Antropologi Indonesia
Not a member yet
571 research outputs found
Sort by
A Trust Theory Analysis of Two Ideologies Part 1: Guanxi
No full textTulisan ini merupakan bagian pertama dari dua seri artikel yang dimuat dalam dua terbitan. Dalam rangkaian artikel ini, penulis mengkaji sejauh mana dan bagaimanakah ideologi dan norma-norma dapat bertahan, atau sebaliknya, menghilang dalam situasi dunia yang terus berubah, dengan menggunakan teori 'kepercayaan' (trust theory). Dalam bagian pertama, penulis menyajikan ulasannya tentang ideologi Guanxi pada masyarakat Cina; sedangkan pada bagian kedua penulis akan mengulas ideologi Priyayi pada masyarakat Jawa.Setelah menguraikan konsep 'kepercayaan' (trust), dalam tulisan ini penulis membahas konstruksi identitas etnis keturunan Cina di Indonesia; tiga konsep dasar untuk memahami pola-pola perilaku warga keturunan Cina (guanxi hubungan-hubungan antar individu; renqing, norma sosial; dan face, mempertahankan muka); keterkaitan ketiga konsep itu yang mendasari terlaksananya xinyong (reputasi atas dasar kepercayaan); serta bagaimana ideologi ini melandasi praktek-praktek bisnis warga keturunan Cina. Penulis berpendapat bahwa ideologi ini dapat membantu para penguasa keturunan Cina dalam menghadapi praktek-praktek ekonomi kapitalis modern
Pendidikan Antropologi dan Pembangunan Indonesia
No full textThis article was written in response to a challenge put forth by two non-anthropologists over the role of anthropologists in Indonesian national development. The challenge was made by the late Dr. Y.B. Mangunwijaya (Kompas 24 January 1996) and Dr. Benjamin Lumenta (Kompas 29 January 1996). In fact, a response was given by Prof. Parsudi Suparlan (Kompas3 February 1996) and the author (Republika 2 May 1996). Also related to the matter is an article by Prof. S. Budhisantoso (Republika 24 May 1996).This article is an extension of the author's own article that appeared in Republika of May2, 1996. He finds that his ideas on the role of anthropologists in national development could not be covered adequately in the brief newspaper article, and requires an extended and serious discussion-even more so since the present articles touches upon the anthropological education system in Indonesia, specifically at the Department of Anthropology at the University of Indonesia. Thus, the article brings forth three main points, that is the role of anthropologists in Indonesia, the development of the anthropological education system in Indonesia, and Indonesian development
Land Conflict and Grassroots Democracy in South Sumatra: The Dynamics of Violence in South Sumatra
No full textDalam kurun waktu dua tahun terakhir, wilayah Sumatera Selatan telah menjadi ajang meningkatnya protes-protes para petani desa dataran rendah sehubungan dengan hilangnya hak-hak menyangkut tanah dan akses sumberdaya hutan. Protes-protes ini menjelma dalam bentuk kekerasan fisik dan perusakan kepemilikan para pemegang konsesi hutan,perkebunan kelapa sawit, tambak udang, pulp dan kertas. Makalah ini memfokus pada dua kasus konflik. Pertama, antara penduduk desa di Kundi, Bangka dengan PT Gunung Sawit Bina Lestari, perusahaan pemegang konsesi sawit. Konflik kedua berlangsung antara PT Musi Hutan Persada yang menguasai hampir 300.000 hektar lahan hutan di Sumatera Selatan dengan penduduk desa di Kabupaten Muara Enim. Kasus-kasus di kantung permukiman ini memberikan pemahaman tentang dampak serta hambatan dalam proses demokratisasi dan transisi menuju otonomi daerah
