6024 research outputs found
Sort by
Pengaruh Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Kesejahteraan Sebagai Variabel Moderating Pada Inspektorat Kota Palangka Raya
No full textAbstrak
Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Palangka Raya sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya seharusnya merupakan cerminan kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya, sebagaimana tugas fungsinya seharusnya pendorong dan mengawal pencapaian kinerja, hasil observasi dominasi tugas pengawasan berkaitan dengan budaya organisasi, motivasi kerja dan persoalan Kesejahteraan APIP yang belum terukur.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kesejahteraan dalam konteks Islam Maqasid al-Shari’ah sebagai moderasi pada kinerja APIP dengan budaya organisasi dan motivasi kerja sebagai variabelnya.
Metode dalam penelitian ini adalah Kuantitatif dengan jenis pendekatan ex post facto, lokasi penelitian pada Inspektorat Kota Palangka Raya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) dan SPSS IBM 26. Peneliti mengujikan variabel kesejahteraan konteks Islam Maqasid al-Shari’ah sebagai variabel moderating hubungan antara budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap pada kinerja APIP.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1)Tingkat Budaya organisasi cenderung kategori tinggi hasil skor 4,20; 2)Tingkat motivasi kerja kategori tinggi dengan skor 4,20; 3)Tingkat Kesejahteraan APIP cenderung kategori tinggi dengan skor 4,06; 4)Tingkat Kinerja APIP cenderung kategori tinggi dengan skor 4,06; 5)Budaya Organisasi berpengaruh langsung nilai t 2,108 > 1,96 signifikan terhadap kinerja APIP Inspektorat Kota Palangka Raya dengan P-Value 0,038 1,96 signifikan terhadap kinerja APIP Inspektorat Kota Palangka Raya dengan P-Value 0,000 1,96 signifikan terhadap kinerja APIP Inspektorat Kota Palangka Raya P-Value 0,006 1,96 dan P-Value 0,004 1,96 dengan P value 0,031 < 0,05. 11)Budaya Organisasi t 2,108, Motivasi Kerja t 5,617 berpengaruh langsung terhadap Kinerja APIP.
Abstract
The performance of the Government Internal Audit (APIP) of the Inspectorate Palangka Raya in accordance with the Palangka Raya Mayor's Regulation should be a reflection of the performance of the Palangka Raya City Government, as its function duties should be to encourage and oversee the achievement of performance, the results of observations of the dominance of supervisory tasks related to organizational culture, work motivation and APIP Welfare issues that have not been measured.
The purpose of this study is to find out and analyze welfare in the context of Islam Maqasid al-Shari'ah as a moderation on APIP performance with organizational culture and work motivation as variables.
The method in this study is Quantitative with an ex post facto type of approach, the location of the research at Inspectorate Palangka Raya. The data analysis technique in this study used Partial Least Square (PLS) and SPSS IBM 26. Researchers tested the welfare variable of the Islamic context of Maqasid al-Shari'ah as a moderating variable of the relationship between organizational culture and work motivation towards APIP performance.
The results of this study show that: 1) The level of organizational culture tends to be a high category of score results of 4.20; 2)High category work motivation level with a score of 4.20; 3)APIP's Wellbeing Level tends to be in the high category with a score of 4.06; 4)APIP Performance Level tends to be a high category with a score of 4.06; 5)Organizational Culture has a direct effect on the value of t 2,108 > 1.96 significantly on the performance of APIP of Inspectorate Palangka Raya with a P-Value of 0.038 1.96 significantly on the APIP performance of Inspectorate Palangka Raya with a P-Value of 0.000 1.96 significantly on the performance of APIP of Inspectorate Palangka Raya P-Value 0.006 1.96 and P-Value 0.004 1.96 with P value 0.031 < 0.05. 11)Organizational Culture t 2,108, Work Motivation t 5,617 has a direct effect on APIP Performance
Pemberlakuan Talqin Nikah Dalam Pengucapan Ijab Dan Qabul Di Kotawaringin Timur
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya prosesi akad nikah yang pengucapannya dibimbing atau dituntun baik pihak wali atau mempelai pria. Pada observasi awal terdapat prosesi akad nikah yang di talqin atau di tuntun oleh salah seorang ulama di salah satu wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Apabila ditelisik lebih jauh, talqin nikah tidak ada dalam ketentuan maupun syarat ijab dan qabul. Hal ini bagi peneliti menjadi keracuan dalam hukum perkawinan Islam itu sendiri, di mana dalam sepengetahuan peneliti tidak pernah ada dalam sebuah pernikahan terutama dalam ijab qabulnya dilakukan talqin nikah seperti yang telah terjadi di masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. Fokus masalah pada tesis ini; Bagaimana pelaksanaan proses talqin nikah dalam proses ijab dan qabul; Bagaimana pandangan Kepala KUA Kabupaten Kotawarinigin Timur tentang talqin nikah dalam pengucapan ijab dan qabul. Apa dasar hukum Kepala KUA Kabupaten Kotawarinigin Timur tentang talqin nikah dalam pengucapan ijab dan qabul. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif-deskriptif.
