Bisnis & Birokrasi Journal
Not a member yet
245 research outputs found
Sort by
The Influence of Administrative Reform Towards the Rural Community’s Participant
No full textAbstract. This research focused on the influence of both simultaneous and partial administrative reform towards the community's participation in rural development within the National Program of Rural Self-help Community Empowerment (NPR-SCE) in the Province of West Java. This study used a combination of qualitative and quantitative research methods. The findings of this research revealed that the community's participation increased inthe development of rural areas through four major activities included in the administrative reform. The results of this research aimed at increasing the participation of the community in rural development through administrative reform, which can be introduced and explained by good governance.Keywords: administrative reform, participation, good governanceAbstrak. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh reformasi administrasi, baik secara simultan maupun parsial, terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan dalam program nasional pedesaan swadaya masyarakat pemberdayaan (npr-sce) di propinsi jawa barat. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi penelitian, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan melalui reformasi administrasi yang dilakukan terdapat dalam empat kegiatan utama. Hasil penelitian ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan melalui reformasi administrasi, dapat dijelaskan melalui perkenalan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik.Kata kunci: reformasi, partisipasi administrasi, tata kelola pemerintahan yang bai
Good Governance Aspect in Implementation of The Transparency of Public Information Law
No full textAbstract. The Indonesian government has pursued to establish freedom of information for their people in order to enhance good governance in the public sector by implementing the Transparency of Public Information Law Number 14 Year 2008, popularly known as UU KIP. This study is aimed at describing and drawing the factors that affected the implementation of UU KIP in Surakarta City and West Lombok Regency. This research was conducted through a mixed method of a quantitative method through surveys and a qualitative method through in-depth interviews and a focus group discussion. The research concluded that there are numerous factors which affected the implementation of UU KIP such as; political will both from central government and local leader, government ability, flaws in the UU KIP itself, minimum budget, infrastructure, and the culture of the society. UU KIP was also perceived as an Act that regulated the public information and was able to enchance public institutions’ implementation of good governance. The local government is believed to be more accountable and transparant, and able to increase public participation.Keywords: good governance, public information, implementation Abstrak. Pemerintah Indonesia telah berusaha menetapkan keterbukaan informasi untuk masyarakat agar badan publik dapat mencapai good governance dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang lebih dikenal sebagai UU KIP. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UU KIP di Kota Surakarta dan Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan mixed method yang terdiri dari metode kuantitatif melalui survey and metode kwalitatif melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terfokus (focused group discussion/FGD). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi UU KIP yang terdiri dari; keinginan politik (political will) dari pemerintahan pusat dan kepala pemerintahan daerah, kemampuan pemerintah, kesalahan yang terdapat di dalam UU KIP itu sendiri, anggaran minimum, infrastruktur, dan budaya masyarakat. UU KIP juga dipersepsikan sebagai suatu undang-undang yang mengatur informasi publik dan bisa membantu badan publik memperbaiki implementasi good governance. Pemerintah daerah dianggap lebih bertanggung jawab dan transparan, dan dapat meningkatkan partisipasi publik.Kata kunci: good governance, informasi publik, implementas
The Role of Leadership in Bureaucracy Reform
No full textAbstract. Leadership refers to one’s capacity to change another party’s behavior as he wishes. Regional leadership has significant influence to build a better quality regional bureaucracy. Bureaucracy reform is a demand that needs to be met to improve bureaucracy’s quality and performance which from time totime suffers stigma from the public. This research applies qualitative datacollection through in-depth interview with local government, parliament (DPRD), NGO, business people, and public leaders. The result in general indicates that HerryZudianto’s leadership role as seen from Mintzberg theory has been performed well, particularly as seen from dimension of interpersonal roles, informational roles, and decisional roles. Keywords: leader, leadership role, bureaucracy reform Abstrak. Kepemimpinan mengandung makna kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengubah perilaku pihak lain seperti yang diinginkannya. Kepemimpinan daerah memiliki pengaruh yang signifikan untuk membangun tatanan birokrasi daerah agar semakin berkualitas. Reformasi birokrasi merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangkamemperbaiki kualitas dan kinerja birokrasi yang selama ini seringkali memiliki stigma negatifdi kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan penelusuran data statistik mengenai laporan kinerja pemerintah aerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang selama ini diperoleh Pemerintah Daerah, sedangkan metode kualitatif dilakukan lewat wawancara mendalam dengan pihak pemerintah daerah, DPRD, LSM, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Herry Zudianto berdasarkan teori Mintzberg sudah berjalan dengan baik dilihat dari dimensi interpersonal roles, informational roles, dan decisional roles. Keywords: pemimpin, peran kepemimpinan, reformasi birokrasi 
