinergi yang terlaksana dalam berbagai kegiatan, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Sehingga, pada akhirnya akan berujung pada pencapaian MDGs. Kata kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, tujuan pembangunan mileniu
Abnormal Returns and Trading Volume in the Indonesian Stock Market in Relation to the Presidential Elections in 2004, 2009, and 2014
No full textAbstract. Presidential election is considered as relevant information for stock market’s investors to make investment decision. The objective of this study is to examine differences in average abnormal return and trading volume activity on sectoral indices’ stocks before and after the presidential elections in 2004, 2009, and 2014. The research uses the event study method. The data are collected from the Indonesia Stock Exchange. The daily closing prices on sectoral indices used in this study consist of 120 days preceding and 30 days succeeding the elections. There is a strong evidence of differences in average abnormal return on Indonesian’s sectoral stock market before and after the presidential elections especially for the mining sector. However, the trading volume activities of the Indonesian’s sectoral stock market before and after the elections were statistically the same. The litigation from the last election results had no impact on most Indonesian’s sectoral stock, except for the financial as well basic industry and chemical sectors. The analysis concludes that the trade, services, and investment are the most stable sectors, while mining is the opposite one. Keywords: average abnormal return, presidential election, trading volume Abstrak. Pemilihan presiden dipertimbangkan sebagai informasi yang relevan bagi investor pasar saham untuk membuat keputusan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan average abnormal return dan trading volume activity pada indeks saham sektoral sebelum dan sesudah pemilihan presiden 2004, 2009, dan 2014. Penelitian ini menggunakan metode event study. Data dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia. Harga penutupan indeks saham sektoral harian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 120 hari sebelum dan 30 hari setelah pemilihan presiden. Terdapat bukti perbedaan yang kuat pada average abnormal return indeks saham sektoral sebelum dan sesudah pemilihan presiden terutama pada sektor pertambangan. Akan tetapi, untuk trading volume activity indeks saham sektoral sebelum dan sesudah pemilihan presiden secara statistik sama. Adanya gugatan terhadap hasil pemilihan presiden terakhir tidak memberikan pengaruh pada hampir semua indeks saham sektoral, kecuali pada sektor keuangan dan sektor industri dasar dan kimia. Analisis ini menyimpulkan bahwa sektor perdagangan, jasa dan investasi merupakan sektor yang paling stabil, sedangkan sektor pertambangan merupakan sektor yang paling tidak stabil. Kata kunci: average abnormal return, pemilihan presiden, trading volum
The Effect of Motivation on Organizational Citizenship Behavior (OCB) at Telkom Indonesia in Makassar
No full textAbstract. Telecommunication organization needs to more seriously improve its employee's Organizational Citizenship Behavior (OCB) so that the employee more successfully performs his/her dual role, i.e. facilitating growth and serves the public; since OCB relates positively to the overall performance of the organization. This research examines the effect of extrinsic and intrinsic motivation on employee's OCB through the mediating role of organizational commitment. This research applies quantitative approach with research strategy of survey, where questionnaires are directly distributed to respondents. The respondents are 176 employees of 6 work units. The data analysis applies multiple linear regression. The analysis of this research shows that both extrinsic and intrinsic motivation affect OCB; however, intrinsic motivation gives bigger direct effect than extrinsic motivation does. Organizational commitment mediates the effect of motivation on employee's OCB only through extrinsic motivation. The findings of this study implicate the researchers and the manager to review the extrinsic/intrinsic dichotomy in the study and the practice of motivation to improve organizational commitment and employee's OCB. Keywords: motivation, organizational commitment, organizational citizenship behavior Abstrak. Organisasi telekomunikasi perlu lebih serius membangkitkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) karyawan agar lebih sukses menjalankan peran gandanya, memfasilitasi pertumbuhan dan melayani massa, karena OCB berhubungan secara positif dengan kinerja organisasi secara menyeluruh. Penelitian ini menguji pengaruh motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik terhadap OCB karyawan secara langsung dan melalui peran mediasi komitmen organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan strategi penelitian survei di mana kuesioner didistribusikan langsung kepada responden. Sebanyak 176 karyawan pada 6 unit kerja menjadi responden. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Analisis penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik keduanya berpengaruh terhadap OCB tetapi pengaruh langsung motivasi intrinsik lebih besar dari pengaruh langsung motivasi ekstrinsik. Komitmen organisasi memediasi pengaruh motivasi terhadap OCB karyawan tetapi hanya melalui motivasi ekstrinsik. Temuan studi berimplikasi pada peneliti dan manajer untuk meninjau kembali dikotomi intrinsik-ekstrinsik dalam studi dan praktek motivasi untuk membangkitkan komitmen organisasi dan OCB karyawan. Kata kunci: motivasi, komitmen organisasi, organizational citizenship behavio
