SABUA
Not a member yet
132 research outputs found
Sort by
Analisis Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus: Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat Dan Amurang Timur): Analysis of Tsunami Evacuation Routes in South Minahasa Regency (Study Case: Amurang, West Amurang And East Amurang District)
Get PDFAbstrak
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2014-2034, terdapat tiga kecamatan yaitu Kecamatan Amurang, Amurang Barat dan Amurang Timur termasuk dalam kawasan rawan bencana tsunami, hal ini disebabkan karena kecamatan tersebut memiliki pemukiman yang berada di kawasan pesisir pantai. Sebagai kawasan rawan bencana tsunami, maka harus memiliki jalur-jalur evakuasi bencana. Oleh karna itu, tujuan penelitian ini mengidentifikasi ketersediaan dan menganalisis kebutuhan jalur evakuasi bencana tsunami di tiga kecamatan tersebut. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode spasial dan metode deskrptif. Berdasarkan hasil penelitian, dari aspek penelitian ketersedian jalur evakuasi, sebaran jalur evakuasi di tiga kecamatan memiliki 7 jalur evakuasi dan 7 kelurahan/desa yang yang lain tidak memiliki jalur evakuasi, untuk kondis kondisi jalur evakuasi yang ada masih terdapat jalan rusak dan ada satu jalur evakuasi yang melintasi jembatan. sedangkan aspek kebutuhan jalur evakuasi di tiga kecamatan terdapat 3 kelurahan/desa yang belum sesuai dengan aturan dan 4 kelurahan/desa sudah sesuai dengan aturan yang ada.
Kata kunci : Analisis, Bencana Tsunami Jalur Evakuasi, Minahasa Selatan
Abstract
Based on the South Minahasa Regency Spatial Plan for 2014-2034, there are three sub-districts, namely Amurang, West Amurang and East Amurang sub-districts, which are included in tsunami-prone areas, this is because these sub-districts have settlements located in coastal areas. As a tsunami-prone area, it must have disaster evacuation routes. Therefore, the purpose of this study is to identify the availability and analyze the need for tsunami evacuation routes in the three sub-districts. This study uses two methods, namely the spatial method and the descriptive method. Based on the results of the study, from the aspect of research on the availability of evacuation routes, the distribution of evacuation routes in three sub-districts has 7 evacuation routes and 7 other villages / villages do not have evacuation routes, for the condition of the existing evacuation routes there are still damaged roads and one evacuation route crossing the bridge. While the aspect of the need for evacuation routes in the three sub-districts, there are 3 sub-districts/villages that have not complied with the rules and 4 sub-districts/villages that have complied with existing regulations.
Keyword: Analysis, Tsunami Disaster Evacuation Path, South Minahas
Faktor - Faktor Kekumuhan Di Kawasan Permukiman Perkotaan Amurang – Tumpaan: Slum Factors In Amurang-Tumpaan Urban Settlement Area
Get PDFAbstrak
Akibat semakin pesatnya pertumbuhan penduduk berdampak pada aspek kehidupan, terutama mengenai permukiman. Surat keputusan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 217 tahun 2015 tentang penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh terdapat 23 lokasi kawasan permukiman kumuh yang tersebar di 9 wilayah kecamatan. Berdasarkan arahan pelaksanaan RKP-KP tahun 2015, lokasi penanganan permukiman kumuh perkotaan akan mengacu pada kawasan kumuh yang berada di kawasan perkotaan Amurang-Tumpaan. Dengan perincian luasan yaitu kelurahan Ranoyapo 0,52 Ha, Uwuran 10,99 Ha, Ranomea 0,59 Ha, Lopana 2,49 Ha, Tumpaan 11,55 Ha, serta Tumpaan Baru 0,36 Ha, semuanya memiliki tingkat kekumuhan yang berat. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan agar mendapatkan output berupa faktor-faktor kekumuhan di kawasan permukiman perkotaan Amurang-Tumpaan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor kekumuhan di permukiman perkotaan Amurang-Tumpaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis skoring. Hasil analisis faktor kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran menunjukan memiliki skor yang tinggi dikarenakan cakupan pelayanan dan persyaratan teknis yang tidak memenuhi standart, sedangkan kondisi jalan lingkungan ada pada tingkat kekumuhan yang sedang karena sebagian besar jalan lingkungan yang ada pada lokasi penelitian ini sudah memiliki cakupan pelayanan dan persyaratan teknis yang sudah memenuhi standart.