An Empirical Study of Tax as an Instrument of Democratization
No full textAbstract. This article proposes two focuses on the discussion on fiscal decentralization carried out by the government and the important role that taxation in bringing about the process of economic democratization. Taxation is one of the most crucial factors in the strengthening of the role of the government especially the role of tax in budgetary issues. The two issues are strategic for a mutual relationship between the state and its citizen, the state in its legal authority to collect tax from its citizens and on the other hand the citizens to pay taxes as part of its submission to the existing law.Keywords: fiscal decentralization, taxation, state and citizenAbstrak. Penelitian ini mengusulkan dua focus yaitu, diskusi mengenai desentralisasi fiscal yang dilakukan oleh pemerintah dan peran penting perpajakan dalam mewujudkan proses demokratisasi. perpajakan yang dalam mewujudkan proses demokratisasi ekonomi. Pajak merupakan salah satu faktor paling penting dalam penguatan peran pemerintah terutama peran dalam isu-isu anggaran. Terdapat dua isu strategis untuk hubungan timbal balik antara negara dan warganya yaitu, negara dalam kewenangan hukum untuk mengumpulkan pajak dari warganya dan di sisi lain warga untuk membayar pajak sebagai bagian dari penyerahan kepada hukum yang ada.Kata kunci: desentralisasi fiscal, pajak, negara dan warga negara
Analysis and Policy Design of Street Vendors Management in Bandar Lampung
No full textAbstract. Street vendors (PKL) are common phenomena in urban areas all around the world, including in Indonesia. Bandar Lampung, as one of big cities in Indonesia, also has street vendor phenomenon. Some consider PKL illegal, yet some others perceive its existence as a way to overcome unemployment and poverty. Despite the different views, PKL is often considered as a source of urban problems by some regional governments in Indonesia, including Bandar Lampung Municipal Government. The research aims to analyze PKL phenomenon in Bandar Lampung and alternative policy issued to overcome PKL problems. The research result shows that the emergence of PKL in Bandar Lampung is caused by several factors, such as survival factor, lack of capital for running formal-sector business, reason of fulfilling educational needs, lack of employment, difficult bureaucracy, temporary job, lineages, and as a true profession. Based on the arguments and facts proposed, Bandar Lampung government must design a better policy to better accommodate PKL.Keywords: Street vendors (PKL), policy analysis, bandar lampung Abstrak. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah fenomena umum di perkotaan yang berada di seluruh dunia, seperti halnya di Indonesia. Bandar Lampung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang tidak lepas dari fenomena ini. Keberadaan PKL dianggap ilegal di beberapa kota di Indonesia. Namun disisi lain, PKL dianggap dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan seperti keinginan pemerintah. Nyatanya, PKL dianggap sebagai masalah oleh beberapa pemerintah kota di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena PKL di kota Bandar Lampung dan alternatif kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah PKL ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fenomena PKL di kota Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa faktor seperti semangat juang untuk hidup, faktor pendidikan, sebagai pekerjaan sementara, birokrasi pemerintahan yang rumit, warisan dari generasi ke generasi, minimnya modal, minimnya lapangan pekerjaan, dan sebagai profesi. Berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta, Pemerintan Kota Bandar Lampung harus merancang kebijakan untuk lebih mengakomodasi PKL. Kata kunci: pedagang kaki lima (PKL), analisis kebijakan, bandar lampun
Analysis on Factors that Influence Job Satisfaction of Government Employees
No full textAbstract. This research discusses how far job satisfaction is achieved, the factors that influence job satisfaction, and what needs to be done in order to increase the job satisfaction of Government Employees working at the Bogor Regency Secretariat. The objective of this research is to analyze the level of job satisfaction and the factors that influence job satisfaction, plus recommend what can be done to increase job satisfaction of Government Employees working at the Bogor Regency Secretariat. A criteria range analysis (analisis rentang kriteria) method was used to determine the level of job satisfaction of Government Employees. Results revealed that Government Employees were at a satisfied scale. The results from this research were obtained by using a factor analysis method to analyze the factors of job satisfaction of Government Employees. Eleven dominant factors were the reasons why Government Employees were satisfied with their jobs. These factors include: 1. Salary; 2. Benefits and facilities; 3. Relationship between superiors and subordinates; 4. Relationship among coworkers; 5. Development; 6. Opportunity; 7. Safety at work; 8. Education; 9. Policies within the organization; 10. Conflict resolution; and 11. Career achievements. The results of this research can be used as a suggestion for organization managements to improve the job satisfaction of Government Employees. The management can focus their attention on improving employee job satisfaction by referring to the eleven dominant factors in order to become more efficient and effective in making policies and be able to focus on the improving these job satisfaction factors.Keywords: job satisfaction, government employees, bogor regency secretariat Abstrak. Tujuan penelitian untuk menganalisia tingkat kepuasan kerja, dan factor-factor yang mempengaruhi kepuasan kerja, serta merekomendasikan upaya-upaya bagi peningkatan kepuasan kerja SDM Aparatur pada Sekretariat Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja SDM Aparatur digunakan metode analisis rentang kriteria. Hasilnya menunjukkan kepuasan kerja SDM Aparatur berada pada rentang skala puas. