6024 research outputs found
Sort by
Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya
No full textAbstrak
Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan. Sumber Daya Manusia mempunyai peran dan kedudukan yang penting bagi pembangunan setiap negara. UPTD BLK merupakan bagian dari Dinas Tenaga Kerja yang dikhususkan untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. UPTD BLK hadir sebagai upaya pemerintah dalam rangka menciptakan tenaga kerja terampil, mengurangi pengangguran, dan meningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ketenagakerjaan yang diarahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri, beretos kerja tinggi dan produktif.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan Teknik tringulasi sumber, yaitu pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber. Adapun Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, data reduksi, penyajian data, dan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini yaitu Konsep Pelatihan Yang Diberikan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja meliputi pengembangan keterampilan, identifikasi, penyusunan program, fasilitas instruktur, pelaksanaan pelatihan, evaluasi, sertifikasi dan pemantauan pasca pelatihan. Konsep pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah atau negara secara keseluruhan. Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laihan Kerja dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya dengan memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi masyarakat serta memberikan keterampilan/keahlian kerja agar masyarakat mampu mandiri baik dengan bekerja untuk orang lain maupun membuka usaha mandiri. Balai Latihan Kerja berperan penting dalam menjembatani kesenjangan keterampilan di masyarakat dan mempersiapkan tenaga kerja yang lebih siap bersaing di pasar kerja.
Abstract
Human resources can be interpreted as tools to achieve goals or abilities used to obtain profits. Human resources have an important role and position in the development of every country. UPTD BLK is part of the Manpower Service, which is devoted to providing training to improve the quality of the workforce, especially for people who have a low level of education. UPTD BLK exists as the government's effort to create skilled workers, reduce unemployment, and improve the quality of human resources and employment development, which is directed at the formation of professional workers who are independent, have a high work ethic, and are productive.
This research uses a type of field research using a descriptive-qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data validation technique uses the source triangulation technique, namely collecting data and information from various sources. The data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and conclusions.
The results of this study are the Training Concept Provided by the Regional Technical Implementation Unit of the Vocational Training Center including skill development, identification, programming, instructor facilities, training implementation, evaluation, certification and post-training monitoring. The training concept aims to improve the skills and competencies of the workforce, increase employment opportunities, and support the economic growth of the region or country as a whole. The role of the Regional Technical Implementation Unit of the Job Training Center in Improving the Quality of Human Resources in Palangka Raya City by providing competency-based job training for the community and providing work skills so that the community is able to be independent either by working for others or opening an independent business. Balai Latihan Kerja plays an important role in bridging the skills gap in the community and preparing a workforce that is better prepared to compete in the job market
Implementasi Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Ayam (Rpa) Di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya
No full textAbstrak
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa pada tahun 2024 jasa penyembelihan diharuskan telah memiliki sertifikasi halal pada jasanya. Tidak ditemukannya jasa rumah potong ayam yang telah bersertifikat halal hingga tahun 2023 di Kota Palangka Raya khususnya pada Kecamatan Pahandut yang merupakan wilayah strategis pemasaran produk daging ayam, menunjukkan adanya permasalahan penerapan aturan mengenai sertifikasi halal pada jasa penyembelihan. Dalam penerapan aturan tersebut di masyarakat tentu tidak lepas dari hambatan serta upaya dalam melaksanakannya. Fokus kajian dalam penelitian ini mengenai implementasi aturan sertifikasi halal pada usaha jasa rumah potong ayam di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dengan melihat pada keefektifan hukum dan aspek keadilan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil kajian melalui efektivitas hukum menghasilkan kesimpulan bahwa faktor hambatan implementasi sertifikasi halal berkaitan dengan penyampaian informasi sertifikasi halal yang belum aktif dilaksanakan terhadap para pelaku usaha rumah potong ayam, belum dimilikinya juru sembelih serta penyelia halal bersertifikat, saranan dan fasilitas yang belum memadai dan ketiadaan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal pada produknya dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dilihat dari upaya yang telah dilakukan pemerintah dan para pelaku usaha berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi halal masih belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan dikarenakan belum terpenuhinya hak bagi pelaku usaha dengan dilaksanakannya kewajiban pemerintah dan tidak dipenuhinya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan hak konsumen untuk mendapatkan daging ayam yang baik dan halal.