Kata kunci: Permukiman Kumuh; Faktor Kekumuhan Kawasan Perkotaan Amurang Tumpaan.
Abstract
As a result of the rapid population growth, it has an impact on aspects of life, especially regarding settlements. Decree of the Regent of South Minahasa Regency Number 217 of 2015 concerning the determination of the location of slum areas, there are 23 locations of slum areas spread over 9 sub-districts. Based on the direction of the 2015 RKP-KP implementation, the location for handling urban slums will refer to the slum area in the Amurang-Tumpaan urban area. With details of the area, namely Kelurahan Ranoyapo 0.52Ha, Uwuran 10.99Ha, Ranomea 0.59Ha, Lopana 2.49Ha, Tumpaan 11.55Ha, and Tumpaan Baru 0.36Ha, all of them have a heavy level of slums. So this research needs to be done in order to get an output in the form of slum factors in the Amurang-Tumpaan urban settlement area. The purpose of this study was to analyze the slum factor in the urban settlements of Amurang-Tumpaan. The data analysis technique used in this research is using scoring analysis. The results of factor analysis of building conditions, environmental road conditions, drinking water supply conditions, environmental drainage conditions, wastewater management conditions, waste management conditions and fire protection conditions show that they have a high score due to service coverage and technical requirements that do not meet the standards. while the condition of the environmental road is at a moderate level of slums because most of the existing environmental roads in this research location already have service coverage and technical requirements that have met the standard.
Keyword: Slums; Slums Factors in Amurang Tumpaan Urban Are
Perubahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Pada Wilayah Pusat Kegiatan Kota Di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
Get PDFPemanfaatan ruang sebagai upaya agar dapat melaksanakan struktur ruang, pola ruang berdasarkan aturan rencana suatu tata ruang dengan penyusunan, pelaksanaan program di sertakan pembiayaannya. Sungai sebagai jalur atau alu wadah alami dan/atau buata sebagai jaringan air yang mengalir di dalam, berawal pada hulu hingga muara, membatasi garis sempadan dari kanan dan kiri. Garis bayangan di kanan, kiri palung sungai berfungsi untuk batas perlindungan sungai. Kota–kotamobagu dilewati beberapa sungai yaitu, Sungai besar sungai ongkag mongondow dan sungai ongkag dumoga ini menyatu yang mengalir di inobonto. Sungai lainnya yaitu Sungai dayanan, moayat, katulidan, kotobangon dan beberapa sungai kecil. Dari sungai tersebut, keadaan sungai dayananlah yang perlu di perhatikan. Sungai dayanan ini melintasi lima Kelurahan, yaitu Kelurahan Upai, Biga, Kotamobagu, Gogagoman, Molinow dan Mongkonai. Dalam aturan RTRW Kota Kotamobagu pusat kegiatan kota di Kecamatan Kotamobagu Barat berada di Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Kotobangon dan Kelurahan Mogolaing, aliran sungai melewati 3 Kelurahan yang pada wilayahnya pusat kegiatan kota yaitu di Kelurahan Gogagoman, Kotamobagu dan Mogolaing sehingga peneliti tertarik untuk melalukan penelitian terkait perubahan pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai pada pusat kegiatan kota di kecamatan kotamobagu barat
Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Infrastruktur Minapolitan di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Lokasi : Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat dan Kecamatan Likupang Timur)
Get PDFAbstrak Kawasan Minapolitan merupakan bagian wilayah yang memiliki fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran, pelayanan jasa dan kegiatan pendukung lainnya yang mendukung komoditas perikanan. Pengembangan Kawasan Minapolitan bertujuan untuk mempercepat pengembangan wilayah dengan aktivitas perikanan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Minahasa Utara merupakan wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan Kawasan Minapolitan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Salah satu sentra produksi perikanan terbesar yaitu 14.959 ton di tahun 2019. Memahami potensi perikanan di Kawasan Minapolitan ini maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur minapolitan di Kabupaten Minahasa Utara agar dapat meningkatkan nilai produksi perikanan dan mensejahterakan masyarakat. Terkait dengan pemahaman tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti terkait ketersediaan dan kebutuhan infrastruktur pendukung Kawasan Minapolitan di Kabupaten Minahasa Utara dalam pengembangan Kawasan Minapolitan yang diatur dalam RTRW Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013-2033. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi aktivitas minapolitan di Kabupaten Minahasa Utara dan menganalisis ketersediaan dan kebutuhan infrastruktur pendukung minapolitan di Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode analisis scoring dan metode analisis deskriptif kuantitatif. Bersadarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ketersediaan infrastruktur penunjang Kawasan Minapolitan di Kabupaten Minahasa Utara dikategorikan rendah dengan nilai 49% hingga 70% dengan kategori sedang. Oleh karena itu perlu adanya penambahan dan pembangunan infrastruktur seperti TPI, dermaga, SPDN, sarana penyediaan benih dan bengkel perahu serta perbaikan jalan sebagai aksesibilitas untuk memperlancar aktivitas atau kegiatan perikanan di Kabupaten Minahasa Utara. Kata kunci: Kawasan Minapolitan, Ketersediaan Infrastruktur, Kebutuhan InfrastrukturAbstract  Minapolitan area is a part of the region that has the main function of the economy consisting of centers of production, processing, marketing, services and other supporting activities that support fishery commodities. The development of minapolitan area aims to accelerate the development of the region with fisheries activities in increasing income and community welfare. North Minahasa Regency is an area that has been designated as a development area of Minapolitan Area stipulated in the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No. 35/KEPMEN-KP/2013 on the Determination of Minapolitan Area. One of the largest fishery production centers was 14,959 tons in 2019. Understanding the potential of fisheries in the Minapolitan Area, there needs to be efforts to improve the development of minapolitan infrastructure in North Minahasa Regency in order to increase the value of fishery production and prosper the community. Related to this understanding, the author is interested in researching the availability and needs of supporting infrastructure in The Minapolitan Area in North Minahasa Regency in the development of the Minapolitan Area stipulated in the RTRW of North Minahasa Regency in 2013-2033. The purpose of this study was to identify minapolitan activity in North Minahasa Regency and analyze the availability and needs of minapolitan supporting infrastructure in North Minahasa Regency. The methods used in this study are scoring analysis methods and quantitative descriptive analysis methods. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the availability of supporting infrastructure in the Minapolitan Area in North Minahasa Regency is categorized as low with a value of 49% to 70% with a moderate category. Therefore, there needs to be the addition and development of infrastructure such as TPI, pier, SPDN, seed supply facilities and boat workshops and road repairs as accessibility to facilitate fishery activities or activities in North Minahasa Regency. Keyword: Minapolitan Area, Infrastructure Availability, Infrastructure Need
Identifikasi Kegiatan Pertambangan Terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2033: Identification of Mining Activities against the Suitability of the Regional Spatial Plan of North Bolaang Mongondow Regency in 2013-2033
Get PDFAbstrak
Sektor pertambangan memiliki bahan tambang yang bernilai tinggi dalam membantu menopang pembangunan perekonomian. Maka dari itu kegiatan pertambangan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah merupakan isu penting dalam kegiatan pertambangan. Hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan pada penggunaan lahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2033, kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari pertambangan mineral logam, mineral non logam dan panas bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan terhadap kegiatan pertambangan dan mengidentifikasi karaktersitik dan sebaran kegiatan pertambangan kemudian dilanjutkan untuk melihat kesesuaian kegiatan pertambangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis spasial berupa analisis superimpose (overlay). Hasil penelitian menunjukkan perubahan penggunaan lahan pertambangan di tahun 2022 sebesar 0,83% bertambah dengan luasan sebesar 1.551,1 ha dan karakteristik dari kegiatan pertambangan terdiri dari jenis pertambangan mineral logam berupa emas dan jenis pertambangan batuan berupa batuan dan pasir dengan lokasi persebaran terdapat di 6 (enam) lokasi yaitu di Desa Sangkub III, Desa Kopi, Desa Binjeita, 2 lokasi di Desa Paku Selatan, dan Desa Komus II Timur. Kemudian hasil identifikasi dari keenam lokasi tersebut, terdapat 5 (lima) lokasi kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kemudian sudah tidak terdapat aktivitas pada 9 (sembilan) lokasi kawasan pertambangan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Kata Kunci : Pertambangan, Kesesuaian, Rencana Tata Ruang, Perubahan Penggunaan Lahan, SIG