Trustworthiness Perception and Decision to Conduct Transactions through E-Commerce Websites in Indonesia
No full textAbstract. The objective of this research paper is to examine the influence of internal and external schemes on both the trustworthiness perception and the purchasing decision of the consumers through digital media in Indonesia. The data collection is conducted through online survey of 392 respondents aged 18 or above who have at least conducted one online transaction. The collected data is analyzed using structural equation modeling (SEM) to examine the seven key hypotheses. The results of this study show how internal scheme (the aspects of how the message is transferred and consumer's knowledge) and external scheme (the aspects of the credibility of the e-commerce B2C websites, references and public comments) influence on the trustworthiness of the sites. Furthermore, this trustworthiness aspect influences the consumer's purchasing decision. However, only the external scheme that has a direct influence on consumer's purchasing decision. This study implies that e-commerce also contains elements of consumerism. It is recommended that online consumers realize, understand, able to refrain, and having the motivation to resist consumerism. In addition, the government needs to issue stricter regulations amid the online marketing efforts that are too aggressive and involve various types of the irresponsible external schemes.Keywords: communication, e-commerce, marketing scheme theories, purchasing, trustworthiness, transaction decision Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh skema internal dan skema eksternal terhadap persepsi layak dipercaya konsumen dan keputusan konsumen untuk melakukan transaksi melalui media elektronik di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui survei secara online terhadap 392 responden yang berumur minimal 18 tahun dengan kriteria setidaktidaknya sudah pernah melakukan transaksi secara online. Data dianalisis dengan menggunakan model persamaan struktural untuk menguji tujuh hipotesis utama penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa baik skema internal (bagaimana pesan disampaikan kepada konsumen dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengetahuan konsumen) maupun skema eksternal (kredibilitas situs-situs perdagangan antara perusahaan dengan konsumen (B2C) secara online, sumber rujukan, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan komentar-komentar yang disajikan oleh pihak-pihak yang melakukan trasaksi pada situs-situs tersebut) mempengaruhi layak dipercayanya situs-situs tersebut. Selanjutnya, persepsi layak dipercayanya situs-situs ini oleh konsumen mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan transaksi. Kesimpulan ini mengindikasikan secara implisit bahhwa perdagangan secara online mengandung unsur-unsur konsumerisme. Penelitian ini merekomendasikan agar konsumen menyadari, memahami, menahan diri, dan menolak konsumerisme. Selanjutnya, pemerintah perlu menetapkan peraturan yang membatasi kegiatan pemasaran online yang terlalu agresif serta peraturan yang mengurangi berbagai bentuk skema eksternal yang tidak bertanggun jawab terhadap efek negatif konsumerisme yang ditimbulkan oleh perdagangan online.Kata kunci: keputusan transaksi, komunikasi pemasaran, layak dipercaya, membeli, perdagangan secara online, teori skem
The Staff Planning for The Second Category of Honorary Employees in Bogor Regency
No full textAbstract. The purpose of this journal is to describe the staff planning for a second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants in the Bogor Regency. The issue of staff planning in the public sector is important because the employees need to achieve the mission of public sector to response the demands of society and to meet the public's needs. The result of this research can be used as the recommendations to the central government, Bogor Regency Administration, and other local governments in efforts to face the second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants. The method of this research is a qualitative approach. This research uses in-depth interviews with purposive technique and study document. The result shows that staff planning of Bogor Regency Administration is to re-employ the second category of honorary employees who are not qualified to be public servants. This staff planning is based on environment, forecasting, purposes, plans, and support from Bogor Regency Administration, but needs to consider the existence of Draft of Regulation about Civil State Apparatus (RUU ASN); regional minimum wages and insurance; training and development; and limitation of working age.Keywords: honorary employees, staff planning, not qualifiedAbstrak. Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan Perencanaan Kepegawaian bagi Pegawai Honorer Kategori Dua yang Tidak Lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor. Tema mengenai perencanaan kepegawaian di sektor publik merupakan hal penting karena pegawai sebagai sumber daya manusia yang diperlukan dalam pencapaian misi sektor publik untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan publik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dan pemerintah daerah lain dalam upaya menghadapi pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos CPNS hingga munculnya aturan resmi dari Pemerintah Pusat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara purposif dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor memiliki perencanaan untuk mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos CPNS. Adapun perencanaan mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua ini didasari pada pertimbangan lingkungan; peramalan; tujuan; rencana; dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Akan tetapi perencanaan ini juga perlu Perencanaan ini perlu memperhatikan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara; Upah Minimum Regional dan jaminan; pengembangan dan pelatihan; serta pembatasan usia kerja.Kata kunci: pegwai honorer, perencanaan pegawai, tidak lolo
The Mapping of the Strategic Issues that Affect the Local Governments’ Performance
No full textAbstract. Various strategic issues that have an effect towards the performance of local governments in Indonesia are very complex just like the local governments in other countries, as investigated on previous researches. These strategic issues, which include the fiscal capacity, the background of the local leaders as entrepreneurs, and the capacity of management, would have significant influence towards the performance of local governments. This research tries to conduct the investigation towards other strategic issues i.e. the characteristics of local governments, the public entrepreneurship, the strategic environment, and the enforcement of ethics and accountability of bureaucracy, which is both very important and very certain in terms of the influence towards the performance of local governments. As the initial phase of thorough research is related to the influence of public entrepreneurship towards the performance of local government, the mapping needs to be conducted in order to ensure the level of importance and certainty of the strategic issues with the use of the Strategic Assumption Surfacing Test (SAST) approach involving the selected experts through limited Focus Group Discussion (FGD). The results of data processing would give an overview that the characteristics of local governments and its elements (the regional assets, the fiscal capacity, the capacity of management and entrepreneurial behavior), the public entrepreneurship (innovation, the creativity of the individuals within bureaucracy, proactiveness, risk-taking and public-oriented) are the strategic issues, which are important and certainly influence the performance of local governments in Indonesia.Keywords: characteristics of local government, performance of local government, public entrepreneurship, strategic assumption surfacing test Abstrak. Berbagai isu strategik yang memengaruhi kinerja pemerintahan daerah di Indonesia sangat kompleks seperti halnya pada pemerintahan daerah di negara lain, sebagaimana diungkapkan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain kemampuan fiskal, latar belakang pimpinan daerah sebagai entrepreneur, dan kapasitas manajemen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini mencoba untuk melakukan investigasi terhadap isu-isu strategik lainnya yaitu karakteristik daerah, public entrepreneurship, lingkungan strategik, serta penegakan etika dan akuntabilitas apakah sangat penting dan pasti pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan daerah. Sebagai tahap awal penelitian menyeluruh terkait pengaruh public entrepreneurship terhadap kinerja pemerintahan daerah, pemetaan perlu dilakukan untuk memastikan tingkat kepentingan dan kepastian dari asumsi strategik tersebut dengan pendekatan Strategy Assumption Surfacing Test (SAST) yang melibatkan pakar secara terbatas melalui penyebaran kuesioner dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil olah data atas jawaban kuesioner mengindikasikan variabel karakteristik pemerintahan daerah dan elemen-elemennya (aset daerah, kapasitas fiskal, kapasitas manajemen dan perilaku kewirausahaan), public entrepreneurship (inovasi, kreativitas, proaktivitas, risk-taking dan orientasi kepentingan publik) merupakan asumsi strategik yang penting dan cukup pasti pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan daerah di Indonesia.Kata kunci: karakteristik pemerintahan daerah, kinerja pemerintahan daerah, public entrepreneurship, strategy assumption surfacing tes
