Antropologi Indonesia
Not a member yet
571 research outputs found
Sort by
The Deer and the Boar: Hunting, Predatory Animals and Rituals of Respect in Rembong, Manggarai (Flores, Eastern Indonesia)
No full textTulisan ini merupakan sebuah analisa simbolik tentang hubungan antara manusia dan binatang liar di Kabupaten Manggarai di Flores Barat. Orang Rembong di Manggarai,mempunyai ceritera dan upacara adat yang menunjukkan adanya hubungan erat antara dunia manusia dan dunia hewan, yang mirip dengan hubungan antara dunia roh dan dunia manusia. Orang Manggarai percaya bahwa binatang liar adalah peliharaan dari roh-roh hutan, maka upacara khusus mesti diadakan sebelum mulai berburu, menanam padi dan jagung untuk menghormati hewan tersebut. Tulisan ini mengetengahkan pola hubungan antara manusia dan hewan liar pada suku Flores Barat yang dirugikan akibat ulah hewan-hewan liar yang merusak kebun-kebun mereka
Pendekatan Prosesual: Menjawab Tantangan dalam Mengkaji Dinamika Budaya
No full textNon-processual approaches in anthropology have been heavily criticized for not providing an adequate framework for explaining the emergence of socio-cultural phenomena, and the processes and mechanisms of change. Socio-cultural life is undeniably dynamic and everchanging. In facing this matter many anthropologists have turned to a processual approach in studying the dynamics of culture in the last two decades. In this article the author shows how the processual approach is applied to the study of cultural dynamics. The author begins by discussing the unit of analysis and focus of study in a processual approach. Following that, she discusses the implication of this upon the methods and strategies for uncovering, describing and explaining change. The author also shows how this approach can uncover the heterogeneous nature of a socio-cultural phenomenon and the extent to which that heterogeneity allows change to occur. Her arguments are based upon empirical cases of knowledge transmission and formation among farmers in several locations on the north coast of West Java and Central Lampung
Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tijauan Sosiologis
No full textThe ethnic conflict in Ambon and Sambas are the result of the same casual factors. The ambivalent and unfair treatment by the armed forces and the police, and the absence of law enforcement, were factors that led to the emergence of these conflicts. Numerous crimes and violent actions (by gangster and preman) Took place. The local people - the Dayak and Malay community of Sambas, and the Ambon communities (both, Moslem and Christian, and also the Bugis, Buton, and Makassar) - took harsh measures without regard for the law. They did so since they could no longer trust the law, the armed forces and the police... [...] in the last part of this article, the author proposes three steps for the solution to the conflicts in both places: the shorts medium, and long term solutions. 
Conspiracy Theories, Apocalyptic Narratives and the Discursive Construction of ‘the Violence in Maluku’
No full textDalam mengulas kekerasan di Maluku, penjelasan-penjelasan yang beredar di media cetak dan eletronik cenderung memfokus pada upaya pelaku-pelaku politik nasional dan regional dalam melakukan pemanipulasian dan penghasutan untuk melakukan kekerasan. Teori-teori ini, yang disebut penulisnya dengan 'instrumentalis' (instrumentalist), menyarankan bahwa kekerasan di Maluku dipandang sebagai hasil dari 'instrumen' permainan dan tipu daya politik. Motif-motif untuk menghasut atau memulai terjadinya kekerasan di Maluku dideskripsikan secara beragam sebagai megalomaniak politik atau keserakahan ekonomi. Membongkar dimensi ini, yang disebut dengan 'organisasi politik', merupakan tugas yang amat penting. Akan tetapi teori 'instrumentalis', menurut penulisnya, tidak dapat menjelaskan mengapa kekerasan di Maluku Utara dan Maluku Tengah berlanjut hingga lebih dari dua tahun, dan mengapa kekerasan berakar serta bertahan di tingkat lokal. Penjelasan itu dinilainya mempertahankan pandangan yang elitis tentang tindakan sosial, serta gagasan yang disederhanakan tentang