Bisnis & Birokrasi Journal
Not a member yet
245 research outputs found
Sort by
Building the Local-Based Elements of National Anti Corruption Integrity System in West Sumatera
No full textAbstract. So far an integrity system was designed by the State, followed by any kind of sanction, when an act of corruption had been committed; thus resulting in a systemic circle of corruption. Reconstructing corruption on the basis of text and theory cannot only be conducted editorially; but must also consider the emergent phenomena. There is something ”missed” by the State, i.e. anti corruption integrity can be initiated from local wisdoms of each region, by employing Model of National Integrity, as suggested by Jeremy Pope, and four indicators of OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) as mentioned in Components of Integrity: Data and Benchmarks for Tracking Trends in Government, adopted to generate a local-based model of national anti corruption integrity system on the lowest tier of government in West Sumatera, namely Nagari Kapau of Agam District and Nagari Ketaping of Padang Pariaman District. This research was conducted by employing the method of Grounded Theory. The result of this research shows that inside a Nagari, its apparatus, people and institutions can make join commitment by adopting the virtues of local culture in developing Nagari with integrity principle (anti corruption).Keywords: corruption, integrity, local governance, local wisdom, nagari Abstrak. Selama ini sebuah sistem integritas yang dirancang oleh negara, ketika suatu korupsi sudah terjadi dan baru menetapkan bentuk sanksi yang menyertainya, sehingga membuat lingkaran korupsi menjadi sistemik. Merenkonstruksi korupsi berdasarkan teks, dan teori korupsi ternyata tidak hanya ditafsirkan secara redaksional tetapi juga bisa melihat fenomena yang berkembang. Ada sesuatu yang ”luput” dari perhatian negara bahwa integritas anti korupsi ternyata bisa bermula dari kearifan lokal budaya masing-masing daerah, dengan menggunakan Model Integritas nasional yang dikemukan oleh Jeremy Pope dan empat Indikator dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam dokumen Components of Integrity: Data and Benchmarks for Tracking Trends in Government, diadopsi untuk menciptakan sebuah model integritas nasional anti korupsi berbasis lokal pada pemerintahan terendah di Sumatera Barat yaitu Nagari Kapau Kabupaten Agam dan Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode Grounded Theory. Hasil penelitian menyebutkan bahwa didalam nagari, perangkat nagari dan masyarakat serta lembaga nagari bias membuat komitmen bersama dengan mengadopsi nilai-nilai budaya lokal dalam membangun nagari dengan prinsip integritas (anti korupsi).Kata kunci: integritas, kearifan lokal, korupsi, kepemerintahan daerah, nagar
The Design of Change in Waste Management Policy: Application of Soft Systems Methodology
No full textAbstract. Municipality of Depok faces complex waste problems. The amount of waste continues to grow with the increasing population and people’s activities. The Local Government has established a policy to deal with the waste problems by applying the Integrated Waste Management System (SIPESAT) since 2006. However, there are some resistances in the implementation of the waste management system. This study aims to give recommendation about policy changes of waste management policy in Municipality of Depok. This research applies soft systems methodology. The use of the hierarchical policy process as proposed by Bromley (1989) indicating the role of institutions that guiding the actors at each level to perform their roles to achieve the integrated waste management system. The Local Government needs to strengthen the policy by changes the waste management policy based on the policy process that are the making of legislation on waste management at the policy level, the arrangement of SOP-UPS and optimizing the roles of Sanitary Task Force at the organizational level and the establishment of public involvement system at the operational level. Keywords: policy change, policy process as a hirarchy, soft systems methodology, waste management, the integrated waste management system Abstrak. Kota Depok menghadapi persoalan sampah yang kompleks. Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Pemerintah Kota Depok telah menyusun kebijakan untuk menangani permasalahan sampah itu, yaitu dengan menerapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) sejak tahun 2006. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah tersebut masih menemui sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metodologi serba sistem lunak. Penggunaan kerangka proses kebijakan sebagai hirarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989a) menunjukkan adanya peran institution atau aturan (kebijakan) yang menjadi pedoman para aktor di setiap level dalam menjalankan perannya sehingga mencapai sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penguatan kebijakan melalui perubahan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hirarki proses kebijakan tersebut, yaitu penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah pada tingkat kebijakan, penyusunan SOP-UPS dan optimalisasi peran Satgas Kebersihan pada tingkat organisasional, dan pembentukan sistem keterlibatan masyarakat pada tingkat operasional. Kata kunci: perubahan kebijakan, proses kebijakan sebagai hierarki, metodologi serba sistem lunak, pengelolaan sampah, sistem pengelolaan sampah terpadu (SIPESAT
