6024 research outputs found
Sort by
Tanggung Jawab Pembeli Atas Keterlambatan Pesanan Buah Kelapa Di Desa Babaung Kecamatan Pulau Hanaut Kotawaringin Timur
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembeli di Desa Babaung yang mengabaikan tanggung jawab atas perbuatan yang telah merugikan penjual buah kelapa di Desa Babaung Kecamatan Pulau Hanaut Kotawaringin Timur. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Praktik Jual Beli Pesanan Buah Kelapa di Desa Babaung Kecamatan Pulau Hanaut Kotawaringin Timur? (2) Mengapa Pembeli Mengundur Waktu Pengambilan Pesanan Buah Kelapa di Desa Babaung Kecamatan Pulau Hanaut Kotawaringin Timur? (3) Bagaimana Tanggung Jawab Pembeli Atas Keterlambatan Pesanan Buah Kelapa di Desa Babaung Kecamatan Pulau Hanaut Kotawaringin Timur? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah petani kelapa dan pembeli di Desa Babaung. Metode dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Praktik jual beli pesanan buah kelapa yang terjadi di Desa Babaung Kecamatan Pulau Hanaut Kotawaringin Timur tidak memenuhi rukun dan syarat dari akad salam tersebut. Namun jual beli pesanan tersebut sudah sesuai dengan acuan yang sah dan mengikat kedua belah pihak karena telah terjadinya suatu kesepakatan (2) Alasan pembeli memperlambat pengambilan pesanan karena dua faktor yaitu pasang surut air sungai dan memprioritaskan pengambilan kelapa sawit (3) Pembeli tidak bertanggung jawab. Seharusnya pembeli bertanggung jawab karena sudah melanggar hak pelaku usaha yang akhirnya menimbulkan suatu kerugian akibat kesalahannya kepada penjual.
Abstract
This research is motivated by the existence of buyers in Babaung village who ignore responsibility for actions that harm coconut sellers in Babaung Village, East Kotawaringin District, Hanaut Island. Therefore, the formulation of the problem in this study is (1) How is the practice of buying and selling coconut fruit orders in Babaung Village, Hanaut Island District, East Kotawaringin? (2) Why do buyers delay the time to order coconuts in Babaung Village, Hanaut Island Sub-District, East Kotawaringin? (3) How is the buyer responsible for the delay in ordering coconuts in Babaung Village, Hanaut Island District, East Kotawaringin? This type of research is Field Research. Naturally, this study is descriptive. The subjects of this study were farmers and coconut buyers in Babaung Village. Methods in data collection using observation, interview and documentation methods, which are analyzed qualitatively. The results of this study are (1) The implementation of buying and selling orders of coconuts that occur in the village of Babaung, Hanaut Island District, East Kotawaringin does not meet the pillars and terms of the salam agreement. However, the purchase and sale of the order in accordance with a valid reference and binding on both parties because there has been an agreement (2) The reason buyers slow acceptance of orders due to two factors, namely the tides of the river and prioritizing the extraction of palm oil (3) Buyers do not carry out the responsibility. The buyer should be responsible for violations of the rights of business actors who ultimately cause losses due to their mistakes to the seller
Proses Halal Pada Produk Madu Kelulut Di Kecamatan Kahayan Tengah
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para pelaku usaha organisasi pengolahan madu kelulut yang belum mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Pedahal pendaftaran sertifikasi halal ini adalah kewajiban bagi para pelaku usaha. Hal tersebut membuat sebagian para konsumen muslim ragu membeli makanan yang dijual para pelaku usaha. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum terkait kehalalan madu kelulut tersebut? dan apa saja hambatan-hambatan dalam labelisasi halal pada produk pangan kemasan madu kelulut dalam memberikan perlindungan konsumen? Subjek penelitian ini adalah pelaku organisasi pengolahan madu kelulut. Data dalam penelitian ini dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan Dokumentasi. Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris menggunakan pendekatan socio legal. Hasil dalam penelitian ini : Bahwa pengolahan madu kelulut tersebut belum medapatkan kepastian hukum karena fasilitas yang kurang dan lokasi masih bertentangan dengan pasal 21 undang-undang nomor 33 tahun 2014 bahwa lokasi harus bebas dari najis. Alasan organisasi pengolahan madu kelulut belum mendaftarkan produknya ke BPJPH adalah karena biaya yang mahal rata-rata biaya untuk di kota Palangkaraya sebesar 3.500.000,00 hal ini sangat memberatkan pengusaha pengolah madu kelulut tersebut. Kemudian kurangnya pemahaman tentang sertifikasi halal karena sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang belum ada hal itu yang menyebabkan mereka kurang mengetahui tentang undang-undang jaminan produk halal yang mewajibkan sertifikasi halal kemudian tidak adanya hukuman kepada pengusaha rumah makan yang tidak melakukan sertifikasi halal.