Abstract
In accordance with law No. 33 of 2014 concerning the guarantee of Halal products, it is stated that by 2024 slaughter services must have halal certification in their services. The absence of halal-certified chicken slaughterhouse services until 2023 in Palangka Raya city, especially in Pahandut Regency, which is a strategic area for marketing chicken meat products, indicates that there are obstacles in applying halal certification rules to slaughter services. In the implementation of these rules in the community, of course, can not be separated from the constraints and efforts in implementing them. The focus of this study is on the application of halal certification rules on chicken slaughter services in Pahandut subdistrict of Palangka Raya city by looking at the effectiveness of law and justice aspects in it. This study uses empirical juridical methods to see how the law works in society. The results of the study through the effectiveness of the law resulted in the conclusion that the factors inhibiting the implementation of halal certification are related to the delivery of halal certification information that has not been actively implemented against chicken slaughterhouse business actors, has not had certified halal slaughterers and supervisors, inadequate facilities and the absence of strict sanctions against business actors who do not carry out halal certification obligations for their products in the Halal Product Guarantee Law. Judging from the efforts made by the government and business actors related to the implementation of halal certification, it still does not fully meet the justice aspect because the rights of business actors have not been fulfilled with the implementation of government obligations and the obligations of business actors to provide consumer rights to get good and halal chicken meat
Identifikasi Hukum Akad Syirkah Ngadas Sapi Berdasarkan Adat Sasak Di Desa Sagu Sukamulya Kabupaten Kotawaringin Barat
No full textAbstrak
Masyarakat Suku sasak di desa Sagu Sukamulya kabupaten Kotawaringin Barat melakukan kerjasama dalam bidang peternakan sapi yang disebut dengan ngadas sapi yang didalamnya terdapat sistem bagi hasil. Penelitia ini bertujuan untuk meneliti praktek Ngadas sapi adat Sasak di desa Sagu Sukamulya kabupaten Kotawaringin Barat dan hukum akad dalam perjanjian ngadas sapi adat Sasak di desa Sagu Sukamulya kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan sosial-legal. Subjek penelitian ini adalah 1 orang pemilik modal, 2 orang pengelola modal dan 2 orang sebagai informan. Hasil penelitian ini mendapati bahwa sistem ngadas sapi berdasarkan adat Sasak di desa Sagu Sukamulya kabupaten Kotawaringin Barat dalam pemeliharaan ternak sapi yang dilakukan kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal berupa anakan sapi atau hasil dari penjualan sapi dengan kesepakatan bersama dan hasil penelitian ini mendapati bahwa adanya resiko-resiko yang di tanggung bersama oleh kedua belah pihak dan hukum dari sistem Ngadas sapi berdasarkan adat Sasak di desa Sagu Sukamulya kabupaten Kotawaringin Barat selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musytarakah yakni perpaduan akad antara akad mudaharabah dengan akad musyarakah, bahwa akad ini diperbolehkan.
Abstract
The Sasak tribe community in Sagu Sukamulya village, West Kotawaringin district, collaborates in the field of cattle farming, called ngadas cattle, in which there is a profit sharing system. This research aims to examine the practice of Sasak traditional cattle ngadas in Sagu Sukamulya village, West Kotawaringin district and the contract law in Sasak traditional cattle ngadas agreements in Sagu Sukamulya village, West Kotawaringin district. This research is field research using sociological juridical research methods with a social-legal approach. The subjects of this research were 1 capital owner, 2 capital managers and 2 informants. The results of this research found that the ngadas cattle system is based on Sasak customs in Sagu Sukamulya village, West Kotawaringin district in raising cattle which is carried out in cooperation between profit sharing between capital owners and capital managers in the form of calves or proceeds from the sale of cattle by mutual agreement and the results of this research found that there are risks that are shared by both parties and the law of the Ngadas Sapi system based on Sasak customs in Sagu Sukamulya village, West Kotawaringin district is in line with the Fatwa of the National Sharia Council No: 50/DSN-MUI/III/2006 concerning mudharabah musytarakah contracts, namely a combination of contracts between a mudarabah contract and a musyarakah contract, that this contract is permissible
Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Di Kafe Kala Rindu Dan Cafe Bengkel Valv Coffie And Eatery Palangka Raya
No full textAbstrak
