Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)
Not a member yet
223 research outputs found
Sort by
KUALITAS APARATUR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH PULUBAALA KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORORNTALO
Get PDFThis study aimed to determine the quality of personnel in improving public services in the office of Chief of
Gorontalo City Pulubala. This study uses secondary data sources such as library research and documentation,
among others, can be obtained from the district office, the news media and the Internet, as well as other
literature related to the problems studied, namely the quality of service of the government apparatus in an effort
to serve the community and also using interviews with informants that village heads, village officials and the
public. The data obtained from these studies were analyzed by descriptive qualitative analysis method. The
indicators in this study, researchers used the first indicator of the sub-indicators Productivity Work Attitude and
Ability Village officials conduct administrative personnel, adherence to regulatory authorities with an indicator
procedure / service procedures, and discipline with the presence of sub-indicators of urban authorities and
appropriate care Results with the wishes of the community in assessing service in urban pulubala. From the
research and discussion about improving the quality of personnel in the public service in the office Chief
Pulubala in Gorontalo City authors conclude that the administrative apparatus of the government was ready to
face regional autonomy, as seen on the achievement of optimum quality pulubala administrative apparatus in
improving public services
Penguatan Kapasitas Puskesmas Sebagai Organisasi Publik (Kajian dalam Perspektif Teori Organisasi)
Get PDFMany of our society at villages in Papua Province are not getting maximum health services by puskesmas for various reasons. Unfortunatly, the condition of the puskemas—which can be interpreted as the face and image of the government—does not indicated the expected the attraction to visit. People prefer to visit local public hospital or to practice doctors in the afternoon. This situation affirms the poor image of puskesmas. What is wrong in Puskesmas?. This question should be disclosed to fined what is really with our healh centers? The aims of this study was to find the root of the problems of lack of capacity of puskesmas as public organization in doing health service to society. This study uses literature study methods supported by data and documentation. The results of the study shows that to solve the problems related to puskesmas as the basis of public healt service hence there are two aspects that must be done that are 1). Structuring Organizational Structure and 2). Changing Organizational Culture. As the conlucion of this study is to bring well and qualified health service to the community can be started by optimizing task and function of puskesmas as public organization followed by commitment, good leadership, change of perspective, regulation arrangement and strong will to improve the performance of puskesmas.
Banyak masyarakat kita, di pedesaan (baca : kampung-kampung) di Provinsi Papua kurang mendapatkan pelayanan maksimal oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) karena beragam alasan. Sayangnya, keadaan Puskesmas—yang dapat dimaknai sebagai wajah dan citra pemerintah—tidak menunjukkan keadaan yang diharapkan, bahkan nyaris kehilangan daya tarik untuk dikunjungi. Masyarakat lebih memilih berkunjung ke rumah sakit umum daerah (RSUD) atau ke dokter praktek pada sore hari. Keadaan ini memberi penegasan pada buruknya citra Puskesmas. Ada apa di Puskesmas? Pertanyaan ini patut diungkapkan untuk ditemukan ada apa sebenarnya dengan Puskesmas-Puskesmas kita. Tujuan penelitian untuk menemukan akar masalah lemahnya kapasitas puskesmas sebagai organisasi publik dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kajian ini menggunakan metode studi literatur yang didukung dengan data-data dan dokument. Hasil kajian menunjukkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Puskesmas sebagai basis pelayanan kesehatan masyarakat maka ada dua aspek yang harus dilakukan yakni 1). Penataan Struktur Organisasi Puskesmas dan 2). Melakukan Perubahan Budaya Organisasi. Sebagai simpulan kajian ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu prima kepada masyarakat dapat dimulai dengan optimalisasi tugas dan fungsi Puskesmas sebagai organisasi publik yang diikuti dengan komitmen, kepemimpinan, perubahan cara pandang, pengaturan regulasi, dan kemauan yang kuat untuk memperbaiki kinerja puskesma
KONTRIBUSI PROGRAM UNGGULAN DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Get PDFSignifikannya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Distribusi Pendapatan yaitu melalui
pemberian dorongan pertumbuhan unit-unit usaha masyarakat. Apalagi jika yang mengalami pertumbuhan
adalah unit-unit usaha yang dimiliki oleh sebagian masyarakat pribumi. Sejak awal sektor pertanian telah
menjadi sector primadona di Kabupaten Bolaang Mongondow di samping sektor-sektor lainnya seperti
pertambangan dan jasa. Permasalahan sekarang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu sebahagian besar
sawah masih dalam kondisi tadah hujan, sehingga belum lama ini dua Kecamatan di Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara yaitu Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Sangkup mengalami gagal panen karena
kekeringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah Program Unggulan dan
Kontribusi Program Unggulan dalam PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metodologi yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Data sekunder berasal dari dokumen. Sampel
ditentukan secara purposive sampling berjumlah 30 orang diambil dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan
dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta masyarakat di 6 kecamatan. Data
dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 9 sektor Program Unggulan yang ada
di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada tahun 2006 semua sektor ekonomi tersebut mengalami
pertumbuhan yang positif pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya sektor pertanian. Apa bila
diurutkan mulai dari sektor perdagangan, dan hotel, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertambangan
dan penggalian, bangunan, dan kelima sektor jasa-jasa tersebut hanya tumbuh 3,9 persen. Kontribusi diketahui
bahwa besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB), sektor yang terbesar kontribusinya ialah sektor pertanian sebesar 36,13 persen. Dari hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi program unggulan dalam Produk Domestic Regional Bruto di
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang paling tinggi yaitu sektor pertanian. Disarankan agar pemerintah
mengantisipasi apabila ada permasalahan yang menyebabkan gagal panen karena kekeringan sebagaimana yang
terjadi di Kecamatan Bintauna dan Sangkup
Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMP Negeri 1 Pallangga
Get PDFThe purpose of this research is to know the Evaluation of Complete Dynamic Class System Policy (SKTB) in SMP Negeri 1 Pallangga and the factors that become supporters and obstacles in the Evaluation of Sustainable Complete Class System Policy (SKTB) At SMP Negeri 1 Pallangga. The type of this research is qualitative with informants as many as 6 people selected based on the view that informants have knowledge and information about the problems studied are: Secretary of Education Office 1 Person, Vice Principal SMP Negeri 1 Pallangga 1 Person, Teacher SMP Negeri 1 Pallangga 2 people, and Students of SMP Negeri 1 Pallangga 2 people. The data collected by using the instrument in the form of: Observation and Documentation and developed interviews to informants. The results of this study indicate that the Evaluation of the Policy of Completed Due Diligence System (SKTB) In SMP Negeri 1 Pallangga, from several indicators of effectiveness indicators, sufficiency indicators and indicators have been implemented in accordance with the Vision of Mission SMP Negeri 1 Pallangga, while the supporting factors in the evaluation of Class System policy (SKTB) In SMP Negeri 1 pallangga is, the school side responded well SKTB program, while the inhibiting factor is Module and lack of understanding of Teachers and Students.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Dinamis Lengkap (SKTB) dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Kebijakan Sistem Kelas Lengkap Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga. Metode Penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan informan sebanyak 6 orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yaitu : Sekretaris Dinas Pendidikan 1 Orang, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pallangga 1 Orang, Guru SMP Negeri 1 Pallangga 2 orang, dan Siswa SMP Negeri 1 Pallangga 2 orang. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa :Observasi dan Dokumentasi dan dikembangkan wawancara terhadap informan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga, dari beberapa indikator yaitu indikator efektivitas, indikator kecukupan dan indikator ketetapan sudah dilaksanakan sesuai Visi Misi SMP Negeri 1 Pallangga, sedangkan faktor pendukung dalam evaluasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 pallangga adalah, Pihak sekolah merespon dengan baik program SKTB, Sedangkan faktor penghambatnya adalah Modul dan kurangnya pemahaman Guru dan Sisw
Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo
Get PDFThe purpose of this study is to find out how the performance of employees in performing administrative services in Boliyohuto District Office. The research method used is a quantitative approach with correlation method. The result of the writer's observation on the performance of the employees in the administrative service at Boliyohuto Sub-District Office still needs some improvement. Based on the results of research that influence the performance of employees to administrative services in District Boliyohuto Gorontalo Regency, according to the results of testing the hypothesis that the price t arithmetic> of the price register. The closeness of the influence of the performance of employees to the administrative service is shown through calculation of determination that is approximately 40% variation that occurs in the scores of administrative services explained through the variation of employee performance in the district office Boliyohuto Gorontalo District. Improvement of administrative services has a significant (significant) relationship with employee performance through the relationship pattern shown by regression equation = 15 + 0.95X which is very meaningful. In conclusion that every change of one unit on variable X is the employee performance followed by the average change of 0.81 units on variableYyaitu administrative services in the district office Boliyohuto Gorontalo District.
Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Boliyohuto. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi. Hasil pengamatan penulis pada kinerja pegawai dalam pelayanan administrasi di Kantor Camat Boliyohuto masih memerlukan beberapa pembenahan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaruh kinerja pegawai terhadap pelayanan administrasi di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, sesuai hasil pengujian hipotesis yaitu harga t hitung> dari harga tdaftar. Keeratan pengaruh kinerja pegawai terhadap pelayanan administrasi ditunjukkan melalui perhitungan determinasi yaitu kurang lebih 40% variasi yang terjadi pada skor pelayanan administrasi terjelaskan melalui variasi kinerja pegawai di kantor Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Peningkatan pelayanan administrasi memiliki hubungan yang signifikan (berarti) dengan kinerja pegawai dengan melalui pola hubungan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi = 15+ 0,95X yang sangat berarti. Kesimpulannya bahwa setiap terjadi perubahan satu unit pada variabel X yaitu kinerja pegawai diikuti oleh perubahan rata – rata sebesar 0,81 unit pada variabelYyaitu pelayanan administrasi di di kantor Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo
Transparansi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mamuju
Get PDFTransparency of the services provided by government agencies in administering public services is very important so customer can easily find out information or access about the procedure / stages in the services provided by her government agencies. The aim of the research is to describe, measure and analyse the transparency of building construction permit in Mamuju Regency. The research was a descriptive qualitative and quantitative (mix method) study. The methods of obtaining the data were questionnaire, interview and observation to informants who are directly involved in building construction permit. The results of the research indicate that the implementation process of service transparency of building construction permit in Mamuju Regency has not been fully implemented based on transparency dimensions expected by the customers/community. There are still some points that should be informed clearly and precisely to the costomers/community especially in terms of service implementation management, technical and administrative requirements, service completion time, authorized and responsible officials, service appointments, service location, and service standard. Meanwhile, the points that can meet the transparency dimensions are service procedure, service cost, and information of service consultation/complaint process that are sufficient to provide information that is clear, precise, and easy to understand. The lack of transparency of the points mentioned above is because the authorized and responsible officials do not have commitment in providing clear and precise information for the costomers/community, so a certainty in service is not created.
Transparansi pelayanan sangat penting bagi instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena dengan adanya transparansi pelayanan terhadap masyarakat/pelanggan dapat dengan mudah mengetahui informasi atau akses tentang prosedur-prosedur dalam pelayanan yang diberikan olen instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan menggambarkan, mengukur, dan menganalisa transparansi pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif (mix method). Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelayanan IMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan transparansi pelayanan IMB Kabupaten Mamuju belum sepenuhnya diterapkan dalam dimensi-dimensi transparansi yang diharapkan oleh masyarakat. Masih terdapat beberapa aspek yang harus diinformasikan secara jelas dan tepat kepada masyarakat terutama dari segi manajemen penyelenggaraan pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi, waktu penyelesaian pelayanan, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, janji pelayanan, lokasi pelayanan, dan standar pelayanan. Adapun aspek yang telah memenuhi dimensi-dimensi transparansi, yaitu prosedur pelayanan, biaya pelayanan dan informasi proses konsultasi/pengaduan pelayanan sudah memberikan informasi yang jelas, tepat, dan mudah dipahami
Implementasi Pakta Integritas Auditor Inspektorat Dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Takalar
Get PDFThe objective of this research is to know audit auditor's performance in Governmental tasks, functions, authority, roles and responsibilities in Takalar District and to know the supporting and inhibiting factors of implementing integrity auditor integrity pact in improving supervision performance of Takalar Regency Government. The method used in this research is descriptive qualitative by using flow, interview, and documentation. Then data analysis techniques through data reduction, data presentation, and deduction of conclusions. The results of research that states that the implementation of the functions, tasks, roles, and responsibilities of operational controls become more controlled morally and ethically, is found with the commitment of the leadership to follow up the personnel problem in order to improve the performance of employees, this commitment is also built at the level of aparaturur both the level of leadership and subordinates to support the integrity exercise pact at the Takalar District inspectorate. While the inhibiting factors are less assertive punishment or loss when dilaktusitas are included other than other inhibiting factors ie there are some items in the statement of integrity pact that is difficult to mention as appropriate and appropriate to the law.