kekuasaan. Penulis mengajukan sudut pandang yang lain, yakni suatu pendekatan 'dari bawah' yang memandang proses dikodifikasikannya konflik itu dalam narasi setempat sebagai sesuatu yang 'agamawi' (religious) setelah awal tahun 1999. Secara khusus, penulisnya memfokuspada salah satu narasi, yakni narasi 'millenarian'. Dalam narasi ini, dibayangkan terjadinya pertarungan besar-besaran (an up-coming apocalyptic battle) antara umat Kristen dan Islam sebagai tanda tibanya dunia kiamat. Penulis berargumentasi bahwa narasi itu berperanan dalam mempertahankan terjadinya kekerasan di Maluku Tengah dan Utara, karena ia membakar dan sebaliknya, diperkaya oleh nada yang konspiratif dari banyak laporan media massa tentang kekerasan. Walau didorong oleh imajinasi politik yang berbeda, penjelasan instrumentalis dan gagasan tentang 'millenarian' itu memiliki kesamaan nada bersifat konspirasi. Kedua narasi itu saling menyuburkan dan keduanya, menjadi pelaku dalam 'kerusuhan Maluku'
Can Central Sulawesi Christians and Muslims get along? An Analysis of Indonesian Regional Conflict
No full textSulawesi Tengah acapkali digambarkan sebagai wilayah yang secara agamawi 'mudahtersulut', yang terletak secara geografis dan sosial di antara propinsi Sulawesi Selatan yang mayoritas Islam dengan propinsi Sulawesi Utara yang mayoritas Kristen. Bahkan, sejak awal abad keduapuluh, kolonial Belanda telah memilah penduduk dataran tinggi yang animis dan potensial untuk menjadi pemeluk agama Kristen dari penduduk dataran rendah beragama Islam. Sesudah Perang Dunia II, wilayah itu mengalami arus pemberontakan Kahar Muzakar dan Permesta dari arah selatan dan utara Sulawesi yang berkerangka keagamaan...[...] Berdasarkan temuannya bahwa persaingan-persaingan religi tidaklah terlalu penting, bahkan ada toleransi serta perkawinan campuran, dan kompetisi untuk perolehan sumberdayalah yang terjadi di antarapenduduk lama dengan pendatang baru di kota atau daerah transmigrasi, maka ia mempertanyakan sejauh manakah konflik yang terjadi merupakan konflik agama atau bahkan 'etnis'? Kemiripan dalam sejumlah aspek agama Kristen dan Islam, toleransi timbal balik ,dan kesamaan sejarah sosial-ekonomi yang umumnya kurang dinilai penting, dikaji penulisnya sebagai usaha awal untuk memahami konflik, dan sebagai sumbang saran untuk meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah di masa datang
The Management of Wild and Domesticated Forest Resources on Siberut, West Sumatra
No full textSelama ratusan tahun sumberdaya hutan di Siberut telah menjadi obyek persaingan antara pihak pelestari alam dan perusahaan penebangan kayu. Pada periode-periode yang berbeda, salah satu di antara keduanya mendominasi persaingan itu. Setelah lebih dari 20 tahun penebangan hutan terjadi, proyek pembentukan suatu Taman Nasional seluas 192.000 ha yang didanai oleh Asian Development Bank dimulai pada tahun 1994. Proyek itu kini telah berakhir, tetapi masa depan pulau ini tetap tidak menentu. Akankah sebagian lahan hutan tetap terkonservasi, ataukah konversi akan terjadi ke dalam bentuk lahan-lahan pertanian dalam skala yang lebih luas? Apakah implikasinya pada penduduk lokal dan kondisi pulaunya? ...[...] Tulisan ini - yang didasarkan pada penelitian bertahun-tahun di Siberut - akan mendeskripsikan secara singkat sejarah dari perkembangan aspirasi atas sumber-sumberdaya hutan yang alamiah dan yang dibudidayakan, dengan menaruh perhatian pada penduduk lokal dan pengaruh-pengaruh eksternal. Kajian difokuskan pada tujuan-tujuan dan cara-cara pengelolaan yang dilakukan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang ada. Pengalaman ini diulas dalam perspektif komparatif, dengan memperhatikan keterlibatan masa kini dari penduduk asli dan lokal dalam pengaturan-pengaturan secara ko-manajemen
Pengayaan Pengetahuan Lokal, Pembangunan Pranata Sosial: Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Kemitraan