Penelitian ini di latarbelakangi permasalahan pembayaran menggunakan member card yang terdapat unsur ketidak jelasan, antara harga, waktu, barang dan akad yang dilakukan, sehingga menjadikan konsep jual beli ini masuk kedalam jual beli gharar. Disamping itu pemberian diskon yang berbeda dengan ketentuan saldo awal yang berbeda juga mengindikasikan adanya jual beli diskon, yang dapat menguntungkan sebagian konsumen dan merugikan konsumen yang lain. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana mekanisme penggunaan member card di Kafe Kala Rindu dan Cafe Bengkel Valv Coffie And Eatery Palangka Raya?, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Penggunaan Member card dalam Transaksi Jual Beli di Kafe Kala Rindu dan Cafe Bengkel Valv Coffie And Eatery Palangka Raya?. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini 2 orang pengelola kafe dan 2 orang karyawan kafe, sedangkan informan adalah 2 orang konsumen. Hasil penelitian ini: 1) Mekanisme jual beli di Kafe Kala Rindu menggunakan member card dan diskon, sedangkan Cafe Bengkel Valv Coffie and Eatery menggunakan mekanisme konvensional. Kedua transaksi jual beli tersebut dapat dikatakan mengandung maṣlāhah, akan tetapi jika di tinjau dari teori perlindungan konsumen penggunan member card dapat dikatakan tidak memnuhi teori tersebut karena tidak memenuhi asas keadilan, asas manfaat dan asas keseimbangan. 2) Tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap praktik penggunaan member card di kafe kota Palangka Raya adalah diperbolehkan dengan ketentuan konsumen tidak diwajibkan mengisikan saldo terlebih dahulu dan tidak memberikan diskon yang berbeda pada member card tersebut karena dapat menimbulkan kecemburuan antar konsumen. Jual beli menggunakan member card dapat digolongkan kedalam maṣlāhah Mursalah, sedangkan jual beli dengan menggunakan system konvensional masuk kedalam maṣlāhah mu’tabarah karena sesuai dengan syara, tidak mudharat dan memberikan nilai-nilai kebaikan dalam pelaksanaanya.
Abstract
This research is motivated by the issue of payment using member cards that involves elements of ambiguity, including pricing, timing, goods, and the agreements made, thereby classifying this concept of buying and selling as entering into gharar transactions. Additionally, the provision of discounts with varying initial balance conditions also indicates the presence of discount sales, which can benefit some consumers and harm others. Based on these issues, the research problems formulated in this study are: 1) What is the mechanism of using member cards at Kafe Kala Rindu and Cafe Bengkel Valv Coffie and Eatery in Palangka Raya? 2) What is the Sharia Economic Legal Review of the Practice of Using Member Cards in Buying and Selling Transactions at Kafe Kala Rindu and Cafe Bengkel Valv Coffie and Eatery in Palangka Raya? This research uses a socio-legal approach, collecting data through observation, interviews, and documentation. The research subjects include 2 café managers and 2 café employees, while the informants are 2 consumers. The results of this study are: 1) The buying and selling mechanism at Kafe Kala Rindu involves member cards and discounts, while Cafe Bengkel Valv Coffie and Eatery uses conventional mechanisms. Both buying and selling transactions can be considered as having maṣlāhah (benefit), but from the perspective of consumer protection theory, the use of member cards can be said not to meet the theory because it does not adhere to the principles of justice, benefit, and balance. 2) The Sharia economic legal review of the practice of using member cards in cafes in Palangka Raya is permissible with the condition that consumers are not obliged to top up the balance first, and different discounts should not be given on those member cards to avoid jealousy among consumers. Buying and selling using member cards can be classified as maṣlāhah Mursalah, while buying and selling using conventional systems fall under maṣlāhah mu’tabarah because it aligns with Sharia, is not harmful, and provides values of goodness in its implementatio
Eksistensi Langkahan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Kelurahan Kalampangan Kota Palangka Raya
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Jawa di Kelurahan Kalampangan Kota Palangka Raya yang melaksanakan tradisi langkahan. Faktor yang menyebabkan adanya pernikahan melangkahi kakak kandung tersebut yaitu karena sudah mendapatkan jodoh yang pas dan sudah siap untuk berumah tangga. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemaknaan baru terhadap simbol-simbol yang terdapat di dalam tradisi langkahan, 2) Bagaimana eksistensi tradisi langkahan dalam perkawinan adat Jawa di Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya, dan 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait tradisi langkahan. Subjek pada penelitian ini berjumlah empat orang dan ditambah dua orang informan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan socio-legal dengan bentuk kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan: 1). Terdapat pemaknaan baru terhadap simbol-simbol yang ada pada tradisi langkahan pernikahan adat Jawa di Kalampangan karena adanya perbedaan kultur; 2). Eksistensi tradisi langkahan didasari adanya dimensi motivasi, nilai, dan tantangan; 3). Tradisi langkahan di Kelurahan Kalampangan ini merupakan kategori ‘urf. Melalui analisis menggunakan kacamata ‘urf tradisi langkahan ini dikatakan urf shahih yang dibenarkan oleh Islam karena maslahatnya lebih banyak daripada mafsadatnya.