Abstract
The mining sector has high-value mining materials to help support economic development. Therefore, mining activities are spread in almost all parts of Indonesia. Non-compliance with the regional spatial plan is an important issue in mining activities. This can lead to changes in land use. In accordance with the Regional Regulation of North Bolaang Mongondow Regency No. 3 of 2013 concerning the Regional Spatial Plan of North Bolaang Mongondow Regency in 2013-2033, the mining designation area consists of metal mineral mining, non-metallic minerals and geothermal. This study aims to determine changes in land use for mining activities and identify the characteristics and distribution of mining activities and then continue to see the suitability of mining activities with the Regional Spatial Plan of North Bolaang Mongondow Regency. This research method uses descriptive qualitative analysis and spatial analysis in the form of superimpose (overlay) analysis. The results of the study show that the change in mining land use in 2022 is 0.83%, increasing with an area of 1,551,1 ha and the characteristics of mining activities consist of the type of metal mineral mining in the form of gold and the type of rock mining in the form of rock and sand with the distribution location being in 6 (six) locations, namely in Sangkub III Village, Kopi Village, Binjeita Village, 2 locations in South Paku Village, and East Komus II Village. Then the results of the identification of the six locations, there are 5 (five) locations of mining activities that are not in accordance with the RTRW of North Bolaang Mongondow Regency. Then there is no activity at 9 (nine) mining area locations in accordance with the RTRW of North Bolaang Mongondow Regency.
Keyword : Mining, Suitability, Spatial Plan, Land Use Change, GI
Evaluasi Pemanfaatan Lahan Peruntukkan Kawasan Permukiman Berdasarkan RTRW Kota Tomohon Tahun 2013 – 2033
Get PDFAbstrak Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk meninjau suatu produk perencanaan. Peruntukkan kawasan permukiman adalah salah satu hasil dari rencana yang tertuang dalam RTRW setiap wilayah. Adanya perubahan pemanfaatan lahan pada Kota Tomohon mempengaruhi keberadaaan kawasan peruntukkan ini. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya masih terdapat peruntukkan PKP yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Gunung Api. Untuk itu, penelitian ini akan mengidentifikasi sebaran pemanfaatan lahan peruntukkan PKP agar mendapatkan lokasi dan luas peruntukkan PKP Kota Tomohon yang masih berada pada Negative List : Kawasan Lindung dan Kawasan Rawan Bencana selanjutnya memberikan tinjauan daerah potensional dalam pengembangan PKP. Metode yang digunakan yaitu teknik analisa data spasial (overlay peta dan skoring) yang memberikan keluaran berupa kesesuaian lahan permukiman dan kemampuan pengembangannya sehingga dapat dievaluasi pemanfaatan lahan peruntukkan permukiman Kota Tomohon. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui luas lahan pemanfaatan lahan PKP adalah sebesar 1156,93 ha sedangkan untuk PKP yang direncanakan adalah sebesar 1232,74 ha. Luas PKP yang berada pada Kawasan Lindung yakni Hutan Lindung adalah 0,615ha, Resapan Air adalah 9,67 ha, Sempadan Sungai adalah 38,42 ha, Sekitar Danau adalah 7,23 ha, Sempadan Mata Air adalah 2,31 ha. Kawasan Rawan Bencana yakni Gunung Berapi sebesar 127,09 ha. Sedangkan untuk daerah potensional untuk pengembangan PKP adalah sebesar 4134,02 ha dari total luas wilayah Kota Tomohon. Kata kunci : Kawasan Negative List; Permukiman; Analisa Spasial; Daerah Potensional.Abstract Evaluation is an activity carried out every five years to review a planning product. The plan for this designation of settlements area contained in Regional Spatial Plan (RSP) of each region has. The change of land use in Tomohon City affects the existence of this designation area. Based on the results of previous research, there are still found settlements which located in Volcano Disaster-Prone Areas. Therefore, this study will identify the distribution of land use designated for settlement to obtain the location and area of Tomohon City which is still on the Negative List: Protected Areas and Disaster-Prone Areas then provides an overview of the potential areas for settlements development. The method used is the spatial data analysis technique (map overlay and scoring) which