Universitas Terbuka Repository
Not a member yet
9681 research outputs found
Sort by
The Interest Of High School Graduates In Open And Distance Education
Having graduated from high school or its equivalents, in an ideal sense, is not an end in itself; it is, instead, part of a larger trajectory of academic life that opens up a new beginning in higher education. Transitioning from high school can be painstakingly arduous as high school graduates typically cope with major challenges in taking on different paths to success; be it involving productive employment, opting for academic rigor of college or resorting to early marriage. This transition also often marks the time period in which they encounter confusion as to attending conventional or open and distance institution. Flexibility and accessibility that are essential characteristics of distance learning environment at the Open Universities. The present study delves on students’ interest in pursuing tertiary education in an open and distance mode at the Open University. The study is a qualitative descriptive research within a population of 1,404 high school graduates. The census of populations allowed a wide range of data collection to provide treatments to all populations both in urban and rural schools within the regional government areas of South Sulawesi. The data set fits into relative qualitative descriptive analysis. A high proportion of students (1,131 individuals), which earned 80.55%, indicated interest in attending the Open University, while the remaining 279 students or 19.87% did not. The percentages for other questionnaire items that represent students’ interest in pursuing tertiary studies at the Open University are similarly favourable, including students’ ecognition of the reputable existence of the Open University as the 45th Public University in Indonesia (98.29%), students’ recognition that the Open University is a Public University that runs open and distance education (96.15%), students’ recognition that studies at the Open University fit around regular responsibilities (89.03%), and students’ recognition that the Open University charges affordable tuition fees (85.47%). These findings point to a substantial number of high school graduates’ interest in engaging in distance learning environment at the Open University of Makassar for their educational need
Hibridasasi Pelayanan Publik: Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Provinsi Sulawesi Selatan
Organisasi publik saat ini diperhadapkan pada kekurangan sumber daya keuangan dalam penyelenggaraan pelayan dan kebijakan publik. Sementara itu, ia juga diperhadapkan pada
tuntutan publik dalam hal efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tersebut sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan publik. Hal ini menunjukkan pelayanan publik merupakan suatu hal yang kompleks sehingga organisasi sebagai penyelenggara perlu didesain untuk mengatasi kondisi di atas. Organisasi yang seperti itu disebut hybrid organization.
Hibridasasi organisasi publik sulit terhindarkan untuk efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka logika institusional sebagai keyakinan budaya,tujuan, norma, aturan dan praktek yang menyusun kognisi dan prilaku pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas di Kota Makassar.
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun model hibridasasi pelayanan publik,meliputi tujuan khusus: (1) Deskripsi logika publik, pasar dan masyarakat sipil terwujud dalam kegiatan efektifitas pelayanan publik organisasi hybrid (2021); (2) Deskripsi strategi dan praktek organisasi yang memungkinkan interaksi logika multi aktor dalam aktivitas pelayanan publik yang efektif (2022); dan (3) Menjelaskan hubungan antar organisasi dengan aktor
organisasi eksternal yang memfasilitasi interaksi logika kelembagaan (development logic dan private logic) pada efektifitas pelayanan publik (2023).
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan desain kualitatif dan strategi studi kasus. penelitian tahun pertama (2021) dan tahun kedua (2022) menggunakan proses pengolahan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Hubeman, 1992) dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kasus dan settingnya. Pada penelitian tahun ketiga (2023), menggunakan proses pengolahan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dan analisis datanya menggunakan teknik penjodohan pola dan analisis deret waktu.
TKT penelitian tahun pertama (2021) adalah TKT 7, untuk menetapkan prinsip dasar riset tentang logika publik, pasar dan masyarakat sipil dalam pelayanan kesehatan. Tahun kedua
(2022) menggunakan TKT 8, telah tersusunnya dukungan data awal tentang strategi dan praktek organisasi yang memungkinkan interaksi logika multi aktor dalam aktivitas pelayanan publik yang efektif. Tahun ketiga (2023) telah menetapkan rancangan dan metodologi penelitian untuk merancang model teoritis hibridasasi pelayanan kesehatan, TKT 9.
Penelitian ini berlangsung selama tiga tahun dengan output yang ditargetkan adalah 3 artikel pada jurnal bereputasi internasional, -Scopus dan terdaftar di Scimago. Pada tahun pertama (2021) artikel dimasukkan pada Jurnal “Public Policy & Administration – Q3” (under reviewed). Tahun kedua (2022) artikel dikirim ke jurnal “Journal of Policy Practice – Q3”.