Abstract
The background of this research is the Javanese community in the Kalampangan Village, Palangka Raya City, who carry out the step tradition. The factor that causes marriage to bypass the older sibling is because they have found the right match and are ready to settle down. The focus of the problem in this study are: 1)How is the new meaning of the symbols contained in the traditionsteps, 2)How is the existence of the step tradition in Javanese traditional marriages in the Kalampangan Village, Palangka Raya City, and 3) How is the review of Islamic law related to the step tradition. There were four subjects in this study and two informants were added. This research uses empirical legal research and a socio-legal approach with a descriptive qualitative form. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The research results show: 1). There is a new meaning for the symbols in the traditional Javanese wedding step tradition in Kalampangan due to cultural differences; 2). The existence of the step tradition is based on the dimensions of motivation, values and challenges; 3). The step tradition in the Kalampangan Village is the 'urf' category
Penerapan Beracara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kuala Pembuang
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatar bekakangi karena adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga Mahkamah Agung membetuk inovasi berupa e-court yang salah satunya diterapkan di Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Namun dalam penerapannya terdapat kendala secara internal dan eksternal. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis penerapan, kendala beracara secara e-court di Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan upaya Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam melakukan sosialisasi e-court. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio legal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah delapan orang staf Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memiliki keterkaitan dengan e-court dan informan dalam penelitian adalah 3 pihak yang tidak menggunakan e-court serta 3 pihak yang menggunakan e-court. Teori yang digunakan dalam penelitian ada 2 yaitu teori maslahah dan teori efektivitas hukum dengan hasil penelitian: (1) Penerapan e-court di Pengadilan Agama Kuala pembuang terdiri dari beberapa proses yaitu pendaftaran, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan, dan persidangan yang semunya dilakukan secara online. Dalam penerapannya ditemukan bahwa terdapat kendala yang menunjang penerapan e-court.(2) Kendala penerapan e-court terdiri dari internal dan eksternal. Secara internal meliputi waktu dan tidak dapat memaksa para pihak untuk menggunakan e-court. Secara eksternal meliputi pemahaman masyarakat, jaringan dibeberapa wilayah yang masih kurang bagus, dan Pengetahuan masyarakat.(3) Upaya Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam melakukan sosialisasi yaitu melakukan sosialisasi secara langsung dan melakukan sosialisasi di media sosial.
