Bisnis & Birokrasi Journal
Not a member yet
245 research outputs found
Sort by
Building Complaint Handling Mechanisms For Effective Leadership
No full textAbstract. This paper discusses complaint handling mechanisms local leaders use for effective leadership. In a democratic government, public policy formulation is supposed to represent the interests of the citizens through a democratic political process. However, the involvement of the citizens is also needed during the public service delivery. A number of local leaders have built various complaint handling mechanisms tailored to channeling the voices of their citizenry. For example, the Mayor of Yogyakarta City established Walikota Menyapa (Mayor’s Greeting) as medium of outreach and communication with people under his jurisdiction. The question is: Do such mechanisms contribute to effective leadership? In this regard, how do citizens use the mechanisms in expressing their aspirations and concerns and how does the Mayor respond to the complaints he receives from his citizens?. The research used documentary analysis method. Walikota Menyapa (WM) program reports were analyzed by quantifying the data. Qualitative analysis was also used to decipher the content of the complaints citizens made. The data shows that public complaints to the local government varied. However, the complaints handling mechanisms became an efficient instrument which the mayor used in monitoring the performance of his sub-ordinates. Keywords: complaint handling mechanism, effective leadership, policy and public service Abstrak. Paper ini mendiskusikan mekanisme penanganan keluhan yang digunakan oleh pemimpin lokal dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinannya. Dalam pemerintahan demokratis, perumusan kebijakan publik diharapkan mewakili kepentingan warga melalui proses politik yang demokratis. Akan tetapi, keterlibatan warga juga diperlukan selama pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sejumlah pemimpin lokal telah membangun berbagai mekanisme penanganan keluhan untuk menyalurkan suara warga. Misalnya, Walikota Kota Yogyakarta menciptakan “Walikota Menyapa/WM)” sebagai media untuk berkomunikasi dengan warga. Pertanyaannya adalah apakah mekanisme tersebut mengefektifkan kepemimpinannya? Terkait dengan pertanyaan ini, seberapa jauh warga menggunakan mekanisme tersebut dan bagaimana Walikota merespon keluhan yang dia terima? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Program WM dianalisis secara kuantitatif. Analisis kualitatif juga dilakukan untuk melihat isi/pesan yang disampaikan oleh warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai macam keluhan telah disampaikan oleh warga. Sayangnya, suara kaum pria lebih banyak daripada kaum perempuan dan tidak ada masalah publik yang dialami secara personal yang disampaikan oleh warga. Ini menunjukkan bahwa konteks sosio-kultural mempengaruhi penggunaan WM oleh warga. Dengan mengadopsi WM, Walikota mendapatkan manfaat karena WM telah menjadi instrumen untuk memonitor kinerja aparatnya. Kata kunci: efektivitas kepemimpinan, kebijakan dan pelayanan publik, mekanisme penanganan keluha
The Interaction Model Between Street-Level Bureaucrats and the Public in Health Service Provision at Puskesmas
No full textAbstract. This research aims at studying and explaining forms of coping behaviors and public respond to coping behaviors as shown by health service officers at street-level bureaucrats in Puskesmas (Public Health Center). The research was conducted in six Public Health Centers in Makassar, employing qualitative approach and naturalistic method. The data were gained from informants, i.e. Puskesmas officers and public patients visiting the Puskesmas as the primary data source, and the secondary data were gathered from documents available in the concerned institutions. Research data were collected through in-depth interviews, direct and participative observations. The research data were then analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, deduction and data verification. The results of the research show variety of interactive models as a form of coping behaviors performed by bureaucrats in providing health service, namely the behavior of limiting services, rationing services, giving special treatment, ignoring, and prioritizing. The performed coping behaviors benefit the officers since their obligations were accomplished, though at minimum level. Public responds to coping behaviors quite vary but in general shows positive responds.Keywords: behavior, coping behaviors, street-level bureaucrats Abstrak. Penelitian bertujuan mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk coping behaviors dan respon warga terhadap coping behaviors yang ditampilkan petugas pelayanan kesehatan pada tataran street-level bureaucratsdi Puskesmas. Penelitian dilaksanakan pada enam Puskesmas di Kota Makassar menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naturalistik, sumber data diperoleh dari informan petugas layanan kesehatan dan warga masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas sebagai sumber data primer, dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen yang tersedia pada instansi terkait. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung dan partisipatif.Data penelitian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi data.Hasil penelitian menunjukkan keragaman model interaksi yang merupakan bentuk coping behaviors yang ditampilkan oleh birokratdalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu bentuk perilaku membatasi layanan, menjatah layanan, memberi perlakuan khusus, mengabaikan, dan perilaku memberi prioritas.Coping behaviors yang dilakukan memberi keuntungan bagi petugas karena tujuan pekerjaannya tercapai secara minimal, dan respon warga terhadap coping behaviors cukup beragam tetapi pada umumnya memberi respon positif.Kata kunci: coping behaviors, perilaku, street-level bureaucrat