Hasil penelitian ini bahwa terjadi kesepakatan penggunaan talqin atas petunjuk pentalqin dan disetujui oleh keluarga besar calon mempelai beberapa hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam proses talqin nikah keluarga besar calon mempelai berharap kelancaran pengucapan ijab dan qabul serta barakah dari pentalqin. Mayoritas Kepala KUA atau penghulu diwilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berpendapat bahwa prosesi akad nikah dengan cara ditalqin adalah SAH. Karena, tidak menyalahi syarat dan rukun nikah bila pelaksanaan akad nikah tersebut masih dalam satu tempat dan saling berhadapan esensi dari ucapan ijab dan qobul adalah dari wali dan calon mempelai laki-laki hanya saja demi kelancaran pelafalan ijab dan qobul tersebut diyakini bahwa niat pelafalan adalah dari diri wali dan calon mempelai laki-laki. Sedangkan niat petalqin hanya sekedar membimbing saja. Mayoritas Kepala KUA dalam menentukan keabsahan pernikahan yang ijab dan kabulnya dilakukan dengan cara talqin, merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 27 yang berbunyi “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu” maka status hukum pernikahannya adalah sah, karena dalam pelaksanaan talqin nikah ijab dan qabulnya tetap bersambung dan dalam satu majelis.
Abstract
This research was motivated by the existence of a marriage contract procession whose pronunciation was guided or guided by either the guardian or the groom. In initial observations, there was a marriage contract procession that was being talked about or guided by one of the ulama in one of the areas of East Kotawaringin Regency. If we look further, talqing about marriage is not included in the terms and conditions of the consent and qabul. For the researcher, this is a confusion in Islamic marriage law itself, where as far as the researcher knows, there has never been a marriage, especially in the marriage ceremony, a marriage talk as has happened in the people of East Kotawaringin Regency. Focus problem in this thesis; How is the marriage talk process carried out in the consent and qabul process; What is the view of the Head of the KUA of East Kotawarinigin Regency regarding talqin nikah in pronouncing the consent and qabul. The research method used in this research is field research which is qualitative-descriptive in nature.
The results of this research are that there was an agreement to use talqin based on pentalqin instructions and approved by the prospective bride and groom's extended family a few days before the marriage contract was carried out. In the marriage talqin process, the prospective bride and groom's extended family hopes for a smooth pronunciation of the consent and qabul as well as blessings from the pentalqin. The majority of KUA heads or princes in the East Kotawaringin Regency area are of the opinion that the marriage contract procession using talqin is legitimate. Because, it does not violate the terms and conditions of marriage if the implementation of the marriage contract is still in one place and facing each other. The essence of saying the Ijab and Qabul is from the guardian and the prospective bridegroom. It's just that for the smooth pronunciation of the Ijab and Qobul it is believed that the intention of the pronunciation is from guardian and prospective groom. Meanwhile, talqin's intention is only to guide
Pandangan Ulama Tentang Masa Berkabung (ihdad) Perempuan Cerai Mati Di Kelurahan Muara Laung Kabupaten Murung Raya
No full textAbstrak
Masa berkabung (ihdad) merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan seorang perempuan ketika ditinggal mati oleh suaminya selama 4 (empat bulan) 10 (sepuluh) hari dengan ketentuan dilarang keluar rumah, berhias, memakai wewangian serta memakai baju berwarna terang sebagaimana yang termaktub dalam Q.S al-Baqarah [2]: 234 serta hadis Imam Muslim No 2739. Namun dewasa ini, pelaksanaan masa berkabung (ihdad) menuai pro-kontra dari para ulama terkait pelaksanaanya termasuk juga ulama di wilayah Kelurahan Muara Laung Kabupaten Murung Raya. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pandangan ulama tentang status hukum masa berkabung (ihdad) perempuan cerai mati di Kelurahan Muara Laung Kabupaten Murung Raya?, (2) bagaimana metodologi hukum yang digunakan ulama dalam memutuskan status hukum masa berkabung (ihdad) perempuan cerai mati di Kelurahan Muara Laung Kabupaten Murung Raya?.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis-sosiologis) serta menggunakan pendekatan socio-legal dan ushul-fiqh. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, penyajian data menggunakan metode deskriptif-induktif dan analisi data menggunakan metode content analysis serta diperkuat menggunakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan juga kaidah-kaidah ushul fiqh.
