Bisnis & Birokrasi Journal
Not a member yet
245 research outputs found
Sort by
Quo Vadis of the Organizational Restructuring of Local Government
No full textAbstract. The research aims to describe the profile andrestructuring process of organizational structure of Maros District government. The research uses the theory of organization, concept of local bureaucracy and local government to enrich the study. Through the method of qualitative research and the data analysis technique of interactive model, the research finds that the organizational restructuring of local government was conducted through new formation, merging, division, and removal, either in the structural position, or regional working unit itself. The study also shows the presence of several structural positions and working units that have more than one function. This indicates that the restructuring and functioning of local government organizations has not reflected the rationality of local bureaucracy and shows the complexity of the functions inherent in the organizational structure of local government.Keywords: local bureaucracy, local government, organizational restructuringAbstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses restruktrurisasi dan profil struktur organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Maros. Penelitian menggunakan teori organisasi, konsep birokrasi pemerintah daerah (local bureaucracy), konsep pemerintahan daerah (local government) dan perspektif mengenai local bureaucracy untuk memperkaya kajian ini. Melalui metode penelitian kualitatif dan teknik analisis data model interaktif, penelitian ini menemukan bahwa restrukturisasi organisasi pemerinatah daerah dilaksanakan dengan cara pembentukan baru, penggabungan, pemisahan, dan penghapusan, baik pada jabatan struktural maupun satuan perangkat daerah itu sendiri. Hasil kajian menunjukan pula adanya beberapa jabatan dalam struktur dan satuan perangkat daerah yang memiliki lebih dari satu fungsi. Hal ini menandakan bahwa pembangunan struktur dan fungsi organisasi pemerintahan daerah belum mencerminkan rasionalitas birokrasi lokal serta menunjukkan adanya kompleksitas fungsi yang melekat pada suatu struktur organisasi pemerintah daerah.Kata kunci: birokrasi lokal, pemerintahan daerah, restrukturisasi organisas
The Policy Implementation of Modern Market Land-Use Control in Municipality of Cirebon
No full textAbstract. The research discusses the policy implementation of modern market land-use control in Cirebon. The modern market development shall cause problems if it does not conform with the regulation of land-use control. This research is qualitative, the data were collected through in-depth interviews, direct observation, and literature study. The results show that the implementation of the policy has not been able to control the modern market. The limiting factor of policy implementation is the business interests of retailers, lack of synergy between traditional and modern market, lack of socialization, monitoring, and limited financial resources. The supporting factors of policy implementation is the awareness of retailers, community support, and mindset of retailers. Recommendations are given to issues such as coordination, policy-instruments reinforcement, policy evaluation, socialization, supervision, and guidance Keywords: modern market, policy implementation, land-use control Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang pasar modern di Kota Cirebon.Perkembangan pasar modern menimbulkan permasalahan jika tidak mengikuti aturan pengendalian pemanfaatan ruang.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan belum dapat mengendalikan pasar modern.Faktor penghambat dalam implementasi adalah kepentingan bisnis pengusaha, kurangnya sinergitas pasar modern dan pasar tradisional, kurangnya sosialisasi, pengawasan, dan keterbatasan sumber daya finansial.Faktor pendukung dalam implementasi adalah kesadaran pengusaha, dukungan masyarakat, dan pola pikir pedagang. Rekomendasi penelitian ini antara lain koordinasi, mempertegas instrumen kebijakan, evaluasi kebijakan, sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan. Kata kunci: implementasi kebijakan, pasar modern, pengendalian pemanfaatan ruan
Sound Governance Analysis in the Innovation of Traditional Market Revitalization and Street Vendors Management