Tahun ketiga (2023) artikel akan dimasukkan ke jurnal “international journal of public administration– Q2”. Selain itu, penelitian ini juga akan menghasilkan output berupa 3 makalah yang akan dipresentasikan di Seminar Internasional (invited speaker). Kemudian, penelitian ini, selama 3 tahun, juga direncanakan akan menghasilkan 1 buku teks (publish) yang masing-masing direncanakan diterbitkan oleh Penerbit Keday Buku Jenny
Dokumen hasil turnit in, atas nama Darmanto
1. Implementasi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol: sebuah pendekatan kebijakan publi
Digitalisasi Arsip di Kelurahan Pamulang Timur
Digimlisasi ars.ip dapal <ii[akukan dengan rara mengam1mediakan am-.irip d.ari manual menjadi arsip
digitaL Digitalisasi arsip dapat menjadi so1usi atas kelema han arsip1 manual. Manfaat digitalisasi Mbip diantaranya untuk menghindari kerusakan arsip atau kehilangan arsip akibat bencana alam. Mitra pada kegiaitan Pengabdian Kepada masyarakat (PkM) yang dilakuukan oleh Program Studi D-lV Kearsipan Jurusan llmu Komunikasi dan informaasi Faku1tas llmu Hukum, ilmu Sosial dan ilmu Politik (FHISlP) Universitas Terbuka adalah Kelurahan Pamulang Timur Kecamatau Pamuhmg, Tangerang Selatan. Banten. Indonesia. Pada saat PkM dilakukan, Kelurahann Pamulang Timur belum menerapkan digitalisasi. Pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan edukasi mengenai proses digitalisasi. Metode yang digitalisasikan pada kegiatan ini adalah pelatihan dan pendampingan dengan tujuan agar pengelola arsip dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan digitalisasi arsip, di Kelurahana Pamulang timu
The Role of Noan Performing Financing (NPF) as A Mediator for The Relationship Between Operating Expenses and Operating Income (BOPO) on The Performance of Islamic Banks in Indonesia
This study aims to examine and analyze the relationship between the effect of operating costs and operating income on bank performance which is mediated by credit risk. Using data on Islamic banking companies listed on the IDX in 2012-2019. The methodology in this study uses secondary data. Data specification is panel data (pooled data) which is actually a combination of data consisting of time series data and cross-sectional data. The analysis tool used is SEM-PLS with the WarpPLS 7.0 application. This research is successful in proving that the operational cost ratio is used to measure the level of efficiency and ability of a bank in conducting its operations. The smaller this ratio means the more efficient the operational costs borne by the bank concerned so that the possibility of a bank in a less problematic condition. The smaller this ratio, the better the bank's performance
Advokasi Hak-Hak Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Pada 2 November 2020 Pemerintah Indonesia telah mengundangkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU ini lahir dilatarbelakangi perlunya penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Ketidaktahuan para pekerja terhadap hak-haknya pasca UU Cipta Kerja ini berlaku akan semakin memperparah pemenuhan hak kepada para pekerja. Oleh karena itu perlu adanya edukasi kepada para pekerja mengenai apa saja hak-haknya terutama setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. Tenaga Kerja merupakan pihak yang sangat rentan mengalami pengabaian dan diskriminasi akibat kedudukannya yang terkadang tidak seimbang akibat hubungan kerja yang bersifat subordinatif. Dengan demikian, edukasi saja tidaklah cukup sehingga perlu adanya advokasi kepada para pekerja.
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pada tenaga kerja terkait dengan hak-hak pekerja yang diakomodir oleh UU Cipta Kerja. Tujuan konkret sasaran program ini pada tenaga kerja dengan memberikan advokasi hak-hak ketenagakerjaan pasca UU Cipta Kerja diundangkan.