provides output in the form of the suitability land and its development capability so that the use of land designated for settlements in Tomohon City can be evaluated. The results of this study shown the currently settlement is 1156,93 ha, while the planned is 1232,74 ha. Also there are still settlement located in the Protected Area, namely Protected Forest is 0,615 ha, Water Catchment Area is 9.67 ha, River Border is 38.42 ha, Around Lake is 7,23 ha, Spring Boundary is 2.31 ha. Meanwhile in Disaster-Prone Areas, namely Volcanoes of 127.09 ha. The potential area for settlement development in Tomohon City is 4134.02 ha. Keywords: Negative List; Residential; Spatial Analysis; Potentional Area
Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman Berbasis Kemampuan Lahan di Kabupaten Halmahera Utara
Get PDFAbstrakPenggunaan lahan untuk permukiman mendapat prioritas dalam pengembangan kawasan di Kabupaten Halmahera Utara. Pengembangan tersebut jika tidak sesuai dengan aspek kemampuan lahannya maka akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar mengingat Halmahera Utara merupakan kabupaten yang sedang berkembang sehingga peningkatan pembangunan akan terus meningkat. Selain itu, meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus bertambah tentunya akan terus membutuhkan lahan. Sementara lahan pada wilayah perencanaan memiliki keterbatasan dalam menampung semua aktivitas pembangunan. Untuk itu akan dianalisis kesesuaian lahan permukiman di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan kelas kemampuan lahanya. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan investigasi spasial. Penelitian ini menunjukan bahwa kapasitas lahan di Kabupaten Halmahera Utara dibagi menjadi 5 kelas yaitu, Kelas A, Kelas B, Kelas C, Kelas D, dan Kelas E. Kelas kemampuan lahan yang mendominasi di Kabupaten Halmahera Utara adalah kemampuan pengembangan agak tinggi (Kelas D) yang memiliki luas 140177.14 Ha. Kesesuaian lahan permukiman di Kabupaten Halmahera Utara, dilihat berdasarkan kelas kemampuan lahannya, terdiri dari 3 bagian yaitu lahan permukiman sesuai seluas 35.03 Ha, lahan permukiman cukup sesuai seluas 3.43 Ha, dan lahan permukiman tidak sesuai dengan luas sebesar 5.95 Ha. Kata kunci: Kemampuan Lahan; Kesesuaian Lahan; Permukiman. Abstract Land use for settlements gets priority in regional development in North Halmahera Regency. If the development is not in accordance with the aspect of land capability, it will have a negative impact on the surrounding environment, considering that North Halmahera is a developing district so that the increase in development will continue to increase. In addition, the increasing needs of the community and the increasing population growth will of course continue to require land. Meanwhile, land in the planning area has limitations in accommodating all development activities. For this reason, the suitability of residential land in North Halmahera Regency will be analyzed based on the land capability class. The technique used in this research is descriptive qualitative with a spatial investigation approach. This study shows that the land capacity in North Halmahera Regency is divided into 5 classes, namely, Class A, Class B, Class C, Class D, and Class E. The dominant land capability class in North Halmahera Regency is the rather high development capacity (Class D). which has an area of 140177.14 Ha. The suitability of residential land in North Halmahera Regency, based on the land capability class, consists of 3 parts, namely suitable residential land with an area of 35.03 ha, fairly suitable residential land covering an area of 3.43 ha, and non-suitable residential land with an area of 5.95 ha. Keyword: Land Capability; Land Suitability; Settlement
Potensi Lokasi Penerapan Infastruktur Hijau pada Daerah Aliran Sungai Tondano di Kota Manado: Potential Location of Green Infrastructure Implementation on Tondano Watershed in Manado City
Get PDFAbstrak
