Bisnis & Birokrasi Journal
Not a member yet
245 research outputs found
Sort by
Implementation of Information Technology Balanced Scorecardin and Agriculture Organisation
No full textAbstract. Sentra Pelayanan Agribisnis (SAPA) is an agricultural organization owned and operated by a farmer community in Sukabumi, West Java, Indonesia. SAPA adopts information technology (IT) to improve the effectivity of its internal communication. SAPA started IT adoption by a careful planning. The step includes organizing the map of IT strategy and formulating the key performance indicators. The purpose of this research is to arrange a strategy map of SAPA IT division, to formulate the key performance indicators using Balanced Scorecard approach, and to implement as a mobile web application. Results of this research include a strategy map of SAPA IT division, key performance indicators, and a prototype of mobile web application. It can be concluded that IT adoption supported by a strong leadership improves effectivity of the information flows within the researched agriculture organisation. Keywords: balanced scorecard, agriculture, IT division strategy map, KPI, IT strategy. Abstrak. Sentra Pelayanan Agribisnis (SAPA) adalah sebuah organisasi pertanian yang dimiliki dan dioperasikan oleh kumpulan petani di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. SAPA mengadopsi teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan efektifitas komunikasi internal. SAPA mulai mengadopsi TI dengan perencanaan matang. Langkah ini termasuk mengorganisir peta strategi TI dan merumuskan indikator kinerja utama. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta strategi SAPA divisi TI, untuk merumuskan indikator kinerja utama menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, dan untuk mengimplementasikan sebagai aplikasi web mobile. Dapat disimpulkan jika adopsi TI didukung dengan kepemimpinan yang kuat akan meningkatkan efektivitas arus informasi di dalam organisasi pertanian yang diteliti. Kata Kunci : balanced scorecard, pertanian, peta strategi divisi TI, KPI, strategi T
Public Private Partnership as a Public Service Dilemma
No full textAbstract. The change in the paradigm of governance currently demands the government to provide better service for the society. The availability of this service faces issues regarding limited government abilities, limited financial resources, and limited human resources management. This research was conducted on a Public Private Partnership between the Bandung City Government and PT Marga Tirta Kencana on their development and construction of the Cicadas Traditional Market. This study used a qualitative method. Informants were obtained by means of a purposive method through snowball technique. Research results indicate that this partnership is not mutually beneficial. This is due to a problem in the implementation of the partnership itself such as delays in development.Keywords: public, private, partnership Abstrak. Perubahan paradigma pemerintahan saat ini menuntut pemerintah agar memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat. Akan tetapi, ketersediaan layanan tersebut mengalami berbagai permasalahan seperti keterbatasan dalam kemampuan pemerintah, keterbatasan sumber finansial, dan keterbatasan pengelolaan sumber daya manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengulas Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) antara Pemerintah Kota Bandung dan PT Marga Tirta Kencana dalam pembangunan dan perbaikan Pasar Cicadas. Studi ini menggunakan metode penelitian kwalitatif. Informan diseleksi melalui purposive method dengan snowball technique. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama ini tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini diakibatkan masalah dalam implementasi kerjasama tersebut seperti penundaan pembangunan.Kata kunci: kemitraan, pemerintah, swast
Implementation Of Temporary Admission Policy on Yachts
No full textAbstract. The policies regulating yachts used by foreign tourists are Regulation of the Minister of Finance No. 140/PMK.04/2007 concerning Temporary Admission of Goods and President Regulation No. 79/2011. The research aims to analyze the implementation of Temporary Admission of yachts at Benoa Port Bali. The research incorporates a qualitative approach and qualitative data analysis technique. Qualitative data are obtained from unstructured interviews with key informants. Intrinsically, the research finds some vagueness in the policies regarding stipulations on temporary guarantee and responsibility of the guarantor. It is therefore recommended that the policies be reviewed so that the guarantor will not be burdened in case a yacht-owning tourist fails to fulfill his/her responsibility. Contextually, implementation of temporary admission policies must be supported by adequate human resources and technology to enable KPPBC (Customs and Excise Control and Service Office) to give good services and undertake close monitoring on foreign yachts entering Indonesian waters.Keywords: public policy implementation, temporary admission, yachts Abstrak. Kebijakan terkait dengan yacht yang dipergunakan oleh wisatawan asing adalah Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan impor sementara atas yacht di Pelabuhan Benoa Bali. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari wawancara tidak terstruktur dengan informan kunci. Terkait dengan content kebijakan terdapat ketidakjelasan aturan tentang jaminan sementara dan tanggungjawab penjamin tertulis. Untuk itu diperlukan revisi regulasi dimaksud agar tidak membebani penjamin apabila wisatawan tidak memenuhi kewajiban pabeannya. Dari sisi konteks, implementasi kebijakan impor sementara memerlukan dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai agar KPPBC mampu memberikan pelayanan dengan baik sekaligus melakukan pengawasan terhadap yacht wisatawan asing di perairan Indonesia.Kata kunci: implementasi kebijakan publik, impor sementara, yach
Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting and Public Welfare
No full textAbstract. The research aims to analyze the impacts of tax compliance on regional budgeting and public welfare in East Java Province. Using the Partial Least Square (PLS) method, it considers the following variables: tax compliance, regional finance, general grant, special grant, regional expenditures, and Human Development Index (HDI). The results indicate that tax compliance has significant impacts on regional finance. Tax has significant positive impacts on regional expenditures/spending. Conversely, regional spending affects public social welfare in East Java Province. The research concludes that tax compliance gives significant positive impacts on public welfare in East Java Province during the 2004-2009 period. The prevalent policy implies that regional government has to secure regional financial balance to improve public welfare in East Java Province. The regional government is to promote public awareness that tax compliance is crucial to improve tax revenues and public welfare.Keywords: tax compliance, regional finance, regional expenditures, partial least square, public welfare Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kepatuhan pajak dan dampaknya pada penganggaran keuangan daerah dan kesejahteraan hidup masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Partial Least Square” (PLS). Variabel yang digunakan; kepatuhan pajak, keuangan daerah, hibah umum, hibah khusus, pangsa pajak, pengeluaran daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh pada keuangan daerah. Pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif untuk pengeluaran/belanja daerah. Sebaliknya, belanja daerah berpengaruh bagi kehidupan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Timur. Kesimpulannya yaitu kepatuhan pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2009. Implikasi kebijakan mengatakan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan perimbangan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah harus mempromosikan memberitahukan masyarakat bahwa kepatuhan pajak diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: kepatuhan pajak, keuangan daerah, belanja daerah, partial least square, kesejahteraan masyaraka
The Model of Public Official Dismissal to Eradicate Corruption in Indonesia
No full textAbstract. The problem of corruption in Indonesia is related to the opportunities of public officials to abuse the authority in their own scope of position. In Indonesia, this condition exists at every level of public administration and public position. In order to reduce abusive and corruptive behavior, Parliament (DPR) and President through legislation have made some standard procedures to temporarily remove public officials accused of having committed corruption. But in many cases, practically, this problem amounts some legal difficulties. One of which is related to the constitutionality of the dismissal norm. In legal culture perspective, resigning temporarily when being accused for doing a shameful behavior is not a popular option; this is because of the presumption of innocent principles’ requirement of the legal basis in criminal law. This article tried to analyse some parts of these problems. Key words: public officials, corruption, dismissal. Abstrak. Masalah korupsi di Indonesia berkaitan dengan peluang pejabat publik dalam menyalahgunakan kewenangan didalam lingkup posisi mereka sendiri. Di Indonesia, kondisi ini ada pada setiap tingkat administrasi publik dan jabatan publik. Dalam rangka untuk mengurangi perilaku koruptif, Parlemen (DPR) dan Presiden melalui undang-undang telah membuat beberapa prosedur standar untuk sementara memberhentikan pejabat publik yang dituduh melakukan korupsi. Namun dalam banyak kasus, praktik, masalah ini dalam jumlahnya mengalami beberapa kesulitan hukum. Salah satunya berkaitan dengan undang-undang norma pemecatan. Dalam perspektif budaya hukum, mengundurkan diri sementara ketika dituduh untuk melakukan perilaku memalukan bukanlah pilihan yang populer, karena kebutuhan dari prinsip praduga tak bersalah sebagai dasar hukum dalam hukum pidana. Artikel ini mencoba untuk menganalisis beberapa bagian dari masalah ini. Kata Kunci: Penjabat Publik, Korupsi, Pemecatan
The Key Sectors in CO2 Emission in Indonesia: Input Output Analysis