Abstract
This research was motivated by the rapid development of technology, so that the Supreme Court formed an innovation in the form of e-court, one of which was applied at the Kuala Pembuang Religious Court. However, in its application there are obstacles internally and externally. The purpose of the study was to analyze the application, constraints of e-court proceedings at the Kuala Pembuang Religious Court and the efforts of the Kuala Pembuang Religious Court in conducting e-court socialization. Researchers use a type of empirical legal research with a socio-legal approach. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. The subjects of the study were eight staff of the Kuala Pembuang Religious Court who were related to the e-court and the informants in the study were 3 parties who did not use e-court and 3 parties who used e-court. There are 2 theories used in the study, namely the theory of maslahah and the theory of legal effectiveness with the results of the study: (1) The application of e-court at the Kuala Religious Court consists of several processes, namely registration, payment of case fees, summons, and trials which are all carried out online. In its application, it was found that there were obstacles that supported the application of e-court. (2) The constraints on the implementation of e-court consist of internal and external. Internally covering time and not being able to force the parties to use the e-court. Externally it includes community understanding, networks in some areas that are still not good, and community knowledge. (3) The efforts of the Kuala Pembuang Religious Court in conducting socialization, namely conducting direct socialization and conducting socialization on social media
Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Kamuk Ranggan 58 Hektar Di Kota Palangka Raya
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan tanah wakaf yang berlokasi di jalan Karanggan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, bahwa tanah wakaf seluas 580.000 M2 (58 Hektar) tidak dapat dikembangkan sebagaimana mestinya. Kajian ini difokuskan pada upaya hukum penyelesaian sengketa tanah wakaf Kamuk Ranggan 58 hektar di Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) konflik pada tanah wakaf Kamuk Ranggan 58 hektar di Kota Palangka Raya (2) upaya hukum yang sudah dilaksanakan dalam proses penyelesaian tanah wakaf Kamuk Ranggan 58 hektar (3) kendala yang dihadapi dalam melaksanakan putusan pengadilan mengeai tanah wakaf Kamuk Ranggan 58 hektar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan kualitatif-deskriptif. Subjek penelitian ini adalah nazhir pengurus tanah wakaf Kamuk Ranggan serta pihak-pihak lain yang terlibat di persidangan, sedangkan objeknya adalah upaya hukum penyelesaian sengketa tanah wakaf Kamuk Ranggan 58 hektar di Kota Palangka Raya, yang dianalisis menggunakan teori konflik, teori penyelesaian sengketa, teori efektivitas hukum, dan teori keadilan. Adapun hasil penelitian ini pertama terjadinya konflik pada tanah Wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya adalah dikarenakan pengelola lama tanah wakaf kamuk ranggan tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut kepada yang berhak, kemudian hal tersebut tidak terlepas dari keegoisan pengelola lama yang dirasa ingin menjadikan tanah wakaf tersebut menjadi hak milik pribadi, serta tanah wakaf kamuk ranggan ini sudah lama terbengkalai tidak dikelola dengan. Kedua, upaya hukum yang sudah dilaksanakan dalam proses penyelesaian tanah Wakaf Kamuk Ranggan yaitu, upaya hukum dengan cara penyelesaian sengkata secara non litigasi tetapi tidak menemukan titik terang karena pihak pengelola lama tidak mau bernegosiasi dan mediasi antara para pihak pun gagal sehingga ditempuhlah upaya hukum penyelesaian sengketa secara litigasi dan upaya hukum penyelesaian sengketa secara litigasi tersebut dianggap efektiv untuk memuaskan semua pihak yang telibat. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan putusan pengadilan yaitu adalah tidak mau berdamai walau sudah menempuh cara musyawarah, dan mediasi tetapi tetap gagal. Kemudian kendala lainnya ialah setelah penetapan putusan akhir dari pengadilan agama Kota Palangka Raya ada pihak yang tidak terima sehinga diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kota Palangka Raya, dimana Pengadilan Tinggi Agama memberikan pendapat bahwa permasalah ini bukan wewenang Pengadilan Agama sehingga permasalahan tanah wakaf kamuk ranggan ini berlanjut ke Mahkamah Agung.
Abstract
This research is motivated by the problem of waqf land located on Jalan Karanggan, Pahandut District, Palangka Raya City, that the waqf land area of 580,000 M2 (58 hectares) cannot be developed as it should. This study is focused on legal efforts to resolve waqf land disputes over 58 hectares of Kamuk Ranggan waqf land in Palangka Raya City. This study aims to identify and analyze (1) conflicts over the 58-hectare Kamuk Ranggan waqf land in Palangka Raya City (2) the legal remedies that have been implemented in the process of settling the 58-hectare Kamuk Ranggan waqf land (3) the obstacles encountered in implementing the court's decision regarding Waqf land of Kamuk Ranggan 58 hectares. This research is an empirical legal research using a case approach and qualitative-descriptive. The subject of this research is the nazir of the waqf land administrator Kamuk Ranggan and other parties involved in the trial, while the object is a legal effort to settle a dispute over the 58 hectare Kamuk Ranggan waqf land in Palangka Raya City, which is analyzed using conflict theory, dispute resolution theory, effectiveness theory law, and the theory of justice. As for the results of this study, the first conflict on Waqf Kamuk Ranggan land in Palangka Raya City was because the old manager of the waqf Kamuk Ranggan did not want to hand over the certificate to the rightful owner, then this was inseparable from the selfishness of the old manager who felt he wanted to make the waqf land a private property rights, as well as the waqf land of Kamuk Ranggan, have long been neglected and not properly managed. Second, legal remedies that have been implemented in the process of settling Wakaf Kamuk Ranggan