6024 research outputs found
Sort by
Pengaruh Live Streaming Dan Electronic Word Of Mouth (E-Wom) Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Pada Aplikasi Tiktok Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Febi Iain Palangka Raya)
No full textAbstrak
Live streaming dan electronic word of mouth (e-wom) sangat penting untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Karena jika live streaming dan electronic word of mouth (e-wom) yang disampaikan tepat dan benar maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh live streaming dan electronic word of mouth (e-wom) terhadap keputusan pembelian produk fashion pada aplikasi TikTok menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan jenis penelitian explanatory research. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel slovin dengan jumlah 94 responden merupakan konsumen yang pernah melakukan pembelian melalui aplikasi TikTok. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Software SPSS 22 For Windows.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel live streaming berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk fashion pada aplikasi TikTok dengan nilai thitung sebesar 2,107 dan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,038 < 0,05. Variabel electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk fashion pada aplikasi TikTok dengan nilai thitung sebesar 5,872 dan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Variabel live streaming dan electronic word of mouth berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian produk fashion pada aplikasi TikTok dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Besaran pengaruh variabel live streaming dan electronic word of mouth berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk fashion pada aplikasi TikTok dapat dibuktikan dengan nilai adjusted R2 sebesar 50,7% dan 49,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Dalam bisnis modern banyak sekali cara yang tidak terpuji dilakukan oleh pebisnis dalam melakukan penawaran produknya yang dilarang dalam Islam, seperti penawaran dan pengakuan (testimoni) fikti, deskripsi gambar tidak sesuai dengan barang sebenarnya, iklan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, Islam memerintahkan agar selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan berhati-hati dalam menyampaikan suatu berita agar tidak menyesali perbuatannya di kemudian hari.
Abstract
Live streaming and electronic word of mouth (e-wom) are essential to improve consumer purchasing decisions. Because if live streaming and electronic word of mouth (e-wom) delivered are right and correct, it will increase purchasing decisions. This study aims to determine the influence of live streaming and electronic word of mouth (e-wom) on fashion product purchase decisions on the TikTok application according to an Islamic economic perspective. This research uses a mix method approach with the type of explanatory research. The sampling in this study used the slovin sample technique with a total of 94 respondents who were consumers who had made purchases through the TikTok application. The analysis tool used in this study is SPSS 22 Software For Windows.
Based on the results of the study, it can be concluded that the live streaming variable has a positive and significant effect on the purchase decision of fashion products on the TikTok application with a calculated value of 2.107 and a probability of significance of 0.038 < 0.05. The electronic word of mouth variable has a positive and significant effect on the purchase decision of fashion products on the TikTok application with a calculated value of 5.872 and a probability of significance of 0.000 < 0.05. Live streaming and electronic word of mouth variables have a significant effect simultaneously on fashion product purchase decisions on the TikTok application with significant values of 0.000 < 0.05. The amount of influence of live streaming variables and electronic word of mouth affects the purchase decision of fashion products on the TikTok application can be proven by the adjusted R2 value of 50.7% and 49.3% influenced by other variables that were not studied. In modern business there are many ways that are not commendable done by business people in offering their products that are prohibited in Islam, such as fictitious offers and testimonials, image descriptions do not match the actual goods, advertisements that do not match. Therefore, Islam commands to always be careful in making decisions and careful in delivering news so as not to regret his actions in the future
Mekanisme Praktik Jual Beli Buah Sawit Antara Petani Dan Pengepul Di Desa Sungai Mentawa Kabupaten Lamandau
No full textAbstrak
Praktik jual beli buah sawit milik petani ini melibatkan perantara, karena kurangnya transportasi, perantara inilah yang disebut dengan pengepul. Pengepul yang ada di Desa Sungai Mentawa dalam pelaksanaan pembelian buah sawit milik petani pada saat proses penimbangan tidak mengharuskan petani berada di tempat tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme praktik jual beli buah sawit antara petani dan pengepul di Desa Sungai Mentawa, untuk mendeskripsikan mekanisme praktik jual beli buah sawit antara petani dan pengepul di Desa Sungai Mentawa dalam Perspektif Ekonomi Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif .objek penelitian ini adalah mekanisme praktik jual beli buah sawit antara petani dan pengepul. Subjek penelitian adalah 7 petani sawit dan 7 pengepul. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber.
Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: mekanisme praktik jual beli terbentuk karena adanya fasilitas yang kurang memadai seperti alat transportasi sebagai alat untuk angkut buah sawit ke pabrik. Oleh sebab itu adanya pengepul yang membeli buah sawit milik petani dengan harga untungnya Rp.250 /kg. Adapun proses penimbangan yang dilakukan pengepul ternyata petani mempercayakan hasil panennya kepada pengepul. Adanya rasa saling percaya yang terjadi antara pengepul dan petani ini sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam dengan teori etika bisnis Islam yaitu dengan menjadi individu yang jujur (shiddiq).
Abstract
The practice of buying and selling farmers’ palm fruit involves intermediaries because of the lack of transportation. These intermediaries are called collectors. The collectors in Mentawa River Village purchasing farmers’ palm fruit during the weighing process do not require the farmers to be on site. This study aims to describe the practice mechanism of buying and selling palm fruit between farmers and collectors in Mentawa River Village. Moreover, this study also aims to describe the practice mechanism of buying and selling palm fruit between farmers and collectors in Mentawa River Village based on an Islamic Economic Perspective.
This study was a field study with a qualitative descriptive approach. The object of this study was the practice mechanism of buying and selling palm fruit between farmers and collectors. The subjects were 7 palm oil farmers and 7 collectors. The data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. The data validation technique used source triangulation.
The results of this study indicate that the practice mechanism of buying and selling was formed due to inadequate facilities such as transportation as a tool for transporting palm fruit to the factory. Therefore, there were collectors who bought farmers’ palm fruit at a profit price of Rp. 250/kg. As for the weighing process conducted by collectors, it turned out that farmers entrusted their harvest to the collectors. The existence of mutual trust that occurs between collectors and farmers is in accordance with the Islamic Economic Perspective with the theory of Islamic business ethics, namely being an honest individual (shiddiq)
Optimalisasi Program Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Di Kota Palangka Raya
No full textAbstrak
Selain dengan keindahan alamnya Kota Palangka Raya juga memilki keunikan kuliner makanan khasnya dan berbagai macam produk makanan lokal olahan rumahan maupun industry. Penelitian skripsi ini berupaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program labelisasi halal produk makanan di kota Palangka Raya, bagaimana optimalisasi program labelisasi halal di kota Palangka Raya.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan subjek penelitian kemenag kanwil pengurus labelisasi halal di kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarik kesimpulan.
Pelaksanaan program labelisasi halal di Kota Palangka Raya saat ini baru mencakup makanan dan minuman, dan belum termasuk obat-obatan. Dengan demikian, pelaksanaan program labelisasi halal pada produk makanan di Kota Palangka Raya memberikan manfaat ganda. Yaitu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. optimalisasi program pelayanan yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang labelisasi halal. Salah satu upaya optimalisasi yang dilakukan adalah dengan merekrut pendamping halal, yaitu para penyuluh agama di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah.
Abstract
Apart from its natural beauty, the of Palangka Raya City also has a unique culinary specialty, its special food and various kinds of local processed food products, both home and industrial. This thesis research seeks to find out how the halal labeling program for food products is implemented in Palangka Raya, how to optimize the halal labeling program in the of Palangka Raya City.
This type of research is qualitative, with research subjects being the Ministry of Religion regional office managing halal labeling in the of Palangka Raya City. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Validation of data using source triangulation. Data analysis uses collection, reduction, presentation and drawing conclusions.
