71404 research outputs found
Sort by
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK ANTENATAL CARE PADA IBU DALAM PENCEGAHAN KEMATIAN BAYI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAMPER TENGAH
Get PDFAngka kematian bayi (AKB) di Kota Semarang tahun 2016 sebesar 7,63 kematian/1000 kelahiran hidup. Penyakit yang dapat menyebabkan kematian bagi ibu dan anak diantaranya HIV/AIDS, Hepatitis B, Sifilis dan Berat Badan Lahir Rendah. Penyakit-penyakit tersebut dapat dicegah dengan melakukan antenatal care. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik antenatal care pada ibu di wilayah kerja Puskesmas Lamper Tengah. Penelitian menggunakan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Lamper Tengah dan memiliki jumlah paritas minimal 1 kali. Penelitian ini menggunakan simple random sampling dan cluster random sampling dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 92 orang. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden sudah berperilaku baik (56,5%). Hasil uji chi square menunjukkan bahwa umur (p=0,000), jumlah paritas (p=0,000), tingkat pendidikan (p=0,011), pengetahuan (p=0,029), sikap (p=0,001), dukungan keluarga (p=0,009), dan dukungan tenaga kesehatan (p=0,000) memiliki hubungan signifikan terhadap praktik antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Lamper Tengah. Dari uji multivariat didapatkan dukungan keluarga sebagai variabel paling berpengaruh p-value=0,001 dan OR 50,162. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa umur, jumlah paritas, tingkat pendidikan, pengethuan, sikap, dukungan keluarga, dan dukungan tenaga kesehatan memiliki hubungan terhadap praktik antenatal care pada ibu dan dukungan keluarga menjadi faktor yang paling berpengaruh pada praktik antenatal care pada ibu. Dukungan keluarga berpengaruh besar disebabkan oleh keluarga responden telah mengetahui bahwa suami bertanya mengenai perkembangan kehamilan kepada ibu (96,7%). Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah menggencarkan kembali sosialisasi program antenatal care dengan merangkul tokoh masyarakat maupun tokoh agama setempat
Kata Kunci: perilaku kesehatan, antenatal care, ib
Peer Review – Identification of Soil fungi Isolated from Alfalfa (Medicago sativa I.) to Find Specific Fungi Which Improved of Alfalfa.
Get PDF
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA DENGAN STATUSNYA SEBAGAI NEGARA TRANSIT DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELUNDUPAN MANUSIA KE AUSTRALIA
No full textPenyelundupan manusia salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir. Ironis melihat kenyataan bahwa ternyata penyelundupan imigran paling banyak dilakukan melalui jalur laut dari wilayah Indonesia ke Australia.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi dari di jadikannya Indonesia sebagai negara transit dan bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyelundupan manusia ke Australia.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menekankan pada penelaahan dokumen hukum dan bahan pustaka.Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan kemudian dianalisis secara kualitatif, disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, serta disajikan secara sistematis.Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasinya membahayakan nilai-nilai dasar yang selama ini terjaga dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia yang bisa mempengaruhi hubungan negara secara politik, dalam hal ini tiga hubungan politik terkait adalah negara Indonesia sebagai negara transit, Australia sebagai negara tujuan migran, dan negara asal serta persaingan dalam bisnis kemudian bisa melemahkan bagi usaha orang Indonesia karena orang asing yang diselundupkan sebagai buruh tentulebih murah dan pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya sebagai wujud aspek kesetiaan dan perlindungan. Implementasi dari hubungan hukum tersebut salah satunya adanya peraturan hukum guna mengatur lalu lintas manusia antar negara, sebagai perwujudan atas penghormatan kedaulatan negara melalui undang-undang keimigrasian serta memberikan sarana prasarana bagi migran yang mengalami penyelundupan selama proses penanganan berlangsung
PENDEKATAN INTEGRAL POLITIK KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN
No full textTindak pidana perzinahan yang saat ini terjadi di Indonesia merupakan salah satu dampak negatif dari berkembangnya teknologi. Tindak perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikenakan ancaman paling lama 9 bulan penjara. Karena tindak pidana perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang ada dalam ranah hukum privat, maka jenis tindak pidana perzinahan adalah delik aduan absolut di mana kedua pelaku perzinahan tersebut harus dituntut. Dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan, sarana yang dapat digunakan adalah upaya penal dan upaya non penal di mana kedua sarana yang menanggulangi tindak pidana perzinahan tersebut harus berjalan dengan baik dan seimbang, secara tersendiri maupun bersama-sama. Hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Semarang