Abstract
This research was motivated by business actors in Kelulut honey processing organizations who had not registered halal certification for their products. However, registering for halal certification is an obligation for business actors. This makes some Muslim consumers hesitate to buy food sold by business actors. The focus of this research is what is the legal certainty regarding the halalness of Kelulut honey? and what are the obstacles in halal labeling of Kelulut honey packaged food products in providing consumer protection? The subjects of this research are actors in Kelulut honey processing organizations. The data in this research was collected using observation, interviews and documentation methods. This type of research is empirical research using a socio-legal approach. The results of this research: That the processing of Kelulut honey has not yet received legal certainty because the facilities are lacking and the location is still contrary to Article 21 of Law Number 33 of 2014 which states that the location must be free from uncleanness. The reason why Kelulut honey processing organizations have not registered their products with BPJPH is because the average cost in Palangkaraya City is 3,500,000.00, this is very burdensome for Kelulut honey processing entrepreneurs. Then there is a lack of understanding about halal certification because there is no socialization carried out by the authorized institutions, which causes them to lack knowledge about the halal product guarantee law which requires halal certification and then there is no punishment for restaurant entrepreneurs who do not carry out halal certification
Penerapan Simkah Online Pasca Diberlakukannya Kma No. 892 Tahun 2019 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus kurangnya pemahaman calon pengantin dengan diterapkannya pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH Online pasca diberlakukannya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 892 Tahun 2019. Fokus penelitian ini adalah untuk mencari solusi dan upaya yang Kantor Urusan Agama (KUA) berikan kepada calon pengantin agar lancar ketertiban administrasi pernikahan. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dalam hukum Islam. Dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan hukum Islam (Soci-legal) yang dianalisis melalui teori Al- Mas{lah{ah dan teori Efektivitas Hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah: (1). Mengenai Penerapan SIMKAH Online pasca diberlakukannya KMA No. 892 tahun 2019 ini ada 2 prosedur pendaftaran yaitu pendaftaran offline dan pendaftaran online. (2) Problematika Penerapan SIMKAH Online ini dapat dikatakan masih belum maksimal karena ketidakberhasilan jaringan internet, penggunaan data Kartu Tanda Pengenal (KTP) lama, Alat seluler/elektronik yang tidak mendukung dan tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda. (3) Upaya KUA mengatasi problematika penerapan SIMKAH Online ini yaitu dengan menstabilkan jaringan, memperketat verifikasi data, penyediaan monitor dan melakukan sosialisasi tentang penerapan SIMKAH Online.