The implementation of the halal labeling program in Palangka Raya City currently only covers food and beverages, and does not include medicines. Thus, the implementation of the halal labeling program for food products in the of Palangka Raya City provides multiple benefits. The halal labeling program also has the potential to increase the competitiveness of local products in national and international markets. optimizing service programs that have been carried out by the Ministry of Religion (Kemenag) in outreach activities to the public about halal labeling. One of the optimization efforts being made is to recruit halal assistants, namely religious instructors in all regions of Indonesia, especially in Central Kalimantan
Upaya Pemerintah Daerah Dalam Program Peningkatan Skill Green Operator (Go) Dan Green Mekanik (Gm) Bagi Remaja Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kelurahan Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup
No full textAbstrak
Tingkat Pengagguran di Kabupaten Murung Raya masih tinggi, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kill bagi calon tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan tidak saja ditentukan secara kuantitatif oleh jumlah penduduk dan angkatan kerja dari tahun ketahun, melainkan juga secara kualitatif ditentukan oleh tingkat kemampuan dan keterampilan. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Murung Raya mengadakan program pelatihan Green Operator (GO) dan Green Mekanik (GM) bagi ramaja yang maksimal usia 22 tahun bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Murung Raya H. Fajarudinnor yang Bekerja sama dengan PT. HPU Jobsite PT.MGM dimana pelatihan ini mencakup 17 desa lingkar Tambang yang berada di Kecamatan Laung Tuhup salah satunya adalah kelurahan Batu Bua.
Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis upaya dan dampak dari Program Green Operator (GO) dan Green Mekanik (GM) dalam Mengurangi Pengangguran di Kekurahan Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup. Metode penelitan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Penelitian ini terdiri dari 2 orang subjek dan 6 orang informan yaitu Pengawas, admin, dan 6 peserta GO dan GM. Pelatihan GO mencakup Pelatihan unit HD dan Unit Excafator dan Pelatihan GM memperbaiki unit jika terjadi kerusakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya Pemerintah Daerah dalam Program peningkatan skill Green Operator (GO) dan Green Mekanik (GM) bagi remaja dalam mengurangi pengangguran di Kelurahan Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup memiliki dampak yang positif karena berkurangya pengangguran di kelurahan Batu Bua, pelatihan yang dilakukan kepada para pemuda yang diperlukan dalam suatu perusahaan hal ini tercapai dengan tahapan pelatihan antara lain bintalsik, teori dan praktek.
Abstract
The level of aggravation in Murung Raya Regency is still high, one of the contributing factors is the lack of kills for prospective workers. The need for labor for development is not only determined quantitatively by the number of population and labor force from year to year, but also qualitatively determined by the level of ability and skill. Therefore, the Murung Raya Regency government held a Green Operator (GO) and Green Mechanic (GM) training program for ramaja with a maximum age of 22 years together with the Manpower and Transmigration Office of Murung Raya Regency H. Fajarudinnor in collaboration with PT. HPU Jobsite PT. MGM where this training covers 17 mining ring villages located in Laung Tuhup District, one of which is Batu Bua sub-district.
The purpose of this study is to analyze the efforts and impacts of the Green Operator (GO) and Green Mechanic (GM) Programs in Reducing Unemployment in Batu Bua District, Laung Tuhup District. This research method is qualitative research with a descriptive approach, this research consists of 2 subjects and 6 informants, namely supervisors, admins, and 6 GO and GM participants. GO Training includes HD unit and Excafator Unit Training and GM Training repairing the unit in case of damage. Data collection techniques carried out are observation, interviews, and documentation. Data validation techniques use source triangulation.
The findings of this study show that the efforts of the Regional Government in the Green Operator (GO) and Green Mechanic (GM) skill improvement programs for adolescents in reducing unemployment in Batu Bua Village, Laung Tuhup District have a positive impact because of the reduction of unemployment in Batu Bua Village, training carried out to young people needed in a company is achieved by stages Training includes bintalsik, theory and practice
Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (Mes) Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Kalimantan Tengah
No full textAbstrak
Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia merupakan cerminan dari semakin meningkatnya kesadaran umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Tengah, dan untuk mengetahui peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Tengah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis kualitatif deskriptif. Tempat penelitian ini di Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Kalimantan Tengah dengan Subjek penelitian ialah Pengurus Wilayah MES Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 4 Orang, Sedangkan Informan penelitian ini yaitu sebanyak 2 orang dari Bank Syariah dan Masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan MES. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik pengabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan teknik. Selanjutnya teknik analisis data dilakukan dengan empat tahap yaitu data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing.