Deffense Offset Policy in Indonesia
No full textAbstract. Offset mechanism is a policy of the defense industry sector which had been increasing since 1950. Offset implementation has provided some profit-making such as offset obligations in the United States to encourage exports and offset policy in India that had been increasing since 1959 through the use of modern technology facilities by creating the National Aerospace Laboratories (NAL). On the other hand, Indonesia as one of the pioneers in the implementation of defense offsets is still heavily dependent on the procurement of defense equipment from other countries. Therefore, this study aimed to analyze the implementation of defense offsets in Indonesia and the importance of the defense offset policy in Indonesia. Thus, this study is able to contribute to public policy in Indonesian literature. This study used a qualitative approach to conduct a study in the defense industry with the application of defense -related offsets in Indonesia. The results showed that the low competitiveness of the defense industry is due to the low quality of human resources, lack of research and development programs in the field of defense industry and the lack of legal protection in the defense offset policy.Keywords: defense offset, defense industry, policy defense industry, offsetAbstrak. Mekanisme offset pada sektor industri pertahanan telah meningkat sejak tahun 1950. Implementasinya telah memberikan beberapa keuntungan seperti membuat kewajiban bagi Amerika Serikat untuk mengimbangi peningkatan ekspor produk indsutri pertahanan dan kebijakan offset di India yang meningkat sejak tahun 1959 melalui penggunaan fasilitas teknologi modern dengan menciptakan Aerospace Laboratories Nasional (NAL). Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam pelaksanaan pertahanan offset masih sangat tergantung pada pengadaan alutsista dari negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan industri offset di Indonesia dan pentingnya kebijakan pertahanan dalam mengimbangi kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagikebijakan publik dalam literaturkebijakan pertahanan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis industri pertahanan dengan aplikasi yang berhubungan dengan offset di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya daya saing industri pertahanan disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya program penelitian dan pengembangan di bidang industri pertahanan dan kurangnya perlindungan hukum dalam pertahanan offset kebijakan .Kata kunci: industri pertahanan, pertahanan offset, pertahanan offset kebijakan, offse
Analysis of Ownership Structure Effect on Economic Value Added
No full textAbstract. Ownership structure has a direct relationship with company’s capital structure where the cost of capital is the main component in the calculation of economic value added to measure the value of the firm. This research aims to analyze the effect of ownership structure that consists of managerial ownership, public ownership, institutional ownership, and government ownership on economic value added, used as a measurement of the firm value. This research uses an unbalanced panel data of 182 observations data of all listed companies in the period of 2007-2011 that issued dividend regularly every year during the research’s year. The result shows: (1) managerial ownership has no significant effect on economic value added, (2) public ownership has a significant positive effect on economic value added, (3) institutional ownership has a significant positive effect on economic value added, (4) government ownership has no significant effect on economic value added, (5) ownership structure (managerial ownership, public ownership, institutional ownership, government ownership) simultaneously has a significant positive effect on economic value added. Keywords: economic value added, government ownership, institutional ownership, managerial ownership, public ownership Abstrak. Ownership structure memiliki keterkaitan secara langsung dengan struktur modal perusahaan dimana biaya modal merupakan komponen utama dalam penghitungan economic value added guna mengukur nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan institutional, dan kepemilikan pemerintah terhadap economic value added yang digunakan sebagai sebuah pengukuran nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan unbalanced panel data sejumlah 182 data observasi dari sampel seluruh perusahaan yang listed selama periode 2007-2011 dan menerbitkan dividen secara rutin setiap tahunnya selama tahun penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap periode economic value added, (2) kepemilikan public memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap economic value added, (3) kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap economic value added, (4) kepemilikan pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap economic value added, (5) struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah) secara simultan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap economic value added. Kata kunci: economic value added; kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, kepemilikan publi
Public Service Motivation and Socio Demographic Antecedents among Civil Service in Indonesia