Isolated Islanders or Indigenous People: The Political Discourse and its Effects on Siberut (Mentawai Archipelago, West-Sumatra)
No full text"...[...] Dalam tulisan ini penulis mengulas interaksi di antara wacana-wacana dan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan hukum lokal, nasional, dan internasional pada penduduk lokal dengan memfokus pada situasi di Pulau Siberut. Selama bertahun-tahun orang Mentawai telah menghadapi pengaruh-pengaruh hukum asal dari luar wilayahnya. Hal itu bermuladari administrasi kolonial Belanda, dan dilanjutkan oleh orang-orang Minangkabau yang - sebagai pegawai pemerintah dan administrasi di pulau itu - memiliki pengaruh yang besaratas sistem-sistem peradilan desa, dan hak-hak penduduk setempat versus pendatang. Birokrasi Indonesia melalui berbagai kementeriannya memiliki dampak yang besar atas pulau itu.Dalam kurun waktu terakhir, melalui campur tangan eksternal, kegiatan pariwisata dan pembuatan film oleh perusahaan asing, kesadaran etnis di antara orang-orang Mentawai sebagai penduduk lokal pun mulai tumbuh. Hal itu menuntun munculnya suatu bentuk 'representasi' baru di dunia luar, dan pandangan yang baru tentang tradisi-tradisi lokal. Tetapi, perolehan hak-hak kepemilikan atas sumber-sumberdaya alam dan kesempatan pemasaran yang baru telah memicu terjadinya konflik internal yang serius. Tampaknya,interaksi di antara hukum internasional, nasional, dan lokal tidak hanya menciptakan kesempatan-kesempatan baru, tetapi juga menciptakan kevakuman hukum, administrasi, dan kekuasaan yang baru.
Education as Community Partnerships: An Ethnographic Study of the US Coalition of Essential Schools (CES) and the Australian National Schools Net- work (NSN)
No full textTulisan ini menyajikan suatu bentuk pendekatan yang dianggap berhasil meningkatkan mutu pendidikan dengan cara membuat sebuah kemitraan antarkelompok komuniti antarsekolah. Cara ini dinilai dapat menjawab persoalan-persoalan birokrasi pendidikan negara yang terlalu rumit dan berjenjang. Penulis meyakini bahwa sekolah merupakan tempat seseorang memperkaya diri di segala bidang. Namun, seringkali birokrasi pendidikan yang terpusat dan diatur oleh negara membuat institusi sekolah (termasuk tenaga guru) tidak memiliki otonomi untuk mengembangkan diri, serta mengembangkan visi dan misi yang lebih tepat dan kontekstual. Melalui studi etnografi selama dua tahun terhadap kemitraan dua kelompok bentukan komuniti pendidikan di Amerika dan Australia, diperlihatkan bahwa kerjasama antara tenaga pendidik, staf administrasi, orang tua, dan tokoh masyarakat merupakan unsur penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan pembanding untuk kasus birokrasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah yang mulai bergulir. 