land, namely, legal remedies by way of non-litigation dispute resolution but did not find a bright spot because the old management did not want to negotiate and mediation between the parties failed so that legal remedies for dispute resolution were taken litigation and legal remedies for litigation dispute resolution are considered effective to satisfy all parties involved. Third, the obstacle faced in carrying out court decisions is that they do not want to make peace even though they have taken the method of deliberation and mediation but still fail. Then another obstacle was that after the determination of the final decision from the Religious Court of Palangka Raya City there were parties who did not accept it so that an appeal was submitted to the High Religious Court of Palangka Raya City, where the High Religious Court gave the opinion that this matter was not the authority of the Religious Court so that the issue of waqf land was This objection continues to the Supreme Court
Tajdidun Nikah (Pembaharuan Nikah) Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya praktik di masyarakat, pasangan melakukan akad nikah lebih dari satu kali. Umumnya akad nikah hanya dilakukan satu kali dengan pasangan yang sama selama tidak ada perceraian, namun di masyarakat terdapat fenomena yang dikenal dengan istilah tajdidun nikah} yang dilaksanakan karena berbagai hal. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan tajdidun nikah} pada pasangan suami istri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya? (2) Bagaimana implikasi pelaksanaan tajdidun nikah} pada pasangan suami istri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian lapangan (empiris). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan socio-legal dengan menggunakan teori istihsan, teori kepastian hukum, dan teori keberlakuan hukum. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 (empat) suami dan atau istri yang melakukan tajdidun nikah} dan 2 (dua) orang penghulu. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang pelaksanaan tajdidun nikah} pada pasangan suami istri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah selain dilaksanakan untuk mendapatkan buku nikah, secara teori istih}san, tajdidun nikah} dipandang dapat memperbaiki pernikahan dan menolak kemudaratan yang mungkin terjadi. (2) Implikasi pelaksanaan tajdidun nikah} pada pasangan suami istri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, yaitu muncul ketenangan dalam berumah tangga serta pernikahan tercatat. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum dan teori keberlakuan hukum, setelahnya pasangan suami istri merasa yakin dan tidak lagi ragu dengan status sah atau tidaknya pernikahan. Selain itu, dengan pernikahan yang tercatat maka terpenuhilah hak-hak perdata yang bersangkutan.
Abstract
This research was motivated by the practice in the community, couples make marriage contracts more than once. Generally, the marriage contract is only carried out once with the same couple as long as there is no divorce, but in the community there is a phenomenon known as tajdidun nikah} which is carried out for various reasons. The formulation of the problem in this research is: (1) What is the background for the implementation of tajdidun nikah} for married couples in Jekan Raya District, Palangka Raya City? (2) What are the implications of the implementation tajdidun nikah} for married couples in Jekan Raya District, Palangka Raya City?. The research carried out is included in field research (empirical). The approach used is a socio-legal approach using istih}sa>n theory, legal certainty theory, and legal enforceability theory. The subjects in this research were 4 (four) husbands and/or wives who did tajdi>dun nika>h} and 2 (two) wedding officiants. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The results showed that: (1) The background of the implementation of tajdidun nikah} in married couples in Jekan Raya District, Palangka Raya City, is that in addition to being carried out to obtain a marriage book, in theory istihsan, tajdidun nikah} is considered to be able to improve marriage and reject possible harm. (2) Implications of the implementation of tajdi>dun nika>h} on married couples in Jekan Raya District, Palangka Raya City, namely the emergence of tranquility in marriage and registered marriage. When associated with the theory of legal certainty and the theory of legal enforceability, after that the married couple feels confident and no longer doubts about the legal status or not of marriage. In addition, with a registered marriage, the civil rights concerned are fulfilled
Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Pengadilan Di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih terjadinya praktik pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana praktik pengangkatan anak di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, (2) Apa alasan masyarakat melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses peradilan di pengadilan agama Sukamara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pengangkatan anak dan alasan masyarakat melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses peradilan di pengadilan agama Sukamara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosio legal dengan teknik kualitatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam analisis penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu: (1) Praktik pengangkatan anak di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, Pertama, pengangkatan anak berasal dari anak yang tidak diinginkan oleh orang tua kandungnya. Kedua, pengangkatan anak tidak menghapus asal usul orang tua kandung. Ketiga, pengangkatan anak angkat dilakukan dengan membuat surat perjanjian tertulis dan menghadirkan saksi (2) Alasan masyarakat melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses peradilan di pengadilan agama Sukamara, Pertama, karena tidak mengetahui ketentuan pengangkatan anak melalui pengadilan, kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap hukum sehingga orang tua angkat tidak ingin mencari tahu informasi mengenai pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Kedua, memerlukan biaya, rumit dan waktu yang lama.