No full textFor three decades, the management of natural resources has been oriented towards increased production and profit in the national economy or for certain stakeholders, sacrificing conservation and the prosperity of local people. The unavoidable results are the deterioration of natural resources, ecological pollution, and a decline in the people's ways and standards of living. This paper attempts to show that the sustainable management of natural resources can only be achieved if the state surrenders its domination and delegate rights to the local people as active actors. Besides the stories of how rich local knowledge, are some studies point out that local people have limited knowledge of the ecosystem, which carries the implication of weaknesses in natural resource management. Other cases focus on how the social institution (rules, conventions and control mechanisms) needed to overcome the problems of resource management has not been internalized, or has either been marginalized, or substituted by ineffective government institutions. The cases of rice farmers in Lampung and fish farmers in South Sulawesi as illustrated in this paper will show that special attention should be given to the enrichment of local knowledge, along with the creation, establishment and development of social institutions. For the sustainable management of natural resources in this country, it is important to consider the local people's rights of managing resources on their own, and the need for facilitation on the basis of partnership. 
Historical Perspectives on Prostitution in Early Modern Southeast Asia
No full textKajian-kajian tentang pelacuran di Indonesia,seperti halnya penelitian gender dan perempuan pada umumnya, lebih terfokus pada masa abad ke-20. Kajian-kajian tersebut memfokus pada konteks lokal yang spesifik dan kurang melakukan perbandingan secara lebih luas. Tulisan ini mencoba memberikan dasar historis dan komparatif yang lebih mendalam untuk mendiskusikan pelacuran di Indonesia dengan menempatkannya dalam kerangka perdagangan global di Asia Tenggara antara abad ke-17 dan 18...[...] Penelitian akhir-akhir ini tentang gender dan seksualitas hampir selalu melihat 'perubahan' sebagai sebuah fenomena modern. Tulisan ini berpendapat bahwa asal mula pelacuran di Indonesia dapat dilacak ke masa sebelum abad ke-19, pada masa ketika urbanisasi, perbudakan, kehadiran orang-orang asing, dan pertumbuhan komersialisasi mentransformasikan masyarakat-masyarakat lokal. Sampai sekarang, perempuan miskin dan tidak terdidik masih sering melihat partisipasi dalam perdagangan seks sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi mereka
Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?
No full textIn many multi-ethnic and multi-religious societies, nation building has often become the urgent task of the government. Under the authoritarian rule of Soeharto, the state introduced an assimilationist policy towards the ethnic Chinese. As the model of the Indonesian nation was based on indigeneity, the ethnic Chinese, considered to be foreign, were expected to be absorbed into the 'native population'. However, after the fall of Soeharto and the rise of a more democratic regime, this policy has been gradually abandoned and multiculturalism has been adopted. This paper aims at examining the evolving concept of the Indonesian nation, the state changing policies towards the ethnic Chinese and the responses of this minority, especially after the fall of the New Order regime. The revival of Chinese ethnicity and the relationship with nation building in the land of the Garuda will also be discussed
Dukungan Sistem Kepercayaan Dalam Kejahatan
No full textCrime with a spiritual nuance is a real phenomenon in Indonesia Society. The supernatural association which is characteristic of this crime has made it a type of crime with a high dark number. The disclosure of locally situated, mystic cases is often limited to the criminal act alone, and there is rarely any intensive investigation into the social cultural processes that underlie the act. This article presents a discussion on the belief systems that play a part in the social cultural processes that result in criminal acts. The author also explains the difficulties in preventing this type of crime, as it relates to social cultural problems and the ineffectiveness of law enforcement