The Effect of Educational, Health, Infrastructure Expenses on the Workforce Employment and Poverty
No full textAbstract. The research aims to analyze the influence and impact of educational, health, and infrastructure expenses on the employment of workforce (from agricultural, industrial, services sectors) and poverty in Central Java. The model was built by using an econometric approach in the form of a system of simultaneous equation model consisting of six blocks (human capital, inputs, outputs, revenues, expenditures and social welfare) with 33 equations (24 structural equations and 9 identity equation). The method of estimation model uses Two Stage Least Squares (2SLS). The simulation results show that the policies of increasing expenses on education, health, and infrastructure with the same value result in the increased employment of workforce in all sectors and reduced poverty. Among these policies, the increased health expenses have the most significant influence on the increase of workforce employment in services sector and reduce poverty. While the policy of increasing expenses on infrastructure has the greatest effect on the increase of workforce employment in industrial and agricultural sectors. Keywords: education, health, infrastructure, workforce Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan dampak pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral (pertanian, industri, jasa) dan kemiskinan di Jawa Tengah. Model dibangun dengan menggunakan pendekatan ekonometrika dalam bentuk sistem persamaan simultan (simultaneous equation model), terdiri dari 6 blok (human capital, input, output, penerimaan, pengeluaran dan kesejahteraan masyarakat) dengan 33 persamaan (24 persamaan struktural dan 9 persamaan identitas). Metode pendugaan model menggunakan Two Stage Least Squares (2SLS). Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrasruktur dengan nilai yang sama menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja semua sektor dan mengurangi kemiskinan. Di antara ketiga kebijakan tersebut, peningkatan pengeluaran kesehatan paling besar pengaruhnya dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja jasa dan mengurangi kemiskinan. Sedangkan kebijakan peningkatan pengeluaran infrasruktur paling besar pengaruhnya dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri dan penyerapan tenaga kerja pertanian. Kata kunci: infrastruktur, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja 
The Economic Performance of Indonesian Rice-based Agribusiness
No full textAbstract. Inefficiency is one of major causes of low performance in Indonesian rice production. This study measures the technical efficiency of rice production in five Indonesian regions and examines its determining factors. A stochastic frontier production function is used to reflect best practice production given certain levels of input use with equal amounts of technology. Unbalanced panel data on input-output rice production consisting of 358 farm operation in 2003, 2008 and 2013 are employed for estimating frontier production functions. The results indicate that variation in rice production across the five main regions is due primarily to variation in technical efficiency. Sources of variation within technical inefficiency include household characteristics, composition of labour and tractor use. Of the five regions investigated, rice production on Java is the most efficient. Technical efficiency of rice production increases over time in all five regions but remains low overall. This study concludes that there is considerable room for productivity improvements in Indonesian rice-based agribusiness through increases in technical efficiency.Keywords: farm level panel data, rice agribusiness, stochastic production frontier, technical efficiencyAbstrak. Inefisiensi merupakan salah satu penyebab utama rendahnya kinerja agribisnis bebasis padi di Indonesia. Studi ini mengukur efisiensi teknis produksi padi di lima wilayah Indonesia dan meneliti faktor-faktor yang menentukan efisiensi. Fungsi produksi frontier stokastik digunakan untuk menduga produksi terbaik pada tingkat penggunaan input dan teknologi tertentu dengan jumlah yang sama. Data panel input-output produksi padi yang terdiri dari 358 agribisnis padi pada tahun 2003, 2008 dan 2013 digunakan untuk memperkirakan fungsi produksi frontier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi produksi padi di lima wilayah utama terutama disebabkan oleh perbedaan efisiensi teknis. Sumber variasi dalam inefisiensi teknis meliputi karakteristik rumah tangga petani, komposisi tenaga kerja dan traktor digunakan. Dari lima wilayah penelitian, produksi padi di Jawa adalah yang paling efisien. Efisiensi teknis produksi padi meningkat dari waktu ke waktu di semua lima wilayah namun tetap rendah secara keseluruhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada cukup peluang untuk memperbaiki produktivitas agribisnis padi Indonesia melalui peningkatan efisiensi teknis.Kata kunci: agribisnis padi, efisiensi teknis, produksi frontier stokastik, panel data tingkat petan