No full textAbstract. Departed from the innovative programs during the period of Joko Widodo in Surakarta that are still made as the model of the local public service reform, this article aims to discover and analyze the innovations of the Municipal Government of Surakarta (as known as Solo), the revitalization of the traditional market and the management of the street vendors, under the leadership of Joko Widodo (known also as Jokowi) as the mayor (2005 – 2012) by using to Sound Governance Model. The research uses positivist approach through several data collection techniques, such as, in-depth interview with the program performing actors in the local government and the beneficiary actors; observation; and literature review. The data was collected throughout 2012 – 2013 after Joko Widodo is no longer the incumbent Mayor, in order that the information of the innovations sustainability can be noticed. The outcome was analyzed as univariate and descriptively towards the dimensions of Sound Governance Model. The study suggests that there is a novel approach in running the innovative program of the traditional market revitalization and the street vendors management through an adaptive environmental development without discarding the orientation toward society-empowerment in Surakarta. Even so, the manifestation of the sound governance has not been related to the refinement of the positive impact for the stakeholders like traders, due to lack grounded from their substantive needs, poor performance management, and also the lacking stakeholder engagement in the program monitoring and evaluation. In contrast to previous existing reports, this research also suggests that the coherence between leadership and administrative capacity is inevitable for the sustainability of the innovation practices.Keywords: administrative reform, innovation, local government, public service, sound governance Abstrak. Berangkat dari program inovasi semasa kepemimpinan Joko Widodo di Surakarta yang tetap dijadikan model bagi reformasi pelayanan bagi masyarakat daerah, artikel ini bertujuan mengungkap dan menganalisis program-program inovasi Pemerintahan Kota Surakarta, revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima (PKL), semasa kepemimpinan Joko Widodo sebagai walikota (2005 – 2012) menurut Model Sound Governance. Dengan pendekatan positivist melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap para aktor di pemerintahan kota yang menjalankan program dan aktor penerima manfaat, observasi, dan studi kepustakaan, data dikumpulkan pada kurun waktu 2012 – 2013 setelah Joko Widodo tidak menjadi walikota agar informasi keberlanjutan program inovasi tampak. Hasilnya dianalisis secara univariat secara deskriptif terhadap dimensi-dimensi Sound Governance. Hasil kajian menunjukkan terdapat kebaruan pendekatan dalam pelaksanaan program inovasi revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL melalui daya adaptif terhadap perkembangan lingkungan tanpa meninggalkan orientasi pada pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta. Pun demikian, manifestasi sound governance tersebut belum bertalian dengan peningkatan dampak positif bagi para pemangku kepentingan, seperti pedagang, karena tidak beranjak dari kebutuhan riil mereka dan kekeliruan pengelolaan kinerja, juga miskin pelibatan dalam monitoring dan evaluasi program. Berbeda dengan kajian dan pemberitaan secara umum, telaah ini juga menunjukkan bahwa koherensi antara kepemimpinan dan kapasitas administrasi menjadi tak terelakkan bagi keberlangsungan praktik inovasi.Kata kunci: inovasi, pelayanan publik, pemerintah daerah, reformasi administrasi, sound governanc
Institutional Arrangement and Policy for Improving Competitivenes and Innovation in Local Government Investment
No full textAbstract. There are three specific objectives outlined in this paper, the first objective is to identify and describe existing condition of institutional arrangement of public services in several local governments, the second objective is to examine problems and challenges in providing public services in the areas of investment, the last is to provide recommendations on institutional models and strategies or innovations which can be applied in order to improve performance in investment services; undertanding how regional goverment institutions can contribute significantly to improve investment for economic growth. Qualitative method was employed to evaluate the effectiveness of increasing customer satisfactions, reducing red-tape, and improving coordination amongst government institutions, an in- depth interviews conducted with resource persons as respresentatives from stakeholders, including government officials, businessmen (entrepreneurs), and experts from local universities. By evaluating City Government of Batam as the best practice in the institutional arrangement for investment, the main potential contribution of this study is to provide valid information about the most crucial problems and challenges in institutional arrangement for investment affairs in local government to which their investment target could be achieved by using the institutional model provided. Keywords: institutional arrangement, public investment policy, local government, investors’ satisfaction Abstrak. Ada tiga tujuan tertentu yang digariskan di dalam makalah ini, tujuan pertama adalah untuk mengenali dan menjelaskan kondisi yang ada sekarang dari susunan kelembagaan pelayanan publik di beberapa pemerintahan daerah, tujuan kedua adalah untuk mempelajari masalah-masalah dan tantangan-tantangan di dalam hal penyediaan pelayanan publik di daerah-daerah tujuan penanaman modal, tujuan terakhir adalah mengajukan