menunjukkan, bahwa tindak pidana perzinahan merupakan suatu perbuatan yang ada dan terjadi di mana penitikberatan dalam penanggulangan tindak pidana perzinahan dijalankan dengan melihat penyebab dari terjadinya tindak pidana perzinahan secara utuh melalui beberapa aspek. Selain adanya sanksi pidana bagi kedua pelaku tindak pidana perzinahan yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP, aparat kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresinya untuk mendamaikan korban dan pelaku, masyarakat pun turut andil dalam menjaga lingkungannya dari perbuatan zina yang bisa dilakukan oleh siapapun yang ada di lingkungannya, serta adanya peran lembaga lain yang terkait dalam memberikan edukasi tentang bahayanya melakukan seks bebas yang berganti pasangan. Kata Kunci : Tindak Pidana Perzinahan, Upaya Penal, Upaya Non Penal, Sanksi, Masyarakat, Lembaga
POLITIK KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TAMBANG GALIAN C DI WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO
No full textTindak pidana tambang galian C yang marak terjadi di wilayah Kabupaten
Wonosobo antara lain pertambangan tanpa izin, tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang secara
khusus dirujuk oleh Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007
tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap
penanggulangan tindak pidana tambang galian C dalam hukum positif Indonesia
serta pendekatan penal dan non penal dalam kerangka politik kriminal untuk
menanggulangi tindak pidana tambang galian C di Kabupaten Wonosobo. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana terkait penambangan di kabupaten
Wonosobo adalah penambangan yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan,
karena telah diketahui bahwa wilayah kabupaten Wonosobo bukan merupakan
wilayah tambang dan merupakan zona konservasi, maka perbuatannya merupakan
tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam menjalankan upaya penal
dan non penal pemerintah daerah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum
wilayah kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah seperti melakukan
kegiatan patroli gabungan, himbauan, penertiban pertambangan tanpa izin,
pengalihan profesi dari penambang menjadi peternak kelinci dan kambing serta
reklamasi pasca tambang
ANALISA YURIDIS PEMANFAATAN LAYANAN CONTENT.ID DI CHANNEL YOUTUBE UNTUK MELAKUKAN COVER LAGU DENGAN CARA MEMONETISASI VIDEO
No full textHak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini terdapat permasalahan mengenai bagaimana Content.id melindungi pemegang Hak Cipta atas suatu tindakan musisi cover yang mengunggah sebuah lagu dalam bentuk cover version di Youtube serta memonetisasinya dan hambatan dalam pemanfaaatan Content.id.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam menganalisis permasalahan menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum serta mengacu pada ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang telah ada.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa Content.id secara otomatis melindungi setiap pemegang Hak Cipta dari sebuah cover version yang diunggah oleh musisi cover tanpa adanya izin dari pemegang Hak Cipta dengan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemegang Hak Cipta itu sendiri, serta hambatan dalam pemanfaatan Content.id dapat diselesaikan dengan adanya bukti tertulis yang menyatakan kepemilikkan atas suatu ciptaan yang akan di klaim.
Kata Kunci : Hak Cipta, Cover Version, Content.i
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAH KERING DI DESA CANDI ARENG KECAMATAN WARUNG ASEM KABUPATEN BATANG
No full textPerjanjian bagi – hasil tanah pertanian merupakan suatu perikatan antara dua belah pihak yakni pemilik tanah dengan penggarap yang perjanjiannya berisikan tentang pengerjaan atau pengusahaan sebuah tanah untuk pertanian. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi – Hasil mengatur mengenai proses pembuatan sebuah perjanjian bagi – hasil serta penentuan pembagian hasil panen yang benar tanpa memberatkan salah satu pihak. Penerapan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Indonesia masih belum dapat diterima di semua masyarakat desa, khususnya di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan hukum dalam bidang pertanahan khususnya dalam perjanjian bagi – hasil.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan atau implementasi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi – Hasil di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang dalam proses pembuatan perjanjian bagi – hasil serta pelaksanaan perjanjian bagi – hasil dan penyelesaian sengketa atau permasalahan jika terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian bagi – hasil tersebut.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yang didasarkan pada teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum. Penelitian dilakukan dengan pengolahan data secara primer dan sekunder yang didapatkan dari survei lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.