Kegiatan PkM ini dilakukan dalam bentuk advokasi dan sosialiasi tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Media advokasi dan pembimbingan yang digunakan adalah melalui kegiatan webinar 3 seri yang dilaksanakan selama 3 bulan berturut-turut dengan tema yang berbeda-beda. Seri 1 bertema tentang Jenis Perselisihan Hubungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Seri 2 bertema Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha dalam PP/PKB sebagaimana Amanat PP No. 35 Tahun 2021, dan Seri 3 dengan tema Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Luaran dari program ini yang bisa dirasakan oleh mitra adalah mendapatkan bantuan hukum baik dari sisi akademisi maupun praktisi dalam mengadvokasi para tenaga kerja maupun masyarakat dalam memahami implementasi dari UU Cipta Kerja sehingga dapat diterapkan di tempat mereka bekerja serta membantu para tenaga kerja dalam hal konsultasi saat mereka mengalami perselisihan dengan pihak pengusaha
Chinese Community under the Soekarno Era in Indonesia
is study aims to analyze the life of Chinese people in Indonesia during the Soekarno government and analyze the government’s treatment of Chinese people in the Soekarno era. is study used a historical method approach with a limited history across the 1930s
period, from 1941 to 1958, from 1959 to 1966. e method used is as follows: data collection
in the form of literature studies relevant to the subject matter discussed, source criticism to
find out the relevant elements through the incorporation of information obtained through
the source, and compilation i.e., writing historical facts. Political and economic perceptions
influenced Chinese ethnic communities in Indonesia during colonial, the old order, and the
new times. Chinese society received many sanctions from the Soekarno government because
of communist ideology, which was a threat to the government. e existence of ethnocentric
during the old order so that Chinese people cannot be received well
Structural Collaboration Process, Staff and Non-Civil Servant in Job Seeker Card Service (AK-1)
This study aims to investigate the strategy taken by the Department of Manpower and Industry of the city of Tarakan in overcoming the job seeker card service (AK-1). The problem was focused on collaboration between structural officials, staff, and non-civil servants. To solve this problem, the theoretical references of Chris Ansell and Alisson Gash were used. The data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed qualitatively. This study concludes that the collaboration process between structural officials, staff, and non-civil servants at the Department of Manpower and Industry of the city of Tarakan was going well, the strategy for making job seeker cards was able to be applied. The service supporting factor was the existence of Information Technology (IT)-based applications, an inhibiting factor from services due to the Covid-19 pandemic. Services are still carried out based on health procedures set by the governmen
Pedagogical Challenges in Online Learning: ‘Maxiagogy’ as a Transformative Panacea Owing to the COVID-19 Outbreak
The COVID-19 pandemic has forced all sectors, including education sectors, to make impulsive adjustments. In the implementation, educational institutions at all levels have undergone rapid changes as they had to adopt online learning. This study investigates the underlying factors that raise questions and complaints from stakeholders due to the changes in delivery from the face-to-face mode to online learning. Design/methodology/approach – The critical factor identified as a cause of the social confusion is a pedagogical issue. The pedagogical crisis presumably occurred due to the sudden changes from face-to-face teaching to the online learning mode. To untangle these tangled threads, this study collected data from various sources in an effort to understand the importance of the pedagogical issue in online learning. This issue needs to be investigated from diverse perspectives, ranging from: (1) the contexts that drive the acceleration of the use of online learning; (2) the evolution of the online learning generation; (3) open education, online learning, and the conception of higher education; (4) the system of online,,learning; and (5) the evolution of pedagogy in online learning. Methodologically,,the approach is a descriptive-qualitative one through some literature review activities and a series of focus group discussions on the critical analysis. The data collected are entirely secondary data in the form of content analysis. The sources were: (a) journals; (b) reports; (c) search engines; (d) websites containing scientific articles; (e) research papers; and (f) unpublished academic papers. Findings – This study succeeded in proposing a breakthrough alternative pedagogy that needs to be criticized as a transformative pedagogy, i.e. ‘maxiagogy’ based on communalism. We were familiar with pedagogy, andragogy, and heutagogy (including peeralogy and cybergogy) and cognitive-behaviourism, constructivism, and connectivism. This study finally confirmed ‘maxiagogy’ as the (new) transformative pedagogy (communalism-based) with its drawbacks and strengths. This is in line with the spirit of online learning for the 21st century — that is, learning is exciting, enjoyable, accessible, easy to find, reliable, and flexible. Originality/value/implications – The rise of the new transformative pedagogy will not solve the real pedagogical crisis in online learning. However, this study shows that ‘communalism-based maxiagogy’ can be used as a transformative pedagogy with respect to the pressures of the 21st century and the demands of millennial learners, regardless of whether the Covid-19 crisis occurred or not. ‘Maxiagogy’ ultimately places learners at the centre of learning, with two fundamental beliefs — flexibility and trust — becoming self-directed and self-determined learners
Pengaruh Bonus Plan Dan Dualitas Ceo Terhadap Income Smoothing
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh bonus plan dan dualitas CEO terhadap income smoothing dengan ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 sebagai sampel. Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan program SPSS dan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari pengujian diperoleh (1) tidak erdapat pengaruh signifikan bonus plan terhadap income smoothing, (2) terdapat pengaruh signifikan positif dualitas CEO terhadap income smoothing (3) terdapat pengaruh signifikan positif ukuran perusahaan terhadap income smoothing (4) tidak terdapat pengaruh signifikan profitabilitas terhadap income smoothing, dan (5) tidak terdapat pengaruh signifikan likuiditas terhadap income smoothing