rekomendasi di dalam hal model kelembagaan dan strategi atau inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan penanaman modal; pemahaman bagaimana lembaga-lembaga pemerintah daerah dapat menyumbang secara bermakna untuk meningkatkan penanaman modal demi bertumbuhnya ekonomi, mengurangi birokrasi dan meningkatkan koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah. Metode kualitatif digunakan untuk mengevaluasi efektivitas peningkatan kepuasan pelanggan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, wawancara mendalam dilakukan dengan para narasumber yang mewakili para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, dan para ahli dari universitas-universitas setempat. Dengan mengevaluasi Pemerintah Kota Batam sebagai penerapan terbaik dari penataan kelembagaan di dalam hal penanaman modal, kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan informasi yang sahih mengenai masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang paling penting yang dihadapi penataan kelembagaan untuk urusan penanaman modal di pemerintah daerah dalam rangka mencapai target penanaman modal melalui penggunaan modal penataan kelembagaan yang tersedia. Kata kunci: penataan kelembagaan, kebijakan investasi publik, pemerintah daerah, kepuasan investor  
Enhancing Trust, Transparency and Accountability in The Local Development Process
No full textAbstract. Research indicates that accountability system has not been effectively implemented yet and the pattern is found out to be bureaucratic. In order to revitalize this system, we should emphasize and pay more attention on: (1) the improvement of capacity in strategic planning formulation process, and (2) the effectiveness of performance monitoring and evaluation. To accelerate both, the support of proper Information Communication Technologies (ICTs) and e-Government system is of vital importance. This research result, that revitalization for accountability system that emphasizes the need to establish a new functional institutions, namely GAPURA KOTA model. Key words: information and communication technologies (ICTs), Gapura Kota Model. Abstrak.Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sistem akuntabilitas belum efektif dan terdapat kecenderungan pola yang birokratis. Dalam rangka untuk merevitalisasi sistem ini, sebaiknya menekankan dan membayar perhatian lebih : (1) peningkatan kapasitas dalam proses perumusan perencanaan strategis, dan (2) efektivitas dari tindakan pengawasan dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan model pembangunan institusi yang berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian ini, mengusulkan revitalisasi akuntabilitas yang menekankan kebutuhan untuk membangun lembaga-lembaga fungsional baru, yaitu model GAPURA KOTA Kata kunci: teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Gapura Kota Model
Corporate Governance Characteristics and Company Performance
No full textAbstract. The research analyzes the determinant of corporate governance characteristic in relation to company performance in family firms listed in Indonesia Stock Exchange in the period of 2004-2009. The research uses quantitative approach, explanatory type and uses numerical data as secondary data obtained from various sources. The result shows that only PER variable is significantly influenced by corporate governance characteristic with proxies of ownerships, board size, and board composition, and controlled with the variables of sales, firm age, firm leverage, tangibility, firm size, growth, and debt in public firms listed in Indonesia Stock Exchange in the period of 2004-2009; in general, investors basically perceive company performance from the market value ratio in the form of company’s stock price interchange instead of the profitability ratio with the proxies of ROA and ROE; the variables of ownerships, board size, and board composition statistically do not affect ROA, ROE, and PER.Keywords: corporate governance, company performance, and market value ratio. Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis determinan dari corporate governance characteristic dalam kaitannya dengan company performance pada family firm yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, tipe eksplanasi dan menggunakan data numerik sebagai data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya hanya variabel PER yang secara signifikan dipengaruhi oleh characteristic corporate governance yang diproksikan dengan ownerships, board size, dan board composition dan di kontrol dengan variabel sales, firm age, firm leverage, tangibility, firm size, growth, dan debt pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2009; hasil juga menunjukkan bahwa secara umum investor pada dasarnya hanya melihat kinerja perusahaan dari market value ratio berupa pergerakan harga saham suatu perusahaan bukan pada profitability ratio yang diproksikan dengan ROA dan ROE; variabel owerships, board size, dan board composition secara statistik tidak berpengaruh terhadap ROA, ROE, dan PER.Kata Kunci: corporate governance, kinerja perusahaan, corporate governance, characteristic, dan market value rati