Abstract
This research is motivated by cases of lack of understanding of the bride and groom with the application of marriage registration through the SIMKAH Online application after the enactment of the Decree of the Minister of Religious Affairs Number 892 of 2019. The focus of this research is to find solutions and efforts that the Office of Religious Affairs provides to prospective brides so that the orderly administration of the marriage runs smoothly and that the prospective bride and groom have legal force. This research includes empirical research in Islamic law. It is studied through a descriptive qualitative approach and Islamic law (Soci-legal) which is analyzed through theory of Al-Maslahah and the theory of Legal Effectiveness. The results of this study are: (1) Regarding the Implementation of SIMKAH Online after the Implementation of the Decree of Minister of Relegion Number 892 in 2019 there are 2 registration procedures, namely offline registration and online registration. (2) It can be said that the problem of applying SIMKAH Online is still not optimal because the internet network is slow, there are still prospective brides who use data that is different from the original and groom about marriage registration through this SIMKAH Online application. (3) Office of Religious Affair’s efforts to overcome the problem of implementing SIMKAH Online are by stabilizing the network, tightening data verification, provision of monitors, and conducting socialization regarding the implementation of SIMKAH Online
Pemaknaan Filosofis Tradisi Batumbang Dalam Tujuh Bulanan Kehamilan Pada Masyarakat Kelurahan Samuda Kota Kabupaten Kotawaringin Timur
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi yang berkembang di masyarakat Kelurahan Samuda Kota Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu adat batumbang yang memiliki makna filosofis. Fokus penelitian ini mengenai alasan tradisi batumbang dalam tujuh bulanan kehamilan dilakukan oleh warga Kelurahan Samuda Kota Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan praktik tradisi batumbang dalam tujuh bulanan kehamilan oleh warga Kelurahan Samuda Kota Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, serta bagaimana pemaknaan filosofis tradisi batumbang dalam tujuh bulanan kehamilan warga Kelurahan Samuda Kota Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Samuda Kota, yaitu 5 orang subjek yang dalam keluarganya melakukan pelaksanaan batumbang, serta 2 informan. Data penelitian ini dihimpun dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Alasan tadisi batumbang dalam tujuh bulanan kehamilan dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Samuda Kota untuk keselamatan. (2) Praktik batumbang yang dilakukan dengan cara membaca yasin, selawat dan doa. Pada saat membacakan yasin, berhenti sebanyak 3 kali pada ayat tertentu yang diiringi dengan memindahkan kue apam putih, apam merah dan cucur ke piring yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. (3) Makna apam dalam tradisi batumbang sebagai rasa syukur dan agar diberikan keselamatan, apam merah dimaknai kuat dan berani, sedangkan apam putih dimaknai kesucian dan kebahagiaan. Makna cucur meluncur tanpa hambatan saat melahirkan, makna nasi ketan atau lakatan memohon rezeki dan agar mendapatkan keberkahan, dan makna tunas kelapa agar dapat bertahan lama dalam keadaan apapun.
Abstract
This research is motivated by a tradition that has developed in the Samuda Kota sub-district community, Mentaya Hilir Selatan District, East Kotawaringin Regency, namely the Batumbang custom which has a philosophical meaning. The focus of this research is on the reasons for the batumbang tradition in seven months of pregnancy carried out by residents of Samuda Kota Village, Mentaya Hilir Selatan District, East Kotawaringin Regency, and the practice of the batumbang tradition in seven months of pregnancy by residents of Samuda Kota Village, South Mentaya Hilir District, East Kotawaringin Regency, as well as what is the philosophical meaning the batumbang tradition in the seven monthly pregnancies of a resident of the Samuda City Village, South Mentaya Hilir District, East Kotawaringin Regency. The type of research that researchers use is empirical legal research with a socio-legal approach. The subjects of this study were the people of Samuda Kota Village, namely 5 subjects who in their families carried out the Batumbang implementation, as well as 2 informants. The research data was collected by interview, observation and documentation techniques. The results of this study indicate that: (1) The reason for the batumbang tradition in seven months of pregnancy is carried out by