Bureaucratic Transparency in Regional Budget (APBD) Management
No full textAbstract. This research is motivated by the lack of publication concerning budget management information by the Government of Kupang through online media. This research aims to study the factors that lead to the lack of transparency of budget management information by the Government of Kupang. This study used a qualitative method with instrumental case study and the data collection procedures using in-depth interviews, and documents study. The data validation uses triangulation technique of sources. The research subjects of Kupang Government Bureaucracy are determined purposively. The results show that the rate of secrecy/confidentiality of Kupang Government budget management information is quite high, thus difficult to be accessed by the public (over secrecy). The causes are diverse, among others, problems of socialization, lack of legal instruments governing the infrastructure in the field of public disclosure, lack of resources and a growing perception among the head SKPD and head of the Treasury Division of the Regional Secretariat of Kupang that local financial documents such as RKA, DPA, and the LRA are state confidential documents. Keywords: bureaucratic transparency, regional budget, secrecy/confidentiality Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya publikasi informasi pengelolaan APBD oleh Pemerintah Kota Kupang melalui media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atasinformasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Subjek Penelitian Birokrasi Pemerintah Kota Kupang dan ditentukan secara purposive. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan APBD Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy).Penyebabnya beragam, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, ketiadaan sumberdaya dan adanya persepsi yang berkembang di kalangan kepala SKPD dan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang bahwa dokumen keuangan daerah seperti RKA, DPA, dan LRA merupakan dokumen rahasia negara. Kata kunci: transparansi birokrasi, anggaran daerah, sekresi/kerahasiaa
Proposing an Efficient and Democratic Policy of General Election Budget for Promoting Local Fiscal Autonomy
No full textAbstract. This research aims to generate general picture of Direct Election for Regional Leader’s (Pemilukada) funding, identify the main problem concerning Pemilukada budget, and suggest practical recommendation on managing Pemilukada budget. This is a qualitative research, using the data collection techniques of in-depth interview and Focus Group Discussion, as well as document analysis on Pemilukada budget and Regional Budget (APBD). The location of the research is in Solok and Bandung District. Both are chosen based on their characteristic of Pemilukada budget best practice and their regional fiscal capacity. The result of this research is a model for Pemilukada budget as instructed by the Law that at present has not been effective in minimizing various problems concerning the implementation of general election at regional level. Pemilukada is budgeted in APBD, heavily encumbering regional finance; therefore regional government’s work plan should be rationalized on the fiscal year of Pemilukada. Recommendation for a model for funding Pemilukada is to budget Pemilukada through National Budget (APBN).Keywords: APBD, budget policy, fiscal capacity, pemilukada, pemilukada budgetAbstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), mengidentifikasi persoalan utama yang terkait dengan anggaran Pemilukada, dan memberikan rekomendasi praktis pengelolaan anggaran Pemilukada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kelompok diskusi terfokus serta melakukan analisis dokumen pembiayaan Pemilukada dan Angaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Lokasi penelitian ini adalah Kota Solok dan Kabupaten Bandung. Keduanya dipilih melalui karakteristik best practice pembiayaan Pemilukada dan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian ini adalah model penganggaran Pemilukada yang diamanatkan oleh Undang-Undang saat ini belum efektif dalam meminimalisir pelbagai persoalan dalam pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat daerah. Pemilukada yang dianggarkan dalam APBD sangat membebani keuangan daerah, sehingga rencana kerja pemerintah daerah sebaiknya dirasionalisasi pada tahun anggaran diadakannya Pemilukada. Rekomendasi untuk model pembiayaan anggaran Pemilukada adalah Pemilukada sebaiknya dianggarkan melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).Kata kunci: anggaran pemilukada, APBD, kebijakan anggaran, kapasitas fiskal, pemilukad