Antropologi Indonesia
Not a member yet
571 research outputs found
Sort by
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dalam Persepsi dan Kenyataan Sosial
No full textIn November 1967 the General Assembly United Nations adopted the declaration "to ensure the universal recognition in law and in fact of the principle of equality of men and women". That Declaration was known as the Declaration of the Elimination of all forms of Discrimination against Women. One of the state ratified the declaration is Indonesia. The ratification was declared as Undang-undang No. 7/1984. After eight years declared, it would be still interesting to know how the law works in reality. Does anyone know about what happened and what is going on with the legal issues regarding women. This article tries to get some explanation about how far the declaration is known and what was done about it. Some law and social-political science students of University of Indonesia were interviewed. What they say, feel, and think about all of women issues in terms of knowing and understanding the declaration would be held in this small-scale research
Beberapa Bahan Obat dan Ritus dalam Pengobatan Tradisional di Tonsea-Minahasa
No full textThis paper a preliminary observation of drug materials, treatments, rites, and traditional concepts on diseases which are usually used at Tonsea-Minahasa...[...] According to the traditional concept given by traditional healer, all diseases can be classified in four groups related to the cause and the origin of diseases, as follow: (i) diseases due to bad vapor or bad wind of the earth, (ii) diseases due to improper care, (iii) diseases due to black magic, (iv) diseases due to the practice of "Opo-opo". Some traditional materials presented in this paper have not been well identified taxonomically. Further pharmacological investigations of these traditional drug materials are expected in the near future
Metode Penelitian Kepustakaan
No full textConducting a literature review is an important part of a research. This step is an endeavor to prevent duplication. The author discusses three steps to conduct library research which exemplified by his own experience. First, reviewing literature pertained to research problem. Second, data collecting technique through library research. Finally, he encourages social scientists to conduct library research and write annotated bibliography of certain topic of Indonesian culture
Penataan Ruang pada Masyarakat Baduy
No full textThis article describes the spaces order among the Baduy people of Southwest Java. The Baduys, who deliberately isolating themselves from influence of modernization, divides their settlement into Inner Baduy and Outer Baduy. The Inner Baduy is perceived more sacred as the ancestor spirits (karuhun) live in this area. Their stilt-house is built with north-south direction. North direction was regarded as the entrance to their settlement, while south direction perceived as sacred place. This space order is applied to all activities such a ritual, rice planting, funeral, etc. 
Saat Sebuah Desa Dibakar Menjadi Abu: Hak Ulayat Laut dan Konflik Antar Kelompok di Pulau Kei Besar
No full textMarine tenure in Maluku has become the main focus in the discussion of traditional marine resource management in Indonesia. Unfortunately, this discussion remains unbalanced in the use of an approach which excessively emphasizes questions on the modes of sea resource management. The agents of management, together with the socio-cultural aspects of such people on relation to resource use, are barely raised. Based on these concerns, this paper will highlight the social context of marine tenure practices in Kei Islands, Southeast Maluku. Focusing on a conflict over coastal boundaries between two villages on Kei Besar Island, the paper demonstrates how people use the issue of marine tenure in the discourse and practice of precedence. The conflict reveals the power struggles of two social groups, the mel (noble) and the ren ('free people'), involved in the issue of sea territory and how each group interpreted and responded to changes occurring in their environmen
House-posts and the Baskets: Social Organisation of ‘Udi Worowatu People, Eastern Keo of Central Flores
No full textTulisan ini membahas masalah organisasi sosial masyarakat adat desa 'Udu Worowatu,suku bangsa Keo di Kabupaten Ngada, Flores Tengah. Keunikan masyarakat ini terlihat dari sistem penataan stratifikasi sosialnya yang merujuk pada tiang rumah adat (deke) dan jenis keranjang adat (wati, gata, mboda) yang lazim digunakan untuk menghitung berat sumbangan wajib berupa nasi atau jagung pada saat penyelenggaraan suatu upacara adat. Setiap individuatau kelomppok telah memahami status masing-masing, baik sebagai pemangku tiang depan atau belakang, tiang timur atau barat, keranjang kecil (wati), keranjang menengah (gata) atau pun keranjang besar (mboda). Rujukan pada tiang (deke) dan keranjang (wati, gata)itu menyiratkan pula tatanan sosial setiap individu atau kelompok, baik sebagai pemimpin adat atau anggota biasa. Sistem pemerintahan desa yang secara seragam diterapkan di seluruh Indonesia berdasarkan UU no. 5 1979 dengan segala perangkatnya, merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap khasanah adat dan budaya lokal. Pemilihan dan pengangkatan perangkat pemerintahan desa yang tidak mempertimbangkan tatanan sosial adat itu telah memarjinalisasikan para pemimpin adat. Hal itu merupakan penerapan sistem sibernetik yang akhirnya bermuara pada kepemimpinan tanpa wibawa, tetapi yang memerintah secara otoriter, dan yang dapat menyebabkan kegagalan pelbagai proyek pembangunan