No full textAbstract. Public Service Motivation (PSM) is still a nascent theory that need to be proved with any contexts of many countries around the world, especially developing countries that might have different contexts related to cultures, beliefs, views on the importance of financial rewards, etc. This study aims to identify the PSM level and socio-demographic antecedents, especially age, gender, marital status, education, income, and political ideology, among civil servants in Indonesia. Using mean and chi- square tests on responses by 398 respondents of civil servants in Padang, West Sumatra, this study tested the PSM levels and socio-demographic antecedents affecting the PSM level among the civil servants. The findings of this study indicated that the PSM level of the civil servants tends to be at a low level compared to that of civil servants in developed countries. In addition, there is significant correlation between some of socio demographic antecedents and the level of PSM. The results of this study imply that PSM theory is not cross-culturally viable.Keywords: civil servant, public service motivation, socio demographic antecedentsAbstrak. Motivasi Pelayanan Publik masih merupakan teori yang baru lahir yang perlu dibuktikan dengan berbagai temuan (konteks) dari berbagai negara di seluruh dunia, terutama negara-negara sedang berkembang yang mungkin saja memiliki perbedaan konteks budaya, kepercayaan, pandangan mengenai pentingnya ganjaran finansial, dan sebagainya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat motivasi pelayanan publik dan berbagai faktor sosio-demografis yang mempengaruhinya, khususnya yang berkaitan dengan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pendapatan, dan ideologi politik, di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Dengan menggunakan uji rata-rata (mean) dan uji chi-square berdasarkan tanggapan dari 398 responden PNS di Padang, Sumatera Barat, kajian ini telah menguji tingkat motivasi pelayanan publik dan faktor sosio-demografis yang mempengaruhinya di kalangan PNS di Indonesia. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan PNS cenderung berada pada tingkat rendah dibandingkan tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan pegawai negeri di negara-negara maju. Selain itu, hasil kajian ini membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara beberapa faktor sosio-demografis dan tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan PNS. Hasil kajian ini mengimplikasikan bahwa teori motivasi pelayanan publik tidaklah berlaku secara lintas budaya.Kata kunci: eaktor sosio-demografis, motivasi pelayanan publik, pegawai negeri sipi
Importance of Cultural Legitimacy to the Local Government in Indonesian Democracy
No full textAbstract. This paper aims to analyze the importance of legitimacy aspect for a government, related to the existence of indigenous people, in the context of local election as the manifestation of democracy. Generally, legitimacy is interpreted in a normative understanding, particularly in its relation to the legal fulfillment of formal requirements that produces a legitimate government. Legitimacy is required to ensure that a government has justifications to implement all of its functions. Moreover, legitimacy is also necessary to ensure the compliance and support of people. Nevertheless, in terms of indigenous peoples, though formal legitimacy is indeed important, it is not the only legitimacy required by the local government. The legitimacy shall also be related to local values upheld by people. Based on the research conducted on the Toraja ethnic group in Tana Toraja, in the perspective of legal pluralism, there are two crucial intersecting governing norms. This study shows the importance of adat values to obtain legitimacy, in the context democratization in Indonesia, and the existence of adat in the implementation of local autonomy. By using several different principles as the bases, the existence of adat and formal law in the implementation of local election show that there is a collaboration effort to make the process of democracy and adat go along well, conferring a legitimacy for the local government despite the uniqueness of the Toraja people.Keywords: adat, democracy, indigenous people, legal pluralism, legitimacy Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya aspek legitimasi bagi pemerintah terkait dengan keberadaan masyarakat adat dalam konteks pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi. Pada umumnya legitimasi ditafsirkan dalam pemahaman yang bersifat normatif terutama dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan persyaratan formal berdasarkan hukum dalam menghasilkan suatu pemerintahan yang dianggap sah. Legitimasi dibutuhkan guna memastikan suatu pemerintahan memiliki justifikasi dalam melaksanakan semua fungsinya. Selain itu, legitimasi diperlukan juga untuk memastikan kepatuhan dan dukungan dari masyarakat. Namun terkait dengan keberadaan masyarakat adat, legitimasi formal memang penting namun bukanlah satu-satunya legitimasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Legitimasi juga akan terkait dengan nilai-nilai lokal yang diyakini dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada komunitas etnis Toraja di wilayah Tana Toraja, dalam perspektif “legal pluralism”, terdapat dua norma penting yang mengatur yang saling bersinggungan. Tulisan ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai “adat” dalam upaya menghasilkan legitimasi dalam konteks demokratisasi Indonesia serta eksistensi keberadaan adat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan beberapa prinsip dasar yang berbeda namun tetap di jadikan landasan, maka keberadaan “adat” dan hukum formal dalam pelaksanaan pilkada, menunjukkan adanya upaya kolaborasi agara proses demokrasi dan “adat” tetap dapat berjalan bersama dalam yang memungkinkan adanya legitimasibagi keberadaan pemerintah daerah dalam konteks keunikan masyarakat Toraja.Kata kunci: adat, demokrasi, legitimasi, masyarakat adat, pluralisme huku