Hasil Penelitian ini adalah 1) Peran MES dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Tengah yaitu dengan memperkuat kerjasama, pengembangan organisasi dengan membentuk pengurus daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Seminar Ekonomi Syariah, Pestival Ekonomi Syariah, Pasar Modal, Workshop, Kolaborasi Program Sosialisasi KUR untuk UMKM, Kolaborasi dengan OJK Siapkan Program Literasi Pasar Modal Syariah Untuk Santri, Bazar Umkm, Pendampingan sertifikasi halal dan pelatihan bagi UMKM, , Talkshow Ekonomi syariah dll. 2) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Tengah yaitu terus berupaya meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Bank Indonesia (BI) dan Bank Syariah Indoneis (BSI) Provinsi Kalimantan Tengah, para ulama dan cendikiawan muslim, Ormas dan Para Akademisi di lembaga institusi dalam menggerakan sistem ekonomi syariah.guna membangun ekosistem ekonomi yang berbasis syariah.
Abstract
The development of Sharia Economics in Indonesia is a reflection of the increasing awareness of Muslims in implementing Islamic law. The aim of this research is to describe the role of the Sharia Economic Community (MES) in developing sharia economics and finance in Central Kalimantan, and to determine the role of the Sharia Economic Community (MES) in building the sharia economic and financial ecosystem in Central Kalimantan.
This research uses a qualitative approach, with descriptive qualitative type. The location of this research was in the Islamic Economic Community Organization (MES) of Central Kalimantan Province with the research subjects being the Management of the Central Kalimantan Province MES Region as many as 4 people, while the informants of this study were as many as 2 people from Islamic Banks and the Community who had participated in MES activities. Data collection techniques used observation, interview and documentation techniques, while data validation techniques were carried out using source and technique triangulation techniques. Furthermore, the data analysis technique was carried out in four stages, namely data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.
The results of this study are 1) The role of MES in the development of sharia economy and finance in Central Kalimantan, namely by strengthening cooperation, developing the organization by forming district/city regional administrators of Central Kalimantan Province, Sharia Economic Seminars, Sharia Economic Festivals, Capital Markets, Workshops, Program Collaboration KUR Socialization for MSMEs, Collaboration with OJK Prepares Sharia Capital Market Literacy Program for Santri, Umkm Bazaar, Assistance for halal certification and training for MSMEs, , Islamic Economic Talkshow etc. 2) The Islamic Economic Society (MES) in building an Islamic economic and financial ecosystem in Central Kalimantan, namely continuing to strive to increase collaboration with various parties such as Bank Indonesia (BI) and Bank Syariah Indonesia (BSI) of Central Kalimantan Province, Muslim scholars and scholars, mass organizations and Academics in institutional institutions in driving the sharia economic system in order to build a sharia-based economic ecosystem
Pelanggaran Batasan Ketentuan Kuota Internet Belajar Pada Kartu Sim Telkomsel Oleh Mahasiswa Di Kota Palangka Raya
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pelanggaran batasan ketentuan kuota internet belajar Telkomsel dikalangan mahasiswa di kota Palangka Raya. Permasalahannya bermula ketika adanya manipulasi sistem layanan Telkomsel yang berupa perubahan kuota internet belajar menjadi kuota internet reguler dengan memanfaatkan bug atau celah sistem pada layanan kuota internet belajar Telkomsel. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk mengetahui (1) Bagaimana cara terjadinya pelanggaran batasan ketentuan kuota internet belajar pada kartu SIM Telkomsel oleh mahasiswa IAIN Palangka Raya; (2) Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum perdata terhadap praktik pelanggaran batasan ketentuan kuota internet belajar pada kartu SIM Telkomsel oleh Mahasiswa IAIN Palangka Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris tipe yuridis sosiologis dengan pendekatan sosio-legal. Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara dilakukannya pelanggaran terhadap batasan ketentuan kuota internet belajar Telkomsel dilakukan mahasiswa dengan beberapa macam aplikasi dan metode yang berbeda, diantaranya adalah aplikasi HTTP Injector dengan metode custom payload, aplikasi HTTP Custom dengan metode V2ray dan aplikasi TLS Tunnel dengan metode Server Name Indication. Apabila dilihat berdasarkan motif terjadinya pelanggaran tersebut, maka tindakan pelanggaran terhadap batasan ketentuan kuota internet belajar Telkomsel tergolong sebagai tindakan Rasionalitas Instrumental, karena tindakan itu dilakukan atas dasar pertimbangan dan pilihan sadar untuk mencapai tujuan pihak pelanggar yaitu menjadikan kuota internet belajar sebagai kuota internet reguler. Berdasarkan persfektif hukum Islam tindakan pelanggaran terhadap batasan ketentuan kuota internet belajar Telkomsel tergolong sebagai Maṣlaḥah mulghᾱh karena tindakan itu bertentangan dengan dalil al-Qur’an dan hadis. Adapun berdasarkan persfektif hukum perdata tindakan pelanggaran tersebut tergolong sebagai tindakan wanprestasi karena pihak pelanggar telah melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan tersebut merugikan pihak provider Telkomsel.