No full text Abstract. This research is intended to identify changes of key sectors in CO2 emission over the period of 1990-1995. This research uses input-output method for mapping of the biggest polluting industry. By identifying the highest output multiplier, CO2 emission and change of final demand can be known from each of sectors. The research results show that there is emission reduction in the fifteen key sectors over 1990-1995, but there is no significant change in the five key sectors that are still the highest polluters. Keywords: CO2 emission, consumption of energy, input-output method Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan sektor kunci dalam emisi CO2 selama periode 1990-1995. Penelitian ini menggunakan metode input-output untuk pemetaan industri dengan polusi terbesar. Dengan mengidentifikasi pengganda output tertinggi, emisi CO2 dan perubahan permintaan akhir dapat diketahui dari masing-masing sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengurangan emisi di lima belas sektor-sektor kunci selama 1990-1995, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan dalam lima sektor kunci yang masih sebagai penghasil polusi terbesar. Kata kunci: emisi CO2, konsumsi energi, metode input-output  
Challenges in Implementation of ICT for the Budget Accountability and Development of Budget Information Literacy
No full textAbstract. In the case of Karanganyar Regency, this study identify that al­though the public aspire to have an adequate understanding about the APBD, the access for obtaining the information is very limited. Data collection methods used in this research were: (1) documents study on the Local Government Development Plan (RKPD) and the Regional Budget (APBD); (2) semi open-ended questionnaires; (3) in-depth interviews; and (4) focus group discussions. The data then analyzed using descriptive analysis and interpretive analysis methods. This paper recognizes the potency of ICT in developing the forum for public access and deliberation related to the budget information; while also identifies the challenges facing the implementation of ICT for the local budget accountability and the development of budget information literacy among the public. Keywords: budget information literacy, information and communication technology (ICT), public participation Abstrak. Dalam kasus di Kabupaten Karanganyar, penelitian ini mengidentifikasi bahwa, walaupun masyarakat berkeinginan untuk memiliki pemahaman mengenai APBD, akses untuk mendapatkan informasi mengenai APBD sangat terbatas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) studi literature pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD); (2) kuesioner semi-terbuka; (3) wawancara mendalam; dan (4) focus group discussions. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis intepretasi. Dari penelitian ini didapatkan bahwa potensi TIK dalam mengembangkan forum untuk akses publik dan musyawarah berkaitan dengan informasi anggaran; dan juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapai dalam mengimplementasikan ICT untuk akuntabilitas anggaran daerah dan pengembangan informasi literasi anggaran di masyarakat. Keywords: literatur informasi anggaran, information and communication technology (ICT), pastisipasi masyaraka
Good Governance Practices by Local Organization in Forest Resource Management
No full textAbstract. Centralized approach is no longer perceived as effective in managing natural resources such as the forest. In line with the good governance movement, practices of forest resource management have changed from one-bureaucratic show into partnership. Consequently, the concept of transparency, accountability, and broader public participations should be institutionalized to improve the sustainability of forest management. By using the experience of Banyumas’ forest communities as case studies, this research aims to examine the extent to which the practice of good governance in forest management develops and influences the sustainability of forest management. Since this study was been intended to reveal the process of governance practices at the level of community-based organization, it uses the descriptive-qualitative approach in its analysis. The result of this study shows that participatory forest monitoring, transparency and accountable asset utilization have been practiced by the local forestry organization in their forest management. The researcher also found that strong traditions and local leadership contributes positively to good governance practices by providing cultural dialogue forum, social control and a spirit of volunteering.Keywords: accountability, forest management, participation, partnership, transparency.Abstrak. Sumber daya alam seperti hutan tidak lagi efektif untuk dikelola dengan pendekatan terpusat. Sejalan dengan gerakan pemerintahan yang baik, praktik pengelolaan sumber daya hutan telah berubah dari satu-cara birokrasi kepada cara-cara kemitraan. Akibatnya, konsep transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas harus dilembagakan untuk meningkatkan kelestarian hutan. Dengan menggunakan pengalaman masyarakat di hutan Banyumas sebagai studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana praktek gerakan pemerintahan yang baikdidalam pengelolaan hutan untuk mengembangkan dan mempengaruhi kesesuaian pengelolaan hutan. Karena penelitian ini telah dimaksudkan untuk mengungkapkan proses praktek tata kelola pada tingkat masyarakat berbasis organisasi, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dalam analisisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyertaan dalam pemantauan hutan , transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan aset telah dipraktekkan oleh organisasi kehutanan setempat dalam pengelolaan hutan. Saya juga menemukan bahwa tradisi yang kuat dan kepemimpinan lokal memberikan kontribusi positif bagi praktek tata kelola yang baik dengan menyediakan forum dialog budaya, kontrol sosial dan semangat sukarela.Kata kunci: akuntabilitas, pengelolaan hutan, partisipasi, kemitraan, transparans