Penerapan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi – Hasil di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tidak terlaksana atau diterapkan. Perjanjian bagi – hasil tanah pertanian yang terjadi di Desa Candi Areng berbentuk akta dibawah tangan atau tidak tertulis hal ini bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam undang – undang tersebut. Perjanjian yang dibuat secara lesan atau tidak tertulis tidak memiliki kepastian hukum untuk kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak karena jika terjadi wanprestasi maka hal tersebut hanya bisa diselesaikan secara adat. Penduduk Desa Candi Areng percaya dan yakin suatu perjanjian bagi – hasil yang mereka lakukan sudah cukup dengan cara lesan dan saling percaya berdasarkan rasa kekeluargaan. Penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Candi Areng menggunakan cara Mediasi dan Rembug Desa yang bertujuan untuk menemukan jalan keluar secara bersama tanpa merugikan salah satu pihak
TINJAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR SEBAGAI PENYELESAI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG
No full textUpaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial salah satunya adalah mediasi. Ketentuan ini diatur di dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perselisihan hubungan industrial terdiri dari 4 (empat) jenis di antaranya adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusaahaan. Keberhasilan mediasi tidak terlepas dari peran para pihak yang mau bekerja sama dan terbuka untuk menyelesaiakan perselisihan secara damai, tetapi juga peran dari mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral yang memiliki kewajiban untuk mempertemukan para pihak yang berselisih dan harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin tercapainya kesepakatan di antara para pihak sehingga dapat diperoleh hasil yang sama – sama menguntungkan. Adapun permasalahan yang penulis kemukakan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana efektivitas peran mediator dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, hambatan – hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial lewat mediator di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang serta upaya – upaya yang dilakukan dalam hal timbul hambatan – hambatan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial lewat mediator di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder Metode pengumpulan data yang digunakan diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan metode penyajian data menggunakan metode campuran antara metode kualitatif dan kuantitatif.
Efektivitas peranan mediator di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang berdasarkan data kasus perselisihan hubungan industrial tahun 2016, 2017 dan 2018 terdapat sejumlah 446 kasus perselisihan hubungan industrial di antaranya terdiri dari perselisihan hak sejumlah 84 kasus, perselisihan kepentingan sejumlah 78 kasus, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah 284 kasus dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh tidak ada kasus. 15 kasus di antaranya berhasil diselesaikan dengan cara bipartit, 95 kasus berhasil mencapai kesepakatan dalam mediasi, 22 kasus gagal mencapai kesepakatan, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan cara mediasi belum sepenuhnya efektif karena jumlah keberhasilan mediasi masih kurang dari separuh atau belum mencapai 50% dibandingkan jumlah mediasi secara keseluruhan yang ditangani di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
Kata kunci: Efektivitas, Peran Mediator, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Medias
RETENSI DAN MOTIVASI KARYAWAN GENERASI Y DI INDONESIA (Studi Fenomenologi pada Manajer dan Karyawan di Perusahaan Non-Keuangan)
Get PDFGeneration Y is the largest generation that will enter the workforce. In Indonesia the number of Generation Y employees has reached 35% or around 48 million from 128 million of productive workforce. However, Generation Y employees are considered to have a low work ethic and organizational commitment, resulting in various problems in the company.
This study aims to examine the efforts used by the company to retain Generation Y employees and to investigate factors that motivate Generation Y employees. This study uses qualitative methods with phenomenological study. The study participants consisted of five managers and five Generation Y employees which worked in non-financial companies in Indonesia.
The results of this study indicate that the company can retain Generation Y Employees by implementing various efforts starting from the recruitment stage to creating work engagement of Generation Y Employees. Another result of this study also demonstrate that the social environment is the most influencing factor among various things that can motivate Generation Y Employees