Hasil penelitian ini adalah (1) pandangan ulama tentang status hukum masa berkabung (ihdad) perempuan cerai mati di Kelurahan Muara Laung Kabupaten Murung Raya adalah wajib, namun mereka berbeda pandangan dalam pelaksanaanya terutama terkait larangan-larangan selama pelaksanaan masa berkabung (ihdad). Pandangan ulama-ulama ini yaitu pertama, menyatakan boleh meninggalkan aturan-aturan dalam pelaksanaan masa berkabung (ihdad). Kedua, menyatakan boleh meninggalkan aturan-aturan dalam pelaksanaan masa berkabung (ihdad) dengan syarat-syarat tertentu. Ketiga, menyatakan secara tegas tidak boleh meninggalkan aturan-aturan dalam pelaksanaan masa berkabung (ihdad). Keempat, ketidaktegasan antara boleh atau tidaknya meninggalkan aturan-aturan dalam pelaksanaan masa berkabung (ihdad). (2) Metodologi hukum yang digunakan ulama secara umum menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual. Kemudian, metode yang digunakan yaitu pertama, kebaikan (maslahah), Kedua, kedaruratan. Ketiga, adat kebiasaan (‘urf). Keempat, penjagaan atau pemeliharaan (maqashid Syariah). Metode pertama dan keempat digunakan oleh seluruh ulama dalam penelitian ini dengan penggunaan masing-masing kebaikan (maslahah) dan penjagaan atau pemeliharaan (maqashid Syariah). Metode kedua digunakan oleh ulama yang menyatakan boleh bersyarat. Metode ketiga digunakan oleh ulama-ulama yang menyatakan boleh, boleh bersyarat dan ulama yang berpandangan kurang tegas antara boleh atau tidaknya.
Abstract
The period of mourning (ihdad) is an obligation that a woman must carry out when her husband dies for 4 (four months) and 10 (ten) days with the provisions that she is prohibited from leaving the house, is prohibited from making decorations, wearing perfume and wearing bright colored clothes as stated in Q.S. al-Baqarah [2]: 234 and Imam Muslim hadith No. 2739. However, nowadays, the implementation of the mourning period (ihdad) has drawn pros and cons from scholars regarding its implementation, including scholars in the Muara Laung Village area, Murung Raya Regency. Therefore, the formulation of the research problem is: (1) what is the view of the ulama regarding the legal status of the mourning period (ihdad) of divorced women who die in Muara Laung Subdistrict, Murung Raya Regency?, (2) what is the legal methodology used by the ulama in deciding the legal status of the period? mourning (ihdad) of a divorced woman who died in Muara Laung Village, Murung Raya Regency?.
This research is empirical legal research (juridical-sociological) and is analytical descriptive and uses a socio-legal and ushul-fiqh approach. The data collection techniques use observation, interviews and documentation methods. Furthermore, data presentation uses the descriptive-inductive method and data analysis uses the content analysis method and is strengthened using the theories used in this research and also the rules of ushul fiqh.