Public Participation in the Implementation of Forestry Decentralization in Indonesia
No full textAbstract. The implementation of decentralization in Indonesia brings two-fold effects. On the one hand, it has given more autonomy for regions to organize and manage their governmental affairs. However, on the other hand, regional autonomy causes problems in society, such as increased corruption, money politics, and environmental damage. By using descriptive-qualitative approach, the author evaluated the implementation of forestry decentralization in Indonesia with research focus in Manggarai and Central Maluku districts. This study found that the implementation of forestry decentralization ignored community involvement thus brought negative consequences such as the increasing damage to forest ecosystems and the declining public welfare. Therefore, in order to bring benefits for forest conservation and welfare of the community, forestry decentralization needs to fortify community involvement.Keywords: forest decentralization, forest degradation, fortification of community involvement, social welfare Abstrak. Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia telah membawa dampak yang mendua. Pada satu sisi, desentralisi telah memberi otonomi yang lebih luas kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan yang dimilikinya. Namun, di pihak lain, otonomi daerah justru telah menimbulkan masalah di dalam masyarakat, seperti meningkatnya korupsi, politik uang, dan kerusakan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penulis mengevaluasi penyelenggaraan desentralisasi kehutanan di Indonesia dengan lokus penelitian di Indonesia Bagian Timur, khususnya kabupaten Manggarai dan Maluku Tengah. Penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan desentralisasi kehutanan mengabaikan keterlibatan masyarakat sehingga membawa akibat negatif berupa meningkatnya kerusakan eksosistem hutan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan desentralisasi kehutanan membawa manfaat bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, perlu diupayakan fortifikasi peran masyarakat dalam desentralisasi kehutanan.Kata kunci: desentralisasi kehutanan, fortifikasi peran masyarakat, kerusakan lingkungan, menurunnya kesejahteraan masyaraka
The Dynamic of e-KTP Evaluation Program in DKI Jakarta
No full textAbstract. The study aims to analyze the evaluation of e-KTP program implementation. The usage of electronic identity (e-ID/e-KTP) provides several benefits for users, private institutions, and the government, hence encouraging many countries to implement such program. In 2009, Indonesia launched the e-KTP program as a National Identity Card, by pointing six districts/municipalities as a pilot project. e-KTP is a demographic document containing security or controlling system—both administration as well as information technology based on national population database. Each citizen may only have one KTP with one Resident Registration Number (NIK)—as a single identity for each resident, valid for life. In 2011, DKI Jakarta, as the capital of Indonesia, has implemented the e-KTP program. The research used qualitative method to describe the phenomenon, classify and evaluate it, by taking the administrative-village (Kelurahan) of Pondok Pinang, Kebayoran Lama Sub-district in South Jakarta and Duri Kepa, Kebon Jeruk Sub-district in West Jakarta as the case study. The result shows that the implementation of the policy still have shortages, particularly related to major resources, such as limited technical resources and human resources to operate the e-KTP program. The problems need to be evaluated in order to improve the success of dynamic and updated e-KTP program in the future.Keywords: e-KTP, program evaluation, population registrationAbstrak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi program e-KTP. Penggunaan electronic identity (e-ID) memberikan beberapa manfaat bagi pengguna serta untuk swasta dan pemerintah, yang mendorong banyak negara untuk menerapkannya. Indonesia sendiri baru tahun 2009 meluncurkan program e-KTP sebagai kartu identitas nasional dengan menjadikan 6 Kabupaten/Kota sebagai pilot project KTP Elektronik atau e-KTP. e-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian—baik sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK)—sebagai identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Pada tahun 2011, di DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia, telah menerapkan program e-KTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan fenomena, mengklasifikasikan dan melihat evaluasi bagaimana analysis pelaksanaan e-KTP Program, dengan studi kasus di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Kelurahan Duri kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih ditemui banyak kekurangan di mana masalah program e-KTP terkait dengan sumber daya utama seperti keterbatasan sumber daya teknis dan sumber daya manusia yang terbatas untuk mengoperasikan program e-KTP. Masalah ini perlu dievaluasi dalam rangka meningkatkan program e-KTP di masa depan agar dinamis dan mutakhirKata kunci: e-KTP, program evaluasi, registrasi populas
The Analysis of Public Service Expense Policy in the Regional Budget