Abstract
This research is motivated by the ongoing practice of child adoption without court involvement in the Jelai District of Sukamara Regency. The study poses two research questions: (1) What is the practice of child adoption in the Jelai District of Sukamara Regency? (2) Why do people adopt children without going through the legal process in the religious court of Sukamara? The objective of this research is to analyze the practice of child adoption and the reasons behind people adopting children without undergoing the legal process in the religious court of Sukamara. This empirical legal research adopts a socio-legal approach with a juridical-sociological type, utilizing qualitative and descriptive techniques. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The research findings are: (1) Adoption practices in the Jelai District of Sukamara Regency. Firstly, the adoption of children originates from those unwanted by their biological parents. Secondly, the adoption process does not erase the biological parents' origins. Thirdly, adoptive child placement is carried out through a written agreement and involves witnesses. (2) Reasons why the community adopts children without going through the religious court process in Sukamara. Firstly, a lack of awareness about the legal procedures for adoption, coupled with a general lack of understanding and concern for the law, leads adoptive parents to avoid seeking information about adoption in accordance with existing regulations. Secondly, the process requires financial resources, is complicated, and takes a long time
Tata Kelola Lahan Pemakaman Di Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa pemakaman di Kelurahan Murung Keramat masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam hal pengaturan, pengelolaan, dan perawatan. Padahal pemakaman merupakan salah satu layanan pemerintah daerah yang sangat penting bagi masyarakat. Seharusnya pemakaman menjadi tanggung jawab Kelurahan Murung Keramat untuk memastikan pemakaman tersebut diatur dan dikelola dengan baik. Kelurahan Murung Keramat memiliki peran penting dalam mengelola semua sumber daya yang ada di daerahnya, termasuk pengelolaan fasilitas pemakaman yang memadai. Rumusan masalahan; 1) Bagaimana tata kelola lahan pemakaman di Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. dan 2) Apa saja faktor yang memengaruhi tata kelola lahan pemakaman di Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis dan menggunakan pendekatan sosiolegal research. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini; 1) Kelurahan Murung Keramat selaku bagian dari pemerintah daerah menerapkan tata kelola lahan pemakaman dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Meskipun demikian, kelurahan ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan lahan pemakaman yang belum optimal. Proses tersebut melibatkan musyawarah dan pertukaran pendapat, namun terdapat kekurangan dalam efektivitasnya. 2) Faktor sosial, budaya, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung terhadap tata kelola lahan pemakaman di Kelurahan Murung Keramat. Sementara faktor penghambatnya adalah ketersediaan anggaran dan koordinasi perencanaan yang belum maksimal.
Abstract
This research is motivated by the fact that cemeteries in Murung Keramat District still do not receive adequate attention in terms of arrangement, management and maintenance. In fact, funerals are one of the local government services that is very important for the community. Funerals should be the responsibility of Murung Keramat District to ensure that burials are well organized and managed. Murung Keramat District has an important role in managing all existing resources in its area, including managing adequate burial facilities. Problem formulation; 1) How is the management of burial grounds in Murung Keramat Village, Selat District, Kapuas Regency. and 2) What are the factors that influence the management of burial grounds in Murung Keramat Village, Selat District, Kapuas Regency. This type of research is empirical legal research with a sociological juridical type and uses a sociolegal research approach. Data collection uses observation, interviews and documentation methods. The results of this research; 1) Murung Keramat District carries out cemetery land management by involving the active role of the local community. However, this sub-district still faces several challenges in managing burial grounds which are not yet optimal. The process involves deliberation and exchange of opinions, but there are shortcomings in its effectiveness. 2) Socio-cultural factors and community participation are supporting factors in managing burial grounds in Murung Keramat District. Meanwhile, the inhibiting factors are budget availability and planning coordination which are not yet optimal.