The results of this research are (1) the views of ulama regarding the legal status of the mourning period (ihdad) for divorced women who die in Muara Laung Village, Murung Raya Regency is obligatory, however they have different views regarding its implementation, especially regarding the prohibitions that apply during the implementation of the mourning period (ihdad) . The views of these scholars are, firstly, that it is permissible to ignore the rules in implementing the mourning period (ihdad). Second, it states that it is permissible to ignore the rules for implementing the mourning period (ihdad) with certain conditions. Third, expressly state that you must not ignore the rules in implementing the mourning period (ihdad). Fourth, there is uncertainty about whether or not it is permissible to ignore the rules in implementing the mourning period (ihdad). (2) The legal methodology used by ulama generally uses 2 (two) approaches, namely the textual and contextual approaches. Then, the method used is first, kindness (maslahah), second, emergency. Third, customs ('urf). Fourth, guarding or maintenance (maqashid Syariah). The first and fourth methods were used by all ulama in this research with the respective use of goodness (maslahah) and care or maintenance (maqashid Syariah). The second method is used by scholars who state that it is conditional. The third method is used by scholars who state that it is permissible, it is conditionally permissible and scholars who have less firm views about whether it is permissible or not
Manajemen Persiapan Akreditasi Di MIN 3 Barito Timur
No full textAbstrak
MIN 3 Barito Timur yang berada di pelosok daerah jauh dari kabupaten, akses internet terbatas, jaringan seluler seadanya, listrik pun adakalanya bisa padam tidak menyurutkan semangat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan madrasah yang unggul terakreditasi A. Dengan segala keunikannya secara geografis terletak di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur tidak memudarkan semangat dalam tata kelola administrasi madrasah. Sebagai lembaga yang memerlukan penanganan khusus maka perlu adanya ketepatan atau kesesuaian segala pekerjaan di madrasah dalam menjalankan tugas dengan cermat dan tepat diwujudkan dalam manajemen pengelolaan yang berkualitas dan bermutu.
Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mengekplorasi proses perencanaan persiapan akreditasi di MIN 3 Barito Timur, (2) Mengekplorasi proses pelaksanaan persiapan akreditasi di MIN 3 Barito Timur, (3) Mengekplorasi proses pengawasan persiapan akreditasi di MIN 3 Barito Timur, (4) Mendeskripsikan output pelaksanaan akreditasi di MIN 3 Barito Timur.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian studi kasus. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu: (1) Kepala MIN 3 Barito Timur, (2) Guru-guru MIN 3 Barito Timur, (3) Staf Tata Usaha MIN 3 Barito Timur, (4) Staf perpustakaan MIN 3 Barito Timur dan (5) Mantan Kepala MIN 3 Barito Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Sedangkan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, data display, dan verifikasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Proses perencanaan akreditasi di MIN 3 Barito Timur membentuk tim persiapan akreditasi delapan standar pendidikan nasional yang terdiri dari kepala madrasah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menyusun rencana persiapan akreditasi. Membuat daftar ceklis perencanaan dalam masa persiapan akreditasi, (2) Proses pelaksanaan persiapan akreditasi di MIN 3 Barito Timur dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah disepakai tim persiapan akreditasi guna pemenuhan dokumen dan melengkapi instrumen akreditasi madrasah, pemenuhan sarana dan prasarana, (3) Proses pengawasan akreditasi di MIN 3 Barito Timur dilakukan oleh kepala madrasah secara langsung, bentuk pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepala madrasah, dan (4) Output pelaksanaan akreditasi sebagai upaya untuk menjamin mutu pendidikan serta meningkatkan kinerja madrasah terutama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.
Abstrack
MIN 3 East Barito which is in remote areas far from the district, limited internet access, makeshift cellular network, electricity can sometimes go out does not dampen the enthusiasm of educators and education staff in realizing superior madrasas accredited A. With all its uniqueness geographically it is located in the village Tuyau, Pematang Karau Sub-District, East Barito Regency, has not diminished the spirit of madrasa administration.As an institution that requires special handling, it is necessary to have the accuracy or suitability of all work in madrasas in carrying out their duties carefully and precisely, manifested in quality and quality management.
The aims of this study were to: (1) explore the accreditation preparation planning process at MIN 3 East Barito, (2) explore the process of implementing accreditation preparation at MIN 3 East Barito, (3) explore the process of supervising accreditation preparation at MIN 3 East Barito, (4) Describe the output of accreditation implementation at MIN 3 East Barito.