No full textAbstract. The research answers the questions: How is the growth of Solok Regional Budget in the budget year of 2009-2012? How is the budget allocated for public services in the budget year of 2009-2012? What consideration is taken by the Regional Government in determining regional budget from the aspect of expense and regional expense management policies? What models are used in the allocation of public service expense in the Regional Budget? The stages of the research are: 1. Conducting comparison on the number of annual public service expenses, 2. Viewing the greatest and smallest allocation of public service expenses, 3. Studying whether the allocated budget is in accordance with the government policy. This stage altogether maps the dynamic of Regional Budget arrangement to see the involvement of each actor in the process of budget formulation. The research uses qualitative research method with the data collection technique of in-depth interview and analysis on the Regional Budget documents. First, the entire data, ethic and emic, were analyzed and described, then reduced by making abstraction, as a core summary. Eventually a conclusion was drawn to give a picture of how to make optimum the allocation of public service expenses in the Regional Budget.Keywords: budget allocation, public service expenses, and regional budget (APBD) Abstrak. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pertumbuhan APBD Kota Solok tahun anggran 2009-2012? Bagaimanakah pengalokasian belanja untuk pelayanan publik tahun anggran 2009-2012? Apa pertimbangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penentuan belanja daerah dari aspek kebijakan belanja dan manajemen belanja daerah? Model yang digunakan dalam penganggaran pengalokasian belanja pelayanan publik pada APBD. Langkah-langkah penelitian yang dilakuakn adalah 1) melakukan perbandingan terhadap jumlah belanja pelayanan publik tiap dathun, 2) melihat alokasi belanja pelayanan publik disalurkan dalam jumlah yang paling besar atau yang paling kecil, 3) mengaji apakah anggaran yang dialokasikan bersesuaian dengan kebijakan pemerintah. Langkah tersebut sekaligus memetakan bagaimana dinamika penyusunan APBD sehingga terlihat keterlibatan masing-masing aktor dalam proses perumusan anggaran. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis terhadap dokumen APBD. Dilakukan telaah dan deskripsi seluruh data etik dan emik, lalu direduksi dengan jalan membuat abstraksi sebagai sebuah rangkuman yang inti. Akhirnya sihasilkan kesimpulan yang bisa memberikan gambaran tentang upaya optimalisasi pengalokasian belanja pelayanan publik pada APBD.Kata kunci: alokasi belanja, belanja pelayanan publik, dan APB
Model of Advocacy Coalitions in the Formulation of Spatial Plan Policy of Makassar in 2010-2030
No full textAbstract. Policy formulation is laden with conflicts. Many actors can be involved in conflict and they form advocacy coalitions. This study aims to analyze the role of internal parameters and external system events of coalition in the formulation of spatial plan policy of Makassar, belief systems of the coalition actors in the process of policy formulation, and interaction between policy subsystems in the process of policy formulation. The research was conducted at several institutions related to the formulation of spatial plan policy of Makassar. This research is a qualitative research and data were collected through library and field study by employing observations and interviews which are analyzed by interactive model. The results showed that there are two influential internal parameters; technocratic approach and the weakness of legislation capacity in Makassar Council. Meanwhile, external system events of coalition came from the political situation of South Sulawesi governor election, and the release of Presidential Decree Number 122 of 2012 about reclamation of coastal regions and small islands. Belief system of coalitions in characterized by differences in the characteristics of actors from various institutions, which affect the response of actors that make up coalition formation. Policy subsystems lead to the formation of advocacy coalition (support the legalization, against the legalization, and policy brokers). Keywords: advocacy coalitions, policy formulation, spatial plan Abstrak. Formulasi kebijakan sarat konflik. Konflik dapat melibatkan berbagai kelompok aktor dan membentuk kerangka koalisi advokasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran parameter internal dan aktivitas sistem eksternal koalisi dalam formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar, sistem kepercayaan pelaku koalisi dalam proses perumusan kebijakan dan interaksi antara subsistem kebijakan dalam proses formulasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan di beberapa institusi yang terkait dengan perumusan kebijakan tata ruang kota Makassar. Penelitian ini bersifat kualitatif dan pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi dan wawancara serta di analisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua parameter internal yang berpengaruh, yakni pendekatan teknokratis dan lemahnya kapasitas legislasi di DPRD Kota Makassar. Sementara itu, aktivitas sistem eksternal koalisi datang dari situasi politik Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Koalisi diwarnai perbedaan karakteristik aktor dari berbagai institusi yang berpengaruh pada respon aktor yang membentuk formasi koalisi. Policy subsystem mengarah pada pembentukan koalisi advokasi yang pro pengesahan, kontra pengesahan dan policy brokers. Kata kunci: formulasi kebijakan, koalisi advokasi, tata ruan