Assessment of Task Implementation and Coordination of Joint Business Group (KUBE) Program
No full textAbstract. Joint Business Group (KUBE) is one of Social Welfare Programs (PROKESOS) created by the Ministry of Social Affairs to build the skills of solving problem, fulfilling daily needs and developing self-potentials of the poor. The success of KUBE depends on various aspects, one of which is the service provider, i.e. government officials who implement KUBE program in the field. The research was conducted in areas that have implemented KUBE. The research locations were determined based on purposive technique in Galih Pakuan village, Bulu Limbangan Sub-district, Garut District, West Java, and Purworejo village, Negeri Katon Sub-district, Pesawaran District, Lampung. The data were collected through interviews, using guidelines of interview, observation, and document-study. The collected data were analyzed using the techniques of qualitative and quantitative descriptive analysis. The result shows that the task implementation and coordination among parties in KUBE program were not effective. To improve the effectiveness of task implementation, the job description and recruitment pattern of supervisors need to be redesigned, while to improve the effectiveness of coordination, communication among parties need to be more intensified. Keywords: coordination, social empowerment program, poverty Abstrak. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai suatu pendekatan Program Kesejahteraan Sosial ternyata belum memberikan manfaat secara optimal bagi peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan sosial keluarga miskin. Berhasil tidaknya KUBE tergantung pada berbagai aspek, salah satunya adalah aspek pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah yang mengimplementasikan Program KUBE di lapangan. Penelitian dilakukan di wilayah-wilayah yang telah melakukan implementasi Program KUBE. Lokasi penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik purposive adalah Desa Galih Pakuan, Kecamatan Bulu Limbangan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan koordinasi antar pihak dinilai kurang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sebaiknya uraian pekerjaan dan pola rekrutmen pendamping ditinjau ulang.Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi sebaiknya komunikasi antar pihak lebih diintensifkan
Change in Student Mindset Toward Entrepreneur an Action Research
No full textAbstract. In general, students want to complete their study faster, graduate and get a job, but in fact the unemployment rate is open of the graduates have increased. Students who have been prepared and furnished with specific skills and expertise increasingly help the student’s preparedness to face undesirable conditions and only become job-seeker, and not as job-provider. Under this circumstance, the study of change in the student mindset toward entrepreneurship is necessary considered to find the right approach in changing people mindset toward the generation of creativity and innovation of the valuable works. This further expectation can help developing students a sense of confidence and their preparedness to navigate the real world after graduation. This research used an action research approach in the form of guidance based on a model of creative economic development and the process model of creativity-innovation-entrepreneurial, through six steps of guidance. The result showed that first, the process of transformation comprising guidance toward change in the mindset of participants run quite well; however, there are still many shortcomings, especially in terms of participants’ commitment and ability to develop the creative product. Second, the creation of space for the development of creative ideas, through motivation and awareness of participants, though not yet perfect and there are still barriers, such as the timing and lecture schedule.Keywords: changes, entrepreneur, guidance, mindset Abstrak. Mahasiswa pada umumnya ingin cepat menyelesaikan studi, lulus dan memperoleh pekerjaan, namun kenyataanya tingkat pengangguran terbuka dari lulusan sekolah semakin meningkat. Mahasiswa yang telah disiapkan dan dibekali dengan ketrampilan dan keahlian tertentu sangat membantu kesiapan mahasiswa menghadapi kondisi yang tidak dikehendaki dan hanya menjadi jobseeker, melainkan sebagai jobprovider.Berdasarkan hal tersebut maka penelitian tentang perubahan mindset mahasiswa ke arah entrepreneurship dipandang penting yakni untuk menemukan pendekatan yang tepat dalam mengubah mindset seseorang ke arah penciptaan kreatifitas dan inovasi karya-karya yang bernilai.Harapan lebih jauh hal ini dapat membantu menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa dan kesiapannya mengarungi dunia nyata setelah lulus. Riset ini menggunakan pendekatan action research berupa pembinaan berdasarkan model pengembangan ekonomi kreatifdanmodel proses creativity-innovation-entrepreneurial, melalui 6 langkah pembinaan.Hasil menunjukkan bahwa pertama, proses transformasi berupa pembinaan ke arah perubahan mindset peserta berjalan cukup baik, namun demikian masih banyak kekurangan terutama dalam hal komitmen peserta dan kemampuan mengembangakan produk yang kreatif.Kedua, terciptanya ruang gerak pengembangan ide-ide kreatif, melelaui motivasi dan kesadaran peserta, walau belum sempurna dan masih terdapat hambatan, antara lain pengaturan waktu dan jadwal kuliah.Kata kunci: entrepreneur, mindset, perubahan, pembinaa
