71404 research outputs found
Sort by
PENGGUNAAN TEKNOLOGI REMOTE SENSING UNTUK KEPENTINGAN MILITER BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
No full textPenggunaan Teknologi Remote Sensing dengan memanfaatkan sarana perekam citra berupa satelit ruang angkasa untuk kepentingan Militer oleh Negara yang memiliki Space Power menunjukan adanya penyimpangan terhadap Hukum Positif Ruang angkasa yang melarang pemanfaatan dari ruang angkasa untuk kepentingan Militer kecuali untuk kepentingan penelitian .
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat cukup banyak penggunaan dari data citra dengan perantara satelit sebagai alat perekam untuk kepentingan militer dari negara pemiliki kemapuan untuk memanfaat ruang angkasa lebih dari negara lainya seperti Amerika, Cina, dan Rusia. Penggunaan data tersebut telah meningkatkan keberhasilan operasi militer, baik yang di gunakan untuk kepentingan keamanan dan pertahanan dari masing-masing negara maupun untuk kepentingan dari operasi militer dalam rangka menjaga keamanan dari dunia. Berdasarkan data temuan ini maka jelas telah terjadi pelanggaran dari pemanfaatan ruang angkasa yang diatur dalam Space Treaty 1967
PROBLEM YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM BENTUK TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
No full textEra globalisasi saat ini membawa banyak dampak terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat. Namun perkembangan masyarakat ini juga diikuti dengan maraknya pembajakan, plagiat, ataupun memalsukan ciptaan milik orang lain. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Indonesia telah memiliki aturan mengenai tindak pidana pembajakan. Akan tetapi, formulasi dari ketentuan tersebut juga masih memiliki beberapa problem yuridis yang menyebabkan ketidakjelasan penerapan pasal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan ide dasar ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selain itu juga untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimanakah problem yuridis yang terdapat pada ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan tersebut.
Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif.
Hasil Penelitian menemukan bahwa dirumuskannya tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini didasari oleh maraknya pembajakan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap pencipta. Aturan mengenai tindak pidana pembajakan memang telah dibuat, namun dalam formulasinya, pasal ini ternyata mengandung beberapa problem yuridis seperti tidak adanya kualifikasi delik sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”, tidak jelasnya formulasi tindak pidana pembajakan sebagai delik aduan, dan tidak diaturnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal suatu badan hukum melakukan tindak pidana pembajakan.
Kata kunci : Problem Yuridis, Hak Cipta, Tindak Pidana Pembajakan
TANGGUNGJAWAB PT PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP NASABAH DALAM HAL TERJADINYA KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN DI PT PEGADAIAN (PERSERO)
No full textPerjanjian hukum gadai mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan, yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, kewajiban pemegang gadai antara lain bertanggung jawab terhadap kerusakan, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan atas barang jaminan. Hal ini akan memberikan implikasi hukum terhadap PT Pegadaian (Persero) sebagai pemegang gadai. Berkaitan hal tersebut akan dikaji lebih lanjut dengan permasalahanmengenaipelaksanaan tuntutan ganti rugi terhadap kerusakan dan kehilangan barang jaminandi PT Pegadaian (Persero) dan hambatan dari pelaksanaannya.
Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris melalui wawancara di lokasi penelitian dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara untuk dapat dideskripsikan yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukan tuntutan ganti rugi ada karena kelalaian pemegang gadai dalam penyimpanan barang jaminan milik nasabah, pelaksanaan tuntutan ganti rugi diawali dengan memenuhi persyaratan, nasabah hanya berhak menuntut atas hilang atau rusakya barang jaminan gadai yang ada didalam kekuasaan PT Pegadaian (Persero), namun untuk memperoleh ganti rugi tersebut harus melunasi hutangnya kepada pihak PT Pegadaian (Persero). Pelaksanaan tuntutan ganti rugi diakhiri dengan pembayaran nilai ganti rugi, yang diberikan setelah dilunasinya utangnya kepada pihak PT Pegadaian (Persero) yang mengakibatkan hapusnya perjanjian gadai, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala baik yang berasal dari pihak internal dan eksternal,yang dimaksud dengan pihak internal adalah PT Pegadaian (Persero) dan pihak ekternalnya adalah Nasabah, kendala-kendala tersebut seputar tentang sulitnya pencapaian kesepakatan atas nilai penggantian. Jika nasabah menolak besaran nilai penggantian kerugian dan tidak tercapainya kesepakatan maka tuntutan ganti rugi dapat diselesaikan pada jalur hukum
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKANDISKRESI PEJABAT PEMERINTAHANYANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG
No full textABSTRAK
Pelayananpublikmerupakankegiatandalam rangkapemenuhan kebutuhanbagisetiapwarganegaradanpenduduksesuaiUndang-UndangNomor
25Tahun2009tentangPelayananPublik.Pelayananpublikyangberkualitas,tidak mudah untukmewujudkannya karena perilaku penyelenggara negara dan
penyelenggara pemerintahan yang korupsi, sertamaladministrasi.