This study uses a qualitative approach to the type of case study research. The data sources in this study are: (1) Head of MIN 3 East Barito, (2) Teachers of MIN 3 East Barito, (3) Administration Staff of MIN 3 East Barito, (4) Library staff of MIN 3 East Barito and (5) Former Head of East Barito MIN 3. Data collection techniques used are observation, interviews, and document studies. While the data analysis techniques are data collection, data reduction, data display, and verification.
The results of this study indicate: (1) The accreditation planning process at MIN 3 East Barito involves all components of the madrasa, such as the head of the madrasa, administrative administrative staff, teaching staff, and educational staff, (2) The process of implementing accreditation preparation at MIN 3 East Barito is carried out after the planning process, the head of the madrasa along with administrative administrative staff, educators and education staff have realized their respective work programs with full commitment and responsibility, (3) The accreditation monitoring process at MIN 3 East Barito is carried out by the head of the madrasa directly, and (4) The output of accreditation implementation as an effort to guarantee the quality of education and improve the performance of madrasas, especially in providing educational services to the community
Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu di Madrasah Aliyah Al-Amin Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas
No full textAbstrak
Madrasah Aliyah Al-Amin Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas adalah salah satu sekolah dengan pengelolaan pembiayaan yang cukup baik, hal tersebut terlihat dari program-program peningkatan mutu sekolah baik itu di bidang akademik maupun non akademik yang dapat dibiayaai dengan baik dan tentunya terlaksana dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini berusaha menganalisis mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembiayaan dalam meningkatkan mutu di Madrasah Aliyah Al-Amin Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al-Amin Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, subjek penelitian yaitu kepala sekolah dan ketua komite MA Al Amin, sedangkan informan penelitian yaitu pengurus komite, pengurus Yayasan Al Amin dan orang tua siswa. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, selanjutnya teknik pengabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode.
Hasil penelitian ini adalah: 1) Perencanaan pembiayaan di MA Al Amin dilakukan melalui analisis pembiayaan dan analisis penganggaran yang dilakukan setiap awal tahun bersama-sama seluruh stakeholder madrasah, komite, pihak yayasan dan petugas dari kementerian. 2) Pelaksanaan pembiayaan di MA Al Amin dilakukan sesuai RKAM, diawali dari pencairan anggaran Dana BOS, kemudian dilanjutkan pengajuan anggaran oleh para kepala urusan kepada kepala sekolah setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya dana akan dicairkan oleh bendahara. Proporsi pembiayaan disesuaikan dengan juknis BOS yakni honor 50%, pemeliharaan sarana dan prasarana 12 %, pengadaan buku 15% peningkatan mutu 23%. 3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan, penilaian, pelaporan yang dilakukan oleh pihak internal sekolah dan eksternal sekolah. Pengendalian internal dilakukan oleh kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah dan pihak Yayasan. Pengendalian eksternal dilakukan oleh pihak Kementerian Agama, BPKP, BPK dan irjen. Pengendalian dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian penggunaan anggaran dan menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan pada penggunaan anggaran yang telah direncanakan.
Abstract
Madrasah Aliyah Al-Amin Anjir Palambang Village, Pulau Petak District, Kapuas Regency is one of the schools with fairly good financial management, this can be seen from the programs to improve school quality both in the academic and non-academic fields which can be well funded and of course implemented properly. Good. Based on this, this study seeks to analyze the planning, implementation and control of financing in improving quality at Madrasah Aliyah Al-Amin, Anjir Palambang Village, Pulau Petak District, Kapuas Regency.
This research is a qualitative research conducted at Madrasah Aliyah Al-Amin, Anjir Palambang Village, Pulau Petak District, Kapuas Regency, the research subjects were the school principal and the chairman of the MA Al Amin Committee, while the research informants were committee members, administrators of the Al Amin Foundation and parents of students. Data collection used observation, interview and documentation techniques, while data analysis was done by data collection, data reduction, data presentation, and data verification, then data validation techniques were carried out by source and method triangulation techniques.