Restore Public Trust Through Deliberative Public Policy Formulation
No full textAbstract. Public trust is a very essential and fundamental element to the legitimacy of public administration. Moreover, the local government is obliged to serve the community. Without public trust, many policies may have serious problems. Therefore, it is necessary to maintain and enhance public trust. A highly committed public trust will allow public administrators to receive good judgment, which is, necessary in the policy-making process. This paper is carefully seeing through some findings of a deliberative public policy formulation, especially in the planning and budgeting areas. The qualitative study was conducted in the Probolinggo regency from 2008 to early 2011. Data were collected through participant and non-participant observation, focus group discussions, in-depth interviews, as well as search of relevant documents. The findings of this study indicate the existence of change in public which in the current situation requires a commitment of local political elite to open public places. Commitment to the use of public places, in the application of the transparency principles, participation and accountability in public policy formulation process, will bring back public trust to the local government; especially if the local society feels and believes that the deliberative public participation will significantly affect the final result of the policy formulation. Keywords: public trust, deliberative public policy, public sphere Abstrak. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. Karenanya, adalah sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan memungkinkan administratur publik untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. Makalah ini melihat dengan sangat hati-hati beberapa temuan di dalam formulasi kebijakan publik yang bersifat deliberatif, terutama di dalam area perencanaan dan penganggaran. Studi kualitatif ini dilakukan di kabupaten Probolinggo dari tahun 2008 sampai awal 2011. Data dikumpulkan dengan jalan pengamatan partisipatif dan non-partisipatif, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan di masyarakat, yang mana – di dalam situasi sekarang ini – membutuhkan komitmen dari elit politik lokal untuk membuka ruang-ruang publik. Komitmen untuk menggunakan ruang-ruang publik, dalam hal penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas di dalam formulasi kebijakan publik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah; terutama bila masyarakat setempat merasa dan percaya bahwa keikutsertaan masyarakat secara sukarela akan memengaruhi secara bermakna hasil akhir dari formulasi kebijakan. Kata kunci: kepercayaan publik, kebijakan publik yang bersifat deliberatif, ruang publik.  
The Role of Actors’ Consciense in The Free Health Service Policy Making
No full textAbstract. The research is aimed at describing actors’ conscience (hear / inner-self / sincerity), and to identify other factors that may influence the process of free medical service policy making in the Province of South Sulawesi and the focus of the analysis is about free medical service policy making; how the men behind (we call it as actors) should fight between their conscience and rational thinking the time they argue and propose the policy. By applying qualitative method, data collection of this research is done through an in-depth interview and observation. The results shows that in the policy making process, in general, the actors’ conscience and sincerity only play their role at the latter stage that is when the proposal is being legalised; Other findings say that some factors that could influence their sincerity are the political actors who can control and follow their conscience and give the best in terms of deciding and legalising the policy.Keywords: policy making, the role of conscience, free medical service Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hati nurani para pelaku, mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi proses pelayanan medis gratis di Provinsi Sulawesi Selatan dan fokus dari analisisnya adalah penyusunan kebijakan pelayanan medis gratis; bagaimana orang-orang yang terlibat (kami menyebutnya sebagai pelaku) harus berjuang dengan hati nurani dan pemikiran rasional di saat mereka berargumen dan mengajukan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan, secara umum, hati nurani dan ketulusan hati para pelaku hanya berperan di tahap terakhir, yaitu saat usulan kebijakan ini disahkan; temuan lain menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketulusan para pelaku adalah politikus yang dapat mengendalikan dan mengikuti hati nurani mereka, dan memberikan hal yang terbaik dalam hal memutuskan dan mensahkan kebijakan ini. Kata kunci: pembuatan kebijakan, peranan hati nurani, pelayanan medis grati
Measuring Performance of Teacher Certification Program by Output Target and Intended Impact Achievement