DAS merupakan kawasan dimana ekosistem sumber daya alam berada hingga merupakan kawasan permukiman. Kawasan DAS yang berada diperkotaan sering kali tidak diperhatikan sehingga terjadinya pembangunan yang kurang memperhatikan kondisi alami DAS itu sendiri dan menimbulkan berbagai masalah seperti longsor, genangan hingga banjir. DAS Tondano merupakan salah satu DAS yang berada di Kota Manado. Pembangunan yang terjadi di DAS Tondano meningkatkan kawasan terbangun dimana kawasan terbangun dapat mempengaruhi kondisi dari suatu DAS. Infrastruktur hijau merupakan sebuah konsep, .upaya, atau pendekatan untuk menjaga lingkungan yang.sustainable dan juga merupakan suatu konsep pengelolaan air hujan meniru siklus hidrologi alami dalam merespon air hujan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat karaktristik kawasan DAS berdasarkan faktor penentu infrastruktur hijau dan kemudian dilanjutkan untuk melihat potensi penerapan infrastruktur hijau di DAS Tondano. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis spasial dengan pendekatan boolean overlay yang dimana data spasial berupa faktor penentu infrastruktur hijau dianalisis untuk mendapatkan potensi lokasi penerapannya. Karakteristik DAS Tondano berdasarkan faktor penentu infrastruktur hijau didapatkan bahwa ada 10 jenis infrastruktur hijau yang dapat diterapkan yaitu kolam detensi, constructed wetland, parit resapan, kolam resapan, bioretensi, vegetated filter strip, sengkedan rumput, sand filter, premeable pavement¸ dan cistern. Dari hasil analisis potensi lokasi didapatkan bahwa infrastruktur hijau dapat diterapkan hampir diseluruh DAS Tondano dengan potensi luasan sebesar 971,28 ha dan Kecamatan Paal Dua merupakan daerah dengan potensi penerapan paling besar dengan potensi luasan sebesar 323,82 ha.
Kata kunci: Infrastruktur Hijau, DAS, Analisis Spasial, Boolean Overlay, SIG
Abstract
The watershed is an area where the natural resource ecosystem is located until residential area. Watershed areas located in cities often go unnoticed so that development occurs that do not pay attention to the condition of the natural watershed itself and cause various problems such as landslides, inundation to floods. The Tondano watershed is one of the watersheds located in Manado City. The development that occurs in the Tondano watershed increases the built-up area where the built-up area can affect the condition of a watershed. Green infrastructure is a concept, effort, or approach to maintain a sustainable environment and is also a concept of rainwater management imitating the natural hydrological cycle in responding to rainwater. This study aims to look at the characteristics of the watershed area based on the determinants of green infrastructure and then proceed to see the potential application of green infrastructure in the Tondano watershed. The research method used is spatial analysis with a boolean overlay approach where spatial data in the form of determinants of green infrastructure are analyzed to obtain potential locations for its application. The characteristics of the Tondano watershed based on the determinants of green infrastructure are found that there are 10 types of green infrastructure that can be applied, detention ponds, constructed wetlands, infiltration ditches, infiltration ponds, bioretension, vegetated filter strips, grass stingers, sand filters, premeable pavement ̧ and cistern. From the results of the analysis of potential locations, it was found that green infrastructure could be applied almost throughout the Tondano watershed with a potential area of 971.28 ha and Paal Dua District is the area with the greatest application potential with a potential area of 323.82 ha.
Keyword: Green Infrastructure, Watershed, Spatial Analysis, Boolean Overlay, GI
Analisis Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman Pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: Analysis of Needs for Infrastructure, Facilities, and Public Utilities of Coastal Settlements in North Bolaang Mongondow Regency
No full textAbstrak
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki kawasan pesisir pantai dan terdapat 48 desa di enam desa yang memiliki garis pantai dan termasuk dalam kawasan pesisir. Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga masih ada yang belum tersedia dan terlayani. Penelitian ini betujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan serta menganalisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis spasial dan analisis kuantitatif. Dari hasil analisis kebutuhan prasarana sarana dan utilitas umum maka sampai dengan tahun 2040 terdapat prasarana yang perlu ditambahkan agar bisa memenuhi Standar Pelayanan Minimal seperti jaringan drainase, jaringan persampahan dan jaringan air minum. Untuk sarana sampai dengan tahun 2040 sarana yang tersedia saat ini masih SNI 03-1733-2004 dan belum membutuhkan penambahan namun perlu ada peningkatan atau perbaikan. Untuk kebutuhan utilitas umum sampai dengan tahun 2040 masih membutuhkan penambahan untuk jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan proteksi kebakaran. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa masih terdapat prasarana dan utilitas umum yang perlu ditambah agar kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terpenuhi sampai tahun 2040.