the people of Samuda Kota Village for safety. (2) The practice of batumbang which is done by reading yasin, salawat and prayer. When reciting yasin, stop 3 times at a certain verse accompanied by transferring the white apam cake, red apam and cucur to another plate. Then proceed with the reading of the prayer. (3) The meaning of apam in the Batumbang tradition is gratitude and to be given safety, red apam means strong and courageous, while white apam means purity and happiness. The meaning of cucur is to be given smoothness without obstacles during childbirth, the meaning of sticky rice or lakatan begging for sustenance and to get blessings, and the meaning of coconut shoots so that they can last a long time under any circumstances
Foto Prewedding Dalam Perspektif Fotografer Kota Palangka Raya
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya foto prewedding di kalangan calon pengantin masyarakat di Kota Palangka Raya. Peneliti menemukan tiga kategori fotografer oleh karena itu kajian ini difokuskan pada perspektif fotografer dalam pelaksanaan foto prewedding di Kota Palangka Raya melalui pendekatan socio-legal. Rumusan masalah penelitian yakni: 1) Bagaimana praktik foto prewedding di Kota Palangka Raya; 2) Bagaimana perspektif fotografer dalam pelaksanaan foto prewedding di Kota Palangka Raya; 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perspektif fotografer? Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik foto prewedding di Kota Palangka Raya ditinjau dari teoretik Maqāṣid Syarī’ah Al-Syatibi memiliki hakikat maṣlaḥah ketika menimbulkan rasa senang dari calon pengantin yang melaksanakan foto prewedding, namun memiliki segi mafsaḍat ketika pelaksanaan foto prewedding ada yang mengandung unsur persentuhan dan mengakibatkan perilaku ikhtilaṭ. Adapun perspektif fotografer dalam pelaksanaan foto prewedding di Kota Palangka Raya terbagi menjadi tiga yakni sesuai kategori menerima; menerima dengan bersyarat; dan menolak jasa foto prewedding. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap perspektif fotografer bahwa pelaksanaan foto prewedding termasuk al-‘urf al-shahih jika tidak mengandung unsur persentuhan calon pengantin, pun sebaliknya termasuk al-‘urf al-fasid jika mengandung unsur persentuhan calon pengantin saat pemotretan berlangsung.
Abstract
This research was motivated by the rise of prewedding photography among prospective brides and grooms in Palangka Raya. The researcher found three categories of photographers. Therefore, this study is focused on the photographers’ perspective in the prewedding photography implementation in Palangka Raya through a socio-legal approach. The research problems were: 1) How is the practice of prewedding photography in Palangka Raya; 2) What are the perspectives of the photographers in the implementation of prewedding photography in Palangka Raya; 3) How is the Islamic law review toward the photographers’ perspectives? Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results of the research show that the practice of prewedding photography in Palangka Raya in terms of Maqāṣid Syarī'ah Al-Syatibi theory has maṣlaḥah fact when it creates a sense of joy for the bride and groom who do prewedding photography, but it has mafsadat when carrying out prewedding photography if there are elements of physical contact and causes ikhtilaṭ behavior. The perspective of the photographers in the implementation of prewedding photography in Palangka Raya is divided into three categories: receiving; receiving conditionally; and refusing prewedding photography. Based on the review of Islamic law on the photographers’ perspectives that the implementation of prewedding photography includes al-‘urf al-shahih if it does not contain elements of touching by the prospective bride and groom and vice versa, it includes al-‘urf al-fasid if it contains the touching elements during the photoshoot
Persepsi Ustad Tentang Pelaksanaan Walimah Infishal Di Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatar belakangi suatu pelaksanaan walimah infishal yang dilakukan oleh salah satu masyarakat di Kecamatan Pulau Hanaut. Hal ini kemudian menimbulkan beragam persepsi dikalangan ustad Kecamatan Pulau Hanaut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana persepsi ustad di Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur tentang pelaksanaan walimah infishal? 2. Bagaimana argumentasi hukum baik pro maupun kontra dikalangan ustad tentang pelaksanaan walimah infishal di Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur? Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan socio-legal. Teori yang digunakan ialah persepsi, urf’ dan maṣlaḥah mursalah. Data digali dengan subjek penelitian 5 ustad Kecamatan Pulau Hanaut yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) persepsi ustad Kecamatan Pulau Hanaut tentang pelaksanaan walimah infishal, ada 3 ustad yang berpandangan bahwa sangat sulit jika dipaksakan untuk menerapkannya di dilingkungan masyarakat, hal ini dikarenakan walimah secara terpisah masih sangat asing di dalam masyarakat. Masyarakat sudah terbiasa dengan tradisi walimah yang dilaksanakan dengan campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada 2 subjek ustad yang berpandangan bahwa pelaksanaan walimah infishal ini sangat sesuai dengan ajaran Islam, karena tamu laki-laki dan perempuan dipisah tendanya agar bisa terhindar dari suatu ikhtilat serta pandangan pun akan terjaga. (2) argumentasi hukum pro maupun kontra dikalangan ustad tentang pelaksanaan walimah infishal di Kecamatan Pulau Hanaut, adanya beragam tanggapan diantaranya: ustad pro terhadap pelaksanaan walimah infishal, ada dua alasan utama yaitu menjaga syariat Islam dengan menghindari terjadinya ikhtilat dan menjaga pandangan. Sedangkan kontra ada tiga alasan utama yaitu bertentangan dengan adat masyarakat, takut membebani karena biaya yang mahal dan tidak praktis.
Abstract
This research was based on an implementation of walimah infishal carried out by one of the communities in Pulau Hanaut District. This then gave rise to various perceptions among ustads in Pulau Hanaut District. The formulation of the problem in this research is: 1. What is the perception of ustads in Pulau Hanaut District, East Kotawaringin Regency regarding the implementation of walimah infishal? 2. What are the legal arguments, both pro and con, among ustads regarding the implementation of walimah infishal in Pulau Hanaut District, East Kotawaringin Regency? This type of research is empirical with a socio-legal approach. The theories used are perception, urf' and maṣlaḥah mursalah. Data was collected using research subjects, 5 ustads in Pulau Hanaut District, who were collected through observation, interviews and documentation techniques. The results of this research show that: (1) the perception of the ustad of Pulau Hanaut District regarding the implementation of walimah infishal, there are 3 ustads who are of the view that it is very difficult if it is forced to be implemented in the community, this is because the walimah separately is still very unfamiliar in society. The community is used to the walimah tradition which is carried out by a mix of men and women. Then there were 2 ustad subjects who were of the view that the implementation of the walimah infishal was very in accordance with Islamic teachings, because men and women guests were separated in their tents so that they could avoid any distractions and their views would be protected. (2) legal arguments for and against among ustad regarding the implementation of walimah infishal in Pulau Hanaut District, there are various responses including: ustad is pro for the implementation of walimah infishal, there are two main reasons, namely maintaining Islamic law by avoiding ikhtilat and maintaining views. Meanwhile, there are three main reasons for the cons, namely contrary to community customs, fear of burdening it because it is expensive and impractical
Pro-Kontra Pendapat Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah Tentang Pelaksanaan Ibadah Tawaf Berkendara
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan pandangan antara Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah terhadap fenomena pelaksanaan tawaf menggunakan skuter listrik dalam ibadah haji dan umrah. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah perbandingan pandangan Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah disertai dengan metode istinbaṭ yang digunakan dalam penetapan hukum tawaf dengan menggunakan skuter listrik. Penelitian ini adalah penelitian normatif (kepustakaan) dengan pendekatan usul fikih. Bahan primer penelitian ini diperoleh dari kitab Al-Muḥalla karya Ibnu Hazm dan Al-Mugni karya Ibnu Qudamah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori istinbaṭ hukum, teori maslaḥaḥ, dan teori qiyas. Hasil penelitian mengungkapkan Ibnu Hazm memperbolehkan tawaf berkendara baik ada uzur maupun tidak. Sedangkan Ibnu Qudamah membolehkan tawaf berkendara apabila seseorang memiliki alasan yang sah (uzur). Perbedaan pandangan ini disebabkan oleh metode istinbaṭ hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama. Ibnu Hazm cenderung melihat teks secara ẓaḥir. Sebaliknya dengan Ibnu Qudamah yang tidak hanya melihat dalil secara ẓaḥir, melainkan juga mempertimbangkan pemahaman kontekstual dari situasi tersebut.
