2000 research outputs found
Sort by
MODEL DAN IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT UNTUK PARIWISATA BERKELANJUTAN
No full textJika dilihat dari perspektif hukum nasional, Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) sudah mengakui bahwa tanah memiliki
fungsi sosial. Namun, dalam praktiknya, fungsi sosial tersebut
sering dikalahkan oleh logika kepemilikan individual. Sertifikat
tanah dianggap sebagai bukti sah yang mengikat, meskipun di
atas tanah tersebut masih berlaku hak ulayat masyarakat adat.
Hal inilah yang membuat sengketa tanah adat sulit diselesaikan
melalui jalur hukum semata, karena perbedaan paradigma
antara hukum adat dan hukum negara.
Selain itu, nilai tanah sebagai aset ekonomi sering kali tidak
dinikmati secara adil oleh masyarakat adat. Dalam banyak kasus,
masyarakat hanya memperoleh keuntungan sesaat dari
penjualan atau penyewaan tanah, sementara nilai tanah terus
meningkat seiring berkembangnya kawasan wisata. Kondisi ini
menciptakan ketidaksetaraan antara masyarakat adat dengan
investor yang memiliki akses modal dan jaringan politik. Alih-alih
meningkatkan kesejahteraan, masyarakat justru kehilangan
ruang hidupnya sendiri.
Dengan demikian, tanah di Bali bukan hanya aset ekonomi
atau sosial, melainkan titik temu berbagai kepentingan yang
saling bertabrakan. Sengketa tanah adat merupakan
manifestasi dari kegagalan mengharmoniskan nilai ekonomi
dengan nilai komunal. Penyelesaiannya menuntut pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sosial, budaya, dan
spiritual. Tanpa itu, konflik akan terus berulang, dan masyarakat
adat berisiko kehilangan identitas serta kedaulatannya atas
tanah leluhur
Bamboo Brilliance: Sustainable Architecture in Bali
No full textWelcome to “Bamboo Brilliance:
Sustainable Architecture in Bali,” a comprehensive exploration
of the innovative and environmentally-friendly bamboo
architecture that has become synonymous with the island
of Bali. This book is intended for a wide audience, including
architects, lecturers, researchers, Balinese locals, bamboo
contractors, green experts, bamboo designers, bamboo
consultants, hospitality professionals, and villagers interested
in sustainable solutions for a greener future
Mengurai Kompleksitas Sosial Panduan Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Politik
No full textUrgensi penulisan buku ini terletak pada kebutuhan akan
panduan yang tidak hanya memaparkan konsep-konsep dasar
penelitian kualitatif, tetapi juga menyediakan langkah-langkah
praktis yang relevan untuk konteks penelitian ilmu sosial dan
politik. Buku ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan
antara teori dan praktik dengan menyediakan strategi penelitian,
iii
contoh-contoh nyata, dan tip aplikatif yang dapat diimplemen
tasikan oleh peneliti di lapangan. Dengan demikian, buku ini
diharapkan menjadi rujukan yang dapat diandalkan oleh akade
misi, mahasiswa, dan praktisi yang terlibat dalam penelitian sosial
dan politik.
Selain itu, buku ini juga memberikan penekanan khusus pada
pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan berbagai me
tode analisis untuk memahami isu-isu kompleks dalam ilmu
sosial. Pendekatan ini diperlukan untuk menghasilkan temuan
penelitian yang lebih kaya, relevan, dan berdampak pada pengam
bilan keputusan di tingkat kebijakan maupun praksis sosial
The Irregular Response of Flat Plate Structures to Horizontal Deformation for Engineering Decisions
Full text linkThis study examines the structural response of a seven-story reinforced concrete building with a dual system, focusing on shear forces, stiffness, and inter-story variations. Designed in accordance with SNI 1726-2019 for Jakarta, the study considers dead loads, live loads, wind loads, rain loads, and earthquake loads. Analysis on the second floor (6.2 m above the foundation) indicates that the inter-story deflections meet the permissible limits, with a maximum deviation of 64.615 kN at the roof and 49.23 kN from floors 2 to 6. Static shear forces reached 41,826.62 kN (X) and 4,182.62 kN (Y), while dynamic shear forces reached 4,697.28 kN (X) and 5,057.97 kN (Y), meeting the static force requirement of 100%. Overall, the shear forces, stiffness, and inter-story deviations of Building B demonstrate an effective structural response to earthquake activity. Engineers are expected to master the behavior of irregularities in structural elements due to earthquake loads so that they can make informed decisions in construction planning and its implementation in the field
HOTEL, HUNIAN, DAN HUKUM Jalan Menuju Investasi Pariwisata Berkelanjutan
No full textSalah satu solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan
perumahan di tengah keterbatasan lahan perkotaan adalah
pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun (rusun).