Kata Kunci : Analisis, Permukiman Pesisir, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum
Abstract
North Bolaang Mongondow Regency is one of the regencies in North Sulawesi Province which has a coastal area and there are 48 villages in six sub-districts that have a coastline and are included in the coastal area. Infrastructure, facilities and public utilities in coastal settlements in North Bolaang Mongondow Regency are also still unavailable and underserved. This research aims to identify the availability and analyse the need for infrastructure, facilities and public utilities for coastal settlements in North Bolaang Mongondow Regency using qualitative descriptive analysis, spatial analysis and quantitative analysis. From the analysis of the needs for public facilities and utilities, until 2040 there are infrastructures that need to be added in order to meet the Minimum Service Standards such as drainage networks, waste networks and drinking water networks. For facilities up to 2040, the currently available facilities are still SNI 03-1733-2004 and do not require addition, but there needs to be an increase or improvement. For the needs of public utilities until 2040, they still require additions for the electricity network, telecommunications network and fire protection. From these results, it can be shown that there are still public infrastructure and utilities that need to be added so that the needs for infrastructure, facilities and utilities in North Bolaang Mongondow Regency are met until 2040.
Keyword : Analysis, Coastal Settlements, Infrastructure, Facilities, Public Utilities
 
Perencanaan Prasarana dan Sarana di Kawasan Sekitar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Likupang Kabupaten Minahasa Utara: Infrastructure and Facilities Planning Around Area of Tourism National Strategic Area Likupang North Minahasa Regency
Get PDFAbstrak
Pembangunan prasarana dan sarana dasar maupun pariwisata merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah. Pada 15 Juli tahun 2019 di tetapkan 5 destinasi wisata prioritas termasuk Likupang. Sesuai peraturan dan deliniasi kawasan, KSPN berada di Kecamatan Likupang Timur dan untuk kawasan sekitar KSPN yaitu Kecamatan Likupang Selatan dan Likupang Barat. Kecamatan tersebut merupakan kecamatan sebagai penunjang KSPN Likupang dan diperlukan sinergitas antar kawasan agar saling menguatkan daerah masing-masing. Dalam penelitian ini menggunakan analisis Statistik Deskriptif dan mengacu aturan terkait SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dan Peraturan menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kebutuhan prasarana-sarana dasar & pariwisata di kawasan sekitar KSPN Likupang yaitu: jalan, drainase, listrik, telekomunikasi, air bersih, pengelolaan limbah, persampahan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan. Sedangkan prasarana pariwisata yaitu: Penunjuk arah, toilet & kamar ganti, toko souvenier, rumah makan, gapura dan dive center.
Kata kunci : Prasarana dan Sarana Dasar & Pariwisata; Sinegritas Wilayah; KSPN Likupang.
Abstract
The development of basic infrastructure and facilities as well as tourism is an important aspects of regional development. On July 15, 2019, 5 priority tourist destinations, including Likupang. According to regulations and regional delineation, KSPN is located in East Likupang District and for the area around KSPN, namely South Likupang and West Likupang Districts. The sub-district is a sub-district as a supporter of the Likupang KSPN. This study uses descriptive statistical analysis and refers to related rules: SNI 03-1733-2004 concerning Procedures for Planning for Housing Environments in Urban and Minister of Public Works Regulation of the Republic of Indonesia No. 01/PRT/M/2014 concerning Minimum Service Standards for Public Works and Spatial planning. The need for basic infrastructure & tourism in the area around the Likupang KSPN: the road network, drainage, electricity, telecommunications, clean water network, waste management, educational facilities, health facilities, and worship facilities. As for the tourism infrastructure, it consists of: directions, toilets & changing rooms, souvenir shops, restaurants, gates, and dive centers.
Keywords: Basic Infrastructure and Facilities & Tourism; Regional Synergy: KSPN Likupang