The results of this study are: 1) Financing planning at MA Al Amin is carried out through financing analysis and budgeting analysis which is carried out at the beginning of each year together with all madrasah stakeholders, committees, foundations and officials from ministries. 2) The implementation of financing at MA Al Amin is carried out in accordance with the RKAM, starting with the disbursement of the BOS Fund budget, then proceed with the submission of the budget by the heads of affairs to the school principal after further inspection the funds will be disbursed by the treasurer. The proportion of financing is adjusted to the BOS technical guidelines, namely honorarium 50%, maintenance of facilities and infrastructure 12%, procurement of books 15% quality improvement 23%. 3) Control is carried out through monitoring, assessment, reporting carried out by internal schools and external schools. Internal control is carried out by the school principal, school treasurer, school committee and the foundation. External control is carried out by the Ministry of Religion, BPKP, BPK and Inspector General. Control is carried out to avoid discrepancies in the use of the budget and avoid the possibility of fraud in the use of the planned budget
Pembelajaran PAI di masa pandemi Covid-19: analisis sebuah metode dan dinamikanya di sekolah dasar
Get PDFThis study aims to find out how the PAI learning method is at SDN Tahai Baru 2 and SDN Tahai Jaya 1, Maliku District, Pulang Pisau Regency. This type of research is descriptive qualitative research. This research was conducted in 2 (two) State Elementary Schools (SDN) located in Maliku District, Pulang Pisau Regency, namely Tahai Baru 2 Elementary School and Tahai Jaya 1 Elementary School. The subjects in this study were PAI teachers at Tahai Baru 2 Elementary School and Tahai Jaya Elementary School. 1. Data collection techniques use interviews, observation and documentation, while data validation uses source triangulation. The results showed that the PAI learning method used at SDN Tahai Baru 2 and SDN Tahai Jaya 1, Maliku District, Pulang Pisau Regency was different, at SDN Tahai Baru 2 using 2 methods because the learning was done only through the WhatsApp application, the methods used were the lecture method and the assignment. Whereas at SDN Tahai Jaya 1 using 3 methods because the learning uses a blended learning model, the methods used are the lecture method, the drill method, and the assignment method. The inhibiting factors in learning PAI at SDN Tahai Baru 2 and SDN Tahai Jaya 1 Maliku District, Pulang Pisau Regency, namely, some parents do not have android cellphones, some parents do not understand the material and assignments given by the teacher, the lack of ability of parents of students to operate a cellphone, can't ask questions directly to the teacher, the network is sometimes unstable, and students don't like online learning. The supporting factors in PAI learning at SDN Tahai Baru 2 and SDN Tahai Jaya 1, Maliku District, Pulang Pisau Regency, namely, the enthusiasm of students to learn, buying laptops and data packages for teachers so they can prepare lessons well, student cohesiveness when getting assignments, Package book facilities are sufficient for students, parents accompany students while studying, and learning is more flexible
Similarity The Development of Teaching Materials on Integrated Science, Technology, and Religion to Improve College Students’ Integrative Knowledge
Get PDFThe Role of Supervisor in Improving Performance Islamic Religious Education Teacher in Madrasa
Get PDFMadrasah supervisors have a significant and strategic role in the process and results of quality education in madrasas. In this context, the part of school supervisors includes monitoring, evaluation, reporting, and follow-up of supervisors, which must be carried out regularly and continuously. This role is related to the primary duties of supervisors in carrying out managerial Supervision and academic Supervision, coaching, monitoring, and assessment. In reality, on the ground, there are still teachers who still need to fulfill the administration of learning devices, and teachers need to carry out learning with a professional and appropriate competency according to national education standards. Research on supervisory Supervision to improve teacher performance in madrasas still needs to be conducted. In this study, the authors aim to explore the academic Supervision of madrasah supervisors in improving teacher performance. This is important because the initial part of monitoring is integral to improving school quality. I use the philosophy of phenomenology to understand this phenomenon. Data was collected using semi-structured individual interviews with one Supervisor who supervises MAN. I use qualitative analysis to understand the subjective experience, which then forms insights about Supervision's positive impact on teacher performance in MAN. This research found that three main supervisory themes positively impacted the ongoing process of building a version: (1) role in planning and (3) strategy: how to instill values through cultivating a culture in the family. In short, our research shows that the development of Indonesian adolescents' identity in Javanese culture is influenced by the values instilled by their parents, which they acquired since childhood. Their development continues to be consistently controlled by their parents