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan factor analisis untuk menganalisis faktor-faktor kepuasan kerja SDM Aparatur, berupa sebelas factor dominan yang menjadi sumber kepuasan kerja SDM Aparatur yaitu 1. Gaji; 2. Tunjangan dan fasilitas; 3. Hubungan atasan dengan bawahan; 4. Hubungan antar rekan kerja; 5. Pengembangan; 6. Kesempatan; 7. Keselamatan kerja; 8. Pendidikan; 9. Kebijakan organisasi; 10. Penyelesaian konflik; dan 11. Prestasi kerja. Hasil penelitian tersebut berimplikasi terhadap upaya-upaya manajemen organisasi untuk meningkatkan kepuasan kerja SDM Aparatur.Kata kunci: faktor kepuasan kerja, SDM aparatur, sekretariat daerah kabupaten bogo
Civil Servant Compensation System Reform In Indonesia
No full textAbstract. Analysis of Civil Servant compensation system attracts attention of many parties. There opinion going that low salary has contributed to bad performance and productivity. Moreover Civil Servant management causing social cost and high cost economy. It becomes an excuse for undisciplined behavior and triggers such “deviation” deed resulted inefficiency and ineffectiveness of bureaucracy and “threatens” to break down actualization of bureaucracy reform as a whole. Many attempts have been tried by Government such as “remuneration” policy in Central Government Agencies and performance “subsidy” in Local Government Agencies. However, instead of being solution, this acts cause another problems. The objectives of analysis in this paper are: giving description and remapping various problems connected to Compensation System and offering alternative design of it Compensation System in frame of civil service management. The results of the analysis end up in design scenario of Compensation System integrating the whole system inside. Solution to Performance Assistance in Bureaucracy Reform “package” will also formulated through asserting that it will given based on performance. Besides, legal aspects will straightened up to provide powerful legitimacy and simplification of various regulations, clarify and affirm components of compensation, including Pension and Retirement Subsidy System. Keywords: Salary, Subsidy, Civil Servants (Civil Services), and Bureaucracy Reform Abstrak. Analisis penggajian PNS menarik perhatian berbagai pihak. Pendapat PNS bergaji rendah berkontribusi pada kinerja dan produktivitas yang buruk. Di samping dalam manajemen PNS yang telah menimbulkan social cost dan high cost economy. Bahkan, menjadi excuse bagi PNS untuk melakukan tindakan indisipliner dan men-trigger untuk melakukan “penyimpangan” yang berdampak pada inefisiensi dan inefektivitas birokrasi serta “mengancam” gagalnya perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dengan menerapkan kebijakan “remunerasi“ pada Instansi Pemerintah Pusat dan pemberian tunjangan “kinerja“pada Instansi Pemerintah Daerah. Namun tidak merupakan solusi malah menimbulkan persoalan baru. Analisis dalam makalah ini bertujuan: mendeskripsikan dan memetakan ulang berbagai permasalahan terkait Sistem Penggajian, menawarkan desain alternatif Sistem Penggajian PNS dalam kerangka manajemen kepegawaian. Hasil analisis bermuara pada skenario design Sistem Penggajian, yang mengintegrasikan seluruh sistem di dalamnya. Solusi persoalan Tunjangan Kinerja dengan “kemasan” Reformasi Birokrasi juga diformulasikan, melalui penegasan agar pemberiannya berbasis pada kinerja. Selain itu, pembenahan dari aspek legal untuk memberikan legitimasi yang kuat dan penyederhanaan dari berbagai peraturan, memperjelas dan menegaskan komponen kompensasi PNS, termasuk Sistem Pensiun dan Tunjangan Hari Tua.Kata kunci : gaji, subsidi, pegawai negeri sipil (pns), dan reformasi birokrasi  
Rethinking Problematic Governance of Local Government in New Proliferated Regions and Their Impacts
No full textAbstract. Regional proliferation is a policy to improve governance of local governments upon decentralization taken into effect since 2001 in Indonesia in order to get public services in touch to the locals as well as further increases of prosperity level, but it is not necessarily proven as the matter of fact. This article gives a try to critically rethinking problematic situation of governing new municipalities upon proliferation, taking cases from Singkawang City and Bandung Barat Regency, to confirm previous theories. The study uses positivism approach by employing combining qualitative and quantitative method of inquiries through in-depth interviews to various actors, statistical analysis of conditions in comparison between those at the time of proliferation and recent progress, as well as content analysis of important documents. It suggests that regional proliferation in two municipalities implies double-edged impacts; they are opportunities to grasp local development on one side but counterproductive