Universitas Terbuka Repository
Not a member yet
9681 research outputs found
Sort by
Implementasti Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Get PDFIndikator penilaian kinerja implementasi kebijakan pengelolaan dana desa memperhatikan beberapa aspek antara lain ketepatan layanan, akses, penyimpangan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tahun ke empat menjadi yang terbesar dari 8 Kecamatan lainnya di Kabupaten Bulungan dalam penerimaan dana desa (DD) dan merupakan salah satu Kecamatan yang dapat menggambarkan konctisi geografis secara umum di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implernentasi kebijakan dana desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Teori yang digunakan sebagai guidance adalah dari Warwic dalam Tahir Arilin, 2016 yakni : Kemampuan Organisasi, Infonnasi, Dukungan, Pembagian Potensi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan mengambil infonnan dari unsur aparat pemetintah kecamatan , para kepala desa dan unsur tokoh masyarakat yg berjurnlah 16 (enam belas) orang. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Studi Penggunaan Dana Desa ctidesa pada Kecamatan Tanjung Selor belum
sepenuhnya efektif. Beberapa aspek yang belurn terpenuhi secara efektif diantaranya: pertama, dari sisi Aspek Kemampuan Organisasi, penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa belum berjalan dengan maksirnal sebagairnana ketentuan yang berlaku. Kedua, terjadi penyirnpangan yaitu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan diawal tahun anggaran. Ketiga, peneliti menemukan bahwa masyarakat Kecamat.an Tanjung Selor sebagian besar masih berpendapat bahwa pembangunan fisik lebih penting dari pada pemberdayaan masyarakat. Keempat, peneliti melihat bahwa belom maksimalnya dukungan pemetintah daerah dalatn pengelolaan dana desa seperti penerbitan Peraturan Bupati tentang pengelolaan dana desa. Merujuk pada pembahasan basil penelitian, beberapa faktor yang menunjukan keberhasilan implementasi kebijakan diantaranya yaitu: Pertama, penyampaian informasi yang akurat dan tepat kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kedua, ada tradisi lokal senguyun yang mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa. Hal tersebut disebabkan karena senguyun adalah media informal, sedangkan usulan yang bisa dilaksanakan dengan anggaran dana desa adalah usulan yang melalui prosedur musyawarah berjenjang secara formal dan kegiatan pembangunan yang direalisasikan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan Ketiga, pemerintah desa pada pemerintah Kecamatan Tanjung Selor sudah melaksanakan pertanggungjawaban secara horizontal kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat dan pertanggung jawaban secara vertical kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dana Camat
Strategi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara dalam Menarik Investor dalam dan Luar Negeri
Get PDFPenelitian ini bertujuan guna menganalisis mengenai strategi penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara dalam Menarik Investor Dalam dan Luar Negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. lnforman penelitian terdiri dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara sebagai infoman kunci (key informan), Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang serta Para Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan orang-orang yang dapat memberikan infonnasi yang berhubungan dengan investasi di Provinsi Kalimantan Utara. Instrumen penelitian yang digunakan adalah (a) Pedoman Wawancara, (b) Panduan Observasi berupa pengamatan terhadap obyek yang diteliti, dan (c) Dokumeatasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan strategi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu melalui peningkatan kualitas dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan, melakukan berbagai promosi investasi baik di dalam negeri dan luar negeri, seperti menyelenggarakan seminar dan pertemuan forum investasi. berupaya untuk. melakukan percepatan pembangunnn di bidang pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi daerah. Dalam praktiknya Pemerintab Provinsi Kalimantan Utara masih belum efektif dalam penggunaan IT. Kualitas pelayanan perizinan masih buruk, prosedur pelayanan perizinan masih rumit dan membutuhkan waktu lama
Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Dinas Penanaman Modal,Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung
Get PDFImplementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan upaya memberikan kepastian hukum ( Rull Of Law ) bagi pemohon untuk mengurus perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai dasar untuk mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja., Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada Pemohon yang mengajukan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMTKTPTSP Kab. Tana Tidung apakah Pemohon merasa puas atau tidak puas. Jenis penelitian yang digunakan pada proposal ini adalah deskriptif kualitatif dengan rancangan penelitian menggunakan kuisioner sekaligus wawancara dengan Pemohon Perizinan dan Non Perizinan dan hasilnya diuraikan dengan narasi sesuai tanggapan dari Pemohon. Kesimpulan dari hasil analisa penelitian bahwa standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan yang diberikan. Upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan menyesuaikan SOP yang sudah dimiliki