Network Implementation Analysis on Democratic Public Service
No full textAbstract. This research aims at describing the implementation of a democratic public service (public transportation) among organizational networks in Makassar City. The researcher used a qualitative method and a study case strategy. Data gathering was done through observation, intensive interviews, and document analysis. A case study analysis was used for processing the data and a technical analysis description. Results of this research reveal that the implementation of an inter-organizational network public service (public transportation) is not yet effective. This can be seen from: 1) Regulations: the Makassar City Traiffic and Public Transportation Forum, as an outlet for stakeholders of public transportation, has not been socialized in an effective manner; 2) Commitment: implementors in the field have not shown any commitment to the program; 3) Source: implementors do not share resources; 4) Cooperation: there is no cooperation with other insitutions to support the implementation of the program that has been laid down by the Traffic and Public Transportation Forum; 5) Coordination: each implementor runs the program according to their main duties and functions from their respective institutions; 6) Collaboration: The Forum has not collaborated with other parties in implementing the program; 7) Participation: not all stakeholders or participants are involved in the Forum’s programs. Keywords: inter-organizational network, public service, democratic public service Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan publik yang demokratis (kota transportasi) antar-organisasi jaringan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan strategi dengan cara studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan analsis dokumen. Pengolahan data dan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kasus studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (angkutan kota) antar-organiizational jaringan tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Peraturan: Makassar Kota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum sebagai tempat dengan pemangku kepentingan transportasi publik belum disosialisasikan secara efektif; 2) Komitmen: mereka belum menunjukkan komitmen dari para pelaksana di lapangan; 3) Sumber: para pelaksana tidak menggunakan sumber daya secara bersama-sama; 4) Kerjasama: tidak ada kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5) Koordinasi: pelaksana masing-masing menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga; 6) Kolaborasi: Tahapan pelaksanaan program di Forum belum berkolaborasi dengan pihak lain; and 7) Partisipasi: semua pemangku kepentingan atau peserta belum terlibat dalam program Forum. Kata kunci: jaringan inter-organisasi, pelayanan publik, pelayanan publik yang demokratis  
Development Of Local-Based Mdgs & Arg Models on Poor Woman
No full textABSTRACT.This research studies the local-based MDGs and ARG models of poverty eradication efforts in border areas in West Borneo. The aim is to map the psycho-social economic dimensions and identify the behavior of poverty-stricken groups. Poverty in border areas is getting higher compared to other areas since they are strategically and geographically different in characteristics. The purpose of the study is to improve the policy and budgeting system of poverty eradication programs. A qualitative approach is used through the concept of planning and developing. The result shows that the high income of some people does not reduce the number of poor family in border areas. Poor areas in Sambas District are spread in 164 locations, while its development is distributed among 6373 locations. The Gross Domestic Product of Sambas District is higher than two other districts, i.e. IDR 5,287,291.21 and its Per Capita Income is 163,773.00 per month. The profile of poor people: most of them work in agricultural sector, have low education, have improper house with no lavatory, and in average have four children. Keywords: poverty mapping, MDGs & ARG, attitude of poor women, border areas of west borneo ABSTRAK.Penelitian Model Millenium Development Goals (MDG’S) ini adalah untuk mengembangkan Anggaran Responsif Gender (ARG) Berbasis Lokal, yang merupakan upaya mengurangi kemiskinan daerah perbatasan. Tujuannya adalah membuat peta dimensi-dimensi psikososial ekonomi dan mengidentifikasi sikap perilaku kelompok miskin. Kemiskinan daerah perbatasan bergerak semakin tajam dibanding daerah lain, karena ia memiliki ciri-ciri yang bernilai strategis, dan berbeda secara geografis. Tujuan kajian ini adalah untuk memperbaiki kebijakan dan sistem pennganggaran.Pendekatan kualitatif digunakan melalui perencanaan, dan pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan perolehan pendapatan yang tinggi pada sebagian masyarakat tidak mengurangi jumlah kelompok keluarga miskin. Daerah miskin di Kabupaten Sambas berjumlah 164 lokasi, dibanding 2 daerah lain, Sementara sebaran pembangunan sekitar 6373 tempat. PDB Kabupaten Sambas lebih tinggi dibanding 2 daerah yang lain yaitu sekitar Rp.5.287.291,21 dan pendapatan per kapita Rp.163.773,00 per bulan. Profil masyarakat miskin tersebut bekerja di sektor pertanian , berpendidikan rendah, rumah yang kurang layak huni, tidak ada toilet,sebagian besar beranak 4 orang. Keywords: peta kemiskinan, MDG & ARG, sikap wanita miskin, daerah perbatasan kalimantan