Abstract
This research was motivated by the phenomenon of violating Telkomsel's learning internet quota provisions among students in the city of Palangka Raya. The problem began when there was manipulation of Telkomsel's service system in the form of changing the learning internet quota to a regular internet quota by taking advantage of bugs or system loopholes in Telkomsel's learning internet quota service. Therefore, this study is focused on knowing (1) How to violate the limits of learning internet quota provisions on Telkomsel SIM cards by IAIN Palangka Raya students; (2) What is the perspective of Islamic law and civil law on the practice of violating the limits of learning internet quota provisions on Telkomsel SIM cards by IAIN Palangka Raya students. The research method used is empirical sociological juridical type with a socio-legal approach. Research data were collected through observation, interviews and documentation. The results of this study show that the procedures for violating the limits of Telkomsel's learning internet quota provisions are carried out by students with several different applications and methods, including the HTTP Injector application with the custom payload method, the Custom HTTP application with the V2ray method and the TLS Tunnel application with the Server Name Indication method. When viewed based on the motive for the violation, the act of violating the limits of Telkomsel's learning internet quota provisions is classified as an Instrumental Rationality action, because the action was carried out on the basis of consideration and conscious choice to achieve the violator's goal, namely making the learning internet quota a regular internet quota. Based on the perspective of Islamic law, the act of violating the limits of Telkomsel's learning internet quota provisions is classified as Maṣlaḥah mulghᾱh because it contradicts the Qur'an and hadith propositions. Meanwhile, based on the perspective of civil law, the violation is classified as an act of default because the violator has committed an act that according to the agreement should not be done so that the action harms the Telkomsel provider
Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kasongan Tentang Alasan Sangat Mendesak Pada Permohonan Dispensasi Kawin
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi permasalah penafsiran hakim tentang alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kasongan. Di Pengadilan Agama Kasongan hakim selalu mempertimbangan dengan baik dalam memutus perkara khususnya dispensasi pada perkawinan. Diatur berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Tetapi batas usia tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak, pada Pasal 7 Ayat 2 disebutkan pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Fokus penelitian ini, yaitu : (1) Apa saja alasan-alasan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kasongan (2) bagaimana penafsiran hakim pengadilan agama kasongan tentang alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris (empirical legal research) dan melalui pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh informasi dan data mengenai penafsiran hakim tentang alasan sangat mendesak pada dispensasi kawin dan subjek dalam penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Kasongan. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai alat pendukung penelitian. Hasil dalam penelitian ini yaitu, 1) apa saja alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin yaitu; hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap hubungan pacaran anaknya. Jika alasan dari pemohon tersebut dibiarkan maka bisa saja menimbulkan stigma negatif dimasyarakat dan mudharat yang lebih besar jika tidak dikabulkan. Hal ini sesuai dengan istihs"a" ̅n landasannya darurat yaitu pengecuali atas hukum yang telah ditetapkan, karena akan ada kesulitan yang akan datang jika hukum itu digunakan. 2) bagaimana penafsiran hakim Pengadilan Agama Kasongan tentang alasan sangat mendesak, tinjauan rechtvinding pada hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak adalah tidak ada pilihan lain atau harus segera dinikahkan, juga adanya alasan pendukung yang harus terpenuhi beberapa unsur yaitu siap dalam ekonomi, sehat fisik dan sehat psikis serta kecerdasan dan kedewasaan bepikir dan bertindak.