Pasal 1 angka 1 UU Rusun mendefinisikan rumah susun sebagai
bangunan gedung bertingkat yang terstruktur secara
fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal, yang masing
masing bagiannya dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah,
khususnya sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan
fasilitas bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Penye
lenggaraan rumah susun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1
angka 2 UU Rusun, mencakup kegiatan perencanaan, pem
bangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian, penda
naan, dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara
sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
Kondotel, atau kondominium hotel, merupakan bangunan
bersama seperti apartemen dengan fungsi ganda, yaitu sebagai
hunian bagi pemiliknya dan sebagai hotel yang dikomersialkan
melalui pihak ketiga atau operator hotel. Hunian yang sehat dan
nyaman dalam lingkup kondominium menjadi daya tarik bagi
masyarakat yang membutuhkan hunian berkualitas di tengah
padatnya kehidupan perkotaan. Dalam perkembangannya,
pemanfaatan rumah susun tidak hanya terbatas pada fungsi
hunian, tetapi juga sebagai objek investasi yang menjanjikan
keuntungan. Banyak bangunan rumah susun, terutama rumah
susun komersial, yang diubah peruntukannya menjadi kondotel
Produk Olahan Hasil Perikanan (Zero Waste)
Full text linkSemakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi limbah
industri termasuk olahan hasil perikanan juga dituntut untuk
lebih ramah lingkungan. Salah satu cara untuk mencapai hal
ini adalah dengan mengembangkan produk olahan hasil
perikanan yang berbasis zero waste. Produk olahan hasil
perikanan zero waste adalah produk yang dihasilkan dari
bahan baku ikan dan hasil perikanan lainnya dengan
meminimalkan limbah dan mengoptimalkan penggunaan
bahan baku. Dengan demikian, produk ini tidak hanya
membantu mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan
efisiensi dan produktivitas industri olahan perikanan
MENUJU HARMONI DI TANAH ADAT JALAN DAMAI SENGKETA ADAT PEMBANGUNAN PARIWISATA
No full textTanah adat di Bali bukan hanya sekadar aset ekonomi,
melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan budaya yang
mendalam. Dalam konteks pariwisata, tanah adat seringkali
menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan
keindahan alam dan keunikan tradisi Bali. Oleh karena itu,
penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan
pariwisata dan pelestarian tanah adat, agar tidak terjadi keru
sakan lingkungan dan hilangnya identitas budaya masyarakat
Bali. Pengelolaan tanah adat harus dilakukan dengan bijaksana,
dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, serta
menghormati nilai-nilai spiritual dan budaya yang terkandung di
dalamnya.
Selain itu, tanah adat juga memiliki fungsi sosial yang
sangat penting bagi masyarakat Bali. Tanah adat menjadi
tempat untuk membangun rumah, bercocok tanam, dan melak
sanakan kegiatan adat dan keagamaan. Tanah adat juga
menjadi simbol identitas dan solidaritas sosial masyarakat Bali,
yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, penge
lolaan tanah adat harus mempertimbangkan kepentingan
seluruh anggota masyarakat Bali, bukan hanya segelintir orang
atau kelompok tertentu. Pembangunan pariwisata harus mem
berikan manfaat ekonomi yang adil bagi seluruh masyarakat
Bali, serta tidak merusak tatanan sosial dan budaya yang telah
ada.
Untuk memperdalam pemahaman tentang makna tanah
adat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem
kepercayaan dan praktik-praktik ritual yang terkait dengan
tanah. Penelitian ini dapat mengungkap bagaimana masyarakat
Bali memaknai tanah secara spiritual dan bagaimana mereka
menjaganya sebagai bagian dari identitas budaya mereka.
Selain itu, perlu juga dilakukan studi komparatif mengenai
pengelolaan tanah adat di berbagai daerah di Indonesia, untuk
mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai tantangan
dan peluang dalam menjaga tanah adat di tengah arus
modernisasi
laporan PKM Desa Heritage Gelgel 2024
No full textDesa Gelgel dalam sejarah kebudayaan merupakan pusat kerajaan Bali pada abad XIV- XVI Masehi dengan nama Swecapura. Sebagai pusat keraton Gelgel memiliki Warisan budaya yang kaya dan beragam baik dari masa prasejarah hingga klasik hindu. Warisan budaya yang ada sebagian besar berupa living monument yang masih dikeramatkan untuk sarana persembahyangan umat hindu di Bali. Tantangan yang dihadapi oleh Masyarakat Gelgel adalah sering mengalami kesulitan memberikan informasi keberadaan pura maupun sejarah Gelgel. Masyarakat menyadari keberadaan Gelgel sebagai pusat kerajaan Bali dan pusat orientasi klen seluruh Bali, namun kurang mempunyai sumber data untuk menjelaskan warisan budaya yang ada. Untuk itu, kelompok masyarakat ini mengharapkan pengalihaksaraan dan penerjemahan prasasti lontar agar diketahui isinya, didokumentasi secara digital pada media online. Tokoh- tokoh desa adat juga berkeinginan membentuk ‘wadah’ yakni kelompok pencinta warisan budaya dan memiliki aturan perlindungan warisan budaya di tingkat desa guna mencegah renovasi pura yang tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip pelestarian. Memperhatikan fenomena tersebut, tim PKM Universitas Warmadewa memandang perlu melakukan PKM dengan tujuan membentuk Gelgel sebagai Desa Warisan Budaya “Desa Heritage Gelgel”. Kekayaan, keragaman, dan sebaran warisan budaya di Desa Gelgel merupakan modal dasar mewujudkan Gelgel sebagai Desa Heritage.