Penyelenggarapelayananpublik melakukanberbagaiupayauntuk mewujudkanpelayananpublik melaluiinovasipelayanandengan tindakan diskresi,denganharapanterwujudnyapelayananyang lebihbaik.Namun, penegakanhukum yangmelakukanOperasiTangkapTangandanpenegakan hukum pidanaterhadappejabatpemerintahanatastuduhanperbuatankorupsi, telahmenimbulkanketakutantersendirikepadapenyelenggarapelayanan publik untuk berinovasi.
Pemberantasankorupsidilakukanuntukmenciptakanpemerintahanyang bersih,meningkatkan kesejahteraanmasyarakat,menciptakankeadilandan kepastianhukum bagiwarganegarasebagaimanadiaturdalamUndang-Undang DasarNegaraRITahun1945danUndang-UndangNomor20Tahun2001tentang perubahan atasUndang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasan TindakPidanaKorupsi. Diskresipejabatpemerintahanyangberindikasiterjadi penyalahgunaanwewenangdanmengakibatkan kerugian keuangan negara, menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum.
Diskresipejabatpemerintahanmerupakanhak danwewenangpejabat pemerintahanuntuk mengambilkeputusandan/atautindakandalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemeriksaan terhadappenyalahgunaan wewenangdilakukan olehpengawasaninternpemerintahdengansanksi administrasi.Apabilahasilpemeriksaanpengawasanintern pemerintahterdapat kesalahanadministrasi yangmenimbulkankerugiankeuangannegara,dilakukan pengembaliankerugian keuangannegarapalinglama10(sepuluh)harikerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
Mencegahperbuatansewenang-wewenangdaripenegakhukumterhadap pejabat yang mengeluarkan diskresi, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Tetapi, kekhawatiran jugamunculatas terbitnyaUndang-UndangAdministrasi Pemerintahan,yang menimbulkanpolemikdalam upayapemberantasankorupsi.Mengingat,adanya kewenanganPengadilanTataUsaha Negaradalammelakukanpemeriksaandan menilaisertamengujiadatidakadanyapenyalahgunaan wewenangpejabat pemerintahan atas diskresiyang dibuat,sehinggadipandangdapat berpotensi melemahkanupaya pemberantasan korupsi.
KataKunci:PelayananPublik,Maladministrasi,Diskresi,PemberantasanTindak
PidanaKorupsi
DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG
No full textDisparitas putusan membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Teori pemidanaan apa yang mendasari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang sehingga timbul disparitas pidana
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan observasi penelitian mengenai fakta-fakta yang didapat melalui wawancara dan di aplikasikan dengan dasar teori-teori hukum yang ada, ketentuan yang berlaku maupun pendapat sarjana dan para Ahli.
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil Hakim dalam sistem hukum pidana Indonesia mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sebab dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem alternatif dalam pengancaman pidana dalam undang-undang, di karenakan adanya faktor hukum yaitu Pengaturan antara pidana minimum dan maksimum yang memberikan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan pidana.
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adanya pedoman bagi Hakim memenuhi unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku serta keadilan. Saran yang dapat disampaikan dalam mengambil keputusan, hakim seharusnya bersifat adil dan profesional tanpa ada tekanan dari pihak lain.
Kata kunci : Disparitas Pidana, Putusan Hakim, Korupsi
Hasil Turnitin_Urgency Of Interpretation Of Standard Contract To Achieve Justice_a.n. Siti Malikhatun Badriyah_IOSR Journal Of Humanities And Social Science
No full textPENETAPAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Get PDFDi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memperkenalkan istilah "gratifikasi" sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi yang merupakan suatu pemberian dalam arti luas kepada aparatur sipil negara atau penyelenggara negara dapat berpotensi kearah suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban aparatur negara. Penerima gratifikasi harus melaporkan gratifikasi tersebut dan membuktikan bahwa pemberian yang diterimanya tersebut bukanlah suap. Namun dalam penegakan dan penerapan hukumnya penerima gratifikasi cenderung tidak mengetahui mekanisme pelaporan gratifikasi dan pembuktiannya sebagai tindak pidana korupsi dalam proses peradilan pidana.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer tersebut. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni; (1) pelaporan gratifikasi dapat dilakukan oleh penerima gratifikasi, masyarakat dan korporasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima; dan (2) Pembuktian gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang.
Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka kebijakan mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan perbaikan dan pengaturan mengenai penetapan objek pemberian gratifikasi, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perkara gratifkasi, dan melakukan perbaikan dan pengaturan atas ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12B, serta diperlukannya sosialisasi hukum yang mendalam mengenai sistem ini terhadap para penegak hukum maupun terhadap masyarakat
PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2017)
Get PDFThis study aims to examine the factors that affect the company’s tax avoidance using effective tax avoidance as an indicator. There are several factors used in this research consisted of return on assets, leverage, size, capital intensity and institutional ownership. The purpose of this study is to empirically examine whether the return on assets, leverage, size, capital intensity and institutional ownership affect the tax avoidance in manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange.