Abstract
This research was motivated by the problem of the judge's interpretation of the very urgent reasons for the marriage dispensation at the Kasongan Religious Court. At the Kasongan Religious Court, judges always take good consideration in deciding cases, especially marriage dispensations. This has been regulated based on Law No. 16 of 2019 Article 7 Paragraph 1 concerning marriage which is only permitted if the man and woman have reached 19 years old. However, this age limit is not absolute, in Article 7 Paragraph 2 it is stated that men and women can ask the Court for a marriage dispensation for very urgent reasons accompanied by sufficient evidence. The focuses were: (1) what are the reasons for marriage dispensation requests at the Kasongan Religious Court?, (2) what is the interpretation of the Kasongan Religious Court judges regarding the very urgent reasons for marriage dispensation requests? It included an empirical legal research type and used a statutory approach to obtain information and data regarding the judge's interpretation of the very urgent reasons for the marriage dispensation and the subject was the judge of the Kasongan Religious Court. The data collection techniques were interview, observation, and documentation as research support tools. The results were; 1) what are the applicant's reasons for applying for a marriage dispensation, namely; pregnancy out of wedlock, and parents' concerns about their child's dating relationship? If the applicant's reasons are ignored, it could cause a negative stigma in society and cause greater harm if it is not granted. This is by istihs"a" ̅n, the basis of emergency is an exception to the law that has been established, because there will be difficulties that will come if the law is used. 2) what is the interpretation of the Kasongan Religious Court judge regarding the very urgent reason, the rechtvinding review of the judge in interpreting the very urgent reason is that there is no other choice or must be married immediately, there are also supporting reasons that must be fulfilled by several elements, namely being economically ready, physically fit and in good health psychological as well as intelligence and maturity of thinking and acting
Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya Dalam Regulasi Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatar belakangi maraknya tumpang tindih kepemilikan sertifikat tanah di Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu 1) Penyebab terjadinya penerbitan ganda/ overlapping atas sertifikat hak milik tanah warga masyarakat Kota Palangka Raya 2) Langkah BPN Kota Palangka Raya dalam penyelesaian sengketa sertifikat atas tanah. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang dari pihak BPN Kota Palangka Raya dan dua orang informan dari pihak masyarakat yang pernah terlibat pada kasus tumpang tindih kepemilikan sertifkat tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen pemerintah dan teori kepastian hukum. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, data dianalisis dan disimpulkan yaitu hasil penelitian ini sebagai berikut: Penyebab terjadinya penerbitan ganda/ overlapping atas sertifikat hak milik tanah warga masyarakat Kota Palangka Raya yaitu adanya ketidak sesuaian data mengenai sertifikat pertanahan antara data manual dan data digital, banyaknya ditemukan tanah terbengkalai yang berpotensi menjadi lahan untuk disalah gunakan oknum sehingga berujung sengketa/konflik, dan minimnya kesadaran hukum oleh pemilik tanah yang tidak mendaftarkan serta memelihara sertifikat hak milik secara berkelanjutan. Langkah BPN Kota Palangka Raya dalam penyelesaian sengketa sertifikat atas tanah, yaitu; mengadakan sosialisasi pertanahan yang bersifat pencegahan. Sosialisasi dilakukan dengan berkolaborasi bersama instansi pemerintah lain baik secara tatap muka langsung ataupun sosialiasi melalui sosial media. Kemudian apabila sengketa atau konflik tidak dapat dielakan, maka BPN Kota Palangka Raya dapat mengambil dua cara penyelesaian sengketa yaitu non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dan penyelesaian sengketa melalui ranah litigasi atau dengan bantuan pengadilan.