Sekularisme dan Hak-Hak Individu dalam Usaha Melawan Diskriminasi Rasial dan Etnis di Indonesia
No full textThis article, based on original ethnographic research in two Indonesian non-government organizations, examines challenges faced by Indonesian activists in their work to improve inter-religious and inter-ethnic relations. The results of the research conclude that religiopolitical power struggles at the national level are the major obstacles for the NGO's observed in their efforts to promote legal justice for religious and ethnic minorities. In particular, the use of religion as a political identity in Indonesia raises sensitive issues related to secularism and individual rights. The article recommends that Indonesian NGO's focus their efforts on three main areas in their work to promote religious and ethnic justice: 1) clarifying the origins of secularism, in particular the perception that human rights are not a part of Indonesian culture; 2) discussion of the history of colonialism and imperialism and the connection to human rights; and 3) expanding the discourse on religion and its relationship to racial and ethnic discrimination, Islamic law, and national law
Inner States and Constituents of the Person in Kedang, Lembata
No full textKhazanah Bahasa Kedang mengenal variasi istilah yang berhubungan dengan 'keadaan batin seseorang' (inner state) yang disebabkan oleh faktor jasmani dan rohani (disebut dengan >atan). Tulisan ini menyajikan pembedaan antara manusia, hewan dan roh-roh; anggota badan manusia; hubungan antara tubuh dan roh; berbagai macam keadaan emosi, baik dan buruk, serta hal-hal yang sehubungan dengan pikiran. Dibahas pula, begaimana roh-roh tertentu mempengaruhi latar belakang hidup seseorang. Representasi inner states sebetulnya lazim ditemukan dalam bahasa-bahasa lain di Indonesia, namun karena keterbatasan ruang maka tulisan ini hanya melihat kasus dalam Bahasa Kedang saja
Dinamika Peranan Politik Keturunan Arab di Tingkat Lokal
No full textThe article focuses on the role of Indonesian of Arab descents in local politics, particularly in two provinces in Outer Islands, East Kalimantan and West Nusa Tenggara. While much have been researched on the role of Arab descents in national Politics such as studies by Hamid Algadri and Bisri Affendy, little is known about their roles in local politics. In East Kalimantan, Indonesian of Arab descents have played political roles up to the level of Vice Governor and other important positions, as far back as the Sultanates period in the 1950s. Similar important political role have also occurred in West Nusa Tenggara where Indonesian of Arab descents were the Chairman of Local Parliament (DPRD) and Assistant to the Governors, both in the1950s and 1960s. The important roles that have been played by Indonesians of Arab descents are made possible by their "local assimilation" to the local indigenous communities, both trough intermarriages; common living in the same residential areas; common Islamic beliefs and their integration into Indonesian political system after dissolution of Indonesian party of Arab descent (PAI) in the 1930s which have differentiated them from the political history of Indonesian of Chinese descent (peranakan Tionghoa). Key words: the Arab Indonesian; local politics; religious assimilation. 
Female Sexuality in Indonesian Girls’ Magazines:Modern Appearance, Traditional Attitude
No full textBrenner (1999:16) mengatakan bahwa di Indonesia perempuan sering digunakan sebagai indikator modernitas. Di dalam ekonomi, peran perempuan sering diasosiasikan sebagai konsumen potensial dan obyek bagi penjualan produk-produk atas nama modernitas. Dalam masyarakat, peran perempuan dikaitkan dengan penerus tradisi dan penjaga moralitas. Tulisan ini memperlihatkan bahwa konstruksi seksualitas perempuan di dalam majalah-majalah remaja perempuan adalah untuk melanggengkan peran perempuan dalam ekonomi dan masyarakat. Yang satu memperkenalkan budaya pop global untuk mempromosikan produk-produk dan yang lain adalah menjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Majalah remaja perempuan berupaya menegosiasikan representasi remaja yang mencakup globalisasi dan 'tradisi'. Majalah menampilkan globalisasi sebagai fenomena yang niscaya, tetapi pada saat yang sama juga menunjukkan bahwa mereka masih 'melindungi' nilai-nilai lokal. Dengan demikian seksualitas perempuan berada pada persimpangan budaya antara 'going global' dan menghargai tradisi lokal. Kata kunci: seksualitas perempuan, peran perempuan, representasi remaja, globalisasi. 
Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan
No full textThis article seeks to demonstrate the relevance of modern anthropological perspectives to the development of civil society in Indonesia. The concept of civil society has figured prominently in the political discourses taking place in Indonesia today. It has been largely interpreted as an intermediate sphere between the state and local communities, where the discourses on individual freedom as well as cultural and religious diversity can be effectively articulated without being co-opted by the state power, or being bogged down in communal conflicts. This paper argues that modern anthropological perspectives, centering on the idea of the development of polyphonic discourses on cultural identities, can offer a powerful conceptual tool to deconstruct the cultural essentialism perpetuated by the state power and social groups, thereby making a significant contribution to the development of civil society in Indonesia. Key words: civil society; practice; discourse; culture theory.