Holding Back the Mountain: Historical Imagination and the Future of Toraja- Bugis Relations
No full textTulisan ini mengkaji masa lalu dari sudut pandang 'ingatan sosial' (social memory) dan peranannya dalam mengonseptualisasi identitas serta hubungan-hubungan etnis dalam perubahan politik orang-orang Toraja dan Bugis di Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan sejarah, kedua pihak selalu menjalin hubungan. Terdapat pula hubungan yang erat dalam bahasa dan kebudayaan mereka. Walaupun penduduk di dataran tinggi memiliki status yang marjinal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di dataran rendah - yang secara politiklebih berkuasa - sepanjang sejarah mereka telah hidup bersama secara damai, dan dihubungkan oleh jaringan-jaringan perdagangan serta perkawinan campuran di antara kaum bangsawan kedua pihak. Tetapi, dalam ingatan sosial orang Toraja, beberapa kejadian memiliki signifikansi mitologis...[...] Dalam tulisan ini, perhatian penulisnya tertuju pada bagaimana dan mengapa cerita-cerita ini dan yang lain menjadi bagian dari 'ingatan' mereka, dan mengapa mereka tetap memanfaatkannya pada masa kini. Cerita telah menjadi bagian dari definisi orang Toraja tentang identitas, dan menyajikan suatu landasan untuk bertindak. Tindakan itu memperoleh kekuatan tambahan setiap kali cerita itu diaktifkan kembali. Dalam situasi masa kini dengan adanya ketegangan hubungan etnis, orang-orang Toraja merasakan kekhawatiran atas ancaman ekstrimis yang dapat membahayakan hubungan-hubungan baik dan masa depan yang damai
Tragedi di Pulau ‘Seribu Mesjid’: Konflik Agama atau Perlawanan Budaya?
No full textThere are a set of questions that needs to be answered in relation to the Mataram tragedy which has been known as the 'Tragedy One Seven One' (Tragedy Satu Tujuh Satu). One of the question is: if the tragedy has the basis of religious conflict, why did the conflict occur only between the Moslems and the Christians, and not between the Moslems and the Hindus which has a greater number of followers than the Christians? By looking at the main target of the tragedy, the churches, not the individuals, as well as its short duration, a cultural analysis is the most probable way to find relevant answers. The author argues that the Mataram tragedy was not staying apart from the development of an increasing number of churches. The building of Christian churches, their quantity, quality, and geographical distribution was seen as the emergence of the new opposed culture. The latter was perceived as threatening the culture of 'Thousand Mosques', the native ethnic identity, and the majority of the people of Pulau Lombok. In this article, the author examines the culture of 'Thousand Mosques', its relation to the Mataram tragedy
Government, Church, and Millenarian Critique in the Imyan Tradition of the Religious Papua
No full textDengan mengumpulkan bahan-bahan dari beberapa masyarakat Kepala Burung dalam rangka proyek penelitian di Irian Jaya, tulisan ini mempelajari bagaimana institusi-institusi 'tradisional' bentukan cerita-cerita millenarian dan kemungkinan kehidupan yang mendapat pengaruh 'Barat' dan 'Indonesia' itu diredusir. Perbandingan dari beberapa masyarakat Kepala Burung memperlihatkan pentingnya memperhatikan perubahan makna dari institusi lokal dalam penelitian dan kebijakan-kebijakan di masa mendatang...[...] Tulisan ini menggarisbawahi bagaimana masyarakat di Kepala Burung mempertahankan wilayahnya, meredifinisikan kembali intitusi lama dan kepercayaan-kepercayaan di dunia, yang bukan saja menyebabkan mereka mengalami sesuatu yang membingungkan dan menakutkan, melainkan juga membentuk sesuatu yang membedakan mereka dengan masyarakat lainnya
Islam, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Masyarakat Sipil
No full textThis paper provides an outline for the study of the role of the social sciences in the study of the workings of civil society in the context of Indonesian and Malaysian Islam. It begins with a discussion on the concepts of civil society and masyarakat madani, term often mistranslated and misunderstood as civil society. It is through a comparison of the two that the relevance of civil society in terms of its theory and practice to Islam is established. Next, I turn to a discussion of the types of use of the social sciences by the various components of civil society. This is followed by a discussion on the need for an account of the impact of the social sciences on public discourse, policy-makers, legislators and NGOs. To the extent that the social sciences do impact in the above arenas, how we may understand the relevance of Islam in this respect is addressed. I conclude by way of an exposition of the relationship between the concepts of civil society and masyarakat madani in the context of the need for a moral public