Efektivitas Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka
Get PDFPenyelenggaraan perizinan dengan proses pengelolaan dimulai dari tahap permohonan hingga penerbitan dokumen dilakukan dalam satu tempat merupakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Pengukuran atau evaluasi efektivitas pclayanan perizinan di DINPMP2KUKM sangat penting untuk dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap tindakan manajemen terhadap
proses perizinan sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Jenis pelayanan publik yang banyak diperlukan batasan pada jenis pelayanan tertentu. Salah satu jenis pelayanan publik yang mendasar yaitu pelayanan di sektor administrasi perizinan. Pelayanan dalam sektor administrasi perizinan yaitu jenis pelayanan yang cukup banyak peemintaannya seperti lzin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Angkutan, Izin Usaha Perikanan, lzin Usaha Perkebunan, lzin Usaha Perindustrian terlebih lzin Usaha Perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang meneliti subyek pePelitian pegawai DINPMP2KUKM dan pemohon izin. Proses perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka sudah efektif, hanya saja terkendala dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Efektifnya proses Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka dapat dilihat dari terpenuhinya kriteria yaitu a) Pencapaian Tujuan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka sudah tercapai dan perlu untuk dimaksimalkan lagi, b) lntegrasi sudah dilakukan dengan baik dan efektif yang dapat dilihat dari sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka, dan c) Adaptasi juga sudah dilakukan dengan baik namun diperlukannya pelatihan dan pengembangan pegawai serta meningkatkan sarana dan prasarana
Implementasi Pemberian Penghargaan Berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Get PDFPenelitian ini berjudul "lmplementasi Pemberian Penghargaan Berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana lmplementasi Pemberian Penghargaan Berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Narasumber sebagai lnforman dalam penelitian ini antara lain adalah Sekretaris
Daerah, Kepala BKD Bangka Tengah, dan lnspektorat. Di dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan bahwa secara penghargaan yang diberikan oleh penilai cenderung memberikan nilai tidak objektif pada unsur "kesetiaan, pemberian reward tidak dilaksanakan secara teratur. Penilai (atasan langsung) dalam memberikan penilaian atau penghargaan tidak signifikan dalam memberikan perbedaan. Penilaian pada moral dan etika cenderung diabaikan atau tidak berubah tiap tahunnya. Kencenderungan penilaian pada perilaku kerja tidak signifikan karena tidak ada loncatan prestasi kerja. Kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa lmplementasi Pemberian Penghargaan Berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, perlu diberikan penghargaan psikologis dan sosial, penghargaan psikologis dan sosial lebih sulit diukur nilai finansialnya, namun nilai penghargaan ini penting bagi pegawai. Beberapa penghargaan psikologis dan sosial tersebut seperti promosi jabatan, pemberian kepercayaan dan peningkatan tanggung jawab serta penempatan lokasi kerja yang lebih baik
Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Kebun Masyarakat (PLASMA) dengan Pola Kemitraan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Timur
Get PDFSalah satu regulasi yang memberikan angin segar bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit ialah regulasi tentang kewajiban sebuah perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar perkebunan. Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah tentang pembangunan kebun masyarakat terangkum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 58 menyatakan bahwa "Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan". Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pola kemitraan dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma), dan bagaimana keterlibatan pemerintah dalam implementasi kebijakan pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat (plasma). Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan wawancara/kuisioner, observasi di lapangan, dan studi dokumentasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teori Van Meter dan Van Hom. Hasi1 penelitian menunjukan bahwa Implernentasi Kebijakan berjalan cukup baik dan kebijakan diterima oleh perusahaan perkebunan dan juga diterima oleh rnasyarakat di Kabupaten Barito Timur. Serta ada keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mendorong pembangunan kebun untuk masyarakat melalui pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan perkebunan. Namun masih belum terlihat keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemberian sanksi bagi perusahaan perkebunan yang belum atau tidak dapat merealisasikan pembangunan kebun masyarakat (plasma), sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 60 ayat (2). Saran ke depan, Pemerintah Daerah perlu mendorong perusahaan perkebunan agar merealisasikan kewajiban plasma sesuai regulasi, Pemerintah Daerah juga dapat mengambil sikap tegas untuk memberikan sanksi administrative bagi perusahaan perkebunan yang tidak atau belum merealisasikan pembangunan kebun masyarakat (plasma)