Bond Rating Change Announcement and the Effect on Stock and Bond Return
No full textAbstract. This research uses event study method in order to examine the difference in abnormal returns for stocks (average abnormal return) and bonds (spread yield). The sample used is listed companies in Indonesian Stock Exchange for the period 2007-2011 which issue corporate bonds and have bond rating changes issued by PT Pefindo. The analyses of this research were performed using one sample t test, paired t test, and multiple regression method. The results showed that: 1) There is no significant difference on average abnormal stock returns and abnormal bond returns before the announcement, during the announcement, and after the announcement of bond rating changes, 2) Cumulative return of stock increases following bond rating upgrades and decreases following bond rating downgrades although both are insignificant. In contrast, the cumulative return for bonds decreases significantly following bond rating upgrades and increases insignificantly following bond rating downgrade, and 3) The magnitude of bond rating changes gives no significant positive effect on average abnormal stock returns and spread yield.Keywords: abnormal return, bond rating changes, event study, spread yield Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode event study untuk menguji perbedaan abnormal return untuk saham (average abnormal return) dan obligasi ( yield spread ). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011, mengeluarkan obligasi korporasi, dan mengalami perubahan peringkat obligasi yang diterbitkan oleh PT Pefindo. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji one sample t , paired t , dan metode regresi berganda . Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada average abnormal stock return dan abnormal bond return baik sebelum pengumuman, saat pengumuman, dan setelah pengumuman perubahan peringkat obligasi; kedua, imbal hasil kumulatif untuk saham meningkat ketika pengumuman upgrade peringkat obligasi dan menurun ketika pengumuman downgrade peringkat obligasi, sementara itu, imbal hasil kumulatif untuk obligasi menurun ketika pengumuman upgrade peringkat obligasi dan meningkat ketika pengumuman downgrade peringkat obligasi; dan ketiga, besaran perubahan peringkat obligasi berpengaruh positif (tetapi tidak signifikan) terhadap average abnormal stock return dan average bond return.Kata kunci: abnormal return, bond rating changes, event study spread yiel
The Efforts of Handling Transportation Problems in DKI Jakarta Through Sustainable Transportation Policy
No full textAbstract. Transportation problems in Jakarta are very complex. There are three common problems occuring, such as uncontroled numbers of private vehicles, poor and unreliable condition of public transportations, and indisciplined behavior of road users. This study discusses the efforts to handle transportation problems in Jakarta using the concept of sustainable transportation. Using qualitative research method, the results of the study showed that there are some efforts that had to been done in short-term, medium-term and long-term in accordance with the concept of sustainable transportation. In short-term, the efforts are the implementation of direct services and the organizing of public transport. In medium-term, the efforts are the construction of the MRT and LRT, and also the arrangement of pedestrian lanes. Meanwhile, in long term, the government must integrate the spatial policies with transport policy and establish special authority on Jabodetabek transportation. The results also suggest that there are urgencies to have a shift in the paradigm and mindset of both central and local governments, from transportation policies that favor for private vehicles into policies that favor for public transport, as well as the courage and commitment of the provincial government of DKI Jakarta to implement the efforts gradually and sustainably. Keywords: jakarta, sustainable transportation, transportation policy Abstrak. Permasalahan transportasi di Jakarta sangatlah kompleks dimana terdapat tiga permasalahan umum yang terjadi yakni jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali, angkutan umum yang masih buruk dan tidak dapat diandalkan, serta perilaku dari para pengguna jalan yang tidak disiplin. Penelitian ini membahas mengenai upaya untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dengan menggunakan konsep transportasi berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan konsep transportasi berkelanjutan. Upaya jangka pendek dilakukan melalui pelaksanaan direct services dan penataan angkutan umum, upaya jangka menengah dilakukan misalnya dengan pembangunan MRT dan LRT dan penataan jalur pejalan kaki, serta jangka panjang melalui integrasi kebijakan tata ruang dengan kebijakan transportasi dan pembentukan otoritas khusus transportasi Jabodetabek. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa dibutuhkan adanya perubahan paradigma dan pola pikir dari pemerintah, baik pusat dan daerah, dari kebijakan transportasi yang berpihak kepada kendaraan pribadi menjadi kebijakan yang berpihak kepada transportasi publik dan keberanian serta komitmen dari pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut secara bertahap dan berkelanjutan. Kata kunci: jakarta, kebijakan transportasi, transportasi berkelanjuta