Abstract
This research was motivated by the widespread phenomenon of overlapping ownership of land certificates in Palangka Raya City. This research aims to answer two problem formulations, namely 1) The causes of double/overlapping issuance of land ownership certificates for residents of Palangka Raya City 2) Steps taken by BPN Palangka Raya City in resolving land certificate disputes, The subjects in this research were three people from the Palangka Raya City BPN and two informants from the community who experienced double certificates. This type of research is field research with a sociological juridical approach. The theories used in this research are government management theory and legal certainty theory. Data was collected through observation, interviews and documentation, then data was analyzed and concluded. The results of this research are were follows: The cause of double/overlapping issuance of land ownership certificates for residents of Palangka Raya City was that there is a discrepancy in the data regarding land certificates between manual data and digital data, many abandoned lands are found which have the potential to become land for misuse by individuals, so that leading to disputes/conflicts, and a lack of legal awareness by land owners who do not register and maintain property rights certificates on an ongoing basis. Palangka Raya City BPN's steps in resolving land certificate disputes, namely; carry out preventive land outreach. Socialization was carried out in collaboration with other government agencies, either face-to-face or via social media. Then, if a dispute or conflict cannot be avoided, the Palangka Raya City BPN can take two methods of dispute resolution, namely non-litigation or alternative dispute resolution through mediation and dispute resolution through litigation or with the help of the court
Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kotawaringin Timur
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari banyaknya timbunan sampah yang masih bertumpuk di setiap depo sampah bahkan hingga lokasi pembuangan akhir, dimana sampah masih belum terkelola dengan baik. Pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018. Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini masih belum ada sehingga Pemerintah Daerah menggunakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kebersihan sebagai acuan dalam menerapkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan kebijakan dalam pengelolaan sampah? dan bagaimana implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah?. Pada penelitian yuridis sosiologis ini peneliti menggunakan pendekatan socio-legal yang dilakukan dalam bentuk kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Implementasi dari Perbup Nomor 41 Tahun 2018 diketahui masih belum berjalan secara efektif. Hal ini dilihat dari beberapa kendala yang melatarbelakangi implementasi dari aturan tersebut, di antaranya meliputi minimnya anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta program 3R yang belum dilaksanakan secara menyeluruh. Pemahaman masyarakat akan pentingnya mengelola sampah juga menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan implementasi peraturan, sehingga sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat sangat penting, di mana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari instansi yang berwenang. Berkaitan dengan teori tanggung jawab yang mana menunjukkan bahwasanya tanggung jawab dari DLH masih belum terlaksana secara optimal, yang jika kembali dihubungkan teori etika lingkungan, sosialisasi berfungsi untuk membentengi moral manusia dikarenakan persoalan lingkungan merupakan masalah yang menjadi tanggung jawab semua orang. Wujud implementasi kebijakan pemerintah daerah telah melakukan MoU dengan PT. BRNR dalam rencana pendirian pabrik industri pengelolaan sampah, sebagai wujud meningkatkan efektivitas hukum yang jika dihubungkan dengan teori maqāsid asy-syarī‘ah, kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan agar manusia bersama-sama menjaga lingkungan, sehingga manfaatnya memberikan dampak yang positif.