No full textAbstract. This research aims to evaluate teacher certification program performance in Jember. The focus of attention is measurement of the output of target achievement and the intended impact one. Output target achievement was measured by descriptive analysis. Intended impact achievement refers to the impact of teacher certification program to the education quality. Impact measurement contains 3 steps analysis (comparative, associative, time series). Data were gathered by documentary collecting model in 52 schools (SMPN and SMAN) in Jember. The disproportionate stratified area random technique was used to choose representative samples. The result of descriptive analysis showed that the output target achievement has a low positive performance. The result of impact measurement showed that the teacher certification program has a low positive impact to the education quality. So, this research does not only aim at evaluating teacher certification program performance, but also offers some simple research models for measurement of program performance (output target achievement and intended impact one measurement models).Keywords: program performance, teacher certification program, output target achievement, intended impact achievement. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program sertifikasi guru di Jember. Fokus penelitian adalah ukuran dari hasil pencapaian sasaran dan dampak yang diharapkan. Hasil pencapaian sasaran diukur dengan analisis deskriptif. Pencapaian dampak yang dimaksud mengacu pada dampak program sertifikasi guru terhadap mutu pendidikan. Pengukuran dampak berisi 3 langkah analisis (komparatif, asosiatif, time series). Data diperoleh melalui “documentary collecting model” di 52 sekolah (SMPN dan SMAN) di Jember. Sampel dipilih berdasarkan prinsip “representativeness” dengan teknik “disproportionate stratified area random sampling”. Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa pencapaian target produksi memiliki kinerja positif yang rendah. Hasil pengukuran dampak menunjukkan bahwa program sertifikasi guru memiliki dampak positif yang rendah terhadap kualitas pendidikan. Jadi, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program sertifikasi guru, tetapi juga untuk menawarkan beberapa model penelitian sederhana untuk mengukur kinerja program (model untuk mengukur hasil pencapaian sasaran dan dampak yang diharapkan).Kata kunci: kinerja program, program sertifikasi, hasil pencapaian sasaran, pencapaian dampa
Science & Technology and Innovation Policies in Science & Technological Research, Development, and Implementation
No full textAbstract. This article analyses the observation of science & technology (Iptek) and innovation policies in activities of science and technological research, development, and implementation. Science & technology and innovation policies become an important study subject since in some countries this field gives positive effect to competitiveness of a nation. Qualitative approach was selected in studying science & technology and innovation policy in Indonesia since its appropriation with the objective of portraying national policy in science & technology and innovation. Method employed was content analysis qualitative with framing analysis, which in this study refers to concept of science & technological research, development, and implementation. The results of this study shows that national policy of Indonesia during 2000-2011 period were less supportive to development, research, diffusion, and implementation of technology in regions, proven by evidence that there was only few policies supporting the system implementation of science & technological research, development, and implementation in Indonesia.Keywords: science and technology, innovation, research and development, policy Abstrak. Artikel ini menguraikan tinjauan kebijakan ilmu pengetahuan & teknologi (iptek) dan inovasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Kebijakan iptek dan inovasi menjadi penting untuk dikaji karena dibeberapa negara bidang ini memberikan pengaruh terhadap daya saing suatu negara. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengkaji kebijakan iptek dan inovasi di Indonesia karena sesuai dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai potret kebijakan nasional bidang iptek dan inovasi. Metode yang dipergunakan adalah analisis isi “content analysis” yang bersifat kualitatif dengan pembingkaian “framing analysis” yang dalam studi ini kerangkanya merujuk pada konsep penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Berdasarkan hasil studi ini terungkap bahwa kebijakan nasional Indonesia selama periode 2000–2011 kurang berpihak pada pengembangan, riset, difusi, dan penerapan teknologi di daerah, terbukti dengan keberadaan kebijakan terkait pelaksanaan sistem penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di Indonesia yang masih sangat minim.Kata kunci: ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, penelitian dan pengembangan, kebijaka