Population takes as the object of observation amounted to 144 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in the periode 2015-2017. The sample which is used in this research was extracted with using purposive sampling method. After reduces with several criteria, 72 firms are determined as samples. The analysis technique in this study uses a linear regression analysis with help a program named SPPS version 21.
The result showed that return on assets, leverage, capital intensity and institutional ownership significantly affect tax avoidance. Meanwhile size does not significantly influence tax avoidance. In this study there are still many limitation and shortcomings namely the effect of independent variables on the dependent variables can only explain by 12.7%. Hence, more independent variables are needed
ANALISIS PENGARUH BIAYA AUDIT RELATIF TERHADAP LOYALITAS KLIEN PADA PASAR AUDIT DI INDONESIA
Get PDFThis study aims to examine impact of audit fees relative to client loyalty and degree of loyalty . The independent variables of this study are relative audit fees and the dependent variable is loyalty and degree of loyalty by being influenced by other factors namely Big 4, Company Size, Company Growth, and Leverage.
The research data is secondary data from financial statements and annual reports from companies of all sectors listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011-2017. The research sample was obtained using a sample collection method, namely purposive sampling. The total sample of this study was 152 companies.
This study uses the method of logistic regression analysis and ordinal logistic analysis. The findings of this study indicate that there is a negative influence on audit costs relative to client loyalty and the level of client loyalty
WILAYAH POTENSIAL KEJADIAN Dugong dugon (Műller, 1776) TERDAMPAR DAN STRATEGI PENGELOLAANNYA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
Get PDFDugong dugon merupakan salah satu mamalia laut dalam status rentan yang telah dilindungi secara global dan banyak ditemukan di perairan Maluku terutama di habitat lamun sebagai habitat pakannya. Tahun 2016-2018 tercatat ada 6 kejadian D. dugon terdampar di Provinsi Maluku dari 20 kejadian D. dugon terdampar di wilayah Indonesia Timur. Kejadian D. dugon yang terdampar dalam kondisi mati akan berdampak terhadap penurunan populasi dan terjadinya ancaman penyebaran penyakit di wilayah pesisir. Penelitian dilakukan di Desa Waai dan Desa Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dengan tujuan untuk memetakan wilayah yang berpotensi terhadap kejadian D. Dugon terdampar melalui analisis sebaran lamun, suhu, batimetri, pasang surut dan substrat tempat tumbuh lamun serta menentukan strategi pengelolaannya berdasarkan persepsi masyarakat terhadap keberadaan D. Dugon. Pemetaan zona potensi menggunakan data citra satelit, data sekunder dan data lapangan, klasifikasi substrat menggunakan modifikasi skala wentworth, persepsi masyarakat didapatkan melalui survei menggunakan kuesioner dan strategi pengelolaan dirumuskan melalui analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan zona potensi kejadian D. dugon terdampar berada di bagian barat Pulau Buru serta bagian barat dan selatan Pulau Seram Bagian Barat (SBB). Strategi pengelolaan yang bisa dilakukan yaitu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat secara terus menerus tentang D. Dugon di wilayah yang berpotensi terhadap kejadian D. Dugon terdampar serta menggunakan data sebaran dan zona potensi kejadian D. Dugon terdampar sebagai jalur patroli laut.
Kata kunci: Dugong dugon, Maluku, Strategi Pengelolaan, Terdampar
Dugong dugon is one of the vulnerable marine mammals that has been protected globally and is commonly found in Mollucas, especially in seagrass habitats as their feed habitat. In 2016-2018 there were 6 cases of D. dugon stranded in Mollucas Province out of 20 occurrences of D. dugon stranded in eastern Indonesia. The occurrence of D. Dugon stranded in dead conditions will have an impact on population decline and the threat of disease spread in coastal areas. The study was conducted in Waai Village and Tulehu Village in Central Mollucas Regency, Mollucas Province with the aim of mapping areas that have potential for the occurrence of D. Dugon stranded through analysis of seagrass distribution, temperature, bathymetry, tides and substrate where seagrass grows and determine management strategies based on perception community towards the existence of D. Dugon. Mapping potential zones using satellite image data, secondary data and field data, substrate classification using the Wentworth scale modification, community perceptions obtained through surveys using questionnaires and management strategies formulated through SWOT analysis. The results showed the potential zone of stranded D. dugon in the western part of Buru Island and the western and southern parts of West Seram Island (SBB). The management strategy that can be carried out is to socialize and educate the public about D. dugon in areas that have the potential for D. dugon to be stranded and to use distribution data and potential zones of D. Dugon stranded as sea patrol line.
Kata kunci: Dugong dugon, Mollucas, Management Strategy, Strande