results of much dependency and stagnancy in local service delivery on the other side. Keywords: decentralization, regional proliferation, local government, local development Abstrak. Pemekaran daerah sebagai sebuah kebijakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan sejak 2001 untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, ditemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaannya. Tulisan ini berupaya secara kritis memetakan kembali situasi problematis penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru hasil pemekaran yaitu Kota Singkawang dan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan positivis dan metode kuantitatif-kualitatif melalui wawancara mendalam kepada sejumlah pihak, penelusuran data statistik mengenai indikator kelayakan daerah saat pemekaran dilakukan dan penelusuran data yang sama pada saat penelitian dilakukan untuk dijadikan pembanding, serta content analysis terhadap dokumen-dokumen pendukung. Hasi penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah memiliki dampak ganda, di satu sisi merupakan kesempatan untuk meningkatkan pembangunan daerah, di sisi lain membawa hasil yang bersifat kontraproduktif, yaitu ketergantungan dan stagnasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  
Does State Levies Policy Support Minapolitan Program In Indonesia
No full textAbstract.There has been no research that particularly and comprehensively analyzes state levies policy on fishery sector in Indonesia, although this is very important. The minapolitan (fisheries cities) program will support food sovereignty, at the same time functions as economic growth center in the regions. High state levies will impede fishery sector productivity, however on the other side, there must be state protection to maintain environmental sustainability and prevent excessive exploitations of natural resources. The state must also keep fishery product ruling in its own country by protecting it from the invasion of fishery product imports. Therefore state levies must be put in a balance position between budgetair (source of state finance) and regulerend (tools to manage state policy in the economic and social field) functions. Another newness offered by this research is the development of ‘the cost of taxation’ concept into ‘the cost of state levies’ concept. The development is grounded by an analysis that Non-Tax State Revenue (PNBP) has similar characteristics with taxation. In addition, the various state levies eventually cause compliance costs, in the form of direct money cost, time cost as well as psychological cost.Keywords: state levy, charges, fishery and aquaculture, supply side tax policy, minapolitanAbstrak. Belum ada penelitian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kebijakan pungutan negara atas sektor perikanan di Indonesia. Padahal, hal ini sangat penting karena program minapolitan akan mendukung kedaulatan pangan, sekaligus sebagai growth economic center di daerah. Biaya pungutan negara yang tinggi akan mendistorsi produktivitas sektor perikanan, namun di sisi lainnya, harus ada proteksi negara untuk melindungi kelestarian lingkungan serta menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Negara juga harus menjadikan produk perikanan berdaulat di negara sendiri dengan menjaga serbuan impor produk-produk perikanan. Karena itulah, kebijakan pungutan negara harus ditempatkan dalam posisi yang selaras antara fungsi budgetair dan regulerend. Kebaharuan lain dari penelitian ini adalah pengembangan konsepsi cost of taxation menjadi cost of state levies yang dilatari analisis bahwa terdapat Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang menyerupai karakteristik pajak. Selain itu, beragamnya pungutan negara pada akhirnya juga akan menimbulkan compliance cost, baik dalam bentuk direct money cost, time cost maupun psycological cost.Kata kunci: pungutan negara, biaya pungutan, perikanan dan budidaya perairan, sisi penawaran kebijakan pajak, minapolita
Bureaucratic Reform and Dynamic Goernance for Combating Corruption: The Challenge for Indonesia
No full textAbstract. This paper discusses the current government bureaucratic problems in Indonesia that are multi-dimensional and protracted as a vicious circle. Government bureaucracy reform efforts in Indonesia will not be successful if they are still carried out in linear mindset that does not address the root of the problem. This paper also discusses how systemic and dynamic approaches to good governance can create the leverage to get rid of vicious circle in innovative ways. The result is in order to solve this complex and dynamic problem we need more comprehensive strategies which include four major areas, that is, political leadership, public policy harmonization (including rules and regulations), the application of merit system in all government agencies, and anti corruption movement. Key words: Corruption, bureaucratic reform, and dynamic governance Abstrak. Penelitian ini membahas masalah birokrasi pemerintah di Indonesia, yang multi-dimensi dan berlarut-larut sebagai lingkaran setan, dan membahas bagaimana pendekatan sistemik dan dinamis untuk tata kelola yang baik dapat menciptakan memanfaatkan untuk keluar dari lingkaran setan dan kemerosotan dengan cara-cara yang inovatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang dinamis dan kompleks diperlukan strategi komprehensif yang terdiri dari empat area yaitu, kepemimpinan politik, harmonisasi kebijakan publik (termasuk rules dan regulation), penggunaan merit sistem di instansi pemerintahan, dan bebas dari korupsi. Kata kunci: Korupsi, reformasi birokrasi, dan tata kelola yang dinami