Evaluasi Pelatihan Pembudidaya Ikan di Wilayah Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan (BP3 Medan)
Get PDFMeskipun pelatihan yang dilakukan di BP3 Medan telah direncanakan dengan baik, namun dari hasil laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pembudidaya ikan oleh panitia pelatihan mengindikasikan pelatihan yang dilaksanakaan belum sepenuhnya metnberikan kepuasan bagi peserta pelatihan. Komplain peserta pelatihan terhadap panitia penyelenggara seperti kesigapan panitia dalam memberikan pelayanan kepada peserta, kurang ramah, sulit ditemui saat dibutuhkan. Komplain terhadap sarana prasarana pendukung kegiatan pelatihan sepertij komplain ketidak nyamanan terhadap kondisi kamar asrama di BP3 Medan seperti TV, AC mati, air mati, kcrusakan almari dan lain sebagainya. Komplain terhadap fasilitas konsurnsilcatering, dankomplain yang berkaitan dengan kualitas pelatihan berisi tentang cara mengajar pelatih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan kapabilitas pelatih pada pelatihan budidaya perikanan di BP3 Medan, oleh karena itu, perlu dilakukan analisis Gap Ekspektasi dan Persepsi Peserta terhadap Kualitas Pelatihan Budidaya Perikanan di BP3 Medan. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta pelatihan budidaya perikanan di BP3 Medan sebanyak 90 peserta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode slovin. Sampel yang digunakan sebanyak 73 responden dengan karakteristik yaitu jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir. Variabel penelitian yang akan diuji adalah: Evaluasi Penyelenggara (Panitia Penyelenggara, Sarana dan Prasarana serta Kurikulum dan Materi) dan Kapabilitas Pelatih. Alat analisis yang digunakan adalah Metode SERVQUAL dengan Diagram Cartesius. Hasil analisis data yang sudah dilakukan, menunjukan bahwa: (I) Penyelenggaraan pelatihan budidaya perikanan di BP3 Medan sudah cukup baik tingkat pelayanan panitia penyelenggara (90.8%), sarana dan prasarana pelatihan sudah cukup baik (91.63%), kurikulutn dan materi sudah cukup baik (91.96%), (2) Pelatih pada pelatihan budidaya perikanan di BP3 Medan masih kurang baik (83,76%). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis GAP terbesar pada dimensi ini yaitu -17 ,88 pada atribut DI, hal ini menunjukkan bahwa pelatih masih kurang mampu menguasai materi dan GAP terendah yaitu -7.26 pada atribut D2, hal ini menunjukkan bahwa pelatih sudah cukup baik dalam menjelaskan materi. Dalam hal ini, pelatih belum mampu menguasai materi dengan baik namun sudah mampu menjelaskan materi cukup baik. Sehingga pada dimensi pclatih pada pelatihan budidaya perikanan di BP3 Medan masih kurang baik
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara
Get PDFPenelitian yang berjudul " Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit Daerah dr. H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara" didasarkan adanya permasalahan kinerja Pegawai Rumah Sakit Daerah yang belum optimal, dilihat dari sisi kemampuan , ketepatan, inisiatif Pegawai dalam pelayanan kesehatan . Hal ini ada keterkaitannya dengan gaya kepemimpinan yang belum efektif/optimal di rumah sakit daerah dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Pelayan Kesehatan pada Rumah sakit dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Teori yang digunakan yakni teori Kepemimpinan Situasional II dari Hersey dan Blanchard, (2007: 105) dan Teori kinerja dari Ranupandojo dan Husnan (2000: 125). Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dan konfirmasi dengan pendekatan yang bersifat kuantitatif. Dari populasi berjumlah 69, sampel yang digunakan adalah sebanyak 41 responden. Pengukuran dilakukan dengan metode Non Probability Sampling, cara Purpuse sampling dari Slovin) (Bambang P, Lina MJ: 137). Untuk menganalisis data pada penelitian menggunakan bantuan SPSS versi 22. Dan teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas dengan Alpha Cronbach, dan analisis regresi sederhana untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Dari hasil analisis penelitian pengaruh variable kepemimpinan (VX) terhadap variable kinerja pegawai (VY) rumah sakit daerah dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara adalah signifikan
Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Sintang
Get PDFPenelitian ini adalah diskriptif. Cara pengumpulan data melalui wawancara,observasi dan dokumentasi. Alat pengumpulan data adalah pedoman wawancara,pedoman observasi dan dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan
metode anailis kualitatif.