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pakta integritas auditor inspektorat dalam tugas, fungsi, wewenang, peran dan tanggung jawab pengawasan Pemerintahan di Kabupaten Takalar dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi pakta integritas auditor inspektorat dalam meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan istrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pakta integritas dari aspek fungsi, tugas, peran, dan tanggungjawab menunjukkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih terkontrol secara moril dan etika, ditemukan adanya komitmen pimpinan untuk menindaklanjuti masalah kepegawaian dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, komitmen ini juga terbangun ditingkatan aparaturur baik tingkat pimpinan maupun bawahan untuk mendukung pakta implementasi integritas pada instansi inspektorat Kabupaten Takalar. Sementara faktor penghambat yakni kurang tegasnya sanksi atau hukuman bila pakta integritas dilanggar selain itu faktor penghambat lainnya yaitu terdapat beberapa item dalam pernyataan pakta integritas yang sulit diidentifikasi pelanggaran seperti bersikap jujur dan kepatuhan terhadap undang-undan
Perspektif Ekologi Politik Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto
Get PDFThe Limboto Lake is the largest lake in Gorontalo Province. These natural resources have biodiversity of fishery which become economic source of coastal lake community. Besides, the economic activity of aquaculture fishery also grows rapidly in Limboto lake. The Limboto Lake is the largest lake in Gorontalo Province. These natural resources have biodiversity of fishery which become economic source of coastal lake community. Besides, the economic activity of aquaculture fishery also grows rapidly in Limboto lake ,The Limboto Lake has a strategic role for the province of Gorontalo. The Limboto lake degradation shows a more destructive of the area and the depth is reduced. This research study the product of law as a environmental politic instrument of the government and analyzes it in a political ecological perspective. The research design used descriptive quantitative and qualitative by using methodological approach of political ecology. The results show that regulation related to general management of the lake and Lake Limboto is particularly weak in the context of cohesiveness, harmonization, and problem focus.
Danau Limboto merupakan danau terbesar di Provinsi Gorontalo. Sumberdaya alam ini memiliki kakayaan hayati perikanan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat pesisir danau. Disamping itu aktivitas ekonomi perikanan budidaya juga tumbuh pesat di danau Limboto. Danau Limboto merupakan danau terbesar di Provinsi Gorontalo. Sumberdaya alam ini memiliki kakayaan hayati perikanan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat pesisir danau. Disamping itu aktivitas ekonomi perikanan budidaya juga tumbuh pesat di danau Limnboto. Danau Limboto memiliki peran strategis bagi provinsi Gorontalo. Degrdasi danau Limboto menunjukkan gambaran semakin destruktif yaitu luasan dan kedalamannya berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji produks hukum sebagai instrumen politik lingkungan pemerintah dan menganalisis dalam perspektif ekologi politik. Desain penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan metodelogis ekologi politik. Hasil menunjukkan bahwa regulasi terkait pengelolaan dananu secara umum dan danau Limboto secara khusus masih lemah dalam konteks keterpaduan, harmonisasi, dan fokus masalah
Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto
Get PDFAbstract
Development in an effort to humanize human beings by nature is also a business that has the meaning of ethics, law, and the values of religious teachings in both the objectives to be achieved in the way of business execution and achieve national development objectives. development in the Village Dulohupa that until now there are still many obstacles in the implementation of its development. The purpose of this study was to obtain information the extent of the role of the Village Consultative Body in supporting rural development in the Village Dulohupa Boliyohuto District of Gorontalo district. This study uses qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques articles used were interviews, observation, and documentation. In this study informants ad 9 block, in an interview. The results showed that the role of the Village Consultative Bdan very important for the growth masyarakatn welfare and rural development. In accommodating issues and development in the village, BPD also plays quite well, although sometimes seen lonely office in the village BPD Dulohupa resulting difficulties in gathering to share their aspirations and ideas as well as ideas.
Abstrak
Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hokum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. pembangunan di Desa Dulohupa yang sampai saat ini masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan pembangunannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi sejauh mana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang digunakn adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini ad 9 orang informan yand di wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Bdan Permusyawaratan Desa sangat penting bagi pertumbuhan kesejahteraan masyarakatn dan pembangunan desa. Dalam mengakomodasi permasalahan dan pembangunan di desa, BPD juga sudah berperan cukup baik, meskipun kadang kala terlihat sepinya kantor BPD di Desa Dulohupa yang mengakibatkan susahnya masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, ide serta gagasan