Abstract
This research is motivated by policies in waste management in East Kotawaringin Regency which are still not implemented optimally. The implementation of policies in waste management has been regulated in Regent Regulation Number 41 of 2018. Regional regulations related to waste management in East Kotawaringin Regency currently do not yet exist, so the Regional Government uses Regional Regulation Number 03 of 2007 concerning Cleanliness Management as a reference in implementing Regent Regulation Number 41 of 2018. Focus of the problem in this research is what factors become obstacles in implementing policies in waste management? and how is the implementation of policies in waste management? In this sociological juridical research, the researcher uses a socio-legal approach which is carried out in qualitative form. The data collection technique in this research uses field studies. The results of research show that it is known that the implementation of Perbup Number 41 of 2018 is still not running effectively. This can be seen from several obstacles behind the implementation of these regulations, including the lack of budget, inadequate facilities and infrastructure, as well as the 3R program which has not been implemented thoroughly. Public understanding of the importance of managing waste is also one of the obstacles in realizing the implementation of regulations, so outreach to educate the public is very important, where is the responsibility of the authorized agency. In connection with the theory of responsibility, which shows that DLH's responsibilities are still not being carried out optimally, which is connected to the theory of environmental ethics, socialization functions to fortify human morals because environmental issues are problems that are everyone's responsibility. A form of implementation of regional government policy has been the implementation of an MoU with PT. BRNR in its plan to establish a waste management industrial factory, as a form of increasing the effectiveness of the law, which, if linked to the theory of maqāsid asy-syarī'ah, this collaboration aims to realize good while avoiding bad so that humans work together to protect the environment, so that the benefits have a positive impact
Tanggung Jawab Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatar belakangi adanya program kerja desa yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan dan adanya infrastruktur desa yang tidak difungsikan. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana implementasi tanggung jawab dan wewenang Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas? 2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung pembangunan Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yakni melakukan observasi langsung, wawancara, dan mengumpulkan dokumen - dokumen penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perencanaan pembangunan terlaksana pada saat musrembang Desa, pelaksanaan pembangunan Desa ada yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan yaitu pembangunan jembatan dermaga yang disebabkan oleh faktor alam, jalan Desa yang mengalami keterlambatan dalam pembangunan yang disebabkan karena aktifitas diluar rumah tidak diperbolehkan pada saat covid-19 dan adanya pembangunan yang tidak terlaksana yaitu pengadaan buku perpustakaan yang disebabkan karena dana pengadaan buku perpustakaan dialihkan kepada penanganan covid-19. Pengelola pembangunan ada yang dikelola yaitu pembangunan polindes dan posyandu, dan ada pembangunan yang tidak dikelola yaitu pembangunan pos kamling dan perpustakaan, pengelolanya ada, namun Kepala Desa sungkan untuk menegur dan kurangnya kesadaran pengelola terhadap tugasnya. Menginflementasikan wewenang dan tanggung jawab terdapat faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat yaitu keterbatasaan ruang gerak masyarakat, komunikasi, dan ketepatan pembangunan. Faktor pendukung yaitu dana desa, SDM Perangkat Desa, dan partisifasi Masyarakat. Hal diataslah yang membuat sikap tanggung jawab Kepala Desa masih ada kekurangan.
Abstract
This research was motivated by the existence of a village work program which experienced delays in implementing development and there was village infrastructure that was not functioning. The focus of this research is: 1. How is the implementation of the Village Head's responsibilities and authority in implementing the development of Lahei Mangkutup Village, Mantangai District, Kapuas Regency? 2. What are the inhibiting and supporting factors for the development of Lahei Mangkutup Village, Mantangai District, Kapuas Regency? This research is field research, the method used is a descriptive qualitative approach. This research was carried out by collecting data, namely conducting direct observations, interviews, and collecting important documents. The results of this research show that, development planning was carried out during the Village Musrembang, the implementation of Village development experienced delays in implementation, namely the construction of the pier bridge which was caused by natural factors, Village roads which experienced delays in construction due to activities outside the home were not permitted at that time. Covid-19 and the development that was not carried out, namely the procurement of library books, was caused by funds for the procurement of library books being diverted to handling Covid-19. There are development managers who are managed, namely the construction of the village police and posyandu, and there are developments that are not managed, namely the construction of the community post and library, there are managers, but the Village Head is reluctant to reprimand and the management lacks awareness of their duties. Integrating authority and responsibility there are inhibiting and supporting factors. Inhibiting factors are limited space for community movement, communication, and appropriateness of development. Supporting factors are village funds, village apparatus human resources, and community participation. The above is what makes the Village Head's responsible attitude still lacking