Tesis ini berangkat dari Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara oleh BKPSDM Kabupaten Sintang belum berjalan maksimal. Indikasi hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, masih banyak Aparatur Sipil Negara yang mendapat sanksi hukuman disiplin tingkat berat. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 secara tegas menyebutkan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap suatu
pelanggaran disiplin, namun kenyataannya banyak atasan langsung dan pimpinan SKPD yang tidak serius dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, padahal penegakan/pengendalian disiplin bawahan
menjadi tanggungjawab atasan langsung masing-masing. Sehubungan dengan itu,pada Tahap Pembinaan, perlu ditingkatkan Bentuk Pembinaan Disiplin Aparatur
Sipil Negara oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui penerapan sistem absensi sidik jari (finger print, Pelaksanaan Apel Pagi/ Apel Sore,Penyampaian Absensi Manual serta Penetapan Jam Masuk dan Jam Pulang Kantor. Penerapan program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra)
BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun 2016 2021 terkait pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil juga perlu ditingkatkan dengan menyediakan anggaran yang memadai. Pada Tahap Proses Hukum Disiplin,Pimpinan OPD yang berperan sebagai pengawas terhadap bawahanya harus lebih
aktif melakukan pemanggilan maupun mengajukan pemeriksaan terhadap bawahannya yang melanggar disiplin
Implementasi Kebijakan Rebabilitasi Rawat Jalan Sosial Bagi Penyalabguna Narkoba di Kabupaten Mempawah
Get PDFPermasalahan obat terlarang atau penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah menjadi masalah yang serius. Seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah menjadi
seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Program rehabilitasi sosial ini merupakan program untuk pulih dari narkoba dan persiapan untuk kembali ke masyarakat
(reentry program). Dari sudut pandang psikososial bahwa seseorang yang menyalahgunakan narkoba terjadi akibat negatif dari interaksi kutub sosial yang tidak kondusif (tidak mendukung ke arah positif). Dampak dari penyalahgunaan narkoha ini adalah memhuruknya huhungan
keluarga, diasingkan dari masyarakat dan dianggap tidak dapat tampil maksimal dimasyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai rehabilitasi rawat jalan sosial bagi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Mempawah. Untuk itu peneliti membuat perumusan
masalah yang berkaitan dengan pembatasan masalah diatas. yaitu "Bagairnana implementasi kebijakan rehab"ditasi rawat jalan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Mempawah. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif sehingga menyajikan data yang akurat
dan digambarkan secara jelas seperti kondisi yang sebenarnya. Teknik yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi rawatjalan sosial di Kabupaten Mempawah berlangsung sebanyak 8-1 2, pada saat program rehabilitasi, klien dilakukan tes
urin dan assesment awal menggunakan form ASI, kemudian klien diberi rencana perawatan.
Selanjutnya klien mulai mengembangkan rencana rawatan untuk. pemecahan masalah yakni konseling awal, konseling adiksi,MI, CBT, grup terapi dan dialog keluarga dan pencegahan
kekambuhan kemudian klien akan di tes urine kembali untuk melihat apakah klien sudah benar-benar bersih dari narkoba. Temuan dari hasil penelitian yang saya lakukan ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan program rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Mempawah belum berjalan dengan optimal dan belum sesuai dengan harapan kebijakan
program rehabilitasi rawat jalan sosial. Dilihat dari faktor yang mempengaruhi keberhasilan program yaitu faktor komunikasi, ketersediaan surnber daya,dimana ketersediaan sumber daya manusia masih ada yang belurn sesuai standar dan merangkap tugasnya sehingga tugas yang dilaksanakan tidak optimal, demikian juga sarana dan prasarana yang belum memadai atau belum lengkap, ada yang sudah lengkap tapi hanya berupa pinjaman dari pihak lain, demikian
juga dengan dari faktor disposisi penempatan petugas sesuai ada yang sesuai dengan keilmuannya namun ada juga yang tidak, dan petugas mendapatkan insentif sesuai dengan
tindakan yang dilakukan, dari faktor struktur birokrasi berkaitan dengan penggunaan SOP masih ada klinik yang tidak menggunakan SOP sebagai acuan dalam pelaksaan tugas