Aksi pelestarian warisan budaya dan pemberdayaan masyarakat dalam membentuk Desa
Heritage Gelgel digunakan metode pendampingan, pelatihan, FGD, penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat. Tahapan kegiatannya meliputi: (1) pembacaan dan dokumentasi secara digital prasasti arya belog, prasasti arya dauh, dua lembar pariagem, dan sejumlah lontar milik jero Mangku Dasar Buana Gelgel, (2) inventarisasi dan pemetaan warisan budaya di Desa Gelgel yang didokumentasikan pada website warisanbudayabali.com, (3) metode FGD & penyuluhan teknik pelestarian benda/bangunan warisan budaya, (4) pembentukan lembaga kelompok sosial peduli pelestarian warisan budaya, (5) pendampingan penyusunan draf aturan tentang perlindungan warisan budaya, dan (6) pengadaan papan informasi (Baliho) “Desa Heritage Gelgel”.
Target luaran terkait bidang pelestarian warisan budaya terdiri atas: digitalisasi terhadap
2 cakep prasasti Arya dauh dan arya belog, serta 2 lembar pariagem perak dan tembaga, data inventori dan sebaran warisan budaya Gelgel pada website warisanbudayabali.com yang bisa
diakses oleh Masyarakat. Sedangkan target luaran di bidang pemberdayaan Masyarakat dalam membentuk Desa Heritage Gelgel mencakup: (1) meningkatkan pengetahuan Masyarakat dalam pelestarian warisan budaya, (2) terbentuknya kelompok pelestari warisan budaya, (3) Tersusunnya draf aturan perlindungan warisan budaya di tingkat desa, dan (4) Terpasangnya sebuah baliho dengan tulisan “Desa Heritage Gelgel” dari bahan stenliss.
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan PKM dalam pemberdayaan Masyarakat menuju
Desa Heritage Gelgel adalah website warisanbudayabali.com yang berisi dokumen digital 14 prasasti dan lontar, inventori 3 pura sebagai warisan budaya yang bersifat living monument,
terbentuknya Kelompok pelestari Warisan Budaya (Poktarisadaya), tersusunnya draf aturan perlindungan Warisan Budaya di Tingkat Desa, dan terwujudnya papan nama/letters Desa Heritage Gelgel
PEMILU 2024: TRANSISI PRAKTIK DEMOKRASI PROSEDURAL MENUJU DEMOKRASI SUBSTANTIF
Full text linkDalam negara demokrasi, penyelenggaraan pemilu dianggap sebagai
salah satu unsur terpenting. Hasil pemilu menjadi sesuatu yang
dipersyaratkan dan diasumsikan dapat merepresentasikan tingkat
partisipasi politik rakyat dan menjadi jadi tonggak menuju demokrasi
substantif. Namun, bagaimana bila konsep demokrasi dikaitkan
dengan partsipasi politik rakyat dalam formulasi kebijakan publik?
Pelaksanaan pemilu adalah merupakan cerminan dianutnya paham demokrasi
dalam sistem pemerintahan negara. Sebuah kehidupan bangsa yang demokratis
senantiasa dilandasi prinsip bahwa rakyat tetap berhak terlibat dalam aktivitas politik,
walau telah disadari bahwa partisipasi rakyat secara penuh dalam seluruh proses politik
pada jaman sekarang tidak lebih hanya sebuah mitos. Oleh karena itu muncul asumsi
bahwa jika pemerintah saat ini telah memberikan rakyat peranan memilih
pemerintahan baru lewat sebuah pemilu, sebagai cerminan demokrasi prosedural, maka
pemerintah telah dianggap bertindak demokratis. Dalam kenyataannya asumsi dan cara
pemahaman demikian masih mengandung kelemahan
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN, QUO VADIS?
Full text linkSuasana kehidupan politik di Indonesia menjelang pelaksanaan perhelatan
politik yang besar, pemilu nasional pemilihan presiden, DPR, DPD,
DPRD, dan juga Pilkada serentak tahun 2024 ini kian menghangat. Ada
harapan pada kontestasi pemilu kali ini bisa berlangsung kampanye yang
semakin berkualitas dan menyehatkan demokrasi. Bukan kampanye yang
saling mem-bully yang bisa merusak tatanan kehidupan bangsa, tetapi
kampanye berintegritas yang menolak penggunaan politik SARA dan
politik identitas serta lebih mengutamakan adu ide dan gagasan