Abstract
The research is motivated by the differences in views between Ibn Hazm and Ibn Qudamah regarding performing Tawaf using electric scooters in the pilgrimage (Hajj) and Umrah rituals. This study's focus is comparing the views of Ibn Hazm and Ibn Qudamah, accompanied by the methods of istinbaṭ (derivation of legal rulings) used in determining the legality of Tawaf using electric scooters. This research is normative (library) with an approach to jurisprudential principles. The primary sources of this research are taken from Al-Muḥalla by Ibn Hazm and Al-Mugni by Ibn Qudamah. The theories applied in this research include the theory of legal derivation (istinbaṭ), the theory of maslaḥaḥ (consideration of public interest), and the theory of qiyas (analogical reasoning). The results of the study reveal that Ibn Hazm allows Tawaf to use a vehicle, whether there is a valid excuse or not. In contrast, Ibn Qudamah permits Tawaf to use a vehicle only if someone has a valid reason (uzur). This difference in perspective is attributed to each scholar's legal derivation method. Ibn Hazm tends to interpret the text literally, while Ibn Qudamah considers the literal evidence and the contextual understanding of the situation
Pemenuhan Hak Nasab Anak Di Panti Asuhan Annida Qolbu Di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur
No full textAbstrak
Penelitian ini mendiskusikan tentang pemenuhan hak nasab anak di Panti Asuhan Annida Qolbu di Kecamatan Mentawa Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur. Hak nasab anak merupakan hak asasi yang memiliki tujuan menjaga kejelasan anak, mengatur hubungan keluarga, dan agar memiliki kehidupan yang layak. Sehingga panti asuhan sebagai lembaga yang memiliki pengasuhan kepada anak perlu memenuhi hak mereka. Adapun rumusan masalah: (1) Bagaimana pemenuhan hak nasab anak di Panti Asuhan Annida Qolbu di Kecamatan Baamang?, (2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak nasab anak di Panti Asuhan Annida Qolbu di Kecamatan Baamang?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan socio-legal. Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Al-Maslahah dan perlindungan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses pemerolehan hak nasab anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Annida Qolbu di Kecamatan Baamang memiliki beberapa hambatan seperti halnya proses permohonan Akta Kelahiran yang mengharuskan adanya lampiran Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. Adapun bila ditinjau dalam hukum negara pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang menekankan bahwa semua orang harus memiliki identitas yang jelas dan semua anak itu wajib dilindungi terutama oleh keluarga, masyarakat, dan negara.
Abstract
This research discusses about the fulfillment of children's lineage rights at Annida Qolbu Orphanage in Mentawa Baamang District, East Kotawaringin Regency. The lineage right is a basic right that has the aim of maintaining the clarity of children, regulating family relationships, and in order to have a decent life. Therefore, orphanages as institutions that care for children need to fulfill their rights. The research problems were: (1) How is the fulfillment of children's lineage rights at the Annida Qolbu Orphanage in Baamang District? (2) How is the legal review of the fulfillment of children's nasab rights at the Annida Qolbu Orphanage in Baamang District? The type of research was field research or empirical research. The approach used in writing this research was a socio-legal approach. Primary data was data that come from the main data source, which was in the form of social actions and words, such as the results of interviews. The secondary data in this study were in the form of books, journals, articles and so on either directly or indirectly related to the problem under study. The findings of this study were in the process of obtaining the lineage rights of children found in the Annida Qolbu Orphanage Foundation in Baamang District has several obstacles such as the process of applying for a Birth Certificate which requires the attachment of a Police Investigation Report. As for when reviewed in state law in Law No. 35 of 2014 concerning emphasizing that all people must have a clear identity and all children must be protected, especially by the family, community, and state government.