The Empowerment Model of Coastal Homestay Business Owners in Five Strategic Areas of National Tourism
No full textAbstract. This study examines the variables related and having influence on the success of the coastal homestay business owners. The total number of samples is 160 owners in five areas of KSPN (the Strategic Area of Indonesian National Tourism) namely: Pangandaran, Parangtritis, Karangasem, Pulau Untung Jawa, and Tanjung Lesung-UKNP. The hypotheses are: (1) individual and environmental characteristics influence the process of extensions, working-competence, and entrepreneurial behavior; (2) the extension process has real influence on working-competence and business empowerment; (3) working competence positively influence entrepreneurial behavior and empowerment; (4) Entrepreneurial behavior and empowermen directly affect the success of business, and (5) Empowerment clearly affects business success. The model evaluation throug bootstrapping technique gives a reference that: (1) the level of effectiveness of the extension process is influenced by age, cosmopolitan level, the role of community leaders, and cultural value systems; (2) the role of extension institutions and method contributes to the increased working-competence and entrepreneurial behavior. (3) working-competence is reflected in the ability to handle reservations, receptions, and housekeeping; (4) the entrepreneurial behavior is reflected by transparency, th level of discipline, punctuality and tenacity; and (5) business success becomes more effective through entrepreneurial behavio than the level of empowerment.Keywords: empowerment, homestay business, tourism extensions Abstrak. Penelitian ini mengungkapkan peubah yang berhubungan dan mempengaruhi keberhasilan pemilik usaha pondok wisat (UPW). Total jumlah sampel 160 pemilik UPW di lima KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yaitu: Pangandaran Parangtritis, Karangasem, Pulau Untung Jawa, dan Tanjung Lesung-TNUK. Hipotesis yang diajukan adalah: (1) Karakteristi individu dan lingkungan berpengaruh nyata terhadap proses penyuluhan, kompetensi kerja, dan perilaku kewirausahaan; (2) Proses Penyuluhan berpengaruh nyata terhadap kompetensi kerja dan keberdayaan, namun tidak berpengaruh nyata terhada perilaku kewirausahaan; (3) Kompetensi Kerja berpengaruh nyata positif terhadap perilaku kewirausahaan dan keberdayaan (4) Perilaku kewirausahaan berpengaruh nyata positif terhadap keberhasilan usaha; dan (5) Keberdayaan berpengaruh nyat terhadap keberhasilan usaha. Teknik bootstrapping menghasilkan strategi bahwa: (1) tingkat efektivitas proses penyuluha dipengaruhi usia, tingkat kosmopolitan, peran tokoh masyarakat, dan sistem nilai budaya; (2) Peran lembaga dan metod penyuluhan diupayakan berkontribusi pada peningkatan kompetensi kerja dan perilaku kewirausahaan. (3) Kompetensi kerja pemilik UPW tercermin dari kemampuan menangani reservasi, layanan resepsionis dan penyediaan layanan housekeeping (4) Perilaku kewirausahaan direfleksikan oleh transparansi, tingkat disiplin, ketelitian dan ketekunan pemilik UPW; dan (5) Keberhasilan usaha lebih efektif melalui kompetensi kerja yang berkontribusi pada perilaku kewirausahaan, dibandingkan melalui tingkat keberdayaan.Kata kunci: pemberdayaan, penyuluhan pariwisata, usaha pondok wisat
Servicescapes Analysis of National Museum
No full textAbstract. The existence of museums in big cities like Jakarta seemed to be neglected. The display inside a museum is often considered uninteresting, making visitors less appreciate the collection objects, thus receive no added value from their visit. Therefore, a research related to physical appearance of a museum is required. The physical appearance of a service organization, also called servicescapes, consists of ambient condition, layout and signage. A survey has been conducted to describe the importance of servicescape for National Museum, as well as the explanation about the subject. This research suggests some recommendations on the servicescapes in National Museum to improve visitors’ experience.Keywords: marketing, museum, service, servicescapes Abstrak. Keberadaan suatu museum di kota besar seperti Jakarta, sering kali terabaikan. Penampilan interior suatu museum dipandang sebagai hal yang kurang menarik, sehingga para pengunjung pun kurang mengapresiasi obyek atau kurang memperoleh nilai lebih dari kunjungan mereka. Oleh karena itu, diperlukan studi mengenai tampilan fisik dari suatu museum. Tampilan fisik dari suatu organisasi jasa, yang dikenal dengan Servicescapes, terdiri dari kondisi suasana, tata letak dan petanda. Dalam menjelaskan hal ini, dilaksanakan suatu survey di Museum Nasional untuk mendeskripsikan pentingnya Servicescapes bagi museum tersebut. Hasil penelitian menyarankan beberapa masukan terkait servicescapes di Museum Nasional agar dapat meningkatkan pengalaman yang baik bagi para pengunjung.Kata kunci: museum, pemasaran, jasa, servicescape