Keywords: right, child's lineage, fulfillment,
Orphanage
Optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Palangka Raya
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pendampingan hukum litigasi oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Palangka Raya di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palangka Raya yaitu 10 perkara saja dan dalam pelaksanaanya Posbakum Pengadilan Negeri Palangka Raya hanya mampu menjangkau sekitar 21,0%. Penelitian ini difokuskan pada minimnya pendampingan hukum litigasi oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Palangka Raya di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palangka Raya serta upaya optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan socio-legal yang dianalisis melalui teori keberlakuan hukum, teori keadilan hukum, teori efektivitas. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Minimnya penguna layanan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Palangka di karenakan beberapa hal yaitu: (1) Akreditasi pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Palangka Raya ialah C yang menyebabkan hanya bisa memberikan pendampingan 10 perkara pada setiap tahunnya. (2) Indeks pengguna jasa bantuan hukum pada tahun 2022 terbilang rendah yaitu sebanyak 134 pengguna dari 2.871 perkara masuk. (3) Masyarakat yang berperkara prodeo tidak ada. Upaya optimalisasi Posbakum di Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yaitu: (1) meningkatkan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH). (2) Meningkatkan Peran Media dalam melakukan Sosialisasi. (3) Inovasi Terbarukan mengenai Pengawasan dan Pelaporan. Dengan demikian posbakum di laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kinerja secara maksimal.
Abstract
This research was motivated by the lack of litigation legal assistance by the Palangka Raya Indonesian Advocates Association (PERADI) at the Palangka Raya District Court Legal Aid Post (Posbakum), namely only 10 cases and in its implementation the Palangka Raya District Court Posbakum was only able to reach around 21.0%. This research focuses on the lack of litigation legal assistance by the Palangka Raya Indonesian Advocates Association (PERADI) at the Palangka Raya District Court's Legal Aid Post (Posbakum) as well as efforts to optimize the Legal Aid Post (Posbakum). This research includes empirical legal research. Examined through a descriptive qualitative and socio-legal approach which is analyzed through legal enforcement theory, legal justice theory, effectiveness theory. The results of this research are: The minimal use of legal assistance services for underprivileged people at the Palangka District Court is due to several things, namely: (1) Accreditation at the Palangka Raya Indonesian Advocates Association (PERADI) is C which causes it to only be able to provide assistance for 10 cases in every year. (2) The user index for legal aid services in 2022 is relatively low, namely 134 users from 2,871 submitted cases. (3) There are no people who litigate freely. Efforts to optimize Posbakum at the Palangka Raya District Court in providing a positive contribution to improving the quality of legal aid services for underprivileged communities are: (1) increasing the Accreditation of Legal Aid Centers (LBH). (2) Increasing the role of the media in conducting outreach. (3) Renewable Innovation regarding Monitoring and Reporting. In this way, posbakum is carried out with full responsibility and provides maximum performance
Makna Ulil Amri Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari Dan Tafsir Al-Munir)
No full textAbstrak
Prof. Dr. Nasaruddin Umar MA menjabat sebagai Wakil Menteri Agama RI pada tahun 2011-2014, dalam sebuah wawancara pernyataan Wakil Menteri Agama tersebut terus menuai protes mengenai ketidaktaatan kepada Ulil Amri. Al-Qur’an menggambarkan tentang pemimpin diantaranya Ulil Amri pada surah An-Nisaa’ ayat 59 dan 83. Terjadi berbagai macam pandangan akan menafsirkan maksud kata Ulil Amri tersebut, ada yang menafsirkan pemimpin negara, ulama, ahli ilmu pengetahuan. Perbedaan ini yang melatarbelakangi penulis untuk menggali makna sesungguhnya dari Ulil Amri dengan mengkaji kitab Tafsir Terjemah antara Ath-Thabari< dan Al-Muni<r, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran Ulil Amri dalam kitab Tafsir Ath-Thabari< dan Al-Muni<r. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan metode Muqaran.
Hasil penelitian ini terdapat perbedaan antara Ath-Thabari< dan Al-Muni<r mengenai Ulil Amri. Dalam penafsiran oleh Ath-Thabari<, terlihat bahwa Ulil Amri merujuk pada pemimpin, pemimpin pasukan perang, penguasa, ahli ilmi, ahli fiqh, serta kedua sahabat Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di sisi lain, dalam penafsiran Al-Muni<r Ulil Amri dapat mencakup para pemimpin, panglima perang, ulama, pemimpin yang ma’shuum, pemimpin politik, pimpinan perang, ahli Al-Qur’an, ahli ilmu, ahli fiqih dan ulama agama. Penafsiran Al-Muni<r memiliki sudut pandang yang lebih luas dan mencakup peran Ulil Amri dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ilmu pengetahuan, maupun agama.
Persamaan dalam penafsiran kedua tafsir tersebut terlihat pada pengertian Ulil Amri sebagai pemimpin, ahli ilmu, dan ahli fiqih. Ini menunjukkan bahwa ada konsensus dalam memahami bahwa Ulil Amri memiliki kualitas kepemimpinan dan pengetahuan yang tinggi. Namun, perbedaan terletak pada penekanan Ath-Thabari< pada pemimpin khusus seperti Abu Bakar dan Umar, serta pengaitannya dengan otoritas politik. Sementara itu, Al-Muni<r lebih umum dalam penafsirannya, mencakup pemimpin politik, pimpinan perang, dan yang terkait dengan pengetahuan dan agama. Dari perbedaan ini Ath-Thabari< lebih terlihat khusus dalam memaknai Ulil Amri, sedangkan Wahbah Az-Zuh{aili cenderung lebih umum.
Abstract
Prof. Dr. Nasaruddin Umar MA served as Deputy Minister of Religion of the Republic of Indonesia in 2011-2014, in an interview the Deputy Minister of Religion’s statement continued to draw protests regarding disobedience to Ulil Amri. The Qur’an describes leaders including Ulil Amri in surah An-Nisaa’ verses 59 and 83. There are various views on interpreting the meaning of the word Ulil Amri, there are those who interpret the leader of the country, scholars, experts in science. This difference is the background for the author to explore the true meaning of Ulil Amri by examining the book of Translated Tafsir between Ath-Thabari< and Al-Muni<r, so that the formulation of the problem in this study is how the interpretation of Ulil Amri in the book of Tafsir Ath-Thabari< and Al-Muni<r. This research is a library with Muqaran Method.
The results of this study there are differences between Ath-Thabari< and Al-Muni<r regarding Ulil Amri. In the interpretation by Ath-Thabari<, it can be seen that Ulil Amri refers to leaders, leaders of armies, rulers, scholars, fiqh experts, as well as the two companions of the Prophet Muhammad namely Abu Bakr and Umar bin Khattab. On the other hand, in Al-Muni<r's interpretation, Ulil Amri can include leaders, warlords, scholars, leaders who are ma'shuum (protected from mistakes), political leaders, war leaders, Qur'an experts, scholars, fiqh experts and religious scholars. Al-Muni<r interpretation has a broader perspective and includes the role of Ulil Amri in various aspects of life, both politics, science, and religion.
The similarities in the interpretation of the two commentaries can be seen in the understanding of Ulil Amri as a leader, expert in science, and expert in fiqh. This shows that there is consensus in understanding that Ulil Amri has high leadership qualities and knowledge. However, the difference lies in Ath-Thabari's emphasis on specific leaders such as Abu Bakr and Umar, and its association with political authority. Al-Muni<r, on the other hand, is more general in his interpretation, covering political leaders, war leaders, and various groups associated with knowledge and religion. From this difference, Ath-Thabari is more specific in interpreting Ulil Amri, while Wahbah Az-Zuh{aili tends to be more general